close
HUKUM

Permohonan Praperadilan di PN Trenggalek Membuahkan Dugaan Putusan Hakim Sesat Peradilan Bejat…!!!

Moch Ansory sebagai ketua umum Yaperma (depan, tiga dari kiri) beserta anggota Yaperma saat di Pengadilan Negeri Trenggalek.

Trenggalek, PRN.id –

Kasus hutang piutang antara Slamet Doroini dan Eni Kartikawati pemilik toko Anugerah dengan Pemilik Toko Galang di Trenggalek berujung saling lapor ke Polres Trenggalek, namun diduga terjadi diskriminasi, Slamet Doroini yang lapor duluan belum ada kejelasan, sedangkan laporan Pemilik Toko Galang sudah menetapkan Pemilik Toko Anugerah sebagai tersangka.

Merasa diperlakukan tidak adil oleh Penyidik Polres Trenggalek maka dengan berat hati Slamet Doroini dan Eni Kartikawati yang kebetulan pengurus Yayasan tersebut mewakilkan kepada Ketua Yayasan Amanat Perjuangan Rakyat Malang Cabang Trenggalek untuk mendaftarkan Permohonan Praperadilan pada Pengadilan Negeri Trenggalek yang teregister dengan nomor : 1/Pid.Pra/2017/PN. Trk dengan menggunakan hak gugat organisasi berdasarkan sebagaimana dimaksud dalam Buku II MA yang tertuang pada halaman  53 huruf F 1 d dan halaman 65 huru P1 dan P2 butir 2;

Bahwa Sidang Praperadilan dipimpin oleh Hakim Tunggal Feri Anda, SH digelar sejak hari Rabo, tanggal 25 Januari 2017 dengan agenda Pembacaan Permohonan Praperadilan oleh Organ Pengurus Yayasan Amanat Perjuangan Rakyat Malang (Yaperma) Cabang Trenggalek.

Setelah pembacaat Hakim meminta Termohon (Ic. Polres Trenggalek) membuat jawaban dan diserahkan pada hari kamis tanggal 26 Januari 2017, namun Kuasa Termohon tidak siap dan memohon untuk diberi waktu satu minggu, namun hakim Tunggal keberatan oleh karena Praperadilan harus diputus dalam waktu 7 (Tujuh) hari dan hakim memberi waktu kepada Termohon untuk menyerahkan jawabannya pada hari Jumat, tanggal 27 Januari 2017.

Bahwa Pada hari jum’at, tanggal 27 Januari 2017 terjadi peristiwa yang lucu saat dengan lantangnya/suara yang keras Termohon yang mewakili Negara RI Cq Kapolri Cq Kapolda Jatim Cq Kapolres Trenggalek dalam Persidangan membacakan jawabanya diawali dengan membuat Eksepsi yang menyatakan Bahwa Pengurus Yaperma tidak punya kapasitas mewakili Slamet Doroini dan Eni Kartikawati sebagai Pemohon Praperadilan dan bertambah lucu lagi Termohon yang intinya menyatakan pengurus Yaperma tidak ada kepentingan langsung namun telah bertindak seolah-olah advokat/Kuasa hukum telah melanggar hukum sebagaimana diatur dalam UU Advokat No. 18 Tahun 2003  pasal 31 dalam ketentuan pidana yang menyebutkan “Setiap orang yang dengan sengaja menjalankan pekerjaan profwsi Advokat dan bertindak seolah-olah sebagai Advokat, tetapi bukan Advokat sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, dipidana paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 50 Juta rupiah, yang intinya Termohon meminta Hakim Tunggal Praperadilan mengabulkan Eksepsi Termohon tersebut walau menggunakan dasar hukum yang diduga keliru;

Bahwa Peristiwa lucu dipersidangan tentang eksepsi tersebut membuat pengunjung sidang praperadilan yang terbuka untuk umum tertawa tertahan-tahan oleh karena mengerti bahwa Organ Pengurus Yayasan Amanat Perjuangan Rakyat Malang Cab. Trenggalek yang mewakili pengurusnya Slamet Doroini dan Eni Kartikawati sudah bersesuaian dengan yang dimaksud dalam Buku II MA halaman 53 Huruf F “tentang Kuasa/Wakil” Poin 1 d yang menyatakan “Yang dapat bertindan sebagai kuasa/Wakil dari Penggugat/Tergugat dipengadilan : Direksi/Pengurus atau karyawan yang ditunjuk dari suatu badan hukum” dan dipertegas pada halaman 65 huruf P1 dan P2 yang menyatakan :

  1. Organisasi Kemasyarakatan/ Swadaya Masyarakat dapat mengajukan gugatan untuk kepentingan masyarakat, antara lain dalam perkara linggkungan dan Perlindungan Konsumen.
  2. Organisasi Kemasyarakatan/ Swadaya Masyarakat yang mengajukan gugatan untuk kepentingan umum harus memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang yang bersangkutan. untuk perkara a quo tertuang pada halaman 66 Buku II MA huruf b;

Pena Rakyat meminta tanggapan Ketua Umum Yaperma Moch. Ansory, menurut Ansory Tentang Eksepsi Termohon yang menyatakan Pemohon telah melanggar hukum sebagaimana diatur dalam UU Advokat No. 18 Tahun 2003  pasal 31 menandakan Bahwa Termohon yang dalam Persidangan mewakili Negara RI Cq Kapolri Cq Kapolda Jatim Cq Kapolres Trenggalek ternyata tidak mengetahui bahwa Pasal 31 UU Advokat No. 18 Tahun 2003  sejak tahun 2004 telah dinyatakan tidak berkekuatan hukum oleh MK melalui Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No : 06/PUU-II/2004 sehingga Eksepsi Termohon seharusnya layak dan pantas apabila dinyatakan Tidak dapat diterima dalam perkara a quo dan berpotensi menurunkan wibawa Polri dan memalukan institusi Polri akibat dari Eksepsi pemberi Kuasa dalam perkara nomor : 1/Pid.Pra/2017/PN.Trk, ujar Ketua Umum Yaperma kepada Pena Rakyat (02-02-2017);

Bahwa dalam Persidangan Praperadilan nomor : 1/Pid.Pra/2017/PN. Trk Hakim Tunggal diduga memihak, hal  ini dibuktikan dalam Pesidangan Setelah Termohon memberikan jawabannya pada hari Jum’at, tanggal 27 Januari 2017 yang tanpa dasar hukum, Hakim menyatakan Para Pihak tidak perlu membuat Replik maupun duplik dan Termohon tidak membuat Kesimpulan, Tetapi Pada hari kamis, Tanggal 02 Pebruari 2017 Hakim Tunggal Feri Anda, SH. MEMUTUS/MENGADILI Mengabulkan Eksepsi Termohon yang bertentangan dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang  Pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi Pengadilan Memperlakukan Pedoman Tehnis peradilan  Buku II dimana Direksi / Pengurus yang ditunjuk dari suatu badan hukum dapat mewakili / menjadi kuasa dan bertentangan dengan yang dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 76/PUU-X/2012 tanggal 8 Januari 2013 tentang hak uji materi pasal 80 KUHAP dimana penafsiran Fras “pihak ketiga yang berkepentingan” tidak hanya mencakup korban dan pelapor akan tetapi termasuk juga masyarakat luas dalam hal ini diwakili oleh perkumpulan dapat mengajukan Praperadilan”;

Masih menurut Ansory bahwa Sebagai Warga Negara Indonesia Kami Menghargai Putusan Hakim Tunggal Feri Anda, SH. Yang MEMUTUS/MENGADILI Mengabulkan Eksepsi Termohon dan peraturan menyatakan Praperadilan Tidak bisa banding maupun Kasasi, sehingga hati Rakyat yang robek akibat Tindakan Penegak Hukum yang sewenang-wenang tersebut diatas kemana harus mencari Keadilan ?, nah untuk itu Kami sebagai Asset Negara yang harus dilindungi memohon Perlindungan Hukum kepada seluruh Yth. Pada alamat surat diatas dapatnya menelaah kembali Putusan sidang Praperadilan 1/Pid.Pra/2017/PN. Trk demi Terciptanya Pengadilan Yang Agung dan Berwibawa, ujar Ketua Umum Yaperma Moch. Ansory kepada Pena Rakyat ;

Moch. Ansory juga menanyakan kepada Pena Rakyat bahwa apakah bila ada Hakim yang sengaja dan salah dalam menerapkan hukum yang berakibat merugikan hak-hak Masyarakat pencari keadilan harus didiamkan saja ? dan apakah kami harus menerima kesewenang-wenangan Penegak hukum yang tidak patuh pada peraturan dan perundang-undangan tersebut ? yang sangat merugikan Yayasan Perlindungan Konsumen Amanat Perjuangan Rakyat Malang (Yaperma) yang sedang membela hak-hak Pengurusnya, Mohon kami diberi Pencerahannya dan Keadilan kata Ketua Yaperma kepada Pena Rakyat;

Moch Ansory sebagai ketua umum Yayasan Amanat Perjuangan Rakyat Malang (Yaperma) Pusat menghimbau kepada Yth. Para Pati Pengadilan dan Para Pengawas Pengadilan agar melakukan koreksi terkait Putusan  sidang Praperadilan 1/Pid.Pra/2017/PN. Trk demi Terciptanya Pengadilan Yang Agung dan Berwibawa, ujar Ketua Umum Yaperma mengakhiri ceritanya pada Pena Rakyat. (sulis)

Tags : PraperadilanTrenggalek

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: