close
NUSANTARA

Perbup Sakti Selamatkan Para Rekanan Dari Black List, Pelaksana Dua Paket Puskesmas Merasa Di “anaktirikan”

Foto : Doc.Tim PRN.

TANAH DATAR, PRN.id – Kalaulah tidak karena Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan Yang Tidak Terselesaikan Sampai Akhir Tahun Anggaran, maka niscaya sejumlah perusahaan penyedia barang dan jasa pemerintah akan masuk dalam daftar hitam (Black List ).

Setidaknya  ada rencana dari dua atau tiga Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada organisasi Perangkat Daerah (OPD) di wilayah kerja Pemda Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat yang  akan keluarkan Instruksi “Putus Kontrak” dan akhirnya perusahaan pelaksana masuk dalam daftar hitam.

Kenapa tidak, pasalnya, sedianya durasi waktu yang tertera dalam kontrak antara PPK dan rekanan kontraktor harus terapkan aturan yang mereka buat secara legal dan mengikat, kecuali jika terjadi perubahan kontrak (Contrak Change Olrder) atau Addendum berupa penambahan waktu sebagai akibat penambahan anggaran dan item pekerjaan.

Adapun organisasi perangkat daerah (OPD) di Pemkab Tanah Datar yang berlakukan penambahan waktu setelah berakhirnya tahun anggaran 2017, antara lain PPK pada Pembangunan dan rehabilitasi Pasar Serikat Nagari Sungayang (Tahap II), yang pada akhir tahun anggaran baru mencapai bobot/progress 60 persen.

Akibat dari keterlambatan pelaksanaan oleh rekanan pelaksana, kepada rekanan PPK pada Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan Dan Pasar (Kopperindagpas) memberikan penambahan waktu paling lama 50 hari dengan tetap dihitung denda sebanyak hari terpakai untuk penyelesaian pekerjaan usai kontrak berakhir.

Lebih lanjut Kepala Dinas Kopperinsagpas Kabupaten Tanah Datar Abdul Hakim  mengatakan “meskipun diberi waktu 50 hari pihaknya tetap memberikan instruksi tegas kepada pelaksana,” terangnya kepada awak media PRN di ruang kerjanya. Jumat (29/12) lalu.

Hakim yang didampingi Elno Pempri selaku PPK pada pembangunan Pasar Sungayang menyebutkan, pihaknya tidak berlakukan putus kontrak kepada rekanan pelaksana melainkan diberikan tambahan waktu 50 hari untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Perbup No.39/2016.

“Penambahan waktu bukan berarti untuk memberikan kesempatan panjang kepada pihak rekanan untuk bekerja santai, justeru sebaliknya, instruksi tetap dipacu sembari berlakukan denda”, tegas Abdul Hakim.

Selanjutnya Perbup No. 39/2016 yang terkesan sakti tersebut membuat banyak pihak rekanan yang terlambat kerja mulai berhati lega, seperti pelaksanaan 4 paket kegiatan saluran Irigasi yang juga diberikan penambahan waktu selama 50 hari kerja dan tetap diberlakukan pasal denda 1 mil/hari sampai selesainya pekerjaan.

Terus pemberlakukan Perbup ini juga dinikmati oleh perusahaan disalah satu pembangunan jembatan kecamatan Batipuh pada Satker Bidang Bina Marga Dinas PUPR kabupaten Tanah Datar dengan progress pekerjaan sudah hampir mendekati bobot/progress 90 persen lebih.

Kepala Dinas PUPR Kabupaten Tanah Datar melalui Kepala Bidang Bina Marga Roni Elisman kepada awak media ini mengatakan, secara global pekerjaan pembangunan  fisik pada  bidang Bina Marga berjalan sukses dan maksimal, namun ada satu paket kegiatan yang harus diberikan tambah waktu pelaksanaan 50 hari kerja di tahun anggaran ini.

Pemberian tambah waktu ini sudah sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku, moga dengan penambahan waktu ini, pihak rekanan bisa menyelesaikan bobot pekerjaan sampai seratus persen, harapan Roni.

Sementara itu, pada satuan kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar, melalui Pejabat Pembuat Komitmen-nya (PPK) tetap memberlakukan putus kontrak terhadap rekanan CV. Kamala Unida sebagai pelaksana pembangunan Puskesmas Tanjung Emas dan Puskesmas Nagari Guguok Malalo.

Kondisi terakhir pertanggal 21 Desember (Saat putus kontrak), progress pekerjaan pada Puskesmas Tanjung Emas sudah mencapai bobot/progress 83 persen, dan Puskesmas Guguok Malalo berada pada stadium progress bobot 65 persen.

Anehnya, pihak PPK tetap ngotot dengan memberlakukan putus kontrak dan tidak melakukan perhitungan terhadap volume kerja yang dikerjakan oleh pelaksana pasca putus kontrak 21 Desember 2017, sementara pihak rekanan sudah menambah volume pada masing-masing objek.

Saat dikonfirmasi awak media Pena Rakyat News, PPK pada Pembangunan Puskesmas Tanjung Emas dan Malalo, Purwanto melalui ponselnnya,  kebetulan yang bersangkutan sedang melakukan takziah kerumah kerabatnya di kota Payakumbuh. Selasa (02/01).

Namun konfirmasi yang kami dapat dari pihak pelaksana CV Kamala Unida, dia bersama crew perusahaan sangat kecewa dengan tindakan sepihak PPK, meskipun semuanya hak proregatif dari PPK, tapi jangan diberlakukan penzaliman terhadap kami.   Demikian disampaikan Ul salah seorang tenaga Adm pada CV Kamala Unida.

Lebih lanjut Ul mengatakan, secara lisan bahwa sudah dapat lampu hijau untuk tetap melanjutkan pekerjaan sampai selesai dari Wakil Bupati, Sekda dan Inspektorat Kabupaten Tanah Datar, akan tetapi pihak PPK tidak mengindahkan saran lisan tersebut. “Memang secara lisan kami sudah dapat restu, tapi PPK tetap berlakukan keinginannya, dan PPK mengabaikan aturan yang disebutkan dalam Perbup 39”, ucap Ul dengan ketusnya.

Ketika ditanya tentang upaya dan sikap pihak perusahaan, Ul menyebutkan, bahwa pihak perusahaan sedang merencanakan untuk gugatan TUN, tapi sekadar rencana, tergantung direktur perusahaan. “Sekadar rencana, dan dalam pikiran kami, kami akan ajukan gugatan TUN, tergantung keputusan direktur nantinya”, ulas UL.

Sebagai tenaga Adm pada CV.Kamala Unida, Perusahaannya merasa di”anaktiri”kan oleh pemerintah secara umum, bahkan mungkin penzaliman, mulai dari putus kontrak, tidak dihitung sebagian volume bobot kerja, pihak PPK dengan kejamnya juga melakukan pem-blokir-an terhadap rekening perusahaan kami. “Tidak hanya putus kontrak, denda, kami juga di Black List dan Rekening kami di blokir”, tegas Ul mengakhiri. (Tim PRN).

Tags : ProyekTanah datar
putri pena

The author putri pena

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: