close
HUKUM

“SURAM” 5 Bulan Penantian Kabar Proses Hukum Kades Hamili Anak Dibawah Umur

PRN NGANJUK – Terkesan hanyut ditelan bumi, penegakan hukum kasus Kepala desa Rowomarto, kecamatan Pantianrowo Nganjuk, sudah berjalan setengah tahun sampai detik ini belum ada kejelasan.  11/5.

Beragai opini berkembang di wilayah Nganjuk terkait kasus ini,  pasalnya Hartoyo yang diduga pelaku pencabulan anak dibawah umur nyantai seolah kasus ini sudah selesai,  padahal  dalam kasus PPA adalah menjadi perhatian dan prioritas yang merupakan delik biasa, yang artinya :

Dalam delik biasa perkara dapat diproses tanpa adanya persetujuan dari yang dirugikan (korban). Jadi, walaupun korban (anak) atau pelapor  telah mencabut laporannya kepada pihak yang berwenang, penyidik tetap berkewajiban untuk memproses perkara tersebut.

Hal ini juga sudah pernah mendapat tanggapan dari Kasat Reskrim Polres Nganjuk AKP Yogi Ardi Khistanto pada bulan Maret 2019 yang lalu, dalam penjelasan melalui selulernya menyatakan bahwa,

perlu diketahui Kepolisian khususnya Unit PPA Polres Nganjuk bukan tempat Bargening perkara apapun, adapun seandainya ada itu hanya seputar domain mereka yang berperkara,  namun kasus hukumnya akan tetap berjalan apabila suatu perkara sudah masuk dalam pengaduan atau pelaporan, adapun terkait oknum kepala desa yang diduga menghamili anak dibawah umur yang ramai dibicarakan, kita tunggu sampai proses gelar perkara” Tegas AKP Yogi Ardi Khistanto.

Dari sinilah muncul berbagai opini dan pertanyaan, apakah benar kasus pencabulan dengan korban Bunga (bukan nama sebenarnya,  red)  yang menurut pengakuan ibu korban dihamili oleh Hartoyo Kades Rowomarto berhenti dengan rupiah yang mencapai lebih kurang 200 juta, mengingat sudah setengah tahun kasus ini tidak ada kabar..?  Hanya penegak hukum Nganjuk yang tahu. (megi/tobing). 11/5/2019.

Tags : Kasus SuramNganjuk

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: