close
KABAR JATIM

ULP Kabupaten Jombang : Kredibilitas ULP Jombang Layak Di Pertanyakan

PRN Jombang – Pekerjaan kontruksi Rehabilitasi Gedung Puskesmas Mojowarno milik Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Jombang yang proses pelelangannya di lakukan oleh Unit Lelang Pengadaan (ULP) kabupaten Jombang mengundang pertanyaan bagi masyarakat khususnya masyarakat pengusaha jasa kontruksi.

Pasalnya di dalam penerapan perundang-undangan jasa kontruksi tidak jelas mana payung hukum yang harus di laksanakan untuk proses lelang pekerjaan jasa kontruksi.

Hal ini penyebab utama para peserta lelang merasa tidak adanya jaminan kepastian hukum dalam proses tahap pelelangan sebuah tender proyek.

Rabo, 19/06 para pengusaba jasa kontruksi yang tergabung dalam Asosiasi Jasa Kontruksi Indonesia menggruduk ruangan kantor Unit Lelang Pengadaan (ULP) untuk mempertanyakan komitmen Unit Lelang Pengadaan (ULP) bersikap adil dan tidak diskriminatif terhadap pengusaha jasa kontruksi di wilayah kabupaten Jombang.

Dari mereka yang tergabung dalam Asosiasi Jasa Kontruksi Indonesia meyakini jika proyek Rehabilitasi Gedung Puskesmas Mojowarno dengan kode lelang 2115116 dari Satuan Kerja Dinas Kesehatan denggan nilai pagu paket Rp.2.730.127.600 dari APBD Tahun 2018 yang lelangnya di menangkan oleh PT. Alya Sejahtera Karya Sejati dengan nilai tawar Rp.2.373.377.071.

Namun setelah PT. ASKS di tetapkan dan di tunjuk sebagai pelaksana proyek tersebut kemudian di batalkan tanpa ada Surat Pemberitahuan Pembatalan Kontrak Kerja yang resmi dari pihak penyelenggara lelang. Dan ini mencerminkan bahwa ULP/POKJA tidak profesional dan sangat diskriminatif.

Dan ini di perparah lagi menurut pembatalan kontrak kerja PT. ASKS di tengarai karena adanya dumas yang tidak bisa di pertanggung-jawabkan tentang ke legal formalnya.

Padahal PT. ASKS sudah ditetapkan sebagai pemenang lelang dan sudah di tunjuk sebagai pelaksana proyek dan ini sah di mana sudah di atur dalam Undang-Undang kemudian mengurus Jaminan Pelaksana sebagai syarat untuk penanda-tanganan kontrak.

“Memang ini ada tahapan dan tahapan ini sebenarnya sudah selesai dan sudah muncul penunjukkan wewenang bahkan kontraktor yang bersangkutan sudah mengurus jaminan pelaksanaan.

Jangankan orang lain dari kita sendiri saja yang sebagai sesama peserta lelang dalam melakukan tahapan sanggaah bila sudah habis masa waktu yang di tentukan itu sudah tidak berlaku, artinya pemenang lelang yang sudah di tunjuk melangkah ke tahap berikutnya mengurus jaminan pelaksana. Lha ini aneh hanya karena dumas hingga kontrak kerja di batalkan dan ini menurut kita sangat tidak adil dan diskriminatif sekali. Dan ini sangat berbahaya di proses pelelangan selanjutnya karena like this nolike.

Jadi kepastian hukum di dalam proses pelelaangan ini layak di pertanyakan karena proses ini legal formal dan dumaspun harus ada legal formalnya.

Jangan sudah selesai tahapan baru berbicara tentang kemampuan dasar” ujar Koko selaku ketua Asosiasi Jasa Kontruksi Indonesia.

Sedang menurut Supradigdo pembatalan kontrak atas pemenang lelang ini sudah sesuai dengan Perpres nom 16 Tahun 2018 beserta turunannya, tidak mungkin teman-teman di Pokja kerja dengan tidak berdasar pada Undang-undang.

“Dan secepatnya akan kami koordinasikan dengan Pokja untuk segera menerbitkan surat pembatalan”. Jelas Supradigdo.

Di tempat yang berbeda Eko Nugroho selaku tim anggota Asosiasi Jasa Kontruksi menyatakan bahwa ini pasti ada permainan di balik pembatalan. Karena sudah jelas terjadi Surat Penetapan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) seperti yang tertuang pada Perpres nom 16 Tahun 2018. Dan kedua belah pihak tidak boleh mundur apapun yang terjadi.

Dan melihat hal tersebut di atas sepertinya ULP tidak menjalankan apa yang di tetapkannya oleh Perpres nom 16 Tahun 2018 beserta perubahan dan turunannya yang menjadi dasar dari tata cara kerjanya. Dan yang paling di rugikan dalam hal pembatalan kontrak ini adalah PT. ASKS karena bisa kena sanksi black klise. (gianto)

Tags : JombangULP Kudang Transparan

Leave a Response

*