close
HUKUM

SIDANG PRAPERADILAN No : 16/Pid.Pra/2019/PN.Tng, SAAT PEMBUKTIAN MENGUNDANG TANYA PARA PENGUNJUNG SIDANG

Foto Ilustrasi Ketua Umum YAPERMA

PRN DEPOK – Berawal pada tanggal 09 Agustus 2019 saat wartawan Pena Rakyat usai meliput Praperadilan antara MULYANA yang diwakili kuasa hukumnya ENDANG SRIFAYANTI,S.H., yang dikenal dengan sebutan ANGGEL/ENJEL, seseorang bernama Ayi Suhendri kembali mengeluh kepada Wartawan Pena Rakyat (9/8/2019).

Bahwa AYI SUHENDRI memarkir mobilnya yang dibawanya saat bertamu dirumah ROMAYUDIN di Kp. Rimpak tengah, Rt.002 Rw. 008, Kel. Sindang Asih, Kec. Sindang Jaya, Kab. Tangerang Ia terlihat pucat saat ditangkap oleh anggota Polisi Tangerang Selatan tanpa Memakai baju seragam polisi, tanpa menunjukkan Kartu Tanda Anggota dan tanpa surat ijin Ketua Pengadilan setempat, dan Mereka meminta dengan paksa mobil Merk Daihatsu Ayla, Warna merah solid, tahun 2019, No.Pol : A 1579 YG milik Mulyana yang dipinjam dari kawannya MULYANA beserta kuncinya, dengan tanpa alasan yang jelas.

Bahwa pada tanggal 10 Juli 2019 Anggota Polisi tersebut sedang Menangkap ROMAYUDIN yang diduga memberikan keterangan menyesatkan dan atau mengalihkan obyek jaminan fidusia, dirinya bertanya kenapa saya yang tidak ada hubungannya dengan kasus yang sedang ditangani Penyidik Polres Tangerang Selatan atas diri ROMAYUDIN ikut ditangkap dan menyita mobilnya tanpa prosedur ?

Salah satu Anggota menjawab Sudah ikut saja kekantor Polisi, nanti saja disana dijelaskan, sayapun diam saat digelandang ke kantor Polres Tangerang selatan di Jl. Promoter No.1 Tangerang, namun saya dan Romayudin saat ini sudah dibebaskan, tetapi mobilnya Tetap disita Polres Tangerang Selatan.

Kembali Ayi Suhendri menjelaskan, Bahwa Pembayaran kredit mobil atas Nama Mulyana tersebut Lancar dan tidak ada tunggakan (ada bukti pembayarannya) tapi penjelasan saya tersebut tidak dihiraukan, bahkan saya dan mobil pinjaman yang saya parkir tetap mereka bawa ke Polres Tangerang selatan katanya akan diintrograsi;

Sesampainya di Polres Tangsel sekitar Pk. 21.30 WIB saya tidak diintrograsi tetapi langsung dijebloskan ke kamar kecil yang sangat sempit diisi sebanyak 3 (Tiga) orang, kami tersiksa dan tidak bisa tidur” ujar Ayi sundari kepada Pena Rakyat News.

Ditempat terpisah kembali Wartawan Pena Rakyat News  bertanya kepada Ketua Umum Lembaga Perlindungan Konsumen (LPK) YAPERMA Moch. Ansory, Penarikan obyek jaminan kredit secara paksa banyak dilakukan oleh oknum yang kurang bertanggung jawab. Kebanyakan perusahaan finance menyelenggarakan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan Jaminan Fidusia. Sayangnya, pembebanan dan eksekusi Jaminan Fidusia tersebut banyak yang dilakukan tanpa prosedur yang benar menurut undang-undang.
Lalu bagaimana pelaksanaan Jaminan Fidusia yang benar menurut hukum positif yang berlaku? Bapak ?, (09/08/2019).

Ketua Umum YAPERMA menjelaskan, Ketentuan mengenai Jaminan Fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF). Jaminan Fidusia merupakan jaminan kebendaan atas benda bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak yang tidak dibebani dengan Hak Tanggungan (Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan), sebagai jaminan bagi pelunasan utang tertentu. Di mana penerima Jaminan Fidusia mempunyai kedudukan yang diutamakan dalam pelunasan utang terhadap kreditor lainnya.
Fidusia merupakan pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan, dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda. Dalam hal ini, Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan dari sebuah perjanjian pokok, yaitu perjanjian kredit. Dari kasus di atas, mobil Daihatsu Ayla, Warna merah solid, tahun 2019, No.Pol : A 1579 YG milik Mulyana merupakan benda yang dijadikan Jaminan Fidusia atas hutang piutang atau kredit pembelian mobil yang dilakukan oleh MULYANA kepada pihak perusahaan finance. Untuk itu, secara otomatis kepemilikan mobil diserahkan kepada pihak finance, dan MULYANA bertindak sebagai peminjam pakai.

Jaminan Fidusia Harus Didaftarkan
Jika kendaraan bermotor seperti yang dimaksud pada kasus di atas akan dijaminkan sebagai Jaminan Fidusia atas kredit pembiayaan yang diselenggarakan pihak finance, maka kedua pihak baik perusahaan finance maupun Mulyana wajib menyepakati hal tersebut. Mereka diharuskan membuat akta kesepakatan di hadapan notaris, lalu mendaftarkannya ke Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia.
Dalam hal ini, kreditur sebagai penerima Jaminan Fidusia akan mendapatkan sertifikat Jaminan Fidusia. Di mana debitur sebagai pemberi Jaminan Fidusia akan mendapatkan salinannya.
Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia, Menurut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 130/PMK.01/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia, setiap perusahaan pembiayaan finance yang melakukan pembiayaan konsumen kendaraan bermotor dengan pembebanan Jaminan Fidusia, wajib mendaftarkan Jaminan Fidusia tersebut pada Kantor Pendaftaran Fidusia dengan akta Notaris. Hal ini sejalan dengan Pasal 11 Undang-Undang Fidusia.
Pelaksanaan pendaftaran Jaminan Fidusia wajib dilakukan paling lama 30 hari terhitung sejak tanggal perjanjian pembiayaan konsumen. Jika perusahaan pembiayaan belum memiliki Sertifikat Jaminan Fidusia (sebagai hasil dari pendaftaran Jaminan Fidusia ), maka menurut Pasal 3 PMK Nomor 103/PMK.010/2012, perusahaan pembiayaan tersebut atau oknum Polisi dilarang untuk melakukan penarikan kendaraan benda Jaminan Fidusia berupa kendaraan bermotor yang telah menjadi jaminan.
Dalam kasus di atas, karena oknum Polisi dan pihak perusahaan  finance  belum menunjukkan sudah mendaftarkan perjanjian pembebanan fidusia ke Kantor Pendaftaran Fidusia atau belum, maka pihak perusahaan atau oknum Polisi tidak berhak untuk menarik kembali mobil AYLA milik MULYANA, meskipun mengalami penunggakan pembayaran, apalagi dalam kasus ini Pembayarannya lancar dan tidak nunggak.
Tujuan dari pendaftaran tersebut antara lain:
Menjamin kepastian hukum;
Mewujudkan asas terbuka untuk umum; Lahirnya hak kebendaan;
Bentuk perlindungan hukum.
Dikarenakan banyaknya kasus pemaksaan penarikan benda yang dijadikan Jaminan Fidusia, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) pun memberikan pengamanan. Kini telah terbit Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia. Tujuan dari peraturan ini adalah terciptanya pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia secara aman, tertib, lancar, dan dapat dipertanggung jawabkan.
Dari kasus penarikan mobil oleh oknum Polisi Tangerang Selatan  kepada Ayi Suhendri, jika eksekusi terhadap jaminan barang obyek jaminan dilakukan secara sepihak, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melanggar Hukum (PMH) sesuai diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata dan dapat digugat ganti kerugian. Hal ini menjadi peringatan bagi Oknum Polisi Tersebut dan perusahaan pembiayaan  finance  yang tidak mendaftarkan perjanjian Jaminan Fidusia tersebut ke Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia, dan tidak melakukan eksekusi Jaminan Fidusia sesuai prosedur yang benar” kata Ketua Umum Yaperma Moch. Ansory kepada Pena Rakyat (10/08/2019).

Tags : DepokSengketa Konsumen Fidusia

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: