close
KABAR JATIM

Terkait SP2HP Atas Laporan Wartawan kepada Oknum RSI Garam,  Ketua Team 16 Angkat Bicara

PRN SUMENEP – Jum’at 20/09/2019 berita terkini, Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) merupakan hak bagi pelapor. Dalam hal menjamin akuntabilitas dan transparansi penyelidikan /penyidikan, penyidik wajib memberikan SP2HP kepada pihak pelapor baik diminta atau tidak diminta secara berkala.

Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, pasal 39 ayat 1, berbunyi dalam hal menjamin akuntabilitas dan transparansi penyidikan, penyidik wajib memberikan SP2HP kepada pihak pelapor baik diminta atau tidak diminta secara berkala paling sedikit 1 kali setiap 1 bulan.

Atas kinerja penyidik Polres Sumenep yang dinilai lambat dalam mengeluarkan SP2HP pertama, terkait Laporan wartawan terhadap oknum karyawan RSI Garam Kalianget dengan Nomer Laporan, LP/112/VII/2019/JATIM/RES SMP, Tanggal 31 Juli 2019. Kini Polres Sumenep melalui kasat Reskrim Polres Sumenep yang di tangani oleh Unit Lidik II/Pidana Ekonomi Satreskrim Polres Sumenep baru mengeluarkan SP2HP yang tertulis pertanggal 10/09/2019.

SP2HP dengan Nomor: B/181/SP2HP Ke 1/IX/2019/Satreskrim. di berikan di Ruang Idik II/Pidana Ekonomi Satreskrim Polres Sumenep pada hari Rabu 18/09/2019.

Dari di keluarkan nya SP2HP pertama, MOH FANDARI Ketua Team 16 mengapresiasi atas Disposisi Kasat Reskrim dan kinerja Penyidik Polres dalam menanggapi dan menindak lanjuti Laporan Polisi Tindak Pidana menghalangi tugas profesi wartawan sesuai dengan UU Pers no 40 pasal 18 tahun 1999,

“Saya sebagai ketua team 16 mengaspresiasi atas Disposisi Kasat reskrim dan kinerja Penyidik polres sumenep dalam menanggapi dan menindak lanjuti laporan ini,” Kata FANDARI.

Dari itu MOH FANDARI ketua team 16 berharap, “Saya meminta penyidik Polres Sumenep segera mempercepat Proses Pelaporan ini dengan segera memanggil Para oknum karyawan RSI yang diduga telah melakukan perbuatan yang melanggar UU Pers no 40 tahun 1999 dengan menghalang halangi, menyuruh Wartawan keluar dan juga menantang duel kepada wartawan serta melecehkan profesi”,

“persoalan ini saya anggap sudah persoalan Nasional karena sudah menyangkut nama baik profesi wartawan dan kebebasan wartawan Media Nasional dalam melakukan fungsi dan tugasnya” Tutup FANDARI. (erfandi).

Tags : Penanganan LambanSumenep

Leave a Response

*