close
LAWAN KORUPSI

“Bebas Pungli” Usapan Jempol Belaka, PTSL 2019 Desa Kenanten Pungut Biaya Selangit

PRN MOJOKERTO – Seakan kebal hukum panitia PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) di desa Kenanten sebagian warga diberikan tanda terima pembayaran biaya PTSL.

Terdapat 10 aturan disosialisasikan pemerintah dalam program PTSL diseluruh wilayah Indonesia, dan telah terbit Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar

Kutipan :

“Iya, adminitrasi pra sertifikat, seperti bukti waris, kalau lebih dari itu dan itu tidak ada persetujuan dari masyarakat, tidak ada peraturannya, itu pungli,” kata Menteri ATR Sofyan Djalil di Gelanggang Remaja Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jumat (22/2/2019). dikupas di detikfinance Jumat, 22 Feb 2019 16:08 WIB.

Terkait hal ini tim investigasi PRN telah menemukan bukti tanda terima pembayaran PTSL dusun Karangmojo desa Kenanten, masing-masing pendaftar PTSL dikenakan biaya 500 ribu (bukti 3 kwitansi di redaksi).

Sementara keterangan dari Romli selaku mantan kepala desa Kenanten dan saat Pilkades 23 Oktober 2019 terpilih kembali, dan PTSL Kenanten masih dalam tanggung jawab dirinya, mengatakan bahwa jumlah seluruhnya yang mengikuti PTSL kurang lebih 400 orang, dan lucunya Ketua PTSL Kenanten serahkan kepada Tain yang kediamannya Kos di desa Kenanten.

Terkait penarikan biaya 500 ribu per sertifikat Romli enggan menjelaskan alasannya.

Menanggapi hal ini Nulurita selaku Camat Puri tidak dapat menanggapi secara detail, pasalnya  panitia PTSL  atau desa Kenanten tidak melibatkan pihak Kecamatan Puri.

“Saya coba untuk mendorong saja pak, karena kecamatan juga tidak pernah dilibatkan” ungkap Camat Puri melalui whatsapp.

Mengacu pada ketentuan biaya PTSL yang tertuang dalam keputusan SKB 3 Menteri Nomor 25 Tahun 2017. Ketiga menteri tersebut adalah Menteri ATR, Menteri Dalam Negerti, dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Lalu berapa biaya yang seharusnya dikeluarkan oleh masyarakat dalam program sertifikat tanah? Berikut sesuai ketentuan SKB 3 Menteri Nomor 25 Tahun 2017:

Kategori I untuk Provinsi Papua, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur (NTT) sebesar Rp 450.000.

Ketegori II untuk Provinsi Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat (NTB) sebesar Rp 350.000.

Kategori III untuk Provinsi Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, Aceh, Sumatera Barat, Kalimantan Timur sebesar Rp 250.000.

Kategori IV untuk Provinsi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu, Kalimantan Selatan sebesar Rp 200.000.

Kategori V untuk Pulau Jawa dan Bali sebesar Rp 150.000.

Dengan adanya temuan ini media sebagai lembaga kontrol sosial masyarakat dan kinerja pemerintahan berharap penegak hukum agar segera menyikapi hal ini. (San/udin).

Tags : MojokertoPungli Prona

Leave a Response

*