close

HUKUM

HUKUM

Warga Sidomulyo : Warga Tuntut Kasun Harus Mundur dari Jabatannya

PRN BLITAR – Ratusan Warga berbondong-bondong datangi balai desa menuntut agar kepala dusun Sidomulyo mundur dari jabatannya.

Demo warga Sidomulyo berawal dari ulah sang Kasun (kepala dusun) yang dengan sengaja tanah bengkok dijadikan tambang pasir dan tuntutan warga kasun harus mundur dari jabatannya dan atau dicopot.

Menurut keterangan warga, sebut saja pak Ari (bukan nama sebenarnya, red) kekesalan warga didasari oleh apa yang dilakukan Kasun Sidomulyo yang menggali tanah bengkok untuk diambil pasirnya tanpa ijin alias ilegal.

Masih dalam keterangan warga, hal ini warga menganggap semua demi kepentingan sang kasun, dan dampaknya yang merasakan warga khususnya jadi kasun Sidomulyo harus bertanggung jawab baik kepada pemerintahan desa Sidorejo Kecamatan Ponggok dan bertanggung jawab secara hukum karena sudah melanggar Undang Undang Minerba. (gun).

baca selengkapnya
HUKUM

Merasa Tertipu dengan Modus Jual Beli Tanah, Warga Merak Lapor Polisi

Hendak Melunasi Pembelian Tanah yang Sudah di DP, Ternyata tanah Dijual Orang lain.

PRN MOJOKERTO – Merasa di tipu dan digelapkan uang Rp. 20.000.000.- atas down payment (DP) pembelian tanah dan tanah hendak dilunasi namun sudah dijual orang lain, Suliswati warga Merak Lapor Polisi. (14/6).

Dari keterangan yang diberikan kepada penarakyatnews.id, Suliswati memaparkan bahwa dikisaran bulan maret 2017 Suliswati telah diel membeli sebidang tanah seluas 237 m2 dengan SHM No : 352 atas nama Eko Budi Sulistyo yang terletak disamping rumahnya Dsn. Merak, Kec.Pacet, Kab. Mojokerto seharga Seratus empat puluh juta rupiah, dan Suliswati membayar DP kepada Eko BS yang disaksikan istri Eko sebesar Rp. 20.000.000. dalam 2 kali pembayaran berkwitansi.

Suliswati menambahkan, dirinya marasa kaget saat lebaran 1440 H saat yang lalu hendak melunasi tanah milik Eko BS yang sudah di DP ternyata tanah yang dimaksud sudah dijual kepada pihak lain, dan tidak adanya komfirmasi sebelumnya.

“Awalnya saya tidak masalah pak tanah yang sudah saya DP itu dijual orang lain asal ada kabarnya dan uang saya dikembalikan, tapi saya kecewa dia (eko) tidak mau kembalikan DP saya, ya terpaksa saya lapor Polisi” ungkap Suliswati.

Lanjut menurut Moch.Ansory selaku Ketua Yayasan Perjuangan Rakyat Malang (YAPERMA) Perkara dugaan penipuan dan penggelapan ini telah dilaporkan di Polsek Pacet atas dugaan penipuan dan penggelapan Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 372 KUHP, sebagaimana Tanda Bukti Lapor Nomor : LP/14/VI/2019/JATIM/RES  MJK/SEK  PCT, tanggal 15 Juni 2019.

“upaya kekeluargaan sudah kami tempuh namun bagaimana lagi yang bersangkutan (Eko, red) tetap merasa tidak bersalah dan tidak mau kembalikan DP ya terpaksa kita tempuh jalur hukum” tegas Ansory. (udin/invs/sh07)

baca selengkapnya
HUKUM

Oknum TNI AD Bunuh WIL Mertuanya

PRN Nganjuk -Terjadi pembunuhan terhadap Endang Satriani 55th dusun Pandanasri Desa Lambang kuning Kecamatan Kertosono.Kabupaten Nganjuk.

Endang Satriani (55) adalah orang tua dari Wanita Idaman Lain dari mertua KOPDA Sugeng Kurniawan 34th TNI aktib Dinas Kodim Serui Papua.

Pelaku pembunuhan KOPDA Sugeng Kurniawan 34th TNI aktib Dinas Kodim Serui Papua Alamat Dusun Bogo Rt 07 Rw 01 Desa Ngelawak Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk.

Kronologi Kejadian perkara pelaku bertamu di rumahnya Korban, “Korban dari istri siri Mertuanya nama Kusna Purna Polri Sekitar jam 13.00 wib.
Korban bernama Endang Satriani di temui di teras rumahnya, korban gak ada curiga dengan pelaku karena udah kenal, gak basa basi Kopda Sugeng Kurniawan mencabut pisau yang telah di bawa dari rumahnya, langsung menusuk Endang Satriani beberapa kali ke tubuh korban langsung terjungkal di lantai depan rumah, pelaku langsung melarikan diri.,langsung di tangkap Warga,

Saksi Supangat, Sudjani warga Dusun Pandanasri Desa lambangkuning Kecamatan Kertosono.
Barang bukti yang di amankan satu buah pisau,satu unit sepeda montor Bysom merk Yamaha warna putih.No Pol L 6123 XV.

Motip pembunuhan.Rasa Dendam dan benci.pelaku di amankan di Babinsa dan Koramil.

Saat media Klarifikasi tetanga korban yang gak mau di sebutkan namanya bilang kalau korban itu istri sirinya dari mertuanya Kusna Pensiunan Polisi,” kok aneh yang membunuhnya Menantunya dari Kusna Sendiri. “Pungkasnya (Tb/Tim)

baca selengkapnya
HUKUM

Dari Hasil Vonis Terdakwa Karen Agustiawan, JPU Ajukan Banding

PRN JAKARTA – Vonis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta pada persidangan senin lalu 10 Juni 2019 terhadap terdakwa Ir. Galaila Karen Kardinah alias Karen Galaila Agustiawan alias Karen Agustiawan yang dinyatakan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi, ternyata tidak membuat tim jaksa penuntut umum (JPU) pada Jampidsus berdiam diri menyikapi hal tersebut.

Atas vonis tersebut, JPU mengajukan upaya hukum banding sesuai ketentuan KUHAP dengan berbagai pertimbangan hukum antara lain : “ putusannya menerapkan pasal 3 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP “.

Sedangkan fakta di persidangan JPU berkeyakinan terdakwa melanggar pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ”.

Terdakwa oleh JPU dituntut dengan pidana penjara selama 15 tahun dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 bulan kurungan, serta membayar uang pengganti sebesar Rp 284.033.000.000,- (dua ratus delapan puluh empat miliar tiga puluh tiga juta rupiah) subsidair 5 tahun penjara. Sedangkan dalam Putusan Pengadilan Tipikor itu terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 tahun dan terdakwa tidak dibebani membayar uang pengganti sebesar Rp 284.033.000.000,- (dua ratus delapan puluh empat miliar tiga puluh tiga juta rupiah) subsidair 5 tahun penjara.

Di sisi lain terdakwa pada kesempatan yang sama mengajukan Banding atas putusan yang
dijatuhkan, untuk menghindari perdebatan di kemudian hari terkait kesempatan dalam
mengajukan upaya hukum kasasi, sehingga atas pertimbangan tersebut tim JPU melakukan langkah upaya hukum banding hari ini Rabu 12 Juni 2019.

Sumber : KEPALA PUSAT PENERANGAN HUKUM, Dr. M U K R I

baca selengkapnya
HUKUM

“Proyek Ngawur” Gedung Sekolah SMKN Gudo Rusak Sebelum Dipakai

PRN JOMBANG – Bangunan gedung sekolah SMKN Gudo yang terdiri dari 2 ruang kelas sudah mengalami kerusakan dengan kondisi retak-retak pada dinding bangunan sisi luar maupun dalam, bahkan tampak putus struktur dan putus kontruksinya.

Dengan kondisi bangunan yang seperti itu terkesan bahwa proses pelaksanaan pekerjaan asal-asalan dengan tidak mempertimbangkan akibat fatal bila terjadi gedung roboh akan ada korban anak didik dari SMKN Gudo.

Bangunan gedung sekolah yang sudah jadi tersebut tanpa plakat/ keterangan informasi publik yang menyatakan berapa nilai kontrak proyek pembangunan dengan sumberdananya darimana, sehingga masyarakat bisa ikut mengawasi dari kegiatan pembangunan.
Ini bisa di sebut dengan proyek pembangunan liar alias bodong.

Ada beberapa hal yang menyebabkan terjadinya kerusakan seperti yang tersebut di atas, antara lain dari kesalahan perhitungan kontruksi yang di lakukan oleh perencana proyek atau kesalahan spesifikasi teknis yang di lakukan oleh pelaksana proyek.

Menurut keterangan warga yang ahli dalam pembangunan proyek gedung dan tidak mau di sebutkan namanya mengatakan bahwa ada beberapa hal yang menyebabkan terjadinya kerusakan/keretakan pada dinding dan bahkan putus struktur atau putus kontruksinya.

Bisa di periksa perhitungan kontruksi yang di lakukan oleh perencana proyek sudah benar atau tidak dengan kondisi teretorial bangunan, bila sudah benar yang di kerjakan oleh perencana proyek sesuai dengan perhitungarn kontruksi, selanjutnya perlu di periksa apakah pelaksana proyek dalam pekerjaannya sudah sesuai
dengan spesifikasi teknis yang di isyaratkan.

Dari kondisi proyek bangunan gedung sekolah SMKN Gudo yang kondisinya tersebut di atas patut di duga adanya kurang mutu bangunan dari syarat spesifikasi teknis yang di lakukan oleh pelaksana proyek terutama pada bagian pondasi dan slooft yang kurang mutu sehingga tidak dapat menopang beban bangunan di atasnya dan terjadilah putus struktur atau putus kontruksinya.

Dengan kondisi bangunan seperti ini kembali pihak masyarakat yang di rugikan bahkan membahayakan peserta didik yang akan menggunakan gedung tersebut untuk kegiatan belajar.

Sampai berita ini di turunkan dari pihak-pihak terkait belum bisa untuk di konfirmasi karena tidak berada di tempat dan selalu sulit untuk di temui. (gianto)

baca selengkapnya
HUKUM

SPBU 54.663.09  ‘BEBAS’ Jual Solar Subsidi Gunakan Jerigen

PRN TRENGGALEK – Pertamina (Persero) mewaspadai pengunaan bahan bakar minyak (BBM) Solar bersubsidi oleh pihak yang tidak berhak.  Murahnya harga Solar subsidi jika dibanding dengan harga solar nonsubsidi menjadi alasan penyelewengan penggunaan.

Dari hasil temuan awak media Pena Rakyat News saat mengisi pertalite di SPBU 54.663.09 Longsor Trenggalek (11/6/19. 09.42) mendapati mobil modif diesel mengisi solar lama sekali dan sebagian di isikan ke jerigen, setelah diklarifikasi pengecer tidak membawa surat-surat pembelian solar subsidi.

Masih dalam investigasi,  hal ini dirasa aneh,  pasalnya saat pengisian solar dimasukkan ke tempat logam,  namun ditempat itu juga solar langsung dipindah ke jerigen.

Namun hal ini berbeda dengan keterangan penanggung jawab administrasi SPBU 54.663.09 Trenggalek, menurut  bagian administrasi kerap dipanggil pak KUS terkait pengisian solar subsidi melalui jerigen sudah biasa yang terpenting saat pengisian menggunakan logam sehingga tidak berpengaruh pada listrik statis.

Sementara saat hendak klarifikasi Anton selaku manager Pom Longsor Trenggalek, Anton terkesan menghindar.

Kegiatan pengisian BBM bersubsidi menggunakan drum termasuk dalam kegiatan penyalahgunaan BBM bersubsidi sesuai pasal 55 UU RI No 22 Tahun 2001 tentang migas dengan ancaman penjara 6 tahun dan dendan Rp 60 Milyar,” kata AKBP Abdul Mun’im. (dilansir tribunnesw.com 25/1/18).

Sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014‎,  pengguna BBM tertentu termasuk Solar subsidi hanya ditujukan bagi rumah tangga, usaha mikro, usaha pertanian, usaha perikanan, transportasi, dan pelayanan umum. Jadi walaupun sewa ataupun dimiliki industri langsung, tetap saja kendaraan industri khususnya  di atas roda 6, tidak berhak menggunakan Solar bersubsidi,” tegasnya. Bersambung… (red/bamb)

baca selengkapnya
HUKUM

Pencuri Pisang di Blok Bengkok Berhasil Diringkus Reskrim Polsek Paron

PRN NGAWI – Pencuri pisang beraksi, warga berinisial “IJ” yang diketahui dari Dusun Prandon Desa Karang Tengah Prandon Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi. Ketahuan mencuri pisang diarea persawahan milik TUKIRAN yang berada di Blok Bengkok masuk Dusun Melok Kulon Desa Sirigan Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi Sekitar pukul 11 WIB pada Sabtu (01/06/2019)

Kejadian itu bermula pelaku dengan mengendarai Sepeda motor jenis Honda AE 6074 KE mondar mandir di jalan sawah Blok Bengkok dan diketahui warga. Selanjutnya karena curiga akhirnya dikejar oleh Davit Kurniawan warga setempat. Setelah tertangkap pelaku mengaku selesai mengambil buah pisang yang berada dipohon di dekat sumur irigasi sawah.

Berdasarkan keterengan saksi “Karena tahu itu sawah milik salah satu kasun desa sirigan. Maka untuk menghilangkan rasa curiga akhirnya pelaku berikut barang buktinya saya bawa ke rumah kasun. ”

Kasun juga menegaskan “Tidak menyuruh siapapun untuk menebang pohon pisang yang berada di area persahawan miliknya ”
Dari kejadian tersebut kasun Tukiran segera melaporkan ke Polsek Paron guna pengusutan lebih lanjut. Dengan sangkaan pasal 364 KUHP. (WX)

baca selengkapnya
HUKUM

Tak Peduli Bulan Puasa “Cafe Wahyu 39” Tetap Puaskan Pelanggan

PRN BLITAR – Disaat umat Islam lagi mengumpulkan pahala dari bulan syawal 1440 H, bisnis yang cafe dikawasan Nglegok tetap buka puaskan pecinta minuman keras dan pemandu lagu. 2/6/19. Pkl. 02.20 wib.

Awalnya tim investigasi pena rakyat news kurang percaya dengan informasi yang di dapat dari beberapa orang, pasalnya kawasan Blitar umumnya sangat ketat dengan ijin cafe dan larangan beroperasi pada bulan puasa.

Namun berbeda dengan cafe Wahyu 39 dikawasan Nglegok Blitar, cafe yang diduga milik oknum anggota Polisi ini tetap buka dan ramai pengunjung seolah-olah mengabaikan bulan puasa.

Sementara saat tim menanyakan perizinannya kepada pihak cafe, tidak dapat menunjukkan…

Sampai berita ini diturunkan awak media belum dapat menemui pemilik cafe wahyu 39. Bersambung… (tok).

baca selengkapnya
HUKUM

Pimpinan Bank Tabungan Negara Tanggerang “Dipolisikan” Ketua YAPERMA Depok

KETUA “YAPERMA CABANG DEPOK” UJANG KOSASIH MELAPORKAN
PIMPINAN BANK TABUNGAN NEGARA (BTN) CABANG TANGERANG KEPADA SPKT POLRES METRO TANGERANG KOTA

PRN Depok  – Ketua yaperma cabang depok Ujang Kosasih bersama Tim Yayasan Amanat Perjuangan Rakyat Malang (Yaperma) melaporkan secara resmi Direksi/Pimpinan Bank BTN Cabang Tangerang karena diduga telah menggelapkan 10 sertifikat milik nasabah ke Resort Metro Tangerang Kota (29-05-2019).

Hal ini buntut dari upaya kekeluargaan yang dilakukan oleh pengurus Yayasan Amanat Perjuangan Anak Malang (YAPERMA) dalam memperjuangkan mengambil 10 sertifikat milik nasabah bank BTN Cabang Tanggerang yang pinjamannya sudah lunas.

Menurut Amat Muntholib salah satu korban dari 10 nasabah yang sudah lunas pinjamannya dan sertifikatnya di tahan oleh BTN Cabang Tanggerang, dirinya (Amat Muntholib, red) mengakui bahwa sertifikat miliknya dianggunkan pinjaman ke bank BTN Tanggerang, namun semua kwajibannya sebagai nasabah sudah lunas sejak 2012.

Masih dalam keterangan Amat Muntholib, segala upaya sudah dilakukan untuk mengambil sertifikat miliknya di bank BTN Tanggerang, namun pihak bank terkesan selalu berkelit dengan beribu alasan.

Begitu juga dengan tim YAPERMA Cabang Depok selaku penerima kuasa dari Amat Muntholib dan beberapa korban lainnya, upaya kekeluargaan sudah ditempuh namun pihak bank BTN masih juga tidak memberikan sertifikat milik nasabah yang sudah lunas ini.

“Saya dan tim YAPERMA Cabang Depok terpaksa melaporkan Pimpinan Bank BTN cabang Tanggerang ke Polres Metro Tanggerang Kota dengan pasal 372 KUHP (Penggelaan)” tegas Ujang Kosasih selaku Ketua Cabang YAPERMA Depok 29/5/19.

Diakhir wawancaranya dengan pena rakyat news Ujang Kosasih komentar bahwa hal ini terpaksa dirinya lakukan, pasalnya dengan kejadian ini jelas nasabah atau konsumen sangat dirugikan sertifikat selama 7 tahun mengendon di pihak bank BTN sementara pinjaman pemilik sertifikat sudah lunas terbayar, ini menjadi pembelajaran yang sangat berharga bagi pelaku usaha agar menghormati dan mentaati aturan perbankkan.

Sampai berita ini diturunkan pihak media belum dapat komfirmasi dari pihak bank. (suliswati).

baca selengkapnya
HUKUM

Warga Tak Berdaya Cegah Galian C,  Aktifitas Berlanjut Lancar

Diduga terdapat beberapa oknum aparat yang berperan melancarkan aktifitas Galian C di Klagen.

PRN MOJOKERTO – Bisnis menggiurkan dan berdampak merusak alam kembali merambah wilayah Mojokerto,  galian C di Klagen Gondang tetap jalan walaupun sebagian besar warga menolaknya.

Sebulan (26/4) terasa galian C di Klagen beroperasi, telah menciptakan berbagai keresahan di desa-desa yang terlewati armada pengangkut dari galian yang diduga dikelola oleh Ags dan BU selaku pemilik lahan.

Beberapa waktu yang lalu (26/4)  berkumpul di salah satu rumah warga yang tidak jauh dari balai dusun Klagen,  puluhan warga merasa dibodohi oleh orang-orang suruhan pengusaha galian.

Orang suruhan pengusaha nakal ini membagikan uang 200 ribu kepada ibu-ibu warga Klagen dengan dalil ijin ada alat berat (BEKO)  lewat jalan Klagen untuk benahi jalan, namun fakta berkata lain bahwa alat berat masuk ke sawah dan langsung melakukan prakek penggalian tanah dan batu.

Melihat hal itu kurang lebih 100 orang warga yang sudah memiliki KTP menggalang tanda tangan dukungan untuk membatalkan aktifitas galian C yang dirasa akan merusak ekosistem lingkungan dusun Klagen.

“intinya kami keberatan dengan adanya galian C di desa kami,  sebab dampaknya kasihan anak cucu kami” tegas beberapa warga.

Rifai warga Klagen saat menyampaikan keberatannya dalam forum rapat di Balai Dusun Klagen 26/4, tidak bisa berbuat banyak,  pasalnya setiap perkataannya selalu dipatahkan oleh pengusaha yang sepertinya didukung oleh pihak Kades Tawar,  Pihak Koramil dan Kepolisian yang hadir.  Terkait pertanyaan apakah galian ini ada ijin resminya?  Pihak penggali tidak dapat menunjukkan secuil bukti legalitas galian di Klagen. Tegas Rifai.

Senada juga disampaikan oleh Kepala Dusun Klagen saat di komfirmasi melalui selulernya, sejujurnya dirinya (Polo Klagen) tidak sependapat dengan adanya Galian C di wilayahnya, namun dirinya tidak bisa berbuat apa-apa karena seluruh jajaran diatasnya mendukung pengusaha Ags pemilik galian.

Dikesempatan terpisah saat galian di survey oleh awak media pena rakyat news dilokasi, tampak aktifitas 2 beko beroperasi dengan lancarnya.

Melalui telepon genggamnya Ags menyatakan bahwa ijin galian ada pada dirinya.

“Kllo mau ktmu saya silahkan datang ke rumah” jawab Ags melalui WA.

Sementara saat Pena Rakyat News hendak mengklarifikasi hal ini kepada Kapolsek Gondang dan Babinkamtibmas yang menurut Kasun sering bersama Ags, pihak Polsek bersamaan dengan giat di Pacet. (27/5).

Melihat kenyataan yang kendor kencang dari warga Klagen karena begitu kuatnya pengaruh dari pihak penggali, Rifai beserta beberapa pemuda dusun Klagen dan sekitar 80 orang yang sudah menandatangani pernyataan keberatan adanya galian C di dusunnya akan melaporkan hal ini ke pihak yang berwajib. (sh07).

baca selengkapnya