close

KABAR JATIM

KABAR JATIM

Ketua KJJT Resmikan Hari Jadi di The Square Hotel

PRN SURABAYA | Ade bukan nama asli selaku ketua Komunitas Jurnalis Jawa Timur (KJJT) meresmikan jadinya KJJT di The Square Hotel dihadiri dari beberapa pimpinan media di Jawa Timur, Kamis, (24/9/2020)

Tampak hadir dari beberapa tetua jurnalis dan beberapa pengusaha diantaranya, Cak Amu, Samsul, S.H., H. Saduan Sudarta, Bunda Jean, Yudi Irawan, bang Isma dan rekan-rekan jurnalis dari beberapa daerah di Jawa Timur.

Dengan rasa syukur beserta kebanggaan tersendiri Ade Maulana dibantu dengan rekan rekan jurnalis dan sejawat Cak Amu, Bang Noor Arif, Bang Isma juga teman-teman dari beberapa media.

” Saya sangat berterima kasih kepada teman teman yang hadir hari ini apalagi Cak Amu, Bang Arif, Bang Isma dan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu berkat dukungan beliau KJJT bisa terwujud.” Jelas Ade

Masih kata Ade, Alhamdulillah biar masih baru jalan saya sangat berterima kasih paling tidak saya dan teman-teman berusaha mewujudkan cita-cita almarhum Zam Zami yang pernah berpesan kepada saya untuk mempersatukan teman-teman jurnalis lewat KJJT.

“Saya ingin teman-teman wartawan layak untuk dihargai dari karya dan tulisannya sehingga teman-teman sejawat dan generasi penerus bisa menjadi seorang wartawan yang profesional maka dari itu mari kita belajar bareng, lewat KJJT kita semua bersatu dan membantu satu sama lain sesama wartawan atau jurnalis.” Pungkas Ade

Senior wartawan panggilan akrab Cak Amu dalam sambutannya, menghimbau kepada teman-teman wartawan untuk menjadi wartawan yang berpedoman, dan mengikuti rambu-rambu yang sudah tertuang di Dewan Pers.

” Gak usah jadi wartawan kalau masih ngemel, jurnalis itu ada kode etik, ada pedomanya jurnalistik itu, gak sekedar jadi wartawan”

Masih kata Cak Amu, dalam penjelasannya tentang aturan main dan profesi seorang wartawan atau jurnalis.

“Cak meski tidak punya anggota PWI dan Terverifikasi Dewan Pers tetap anda profesinya wartawan, itu oleh Tuhan sesuai hati nuranimu, tapi karena ada KFV left.. ada rambu-rqmbu lalu lintas disitu ada pemerintah dan penguasa kalian harus memiliki aturan main. SIM.”jelas Cak Amu

Cak Amu menambahkan, wartawan atau jurnalis itu harus bisa menulis agar rekan-rekan menjadi wartawan intelektual.

“Nulis gorong pecus alias Sik pecototan wes Menteng kelek maka dari itu teman-teman ayolah kita kembali untuk belajar lewat KJJT ini dan dijalan tuhan kita semua menjadi wartawan atau jurnalis Intelektual.” Pungkas Cak Amu.

Beda dengan bunda Jean saat sambutannya yang sangat diharapkan adalah. “Jangan jadi Wartawan suka Lapan Nam jadilah wartawan yang amanah dan dijalan Tuhan karena wartawan pekerjaan mulia dan harus jalan dijalan Tuhan.” Kata Bunda Jean (Yuli)

baca selengkapnya
KABAR JATIM

733 Pelanggar Protokol Kesehatan dari 18 Kecamatan se-Sidoarjo Disidangkan

PRN SIDOARJO | Sebanyak 733 pelanggar protokol kesehatan di wilayah Kabupaten Sidoarjo, Kamis (24/9/2020) bertempat di GOR Sidoarjo, mengikuti sidang tindak pidana ringan penegakan disiplin protokol kesehatan dalam rangka pencegahan dan pengendalian Covid-19.

Mulai pagi sampai sore hari para pelanggar dari 18 kecamatan, bergantian mengikuti sidang sesuai wilayah kecamatan masing-masing. Tentunya dalam pelaksanaan sidang tetap memprioritaskan penerapan protokol kesehatan. Seperti di tempat sidang yang ada di GOR Sidoarjo, warga yang mengikuti sidang harus cuci tangan dulu, dicek suhu tubuhnya, wajib menggunakan masker, serta tempat duduk tertata sesuai aturan physical distancing.

Di lokasi sidang tindak pidana ringan penegakan disiplin protokol kesehatan dalam rangka pencegahan dan pengendalian Covid-19, tampak hadir jajaran Forkopimda Kabupaten Sidoarjo untuk melihat langsung jalannya sidang.

733 pelanggar yang telah mengikuti jalannya sidang, dapat langsung membayar denda administratif Rp. 150 ribu di meja bank yang ada di lokasi. “Uang dari sanksi denda para pelanggar ini masuk ke dalam kas daerah, yang diperuntukan sebagai dana penanganan Covid-19 di Kabupaten Sidoarjo. Seperti pembelian APD, cairan disinfektan, masker, dana penggali kubur korban Covid-19, dan lainnya,” jelas Plh. Bupati Sidorjo Ahmad Zaini.

Terkait kesadaran masyarakat akan protokol kesehatan, Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol. Sumardji menjelaskan bahwa tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya disiplin protokol kesehatan sudah mulai meningkat. “Kini jarang sekali bahkan kita susah mencari pelanggar protokol kesehatan di jalanan, sudah mulai banyak yang patuh menggunakan masker. Pengelola tempat usaha juga semakin patuh aturan ini,” jelas Kombes Pol. Sumardji.

Namun demikian, lanjut Kombes Pol. Sumardji, hal itu tidak mengendurkan petugas untuk terus melakukan razia protokol kesehatan melalui Operasi Yustisi. Bersama tim gabungan yang terdiri dari TNI, Polri dan Satpol PP akan terus menggelar razia khususnya di tempat keramaian.

“Akan terus kami masifkan operasi yustisi penegakan disiplin protokol kesehatan, termasuk juga sidang yang tidak terjadwal berupa sidang di tempat setiap Senin dengan titik lokasi yang berpindah-pindah berdasarkan kordinasi bersama pihak Dinas Kesehatan terkait mana wilayah yang perkembangan terkonfirmasi Covid-19,” terangnya. (Yuli)

baca selengkapnya
KABAR JATIM

Pembagian BST Hari ke-2 Kecamatan Ngoro

PRN MOJOJERTO | Sebanyak 1982 orang warga kecamatan Ngoro sejak jam 07.00 wib telah antri bersiap mengambil Bantuan Sosial Tunai (BST) dari Kementrian Sosial Republik Indonesia sebesar Rp.300.000.-. 22/3/20.

Dalam pelaksanaan pengambilan BST dimasa Pandemi ini pihak panitia kecamatan Ngoro tetap mengedepankan protokol kesehatan dengan jaga jarak dan wajib menggunakan masker.

Dengan menunjukkan E-KTP atau kartu keluarga para penerima dengan lancar antri pengambilan BST yang dimulai pukul 08.30 wib.

Sementara menurut Rohman selaku Polisi Pamong Praja kecamatan Ngoro terkait pelaksanaan pengambilan BST kali ini dibagi menjadi dua gelombang, hal ini untuk menghindari berjubelnya warga dan menghindari penyebaran covid-19. (M e R).

baca selengkapnya
KABAR JATIM

Non Fisik TMMD Diwarnai Pemberian Makanan Tambahan Bagi Balita Dan Bumil

PRN SIDOARJO | Salah satu kegiatan di gelaran non fisik TMMD Reguler ke-109 ditahun 2020 Kodim 0816 / Sidoarjo di Desa Kedung Kembar, Kec Prambon adalah penyuluhan dan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi sejumlah ibu hamil (bumil) dan balita, diantaranya susu, bubur bayi, Selasa (22/9/2920).

Kegiatan ini dilaksanakan di Balai Desa Kedungkembar dan dihadiri Kabid Humas Kominfo H. Kusdianto, S.H, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Sidoarjo, dr. Abdillah Assegaf al-Hadad MM. MH, Camat Prambon Yulianowarso, AP, Danramil 0816/12 Prambon Kapten Cpl Khoiri, perwakilan dari Kapolsek Prambon Babinkamtibmas Aiptu Mandi Susanto, Pj Kades M. Saiful Chawam, dan masyarakat.

Dalam sambutannya Camat Prambon, mengucapkan terimakasih atas diselenggarakannya TMMD di Desa Kedungkembar. Beliau berharap agar pelaksanaan TMMD selama 30 hari ke depan dapat berjalan lancar dan aman, dan juga dapat menyatukan hati TNI dengan masyarakat. “Sehingga tercipta rasa semangat kebersamaan, semangat kegotong royongan dan semangat kemanunggalan TNI – Rakyat.” jelasnya.

Di tempat yang sama, Danramil 0816/12 Prambon juga memberikan sambutan, saya berharap agar kegiatan TMMD yang ke-109 dapat memberikan manfaat bagi masyarakat khususnya warga Desa Kedungkembar.

Sebab, ajang TMMD juga bisa menanamkan nilai-nilai kebangsaan dan kecintaan terhadap NKRI dan ideologi Pancasila.

“Gotong royong menjadi ruh utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang berlandaskan Pancasila.”ungkap Danramil.

Ditambahkan juga sambutan dari dr. Abdillah Assegaf al-Hadad MM. TNI Manunggal Masuk Desa (TMMD) intinya memang harus menyelaraskan hati, karena nanti kinerja teman-teman dari TNI juga lumayan lama sampai bulan Oktober sebulan di Desa Ini.

Nanti juga ada pengembangan atau pemeriksaan dan pengobatan masal terkait tadi yang sudah dibagikan PMT secara simbolis.

“Saya mohon dari kabupaten untuk bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin disitu ada PMT, makanan biskuit tapi yang terutama bagi warga diwilayah Kedung Kembar yang terpapar.”Jelasnya

Masih kata dr. Abdillah, menurut informasi sekitar 6 orang ini tadi diwakili dari keluarga warga terdampak masih isolasi mandiri dirumah masing masing, dan saya lihat Kedung Kembar ini sudah bagus stikma masyarakat tidak kelihatan sehingga saling mendukung,”pungkasnya

Kades PJ. M. Saiful Chawam saat dikonfirmasi media PRN merasakan bersyukur dan terimakasih.

“Saya sangat berterimakasih kepada TNI, Forkopimda dan Forkopimka adanya kerja sama lewat TMMD, warga Desa Kedung Kembar banyak terbantu, mulai dari Fisik maupun Non Fisik.” ungkap Saiful (Yuli)

baca selengkapnya
KABAR JATIM

RAPAT PARIPURNA PENETAPAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH (PROPEMPERDA) TAHUN 2021

PRN MADIUN | Rapat Paripurna Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2021 dilaksanakan gedung paripurna DPRD Kota Madiun, Rapat Paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Madiun Andi Raya Bagus Miko Saputra, dan dihadiri Walikota Madiun, Wakil Walikota Madiun, Forkopimda, dan pejabat OPD lingkup Pemerintah Kota Madiun, Selasa 22/9/2020.

Pemerintah Kota Madiun bersama DPRD Kota Madiun sepakat untuk melakukan pembahasan 33 Raperda di Tahun 2021 mendatang rincianya 27 Raperda usulan Pemerintah Kota Madiun dan 6 Raperda inisiatif DPRD Kota Madiun. 27 Raperda memang didominasi pembaruan perda yang sudah ada diantaranya adalah Perubahan Perda tentang izin satuan pendidikan non formal. Perubahan Perda tentang pengendalian peredaran minuman berakohol .Perubahan Perda tentang penataan pembinaan toko swalayan dan pusat perbelanjaan. Perubahan Perda tentang izin mendirikan bangunan. Perubahan Perda tentang usaha pariwisata, hingga perda terkait perencanaan ketenagakerjaan.

Raperda inisiatif DPRD Kota Madiun diantaranya ialah, Raperda pencegahan dan penanggulangan penyakit hingga Raperda pengurangan produk kemasan berbahan plastik sekali pakai, pembahasan 33 Raperda ditargetkan tuntas di tahun anggaran 2021.

Walikota Madiun Maidi mengatakan perda tidak boleh mempersulit upaya kita bersama dalam mewujudkan kesejahtraan masyarakat makanya yang sudah tidak releven, yang sudah ketinggalan kita sesuaikan walaupun hanya penyesuaian pasal pasal di di dalamnya, intinya raperda itu akan menyempurnakan kegiatan ke depan baik raperda baru maupun yang pembaruan dari perda yang sudah ada, jangan sampai terhambat karena belum ada payung hukumnya sebaiknya program dapat berjalan semskin cepat karena adanya aturan,ungkap Walikota Maidi.

Keberadaan perda diharap memperlancar program kerja pemerintah seperti diketahui terdapat 33 program prioritas Walikota Madiun Maidi dan Wakil Walikota Madiun Inda Raya, program wajib berjalan sebagaimana mestinya bahkan Walikota berharap adanya payung hukum setiap program tersebut agar semakin lancar dalam pelaksanaanya.

Sementara Ketua DPRD Kota Madiun Andi Raya Bagus Miko Saputra menyebut pihaknya bakal membagi pembahasan dalam beperapa tahap,misalnya tiga bulan pertama ditargetkan menyelesaikan sebagian Raperda inisiatif dan pembahasan Raperda usulan Eksekutif hal tersebut dilakukan agar pembahasan 33 Raperda tersebut dapat terselesaikan secara tuntas. Nanti akan kita buatkan jadwal pembahasanya kita bagi beberapa tahap, prinsipnya apa yang sudah kita sepakati ini akan kita selesaikan. (toni)

baca selengkapnya
KABAR JATIM

Prihatin…..Warga Jatidukuh Gelar Istigosah di Galian C Milik CV CIKAL

PRN MOJOKERTO | Merasa tidak mendapatkan tanggapan dari Kepala Desa Jatidukuh terkait tuntutan warga untuk mengusir alat berat milik CV Cikal, pada hari ini LSM Srikandi menggelar demo dengan menguasai Beco agar tidak beraktifitas. 22/9/2020.

Dari keterangan beberapa pendemo Aripin selaku kepala desa Jatidukuh dirasa kurang bijaksana terhadap warganya, pasalnya saat demo kali pertama Kepala Desa Jatidukuh janji kepada warga dalam waktu 3 hari dirinya akan mengeluarkan Beco dari galian CV CIKAL, namun belum diketahui alasannya sampai saat ini Beco masih bertengger di lokasi galian.

“Warga Jatidukuh dan LSM Srikandi tetap ngotot dan tidak peduli meskipun penggalian itu ada ijinnya, sebab dampaknya yaitu pengairan sawah sangat terganggu dan ini sama dengan menutup mata pencarian penduduk” ucap warga.

Menanggapi ramainya pendemo dan pemberitaan yang berkembang, tim Tipiter Polda Jatim turut memantau dari dekat bantaran sungai yang semakin rusak dan airnya juga bertambah keruh serta investigasi penyebab keresahan warga Jatidukuh.

Sementara sampai berita ini diturunkan awak media masih mengalami kesulitan untuk komfirmasi kepada Aripin selaku kepala desa Jatidukuh.

Dan warga masyarakat menuntut dengan kesepakatan tertulis antara warga dengan pihak pengelola untuk tidak beraktivitas dan becho keluar dari desa Jatidukuh kecamatan gondang kabupaten Mojokerto.
jurnalis (santoso\siti)

baca selengkapnya
KABAR JATIM

TMMD Bangun Tujuh Titik Desa Kedung Kembar

PRN SIDOARJO | Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke 109 tahun 2020 di kabupaten Sidoarjo yang dilaksanakan di desa Kedung Kembar kecamatan Prambon.

Sebanyak 300 personil TNI dikerahkan untuk mensukseskan program TMMD dilaksanakan mulai tanggal 22 Sepetember – 22 Oktober 2020.

“Seluruh personil yang terlibat wajib menjalani rapit test, jika hasil rapid testnya ada yang reaktif maka akan dilakukan isolasi dan digantikan personil lain”, ujar Plh Bupati Sidoarjo Ahmad Zaini usai melaksanakan upacara pembukaan TMMD di Pendopo Delta Wibawa, Selasa, (22/9/2020).

Plh Bupati Zaini juga berharap dukungan dan partisipasi dari masyarakat selama 30 hari pelaksanaan TMMD di desa Kedung Kembar agar tujuan dan sasaran yang diinginkan dapat berjalan dengan baik dan optimal sesuai dengan harapan masyarakat.

“Bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki keterkaitan dengan program TMMD ini dapat melaksanakan kegiatan secara sinergis dan terpadu sehingga akhir dari kegiatan ini nantinya dapat tercapati dengan maksimal”, ujar Zaini.

Komandan Kodim 0816/Sidoarjo Letkol. Inf Muhammad Iswan Nusi menyampaikan bahwa ada tujuh titik program pembangunan fisik dan non fisik yang sudah ditargetkan selesai dalam waktu 30 hari kedepan.

“Untuk program pembangunan fisik ada tujuh titik, diantaranya pembangunan penyangga jalan Jati Alun-alun, pembangunan penyangga jalan Cangkringturi, pembangunan penyangga jalan jalan Simpang, normalisasi kali avour Kajartengguli RW.03, pembangunan plengsengan jembatan Simpang, pembangunan pagar SDN 4 Kedungkembar dan pemasangan lampu PJU 50 titik”, ujar Iswan Nusi.

Sedangkan program pembangunan non fisik seperti pemberian pelatihan ternak lele dengan tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat desa serta pelatihan-pelatihan lainnya akan dilakukan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.(Yuli)

baca selengkapnya
KABAR JATIM

POLSEK KANGAYAN MENGGELAR LAUNCHING KAMPUNG TANGGUH NARKOBA

PRN SUMENEP | Ditengah pandemi Covid-19, dengan semangat dan kompak Ipda Agus Sugito. SH. MH, selaku Kapolsek Kangayan bersama Forkopimcam beserta masyarakat setempat menggelar launching Kampung Tangguh Narkoba. Yang digelar di Mapolsek Kangayan, kepulauan Kangean, kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur. Senin 21/09/2020.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Camat, Danramil, Kapolsek beserta seluruh Anggotanya, Kades Torjek, Tokoh agama, Team 16 Sumenep, serta masyarakat setempat. Guna untuk memberantas peredaran dan penggunaan Narkoba, yang kini sedang marak beredar dikalangan anak-anak pelajar sekolah SMP, khususnya di desa Torjek, kecamatan Kangayan, kepulauan Kangean, kabupaten Sumenep.

Dalam kesempatan itu, Ipda Agus Sugito. SH. MH, menyampaikan pada awak media bahwa, “Terbentuknya dengan Kampung tangguh Narkoba, mendapat dukungan penuh dari masyarakat setempat. Terbukti dengan kesadaran dari masyarakat yang mengantarkan beberapa anaknya untuk rapid test Narkoba di Polsek Kangayan”. Papar Agus. S, SH. MH, Kapolsek Kangayan.

Menurut Agus. S. SH. MH, bagi anak pelajar yang hasil testnya positif Narkoba, akan dikirim ke Polres Sumenep, guna untuk disekolahkan ke Pondok, supaya mendapatkan pendidikan keagamaan, agar kelak bisa menjadi anak yang berguna sebagai generasi penerus bangsa.

Seusai acara launching kampung tangguh Narkoba Kapolsek bersama Forkopimcam memiliki beberapa gagasan di wilayah hukumnya untuk dijadikan kampung tangguh, dalam diskusi dengan sejumlah awak media, Ipda Agus. S, SH. MH, yang baru menjabat 3 tahun sebagai Kapolsek Kangayan, memiliki banyak gagasan untuk mengangkat potensi alam yang ada di wilayah hukumnya, agar bisa mengangkat pendapatan di kepulauan tersebut, seperti halnya membuat beberapa tempat-tempat wisata dan kegiatan permainan yang bisa menarik perhatian orang luar agar bisa tertarik untuk datang ke pulau Kangean. (Deddy/Erf).

baca selengkapnya
KABAR JATIM

RAPAT PARIPURNA PENYAMPAIAN NOTA PENJELASAN DPRD KOTA MADIUN TENTANG 3 RAPERDA INISIATIF DPRD TAHAP 2 TAHUN 2020

PRN MADIUN |Rapat Paripurna DPRD Kota Madiun bersama Pemerintah Kota Madiun dengan agenda penyampaian nota penjelasan DPRD Kota Madiun tentang 3 Rancangan Peraturan Daerah inisiatif DPRD tahap 2 tahun 2020 dilaksanakan di gedung Rapat Paripurna DPRD Kota Madiun Senin 21/9/2020.

Rapat Paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Madiun Andi Raya Bagus Miko Saputra dihadiri oleh Walikota Madiun, Wakil Walikota Madiun, pejabat OPD lingkup Pemerintah Kota Madiun. Penyampaian nota penjelasan 3 Raperda ini disampaikan oleh anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Madiun Hari Santoso, adapun 3 Raperda tesebut adalah raperda tentang.

1.Raperda tentang Penyelenggara Ketahanan Pangan dan Gizi.Raperda ini merupakan Raperda baru yang disusun sebagai pedoman bagi Pemarintah Daerah dalam rangka pengaturan,pembinaan,dan pengawasan terhadap  kegiatan atau proses produksi, peredaran, dan atau perdagangan pangan, guna tercapainya ketahanan pangan, yakni kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dan ketersediaan pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau.

Pangan merupakan Hak Asasi Manusia hal yang paling penting dan strategis oleh karena itu Penyelenggara Ketahanan Pangan di Daerah ditujukan untuk. a.meningkatkan kemampuan produksi pangan secara mandiri. b.menyadiakan pangan yang beranekaragam dan memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan gizi konsumsi masyarakat. c.mewujudkan tingkat kecukupan pangan, terutama pangan pokok dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai drngan kebutuhan masyarakat. d.mempernudah atau meningkatkan akses pangan bagi masyarakat, terutama masyarakat rawan pangan dan gizi. e.meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pangan yang aman, bermutu dan bergizi bagi konsumsi masyarakat. f.meningkatkan kesejahtraan bagi petani, nelayan/pebudi daya ikan dan pelaku usaha pangan dan. g.melindungi dan mengembangkan kekayaan sumber daya daerah.

Ruang lingkup materi pengaturan dalam Raperda tentang penyelenggara Ketahanan Pangan dan Gizi adalah: a.perencanaan. b.ketersediaan pangan. c.cadangan pangan daerah. d.keterjangkauan pangan. e.konsumsi pangan. f.Sistem Informasi Pangan dan Gizi. g.mutu dan gizi pangan. h.peran serta masyarakat dan. i.Dewan Ketahanan Pangan Kota.

Diharapkan dengan adanya Raperda tentang Penyelenggara Ketahanan Pangan dan Gizi srbagai landasan Hukum bagi penyelenggara pangan yang menjamin keberlangsungan ketersediaan, keterjangkauan, dan keamanan pangan, serta mampu menjawab kebutuhan pemenuhan Petaturan Daerah Kota Madiun dalam nempersiapkan ketahanan pangan.

2.Raperda tentang Perlindungan dan Pengembangan Ekonomi  Kreatif.Latar belakang disusunya Raperda ini didasarkan pada fakta empiris bahwa terdapat peningkatan Pelaku dan Jenis Usaha pada sektor Ekonomi Kreatif di Kota Madiun.Selaras dengan apa yang disampaikan Walikota Madiun saat nembuka kegiatan Musrembang RKPD Tahun 2021 bahwa semua konsep pembangunan di Tahun Anggaran 2021 harus mendukung potensi pariwisata dan ekonomi daerah yang saat ini sedang dikembangkan. Ekonomi Kreatif memiliki kedudukan yang strategis dalam menopang ketahanan ekonomi masyarakat, memajukan pembangunan mewujudkan pertumbuhan ekonomi dan sebagai wahana penciptaan lapangan kerja,sayangnya ekonomi  kreatif yang ada di Kota Madiun belum dikembangkan secara optimal. Untuk mengoptimalkan potensi pengelolaan dan pengembangan ekonomi kreatif secara sistimatis; terstruktur, dan berkelanjutan, diperlukan pengarusutaman ekonomi kreatif dalam rencana Pembangunan Daerah melalui pengembangan ekosistim ekonomi kreatif yang memberikan nilai tambah pada produk ekonomi kreatif yang berdaya saing tinggi, mudah diakse, dan terlindungi secara hukum.

Maka Pemerintah Kota Madiun berupaya untuk memberikan kesempatan bagi pelaku ekonomi kreatif untuk dapat mengikuti program perlindungan dan pengembangan ekonomi kreatif untuk mewujudkan kesejahtraanya. Dalam pelaksaannya pengembangan ekonomi kreatif mengalami beberapa kendala, seperti keterbatasan akses perbankan, promosi, infrastruktur, kapasitas pelaku ekonomi kreatif, dan sinergitas di antara pemangku kepentingan. Untuk itu diperlukan suatu pengaturan ekonomi kreatif secara komprehensif oleh karena demikian pentingnya, maka perlu untuk segera dibentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif di Kota Madiun agar kendala perlindungan dan prngembangan ekonomi kreatif dapat segera teratasi.

Berdasarkan latar belakang diatas tujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif adalah: a.medorong seluruh aspek ekonomi kreatif sesui dengan perkembangan kebudayaan, teknologi, kreativitas, inovasi masyarakat dan perubahan lingkungan perekonomian global. b.menyejahtrakan masyarakat dan meningkatkan pendapatan daerah. c.menciptakan ekosistim kreatif yang berdaya saing global. d.menciptakan kesempatan kerja baru yang berpihak pada nilai seni dan budaya bangsa Indonesia serta sumber daya ekonomi lokal. e.mengoptimalkan potensi pelaku ekonomi kreatif. f.melindungi hasil kreatifitas pelaku ekonomi, dan. g.mengarusutamakan ekonomi kreatif dalam Rencana Pembangunan Daerah.

Ruang lingkup materi pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif adalah: a.sektor industri kreatif. b.perlindungan ekonomi kreatif.                                      c.pebgembangan ekosistem ekonomi kreatif. d.pelaksanaan dan koirdinasi pengembangan ekonomi kreatif. e.kemitraan dan jaringan usaha. f.pengawasan, monitoring, dan evaluasi, g.pembinaan.

3.Raperda tentang Jasa Konstruksi.Jasa Konstruksi merupakan salah satu kegiatan dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya yang mempunyai peranan penting di daerah dalam pencapaian berbagai sasaran guna menunjang terwujudnya tujuan pembangunan daerah untuk meningkatkan kesejahtraan masyarakat. Selain berperan mendukung berbagai bidang pembangunan, jasa kontruksi berperan pula untuk mendukung tumbuh dan berkembangnya berbagai industri barang dan jasa yang diperlukan dalam penyelenggara jasa konstruksi dan secara luas mendukung perekinomian daerah.

Landasan yuridis Raperda tentang Jasa Kontruksi ini mempedomani ketentuan dalam Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Kontruksi dimana dinyatakan secara tegas bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota membentuk peraturan di daerah mengenai Izin Usaha dan Tanda Daftar Usaha Perseorangan, hal tersebut sejalan dengan ketentuan di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Daerah Kabupaten/Kota diberikan kewenangan untuk menjalan urusan penertiban izin usaha jasa konstruksi nasional (non kecil dan kecil).

Saat ini Kota Madiun memiliki Perda Nomor 18 Tahun 2011 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 26 Tahun 2018,namun berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Usaha Berusahsa Terintegrasi Secara Elektronik dan Peraturan Menteri PUTR Nomor 08/PRT/M/2019 tentang Pedoman Pelayanan Perzinan Usaha Jasa Kontruksi Nasional, bahwa sistem perijinan saat ini harus dilaksanakan dengan OSS (Online Single Submission) yaitu sistem perijinan yang terintegrasi secara elektronik.

Berdasarkan telah atas peraturan tersebut,mengharuskan adanya perubahan pada lebih dari 50% substansi materi  Perda Nomor 18 Tahun 2011 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Perds Nomor 26 Tahun 2018,sehingga Peraturan Daerah tentang Jasa Konstruksi ini nantinya mencabut Perda Nomor 18 Tahun 2011 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 26 Tahun 2018. Adapun maksud diajukanya Rancangan Peraturan Daerah ini yaitu sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam nengatur usaha jasa konstruksi untuk melindungi kepentingan masyarakat dan pembinaan di bidang jasa konstruksi.

Sedangkan tujuan dibentuknya Rancangan Peraturan Daerah tebtang Jass Kobstruksi adalah;                a.memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan jasa konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang kokoh, andal, berdaya saing tinggi, dan hasil jasa konstruksi yang berkualitas. b.mewujudkan ketertiban penyelenggaraan jasa konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antars pengguna jasa dan penyedia jasa dalsm menjalankan hak dan kewajiban, serta meningkatkan kepatuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. d.menata sistem jasa konstruksi yang mampu mewujudkan keselamatan publik dan meciptakan kenyamanan lingkungan terbangun. e.menjamin tata kelola penyelenggara jasa konstruksi yang baik,dan. f.menciptakan integrasi nilai tambah dari seluruh tahapan penyelenggara Jasa Konstruksi.

Ruang Lingkup materi pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Jasa Konstruksi meliputi:               a.penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi. b.penyelenggaraan sistem informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah. c.penertiban izin usaha nasional kualifikasi kecil, menengah, dan besar, dan.                               d.pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi.

Sementara itu Ketua DPRD Kota Madiun Andi Raya Bagus Miko Saputra mengatakan tiga raperda ini menurut kami penting apalagi di tengah pandemi Covid-19 saat ini, tujuanya untuk memberikan perlindungan bagi pelaku pelaku usaha di tiga bidang tersebut, serta meningkatkan ketahanan pangan di Kota Madiun, Andi Raya menambahkan sebelum menggelar rapat paripurna bersama Pemerintah Kota Madiun DPRD telah mengadakan uji publik terhadap raperda tersebut pekan lalu, mereka menampung keluh kesah dan masukan dari para pelaku usaha di tiga bidang tersebut harapanya ketika disahkan nanti tiga raperda tersebut benar benar mampu melindungi kebutuhan dan hak masyarakat.

Raperda tentang ketahanan pangan dan gizi, perlindungan dan pengembangan ekonomi kreatif, serta jasa konstruksi merupakan bagian dari lima raperda yang diusulkan oleh DPRD untuk Tahun 2020, kami lihat urgensinya cukup serius di 2020 ini,harapanya bisa segera disahkan dan mampu membantu meningkatkan kesejahtraan masyarakat, jelas Andi Raya. (Toni)

baca selengkapnya
KABAR JATIM

Menag Terkonfirmasi Positif Covid-19, Tugas Kementerian Diambil Alih Wamen

PRN SURABAYA | Menteri Agama Fachrul Razi terkonfirmasi positif Covid-19. Kabar ini disampaikan oleh Staf Khusus Menteri Agama Kevin Haikal. Keberlangsungan tugas kementerian didelegasikan kepada wakil menteri. Senin (21/9/2020)

Kepada PRN, Indah staf Humas Kementerian Agama RI membenarkan kabar terpaparnya Menteri agama Fachrul Razi atas Covid 19. Lebih lanjut PRN mendapat kiriman siaran pers yang disampaikan langsung Humas Kemenag RI.

Melalui siaran pers, kementerian agama menyampaikan kondisi terkini kesehatan orang nomor satu di Kemenag ini.

“Alhamdulillah kondisi beliau hingga saat ini terpantau baik”, terang Kevin melalui siaran pers.

Terdeteksinya kondisi ini bermula diadakannya tes swab pada tanggal 17 september. Walaupun tanpa gejala, hasil tes menyatakan Menag posistif.

Sebagai wujud komitmen Jendral TNI yang memegang kendali Kementerian Agama ini, maka selama beberapa waktu kedepan Menag akan menjalani proses isolasi.

“Kami mohon doa dari masyarakat semoga prosesnya berjalan lancar serta Menag bisa lekas sembuh sehingga Menag dapat menjalankan tugas-tugasnya kembali,” lanjutnya.

Juru Bicara (Jubir) Kementerian Agama, Oman Fathurahman menambahkan, Untuk pelaksanaan tugas birokrasi, Menag sudah mengkoordinasikan dan sekaligus mendelegasikannya kepada Wakil Menteri Agama, serta memberi arahan kepada para pejabat terkait.

“Menag minta agar program-program dan layanan keagamaan tetap berjalan. Koordinasi akan tetap dilakukan melalui daring,” ujar Oman menyampaikan pesan Menag.

Menurut Oman, Menag juga mengimbau masyarakat untuk mematuhi anjuran pemerintah dengan disiplin dalam penerapan protokol kesehatan.

“Siapapun bisa terkena Covid-19 ini, tidak ada kecuali, mari kita saling berempati, saling menguatkan, dan berikhtiar dengan mematuhi protokol kesehatan. Semoga pandemi ini bisa segera teratasi,” tutup Oman. (Samosir)

baca selengkapnya