close

LAWAN KORUPSI

LAWAN KORUPSI

Lapas Klas IIB Mojokerto Bertambah 1 Penghuni Pejabat Bulog

PRN Mojokerto – Akhirnya Pejabat Bulog Sub Divre Surabaya Selatan Sigit Hendro Purnomo harus mendekam di deruji besi Lapas Klas IIB Mojokerto,  karena diduga korupsi 1,636 miliar. 12/6 pkl. 13.00 wib.

Lembaga Adhyaksa kejaksaan tinggi Kabupaten Mojokerto menahan Sigit Hendro Purnomo karena diduga menjual beberapa jenis komoditas komersial Bulog.

Terlihat sejumlah penyidik kejaksaan mengawal sigit turun dari lantai dua, dan sigit sudah memakai rompi warna orange, selanjutnya digelandang ke mobil tahanan menuju lapas Klas IIB Mojokerto.

Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto Rudy Hartono mengatakan, saat Sigit melakukan penyimpangan yakni penjualan beberapa jenis komoditas komersial milik Perum Bulog dan hasilnya dinikmati sendiri.

Ketika itu Sigit menjabat sebagai Kepala Seksi Komersial dan Pengembangan Bisnis Industri Bulog Sub Divre Surabaya Selatan pada tahun 2017.

Rincian yang diselewengkan sigit meliputi penjualan komoditas komersial melalui Rumah Pangan Kita (RPK) Rp 618,7 juta, penjualan pasar umum atau operasi pasar sejumlah 91,14 juta, penjualan jagung sejumlah 800 juta, serta selisih kurang stok gula 10.118 kilogram sejumlah 126,5 juta, total keuangan negara yang dirugikan sejumlah1,636 miliar,” tandasnya.

Kasus sigit awalnya dilimpahkan Kejaksaan tinggi jawa timur, setelah berkas alat bukti sudah lengkap diserahkan ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto. Sambil menunggu proses persidangan dipengadilan , Sigit bakal ditahan selama 20 hari.

Atas perbuatannya, Sigit terancam dijerat Pasal 2 dan 3 UU RI No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi demi keuntungan pribadi,” Pungkasnya. (red/bo)

baca selengkapnya
LAWAN KORUPSI

Ada Apa Dengan Dana BOS SDN 3 Kutorejo ?  Wartawan Dilarang Bertanya.

PRN Nganjuk – Dana Bos (dana bantuan oprasional sekolah) memiliki peran yang sangat vital dalam menunjang proses mengajar.

Namun jangan lupa bahwasanya dana Bos adalah uang Negara yang di salurkan demi memenuhi tanggung jawab Negara dalam memcerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana telah termaktub di dalam pembukaan UUD 1945.

Jadi didalam hal ini Bos adalah hak siswa dan kebutuhan penunjung pendidikan lain dalam proses belajar Mengajar.

Di samping itu masyarakat berhak untuk mengetahui pelaksanaan atau implementasi dan Bos yang bersumber dari APBN.

Akan tetapi media saat klarifikasi dana Bos tahun 2018 di ruanganya Kapala Sekolah SDN 3 Kutorejo Kertosono.Nganjuk.
Supriyanto menyampaikan  Kepada Media tidak boleh tanya anggaran itu karena yang berhak tanya dari Dinas. “media tidak boleh tanya karena gak berhak bukan tupoksinya media,” Pungkasnya.,(tobing/Dwi).

baca selengkapnya
LAWAN KORUPSI

Belum Genap 1 Tahun Plensengan Kali Gembolo “Ambrol”

Diprediksi pekerjaan proyek asal-asalan dan terjadi mark up, plengsengan tak ada kekuatan dan ambrol 15 meter.

PRN MOJOKERTO – Maraknya proyek pembangunan yang dianggarkan untuk desa tahun lalu belum dapat dikatakan berhasil, pasalnya disana sini banyak element masyarakat yang menyoroti parahnya hasil pembangunan yang diduga menggunakan anggaran DD tahun lalu sangat kurang maksimal hasilnya.

Seperti halnya yang saat ini kita pantau di kawasan plengsengan kali Gembolo dusun Guwo desa Jabontegal kec. Pungging, plengsengan yang baru dibangun dan umurnya belum genap satu tahun sudah ambrol sepanjang 15 meter melorot masuk sungai.

Menurut warga sebut saja Wahab bukan nama sebenarnya, pada saat mulai pembangunan plengsengan dulu, galian tanahnya kurang dalam, dan dalam pekerjaan pemasangan batu, campuran semennya kurang, sehingga kurang bangunan plengsenganya kurang berkwalitas. Ungkap Wahab yang mengetahui langsung pelaksanaan proyek saat itu.

Senada juga disampaikan oleh Drs. Bambang Purwoko selaku kordinator LSM ARAK, dirinya memantau sejak lama proyek dimaksud, proyek itu terkesan ‘BODONG’ sebab tidak adanya papan nama, sehingga tidak mengetahui proyek bantuan dari mana dan berapa anggarannya, hal ini menunjukkan bahwa pemerintahan yang terkait tidak transparan dan terkesan dagelan saja dalam penggunaan uang rakyat ini. Papar Bambang.

Sampai diturunkan berita ini awak media belum dapat komfirmasi dengan pihak desa Jabontegal. Bersambung… (tim).

baca selengkapnya
LAWAN KORUPSI

Kupas Tuntas Proyek “Fiktif” PU BINA MARGA 2016

Dari pengumuman pascakualifikasi sampai dengan penandatanganan kontrak ‘TIDAK ADA’ perubahan, namun pekerjaan tidak ada, kemana larinya 1 milyat…?

PRN MALANG – Tidak mudah mengungkap sisi kelam pekerjaan yang sudah sekian tahun terpendam,  namun perlu dipahami bahwa fakta data dan dokumen masih bertengger di LPSE Kabupaten Malang.  23/4/19.

Sebagai satu contoh soal hal tersebut,  proyek pemeliharaan jalan Hajokuncaran – Klebu kecamatan Sumbermanjing Wetan kabupaten Malang,  menurut data dari LPSE Kabupaten Malang per 23/4/19, terlihat jelas dalam tahapan tender nomor 3605247 dimenangkan oleh CV. ADHIJAYA SAKTI dan di tandatangani 28/4/16, terdapat 14 tahapan mulai dari Pengumuman pascakualifikasi sampai dengan penandatanganan kontrak  terlihat jelas ” TIDAK ADA PERUBAHAN” namun fakta dilapangan proyek senilai RP. 974.956.000.- dari pagu Rp. 1.000.000.000.- tidak ada pekerjaan pemeliharaan jalan Harjokuncaran – Klepu tahun 2016.

Hal ini dibenarkan oleh H.  Mansyur selaku exs Kepala Desa Harjokuncaran, saat dikomfirmasi pena rakyat news dirinya menyatakan bahwa di desanya saat itu tidak ada proyek apapun.

“Tidak ada proyek pemeliharaan jalan apapun mas,  memang jalan didesa kami ada tanda cat tapi cuman dikasih tanda saja,  sempat saya tanyakan kepada Ir. Agus Sugianto alias Agus Klewes (Kabid Peliharaan 2016, red) ,  tapi katanya danae sudah habis” ungkap H. Mansyur yang siap dijadikan saksi.

Begitu juga saat data ini dikomfirmasi kepada Sabarudin yang saat itu menjabat sebagai Kasi Pemeliharaan, dirinya mengarahkan agar awak media komfirmasi kepada H. Moh. Anwar (mantan Kadis PU Bina Marga, red).

Sementara saat awak media merangsak ke kediaman H. Moh. Anwar, dirinya mengatakan  dengan gemetar bahwa ada 15 tender pada saat itu yang tidak dikerjakan karena tidak ada dana,  namun ditahun yang sama yaitu 2016 H. Moh. Anwar telah melakukan pembelian tanah seluas lebih kurang 2 hektar dengan nilai perkiraan 1 milyat di daerah Tegalweru kecamatan Dau yang saat ini ditanami buah Jeruk dan berdiri 2 (dua)  rumah megah.  Bersambung.. (win/wid).

baca selengkapnya
LAWAN KORUPSI

Teluk Asmara Kembali Memanas, 15 Petak Lahan “Terjual” oleh Oknum

15 petak lahan dibawah kekuasaan Perhutani kawasan Sumbermanjing “dijual” beberapa oknum Perhutani, dikroscek saling melempar alasan.

PRN MALANG – Bagi para pecinta pantai, kamu wajib banget mampir ke Pantai Teluk Asmoro jika liburan ke Malang,  Pantai Teluk Asmoro yang kerap disebut Pantai Teluk Asmara belum ramai akan pengunjung, sehingga pantai yang berada di Desa Tambakrejo, Sumbermanjing ini masih terlihat bersih dan bisa dibilang masih perawan.

Disisi keindahan teluk asmara juga tersimpan rekam jejak perjalanan kelam antara pihak Perhutani selaku pemangku wilayah dan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH).

Melihat fungsi dari LMDH sendiri sangatlah berarti yaitu dapat melakukan pengelolahan hutan bersama masyarakat (PHBM) dalam lingkup Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH).

Namun berbeda dengan fakta yang ada di wisata Teluk Asmara,  Goa Cina dan Watu Ceper,  menurut Mariyono selaku Ketua LMDH dirinya beserta rekan-rekannya dari lembaga mengeluhkan atas apa yang dilakukan pihak Perhutani.

Pihak Perhutani sejak awal merintis 3 lokasi wisata dirasa tidak tau menahu baik pembuatan askes jalan, lahan parkir pengunjung dan lainnya,  namun pihak perhutani hanya mengeruk hasilnya saja. Keluh Maroyono melalui telepon selulernya.  16/4/19.

Masih dalam keterangan Mariyono,  perihal ‘penjualan’ 15 petak lahan yang difungsikan untuk warung dengan nilai 450 juta kepada Rahmad/Asih warga Jakarta, Mariyono dengan tegas menyatakan TIDAK MENGETAHUI, dan itu urusan pak Trobos karena Trobus yang terima uangnya dan pihak Perhutani pada saat itu.

“kalau keuangan sebanyak itu di gunakan untuk pembangunan dan renovasi teluk asmara ya saya semestinya harus tahu” tegas Mariyono.

Keterangan berbalik juga disampaikan oleh Trobos dan Suyatno (Pejabat Asper lama,  red), kedua pejabat Perhutani ini saat dikomfirmasi perihal terjualnya 15 petak lahan dan penggunaan uang hasil penjualan 450 juta, malah mengalihkan kepada Mariyono.

Sementara ditengah-tengah awak media mengumpulkan data komfirmasi dan berita belum diunggah baik di berita online dan koran muncul melalui telepon nomor 0813332127xx orang suruhan yang diduga dari Mariyono yang mengaku dari Polda bernama Wiwit dengan nada keras mengintimidasi bahkan mengancam hendak membeli kepala wartawan media ini dan menuduh awak media ini memeras, dari gelagat pembicaraannya yang arogan,  tim media ini akan menelusuri ke Polda Jatim apakah benar Wiwit ini biro hukum Polda jatim. Bersambung…. (tim).

baca selengkapnya
LAWAN KORUPSI

Proyek Jembatan Sumbernanas “Amburadul” PU BINA MARGA Saling Lempar Saat Dikomfirmasi

Jembatan Sumbernanas rampung pekerjaannya, namun berpotensi celakakan pengguna jalan

PRN MALANG – Hasil dari Pembangunan Jembatan Sumbernanas Kecamatan Gedangan dikeluhkan masyarakat yang memanfaatkannya karena dinilai pembangunan Jembatan tersebut terkesan tidak sempurna.

Pekerjaan Pembangunan Jembatan Sumbernanas Kecamatan Gedangan dengan nilai kontrak Rp. 1.572.541.000,00 yang dimenangkan dan/ atau dikerjakan oleh  CV. CITA BANGUN SEMESTA yang beralamat di Kota Malang,   dibawah kewenangan Dinas PU Bina Marga Pemerintah Daerah Kabupaten Malang, terpasang jembatan tanpa pengaman pada sisi jembatan.

Selain itu dari pengamatan yang terlihat di lokasi (03/04/2019) tampak jelas adanya patah struktur pada dinding penahan yang dikarenakan beban pondasi pasangan batu dinding penahan yang tidak dapat menopang beban pasangan batu dinding penahan diatasnya. Juga retakan pada batas abutmen dengan lantai jembatannya yang dikarenakan gesernya abutmen dari jembatannya.

Selain itu rangkaian besi yang terlihat pada dasar jembatan dan/ atau selimut beton yang tidak sempurna sehingga rangkaian besi terlihat.

Berdasarkan informasi dari warga setempat, bahwa hasil Pembangunan Jembatan Sumbernanas Kecamatan Gedangan hasilnya dirasa meresahkan masyarakat dikarenakan tidak ada pengaman pada sisi jembatan dan kurang tingginya jembatan dari permukaan air karena pada hujan beberapa hari lalu air sungai naik sampai pada permukaan jembatan.

Sukar, seorang Kepala Dusun/petengan, mengatakan bahwa hasil pembangunan ini tidak sesuai dengan apa diajukan oleh masyarakat, menurutnya tinggi jembatan dari bawah 7 meter namun faktanya tidak sesuai.

“yang lewat sini itu semua jenis kendaraan, lah kalo begini ini bisa bahaya dan pengajuan kami tinggi jembatan dari bawah 7 meter tapi ini cuman segini dan tidak ada sisi pengamannya” tegas Sukar.

Terkait keluhan warga tersebut sudah pernah disampaikan pada Sutris (Gedangan) dan Yanto pelaksana (orang yang diduga pinjam bendera pemenang lelang,  red)  pekerjaan tapi terjawab sudah sesuai dengan rencana,

“sudah tak tanyakan mas, tapi katanya gambarnya begini.” pungkas Sukar yng juga sebagai pekerja di proyek itu.

Keterangan berbalik dari Susandi Arif selaku Kasi Jembatan, dirinya menyangkal dugaan miring tersebut karena menurut dirinya semua sudah dikerjakan sesuai dengan prosedur, dan dirinya mengarahkan semua persoalan ini ke Sabar seorang Kabid  Bina Teknik (Bintek).

“Semua sudah kami kerjakan dengan prosedur dan yang mengerjakan juga pemenang lelang,  tapi saya tidak berani memberi keterangan nanti pimpinan saja yang punya wewenang atau ke Pak Sabar saja” ujar Sandi suami dari Anita Kasi Pemeliharaan PU Bina Marga Kab.  Malang.

Sementara menurut Anita selaku  Kasi Pemeliharaan PU Bina Marga. “Ya mas, trims infonya, utk diketahui bangunan itu sdh di cek BPK-RI, sekarang masih masa pemeliharaan jadi perbaikan akan terus dilaksanakan rekanan ” jawab Anita tak lain adalah istri dari Sandi Kasi Jembatan melalui WA rekan media Malang.

Yang lebih menarik dalam masalah ini adalah keterangan dari Sabar selaku Kabid Bintek saat ditemui diruangannya, dirinya sampai detik ini belum mengetahui proyek jembatan Sumbernanas dan dirinya berjanji akan kroscek lokasi dan memberikan keterangan kepada awak media, dan sampai detik ini Sabar terkesan mengulur waktu untuk memberikan keterangan lebih lanjut.

Dari data dan pembuktian dilokasi proyek jembatan Sumbernanas Gedangan Ariono Aji Widyasmoro, SE.  ST.  Selaku pengamat jasa kontruksi dan juga pernah melaksanakan pekerjaan kontruksi di wilayah Indonesia angkat bicara,  bahwa melihat bentuk fisik dan ornamen pekerjaan jembatan Sumbernanas dapat dipastikan banyak dugaan penyimpangan anggaran.

“Kalau saya prediksi pekerjaan jembatan Sumbernanas ini paling besar menghabiskan anggaran kurang lebih 800 juta,  kalau tidak percaya silahkan dibuktikan dengan di lap” pungkas Aji… Bersambung…(tim)

baca selengkapnya
LAWAN KORUPSI

Pra Kupas Tuntas Dugaan KKN di Lingkungan Pemerintahan Desa dan Dinas PU

PENA RAKYAT NEWS – Upaya pemerintah dalam pemberantasan praktek KKN (Korupsi Kolusi Nepotisme) adalah suatu pekerjaan yang berat,  pasalnya KKN sendiri sudah menjadi BENALU sosial sejak lama.

Seperti halnya yang terjadi di pemerintahan desa di wilayah Kabupaten Jombang ujung timur,  terdapat sebuah pemerintahan desa yang dikuasai oleh satu keluarga/KK, yaitu Bapak sebagai Kepala desa dan Ibu/istrinya sebagai Sekertaris desa/sekdes (melanggar UURI Nomor 6 tahun 2014 pasal 29 huruf (b), (c) dan (f) dan perbup nomor 15 tahun 2018), dan temuan baru di lingkup dinas Pekerjaan Umum (PU) di wilayah Kabupaten Malang,Hal ini jelas-jelas masuk dalam katagori KKN. (kupas tuntas 2 temuan dugaan KKN simak diedisi selanjutnya)

KKN adalah suatu tindakan yang sangat merugikan bagi setiap kalangan masyarakat dan negara, dikarenakan KKN hanya menguntungkun suatu pihak tertentu yang memiliki kekuasaan berlebih sehingga orang-orang kecil dan jujur akan dirugikan.KKN sendiri adalah gabungan dari kata Korupsi , Kolusi , dan Nepotisme.

Korupsi adalah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan lain sebagainya untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, yang mengakibatkan kerugian keuangan pada negara. Korupsi merupakan suatu tindakan yang sangat tidak terpuji yang dapat merugikan suatu bangsa dan negara.

Beberapa unsur-unsur tindak pidana korupsi antara lain :perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana, memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, dan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Jenis tindak pidana korupsi di antaranya, adalah memberi atau menerima hadiah atau janji (penyuapan), penggelapan dalam jabatan, pemerasan dalam jabatan, ikut serta dalam pengadaan (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara), dan menerima gratifikasi (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara).

Kolusi adalah tindakan persekongkolan, persekutuan, atau permufakatan untuk urusan yang tidak baik. Pengertian ini muncul mengingat kolusi berasal dari bahasa Latin collusio yang artinya persekongkolan untuk melakukan perbuatan tidak baik. Biasanya diwarnai dengan korupsi yaitu penyalahgunaan wewenang yang dimiliki oleh salah satu pihak atau pejabat negara.

Sedangkan Nepotisme berarti lebih memilih saudara atau teman akrab berdasarkan hubungannya bukan berdasarkan kemampuannya. Kata ini biasanya digunakan dalam konteks derogatori. Sebagai contoh, kalau seorang Kades mengangkat atau menaikan jabatan seorang saudara atau orang yang tinggal serumah, tanpa pedulikan kemampuan dan keahlian. Beberapa pakar biologi telah mengisyaratkan bahwa tendensi terhadap nepotisme adalah berdasarkan naluri, sebagai salah satu bentuk dari pemilihan saudara.

Secara umum akibat Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) adalah merugikan negara dan merusak sendi-sendi kebersamaan serta memperlambat tercapainya tujuan nasional seperti yang tercantum dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945. (redaksi)

baca selengkapnya
LAWAN KORUPSI

Dana Desa 2018 Wonoagung Disinyalir Buat “Bancaan” Para Oknum

PRN MALANG –  Pemerintah Kabupaten Malang harus ekstra hati-hati dalam pengawasan penggunaan bantuan DD, pasalnya dari anggaran Rp. 127.300.000 untuk penyemiran jalan, Sekertaris desa Wonoagung beralibi kena pajak dan lain-lain mencapai Rp. 34.800.000.

Adalah di lokasi dusun Wonokitri desa Wonoagung Tirtoyudo, kawasan didaerah hutan Dampit yang letak dusunnya di ujung arah Lumajang,  disinyalir lolos dari pengawasan baik dari pemerintah daerah atau lembaga kontrol layaknya LSM serta media.

Hal ini terbukti bahwa dalam penggunaan Dana Desa (DD)  tahun anggaran 2018 yang lalu diduga banyak yang di mark up oleh oknum pengambil kebijakan desa setempat.

Terlihat dalam bukti rincian belanja saat proses pengerjaan Semiran Jalan Wonokitri rt. 08 rw. 02 dengan panjang 1500 meter, pekerjaan ini hanya menghabiskan anggaran Rp. 92.500 dari nilai Rp. 127.300.000.-, tak khayal hasilnya sangat buruk dan terlihat seperti tidak di semir.

Sementara menurut keterangan Koko panggilan akrap sekertaris desa (sekdes), dirinya menolak dugaan anggaran habis Rp. 92.500.000.- karena menurutnya ada anggaran yang tidak tercatan sebesar 5 juta jadi total Rp. 97.500.000.- sedangkan sisanya buat bayar pajak dan lain-lain.

Masih dalam keterangan Koko, dirinya meminta hal ini tidak dipublikasikan karena untuk semua pembangunan menggunakan dana desa ini memakai rekanan dari luar.

Sedangkan saat ketemu Kepala Desa, dirinya tidak memberikan keterangan apa-apa.
“tadi sudah dijelaskan oleh pak carik, dari saya sama saja” pungkas pak Kades. (win/fid)

baca selengkapnya
LAWAN KORUPSI

Berbagai ‘Pungli’ Berdalil Perpisahan Resahkan Wali Murid SMA di Sumenep

PRN Sumenep – Untuk menjelang Perpisahan Siswa di berbagai SMA yang ada di kabupaten Sumenep banyak meresahkan Bagi orang tua Siswa (wali murid) yang anaknya masih ada di bangku sekolah.

Kegiatan ini yang sering dilakukan oleh pihak sekolah setiap tahunnya Sehingga Menjadi budaya tahunan di sekolah, ironisnya Siswa yang masih duduk di bangku kelas 1 dan kelas 2 di SMA tersebut juga dipungut biaya perpisahan yang diduga di lakukan oleh pihak sekolah.

Pungutan biaya itu sangat membebani orang tua murid yang beralamat di perumahan Sekitar sekolah tersebut yang tidak bersedia disebutkan namanya yang anaknya masih duduk di bangku kelas 1 juga di haruskan bayar sebesar Rp 125.000, dengan dibuatkan suatu surat pernyataan olleh Sekolah. Sedangkan ibu tersebut berstatus janda yang memiliki 6 anak, yang 4 anaknya masih duduk di bangku sekolah,

” Ya mau gimana lagi mas demi anak saya bersekolah takut di kasih sangsi saya bayar, muskipun tidak ada uang y saya cari pinjaman atau minta bantuan ke kakaknya yang sudah bekerja untuk membantu adik adik nya yang masih sekolah, karena sudah tidak punya Bapak,” tuturnya

Dari pantauan awak media yang sudah ditelusuri adalah sekolah SMA N II Sumenep dengan jumlah siswa 1268 dari 36 kelas, dari kelas 1,2, dan 3 ditarik Biaya untuk perpisahan Sekitar Rp.125.000-150.000  persiswa.

Hasil investigasi awak media Kepada pihak sekolah Moh. Shu’udi  Staf guru kesiswaan menyatakan bahwa, sumbangan perpisahan siswanya yang menentukan bukan pihak sekolah, melainkan siswa sendiri.

” biar tidak simpang siur masalahnya sampean langsung tanyak kesiswanya sendiri, kalau dari pihak sekolah tidak minta, jadi itu semua inisiatif dari Siswa, dari saya terus terang tidak punya komitmen untuk menjawab seluruh pertanyaan karena bukan rana saya,” kata Moh. Shu’udi kepada awak media

Masih dalam keterangan guru kesiswaan Moh. Shu’udi, “Sumbangan ini disetor kebendaharanya dan didalam pembukuan ada, begini bapak kan ingin tau nanti saya kumpulkan saja biar jelas,” imbuhnya,

Disaat ditanyakan nama siswa yang ditunjuk sebagai bendahara, Moh.Shu’udi tidak bersedia menyebutkan, ” terus terang tidak bisa menjawab karna itu bukan rana saya, yang punya rana temen-temen salah satunya HUMAS dan temen-temen kesiswaan,” ucapnya.

Tapi setelah beberapa awak media ketemu dengan Guru bagian kehumasan Zhaini justru tidak bersedia menjawab pertanyaan dari pihak Wartawan. Senin 01/04/2019.

” Kalian punya bukti bahwa ada pungutan biaya Perpisahan, kalau ada bukti pernyataan itu dari siapa…?, Nanti baru saya ingin menjelaskan,” ucap Zaini  bagian kehumasan.

Sampai sampai Zaini itu meminta kepada teman teman Wartawan untuk menunjukkan KTA nya, dan setelah teman teman Wartawan menunjukkan KTA, Zaini itu menjawab informasi pungutan biaya perpisahan itu tidak benar.

” Itu keinginan Siswa Sendiri bukan sekolah dan pihak sekolah tidak tau tentang Persoalan tersebut karena itu Kegiatan Siswa Sendiri”, tutupnya. (erfandi).

baca selengkapnya
LAWAN KORUPSI

Sugianto LSM LPD : Perdes yang Dibuat oleh Panitia Prona Hanya Untuk Pemperkaya Golongan

PRN NGANJUK – Pungutan tentang progam PTSL atau yang di kenal dengan masyarakat Progam Prona yang berada di Desa Banjarsari Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk di Duga akan di Laporkan ke Penegak Hukum

Sugianto LSM LPD (Lembaga Penegak Demokrasi) yang di ketahui.’Perdes yang di buat oleh Panitia Prona di buat untuk memperkaya Golongan,”Terangnya.

Sedangkan dari Peraturan SKB.3 Mentri untuk progam PTSL Wilayah Jawa Timur 150 ribu rupiah.

Laporan LSM LPD ini di dasarkan atau keluhan sejumlah warga yang di Pungut biaya 750ribu sampai 900ribu perbidang atau pemohon, “saat itu media mendatangi Rumah panitia Prona Sutrisno bilang Dapet 1700 bidang.dan biaya Pemohon sampai kisaran 750ribu itu yang punya AJB.kalau belum bayarnya 900ribu.” Ujarnya lewat telp.

Artinya progam ini, para peserta tidak di bebani biaya yang berdalih untuk pembuatan serifikat oleh BPN.

Pemohon memang mempunyai kewajiban melengkapi persyaratan di antaranya ,”Patok pembatas, Materai, bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunam (BPHTB) dan pajak penghasilan dari Pengalihan Hak Atas dan Bangunan (PPh) bagi ketentuan perpajakan.

Saat itu media konfirmasi ke warga setempat yang tidak mau di sebutkan namanya,”bilang bahwa penarikan panitia ke warga sangat besar biayanya mas karena tidak sama di Desa lainya.

“Bagaimanapun dan dengan dalih apapun tidak di benarkan adanya pratek pungutan terhadap masyarakat pemohon semua telah di biayai oleh pemerintah lewat Badan Pertanahan Negara (BPN).Pratek yang di lakukan oleh Panitia prona di Duga Pungli, “berani mematok tarip kepada warga.” Pungkasnya.(tim/red).

baca selengkapnya