close

OPINI

OPINI

REFLEKSI DIRGAHAYU REPUBLIK INDONESIA ; MENGINGAT KEMBALI CITA-CITA LUHUR KEMERDEKAAN

Oleh;

Iskandar Laka, S.H, M.H.

(Konsultan Hukum Pena Rakyat News dan Dosen FH UNIYOS Surabaya)

Ahmad Syafii, M.Pd.I.

(Dewan Redaksi Pena Rakyat News dan Pengurus Biro Hukum Yuris Surabaya)

Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia dengan semboyan Bhinika Tunggal Ika sudah semestinya bukan sebagai kepantasan di lisan saja atau menjadi gambar pajangan dinding belaka namun lebih dari itu perlu ditancapkan dalam jiwa setiap warga negara, sehingga nilai-nilai yang ada didalamnya dapat dimengerti dan diaplikasikan dalam kehidupan nyata. Hal tersebut menjadi penting mengingat bangsa Indonesia yang hetorogen.

Menjelang Dirgahayu Rebuplik Indonesi yang ke 75 pada tanggal 17 Agustus 2020 besok, rasanya perlu untuk mengingat kembali makna kemerdekaan bangsa Indonesia yang berlandaskan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dimana memiliki makna dengan salah satu diantaranya sebagai ideologi nasional. Hal tersebut perlu dipertahankan bahwa Pancasila sebagai Dasar Negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia, agar kehidupan berbangsa dan bernegara tidak mudah terpecah belahkan oleh trik dan intrik dalam kehidupan bermasyarakat yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Karena Pancasila bukan hanya satu golongan tertentu namun milik seluruh bangsa Indonesia sebagai pandangan hidup serta kepribadian bangsa tercermin dalam kehidupan sehari-hari.

Urgensinya dari hal tersebut adalah untuk menghindari terjadinya ancaman terhadap persatuan dan kesatuan bangsa. Sebab marak ditengah-tengah masyarakat terjadi persoalan-persoalan yang mengarah kepada konflik sosial, pelanggaran hak asasi manusia, dan berbagai modus bentuk-bentuk ancaman konflik lainnya termasuk didalamnya ras dan agama.

Salah satu bentuk yang relevan dengan nilai Pancasila sebagai contoh seperti; (1) Gemar bermusyawarah dalam mengambil keputusan bersama; (2) Menciptakan suasana kekeluargaan dalam kegiatan bermusyawarah; (3) Tidak memaksakan kehendak terhadap orang lain dalam bermusyawarah; (4) menghormati keputusan yang diambil didalam musyawarah; (5) membuat keputusan dalam setiap musyawarah. Tersebut adalah bentuk contoh aplikasi pengamalan Pancasila ditengah-tengah masyarakat selaras dengan Sila ke Empat dalam Pancasila, (Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan).

Namun dewasa ini miris melihat perilaku kehidupan dimasyarakat yang seperti jauh panggang dari api begitu peribahasa mengistilahkan, artinya cita-cita luhur bangsa dalam mencapai kemerdekaan dengan Pancasila sebagai Pandangan Hidup tak dihiraukan. Sebab banyak persoalan-persolan yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945. Bhineka Tunggal ika nyaris tak diingat kembali dalam penerapannya. Revolusi industri 4.0 rupanya benar-benar akan mampu menyeret anak bangsa tercerabut dari akar budayanya, yakni warisan leluhurnya sebagai manifestasi cita-cita luhur kemerdekaan.

Ingat, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan jelas disebutkan bahwasannya cita-cita luhur bangsa Indonesia ialah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Teks yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945. Artinya seluruh peraturan perundang-undangan yang lahir tidak bertentangan dengan UUD 1945.

Dengan demikian ketika ada perbuatan jenis dan bentuk apapun dalam wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia yang berdaulat ini selayaknya wajib tunduk dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Siapapapun baik dengan sendiri-sendiri maupun berkelompok membuat aturan untuk mengatur diri sendiri tetapi dan wajib tetap mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dimana seharusnya telah sesuai dengan amanah UUD 1945 sebagai sumber dari segala sumber hukum di NKRI tercinta ini, Sehingga tidak ada perbuatan diskresi tanpa asas yang jelas. Karena kemerdekaan bukan milik perorangan atau juga bukan milik golongan tertentu tetapi milik seluruh bangsa Indonesia.

Kita ini tidak perlu repot-repot meneteskan darah dan nyawa berjuang mewujudkan kemerdekaan dari tangan penjajah, namun hanya tinggal meneruskan perjuangan para pendahulu, mengawal cita-cita kemerdekaan yang secara sah milik bangsa Indonesia sejak maklumat proklamasi dikumandangkan pada tanggal 17 Agustus 1945 oleh Ir. Soekarno dan Moh. Hatta menjadi bangsa yang berdaulat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, hanya itu saja kok. Maka bukan membuat kemerdekaan di dalam kemerdekaan atas kemerdekaan dan kesenangan sendiri atau kelompoknya saja.

Kalau hanya nguber kemerdekaan sendiri merampas kemerdekaan orang lain itu bukan cita-cita luhur kemerdekaan, tetapi justru itulah yang ditentang hingga muncul peristiwa kemarahan arek arek Suroboyo 10 Nopember 1945 di Jembatan Merah Surabaya, peristiwa 15 Desember 1945 di Palagan Ambarawa, peritiwa Bandung lautan api 24 Maret 1946, dan lain-lain. Itu semua oleh bangsa Indonesia dilakukan untuk mempertahankan kemerdekaan atas kemerdekaannya yang dikhianati melalui pemboncengan NICA (Netherlands Indies Civil Administration) terhadap misi Sekutu (Britania Raya) ketika masuk melakukan pelucutan senjata di Indonesia. Masak hal itu mau kita ingkari dan dilupakan wong tercatat rapi dalam sejarah.

Di era kemerdekaan ini bentuk-bentuk ambisi berlebihan dan hedonisme, hegemoni, serta egosentris selayaknya tidak muncul ditengah lapisan masyarakat baik secara personal atau terstruktur. Hal itu merupakan salah satu bentuk pengingkaran cita-cita luhur kemerdekaan bangsa Indonesia. Suatu misal upaya meraih kesenangan sendiri kemudian merampas hak kesenangan anggota masyarakat lain itu apa hebatnya. Atau contoh lain lagi, ketika hendak makan enak untuk diri sendiri dengan merampas hak makan anggota masyarakat lain terus apa artinya kemerdekaan, masak seperti itu hebat dan dibanggakan sebagai wujud penerus kemerdekaan. Infiltrasi sikap dan brntuk-bentuk prilaku homogenitas terhadap kehidupan lainnya seperti itu justru dapat memicu peristiwa-peristiwa besar seperti Bandung lautan api, Jembatan Merah Surabaya, Palagan Ambarawa terulang dalam bentuk lain.

Perlu dicatat bahwa dalam Pasal 28 A UUD 1945 telah menjamin hak hidup setiap orang dalam berbangsa dan bernegara dalam ranah ke-Indonsiaan sebagai bagian dari sumber hukum. Termaktub dalam pasal tersebut bahwa; Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Memghormati hak hidup orang lain bukankah salah satu bentuk mengawal nilai-nilai kemerdekaan? Bukankah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang telah disepakati ini menganut sistem demokrasi sebagai upaya menjalankan amanat Undang Undang Dasar 1945. karena setiap orang telah diatur tentang hak dan kewajibannya. Sebab keduanya antara hak dan kewajiban merupakan perihal yang tidak terpisahkan.

Kalau kita mau menelisik UUD 1945 Pasal 28, disana telah jelas ditetapkan tentang hak dan kewajiban, sebagai cerminan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia bersifat demokrasi. Karena dalam pasal tersebut telah ditetapkan bahwa; Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan dan sebagainya ditetapkan dalam undang-undang. Maka kemudian lahirlah Undang Undang tentang Hak Asasi Manusia (HAM) No. 39 Thn. 1999 sebagai pelaksana UUD 1945 Pasal 28 tersebut.

Oleh karena itu dalam setiap tindakan baik secara individu maupun kelembagaan, sudah semestinya anggota masyarakat sebagai bagian dari bangsa Indnesia tidak mudah melupakan cita-cita luhur kemerdekaan dengan tampil terampil mengedepankan ego sentris, hegemoni dan infiltrasi serta gemar berkonspirasi menelikung nilai-nilai luhur sehingga bertentangan dengan cita-cita kemerdekaan. Sementara Indonesia sebuah negara yang telah berdaulat dan menjunjung tinggi demokrasi dengan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 sudah semestinya kita patuhi. Hal itu jika tidak mau dianggap sebagai pengkhianat kemerdekaan.

Maka Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-75 tepatnya pada tanggal 17 Agustus 2020 besok merupakan peringatan peristiwa heroik sebagai tonggak sejarah Bangsa Indonesia meraih kemerdekaan yang tak bisa terlupakan. Pengorbanan para pendahulu bukan hanya harta saja tetapi juga harkat dan martabat serta jiwa dan raga dihibahkan untuk membebaskan anak cucu bangsa Indonesia dari penjajahan dan kemudian kita nikmati sampai hari ini. Puji Syukur alhamdulillah dan doa yang tulus mari kita panjatkan kepada Yang Maha Kuasa agar rahmatNya tetap terlimpahkan kepada para Pahlawan yang telah mendahului kita dan seluruh tumpah darah Bangsa Indonesia secara menyeluruh termasuk generasi penerus penerjuangan suapaya bisa konsisten mengawal kemerdekaan Indonesia sampai akhir hayat.

baca selengkapnya
OPINI

KRITIK SOSIAL DALAM FENOMENA PETRUK DADI RATU BAGIAN I

Oleh:

Ahmad Syafii, M.Pd.I.

(Dewan Redaksi Pena Rakyat News dan Pengurus Biro Hukum Yuris Surabaya)

Dunia ini tak ubahnya panggung sandiwara, begitu kata Ki Lurah Semar Bodronoyo memberikan wejangan kepada anak-anaknya di Padepokan Karangkedempel. Belum selesai tutur kata sang Semar, disahut oleh Gareng dengan berkata; tatanan yang ada perlu dijalankan, itu bagi yang mau menjalankan dengan konsisten, namun bagi yang tidak mau menjalakan bukan soal, bukankah begitu mo (sebutan romo), karena soal bank mengikuti pasar, lanjutnya.

Ucapan Gareng memicu komentar si Bagong; betul, ngomong-ngomong soal bank biangnya sudah ketangkap, kata Bagong sembari melanjutkan celoteh sekenanya, karena soal tidak dapat digadaikan meskipun dapat diperjual belikan, ciluuk baaa, ciluuuk baaa, (sambil membuka dan menutup bajunya yang tidak dikancingkan untuk memeragakan buka tutupnya aurat) saya tidak tahu menahu, yang penting saya masih bisa nggodog telo (merebus singkong) untuk mengganjal perut sehari-hari hehhehehe, kata Bagong.

Semar Bodronoyo pun memotong dengan khasnya, oohhh tolee tole, mbegegeg ugeg ugeg hmel hmel sak ndulito toleeee, eling senadyan nang ndunyo ono dol tinuku nanging engkang akaryo jagad nyekeli paugeran hukum alam (sunnatullah). Tegese hukum alam, akan berjalan sesuai dengan perputaran matahari dan bulan. Jika waktunya muncul disiang hari matahari bersinar namun jika malam tiba giliran bulan yang terang, jangan coba-coba mengingkari kodrat. Ingat, becik ketitik olo ketoro, toleee, dadi kudu seng ngati-ati lakumu, begitu Semar memberi wejangan.

Begitulah guyonan punakawan saat bercengkrama. Selain itu Semar menanyakan keberadaan Petruk. Karena biasanya diwaktu longgar para punakawan saling bercengkrama dan bergurau membicarakan perkembangan politik pewayangan dengan sesekali menjejali gurauan. Namun saat itu si Petruk tidak muncul batang hidungnya maka wajar Semar Bodronoyo menanyakan. Gareng dan Bagong pun membisu karena tak tahu keberadaan si Petruk. Sebab terbiasa kode etik dunia pewayangan kalau tidak tahu, tidak mengaku tahu, karena bisa menyesatkan.

Dikisahkan pada jejer pewayangan, Abimanyu putra Arjuna tengah menderita sakit. Sejak kecil Abimanyu telah didik dan dan dibesarkan oleh Prabu Krisna. Kelak Abimanyu yang akan mewariskan dampar keprabon (tahta) Pulasara Astina Pura kepada putranya yang bernama Parikesit. Ketika sang Abimanyu putra keturunan langsung dari Arjuna mengalami sakit parah, maka pada saat itu, ada tiga wahyu yang dimiliki dan kemudian oncat pergi dari dalam dirinya. Ketiga wahyu tersebut adalah, Wahyu Maningrat, Wahyu Cakraningrat, dan Wahyu Widayat.

Wahyu Maningrat, wahyu maningrat adalah sebuah wahyu tentang benih nur keprabon, wahyu keprabon merupakan wahyu yang dapat menebarkan kelayakan dan kepantasan sesorang untuk menduduki singgasana puncak kekuasaan. Karena kekuasaan itu menyerupai dengan kekuatan maka dalam diri seseorang akan bersemayam sebuah wahyu yang dikenal dengan sebutan wahyu maningrat.

Wahyu Cakraningrat, wahyu Cakraningrat adalah wahyu keajaiban yang memiliki daya kewibawaan dan menjaga keberadaan sesorang ketika menduduki dampar kencono keprabon, dengan wahyu cakraningrat maka seseorang dengan sendirinya akan mendapatkan kepintaran dadakan perihal olah keprajan. Kepinteran seseorang tersebut otomatis melalui proses tetapi hasilnya maksimal ketika sebagai raja/ratu. Selain itu orang yang bersangkutan enggan untuk melakukan perbuatan nista, karena telah melekat secara tidak langsung untuk menjauhi perbuatan nista termasuk didalamnya trik dan intrik keji. Oleh karenanya ada sebutan sabdo pandito ratu tan keno wola wali, karena mohal bagi sang raja/ratu berucap lamis, artinya akan terhindar membuat keputusan yang tidak populer.

Wahyu Widayat. wahyu Widayat adalah suatu wahyu keajaiban yang melestarikan hidupnya dengan trah sebagai raja/ratu (keprabon). Artinya garis keturunan seorang raja/ratu tersebut turun temurun sepanjang garis keturunan kebawah adalah murni dari darah daging seorang raja tersebut. Maka dalam sekian turunan anak cucunya akan memiliki bakat keprabon, kecuali terdapat error sistem, seperti pelanggaran norma dan etika, dan lain sebagainya yang disepakati (kode etik kemaharajaan).

Dalam jagad wayang, ketiga wahyu tersebut sebagaimana yang dimiliki oleh sang Abimanyu yakni wahyu maningrat, wahyu cakraningrat, dan wahyu widayat telah lepas dari dalam dirinya, maka mencari tempat baru yang kemudian melesat hinggap dan merasuk pada jleger piadegnya Petruk putra Semar yang statusnya sebagai pelayan (rewang) di istana kerajaan sang Abimanyu. Wal khasil Petruk pun akhirnya menjadi raja di suatu kerajaan yang kemudian dinamakan Kerajaan Lojitengoro. Petruk Kantong Bolong menyandang gelar Prabu Wel Geduwel Beh Tong Tong Sot yang diberikan saat pengukuhan dan disaksikan para raja kecuali Prabu Krisna.

Untuk pengukuhan dirinyaa menjadi raja dadakan tersebut, ternyata Prabu Wel Geduwel Beh alias Petruk Kantong Bolong Prabu Tong Tong Sot membutuhkan dampar kencono kerajaan Astina Pura yang merupakan warisan Palasara. Maka sang Prabu Tong Tong Sot memberikan perintah kepada patihnya. Karena sang prabu memiliki dua orang pejabat tinggi yang menduduki kursi Kepatihan. Kedua patih pendukung dadakan Prabu Tong Tong Sot tersebut bernama Bayutinoyo merupakan titisan sang Hanoman dan Wisandhanu mijil sebagai titisan Wisanggeni anak Arjuna buah perkawinan dengan Dewi Dresonolo Putri Batara Bromo.

Selanjutnya kedua utusan yakni Patih Bayutinowo dan Patih Wisandhanu menuju Astina Pura mencuri tahta kerajaan. Keduanya pun berhasil menemukan dan membawanya ke Lojitinowo tanpa hambatan yang berarti. Prabu Tong tong Sot alias Prabu Wel Geduwel Beh pun mencoba untuk duduk di tahta dampar kencono dari singgasana Astina tersebut. Namun apa yang terjadi, seperti layaknya raja pada umumnya duduk dengan penuh wibawa begitu harapan si Petruk Kantong Bolong, ternyata jauh panggang dari api. Begitu saat duduk menyentuh tahta singgasana tersebut seketika itu juga Prabu Tong Tong Sot jatuh Terjungkal. Kejadian itu menimpa sang prabu berulang-ulang.

Ketika sang Prabu berulang kali terjungkal, pendek cerita sang Prabu menyerah dengan keadaan yang dialami, maka datanglah penasehat raja memberi jalan keluar dengan berbisik. Untuk menghindari kejadian serupa maka sang prabu harus memiliki momongan berupa golek kencono dengan ketentuan golek (boneka) dimaksud dapat diajak bercanda (ditimang-timang). Seketika itu sang prabu pun memberikan intruksi lagi kepada kedua patihnya Bayutinoyo dan Wisandhanu untuk mencari keberadaan boneka tersebut.

Menguak jejer pewayangan tokoh Petruk tersebut sebuah lakon yang acap kali muncul dalam kehidupan nyata. Dunia terkadang terbalik, harapan terkadang kandas, bahkan tanpa melalui sebuah cita dan perencanaan ujug-ujug menjadi sebuah kenyataan. Begitulah keterbatasan akal manusia yang skenarionya tak harus Tuhan selalu mengiyakan sehingga suatu ketika sebuah ambisi yang tidak bersih akan membentur dinding humen error, karena Tuhan memiliki skenario tersendiri. Peribahasa mengatakan tak kan lari gunung dikejar hilang kabut tampaklah dia, makna terbaliknya adalah sebuah ambisi dilakukan dengan grusa-grusu dan instant akan menimbulkan marabahaya. Kisah Petruk tersebut dapat disimak pada edisi berikutnya.

baca selengkapnya
OPINI

MENGURAI PANGKAL BENANG RUWET OBAT HEWAN ILEGAL

OPINI PUBLIK | Undang-undang No. 18 Thn 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Pasal 39 menyatakan bahwa; Obat hewan adalah sediaan yang dapat digunakan untuk mengobati hewan, membebaskan gejala, atau memodifikasi proses kimia dalam tubuh yang meliputi sediaan biologik, pharmakopeutika, premiks dan sediaan alami.

Terkait peredaran obat hewan, Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 78 Thn. 1992 tentang Obat  Hewan mewajibkan bagi semua obat hewan yang beredar sebelum digunakan di lapangan baik itu digunakan oleh para peternak maupun  perorangan, produksi luar maupun dalam negeri, harus telah diuji terlebih dahulu mutu/kualitasnya agar dapat memberi jaminan keamanan bagi para pengguna obat hewan tersebut.

Dengan ketersediaan obat hewan bermutu merupakan jaminan bagi kesehatan hewan, sekaligus menopang peningkatan pertumbuhan industri peternakan yang amat sangat berperan untuk pengembangan agribisnis peternakan di Indonesia. Dengan demikian ketersediaan protein hewani akan lebih terjamin dalam menunjang program swasembada daging di dalam negeri.

Namun prakteknya, masyarakat sering tertipu dalam pemakaian obat hewan ilegal yang tidak diketahui dengan jelas isi kandungannya. Banyak kemungkinan Obat hewan ilegal tersebut mengandung sejumlah zat yang membahayakan bagi organ tubuh tertentu. Apalagi ditengarai obat hewan ilegal tersebut merupakan barang selundupan, bahkan tidak disertai cara pemakaiannya atau meskipun ada tidak menggunakan bahasa Indonesia.

Selain merugikan masyarakat pengguna yang kurang mengerti bahaya penggunaan obat hewan ilegal tersebut, karena tidak ada jaminan keamanan dari Pemerintah, negara juga dirugikan karena mengurangi pendapatan negara untuk tarif pengujian maupun pajak bea masuk.

Sejak tahun 2004, setiap tahunnya, hingga kini, kurang lebih 400-an sertifikat lulus uji obat hewan diterbitkan oleh Laboratorium Penguji Mutu Obat Hewan, sudah barang tentu obat hewan tersebut mendapatkan nomor registerasi, akan tetapi obat hewan yang belum terdaftar masih banyak sehingga dapat dikategorikan obat hewan ilegal. Karena tidak terdaftar (tidak memiliki nomor registrasi), ataupun sudah terdaftar dan memiliki nomor registrasi namun masa berlakunya telah habis.

Hal serupa juga terjadi pada manusia dalam kaitannya dengan obat, khususnya obat tradisional, situasi dan kondisi yang tidak menentu membuat semakin maraknya persediaan obat tradisional berbagai jenis dan merek, termasuk didalamnya obat tradisional ilegal, dimana sudah seharusnya Pemerintah segera menerbitkan Peraturan Pemerintah untuk mengaturnya, sebab konsumenlah orang pertama yang terkena akibatnya.

Ada banyak beberapa SK Mentari, Peraturan Pemerintah, atau Undang-undang yang berhubungan dengan Obat Hewan yang pernah diterbitkan antara: (1) PP Republik Indonesia No 78 thn 1992 tentang Obat  Hewan; (2) SK Mentan RI No. 110/Kpts/OT.210/2/1993 tentang Pengujian Residu Obat Hewan dan Cemaran Mikroba; (3) SK Mentan RI No: 808/Kpts/OT.260/12/1994 tentang Syarat Pengawas dan Tata Cara Pengawasan Obat Hewan; (4) SK Mentan RI No: 466/Kpts/OT.140/V/1999 tentang Pedoman Cara Pembuatan Obat Hewan Yang Baik; (5) SK Mentan RI No:453/Kpts/TN.260/9/2000 tentang Obat Alami untuk Hewan; (6) SK Mentan RI No: 456/Kpts/OT.140/9/2000 tentang Pembuatan, Penyediaan dan/atau Peredaran Obat Hewan oleh Lembaga Penelitian, Lembaga Pendidikan Tinggi dan Instansi Pemerintah; (7) Undang-Undang RI  No. 18 Thn. 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Undang-Undang tersebut didalamnya telah memuat rambu-rambu agar tidak mengedarkan dan memproduksinya tanpa memiliki lisensi yang sah seperti obat; biologik yang penyakitnya tidak ada di Indonesia, tidak memiliki nomor pendaftaran, tidak diberi label dan tanda, dan tidak memenuhi standar mutu. Maka jika terdapat pelanggaran terhadap ketentuan yang ada otomatis dikenakan pidana, sebab telah dicantumkan ketentuan pidananya pasal demi pasal.

PR bagi Pemerintah terkait dengan Pengawas Obat Hewan tersebut jelaslah menjadi keharusan untuk melaksanakan pengawasan dan tindakan penegakan hukum terhadap setiap pelanggaran tentang obat hewan tersebut. Banyak kendala memang salah satu diantaranya sebagian besar Pengawas Obat Hewan didaerah belum mendapatkan pelatihan dalam melakukan tindakan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sehingga tidak memenuhi kapasitas yang berkompeten dalam melakukan proses-proses sampai kepada pengadilan.

Padahal dalam kondisi penyakit hewan tengah mewabah di lapangan, acap kali pengguna tidak berpikir panjang dalam penggunaan obat. Maka mereka menggunakan obat hewan yang mudah didapat meskipun belum mengalami pengujian mutu di lembaga penguji mutu tentang obat hewan tersebut. Lekat dalam pikiran mereka adalah bagaimana melakukan penyelematan terhadap hewan ternak dengan menggunakan obat yang dianggap manjur meskipun kandungan obat tidak diketahui, begitu juga cara pemakaiannya karena leaflet bertuliskan bahasa asing yang tidak dimengerti sama sekali.

Apalagi belum diuji mutunya oleh lembaga yang berwenang di Indonesia sehingga nomor registrasinya tidak terbaca. Alih-alih hewan dapat diselamatkan justru malah sebaliknya kebanyakan terjadi di lapangan banyak hewan yang mati setelah penggunaan obat hewan ilegal. Maka dengan banyaknya peredaran obat hewan ilegal di masyarakat, pertanyaannya adalah siapa yang patut dipersalahkan. Penggunakah yang kurang mengerti obat hewan ilegal, atau importir nakalkah yang memasukkan secara ilegal untuk meraup untung sebanyak-banyaknya dari para peternak untuk mengatasi wabah penyakit ternaknya.

Yaah, kalau soal mencari salah dan benar terkait obat ilegal, ini yang sulit seperti mencari dan mengurai pangkal benang ruwet. Namun tetap berharap dan setidaknya ada harapan kedepan Kementerian terkait bakal memiliki bidang atau direktorat penyidikan dan penindakan yang berhubungan dengan obat hewan ilegal, atau sejenis perangkat lunak yang dapat mendekteksi obat hewan ilegal tersebut. Dengan demikian terdapat daya dukung termasuk lahirnya landasan hukum (Peraturan Pemerintah) yang mantap, untuk dapat melindungi masyarakat khususnya peternak kecil dalam menggunakan obat hewan yang baik dan bermutu.

baca selengkapnya
OPINI

WUJUD BERJALANNYA HUKUM ALAM MENUJU KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA

Oleh;
Ahmad Syafii, M.Pd.I.
(Dewan redaksi Pena Rakyat News dan Pengurus Biro Hukum Yuris Surabaya)

Setiap individu dalam masyarakat terdapat perbedaan antara yang satu dengan lainnya. Hal tersebut sebagai bentuk berjalannya hukum alam, perbedaan dalam masyarakat dapat berupa jasmani, ekonomi, strata sosial, rohani, spiritual, dan intelektuaitas. Oleh karena itu dalam Islam Allah Swt. mengajarkan melalui Rasulullah Muhammad Saw. mengenahi persamaan dari perbedaan, agar tidak terjadi kesenjangan yang berkepanjangan terhadap sunnatullah. Tersebut dalam kitab suci al-Quran yang artinya sebagai berikut:

Wahai mansuia. Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mengenal (QS. al-Hujurat : 13).
Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksaNya (QS, al-Maidah : 2).
Ternyata Tuhan menciptakan manusia dalam standart komunitas berbangsa-bangsa dan bersuku-suku kemudian digarisbawahi untuk saling berkomunikasi sebagaimana teori ekositem sebagai hubungan timbal balik. Artinya kegiatan dimaksudkan bukan untuk membentuk komplotan dan saling serang namun lebih menitikberatkan kepada kemanfaatan antara satu dengan yang lainnya.

Dalam Surat al-Maidah tersebut, disamping memberikan intruksi untuk saling interaksi, juga terdapat sebuah warning agar memperhatikan dengan penekanan solidaritas, artinya jauh dari ancaman dan permusuhan. Jika yang satu lapang sememntara yang lain dalam keadaan sempit, maka yang lapanglah mengangkat tangannya di atas karena terdapat tangan yang sempit dibawah membutuhkan uluran tangan.

Era industrial ini perlulah adanya refleksi menyemai kebaikan dan kebenaran diantara reruntuhan moral yang kian terkikis akibat gelombang resesi ekonomi dunia. Manusia lebih kepada mengedepankan ego, ketimbang andap asor. Ketika ego merasa diri lebih dari yang lain, maka muncul nafsu ghodhobiyah yang sulit ditaklukkan sehingga kerapkali kita jumpai terdapat bentuk-bentuk bulliying, kekerasan, dan ancaman, baik itu dilakukan secara langsung ataupun tidak.

Menyedihkan memang kerap kali kita jumpai bentuk bullying, kekerasan, dan ancaman tersebut dilakukan dengan secara verbal, hal tersebut terlihat sepele namun justru lebih membahayakan ketimbang ancaman secara langsung. Karena ancaman langsung berupa fisik dapat diidentifikasi dan ditemukan obatnya, tetepi cara verbalism ini hanya pelaku dan si korban yang tahu. Akibatnya dari tindakan sewenang-wenang tersebut membuat orang lain mengalami derita atau depresi, sebab banyak peristiwa bunuh diri sering terjadi berangkat dari depresi adanya.

Satu contoh ketika seorang atasan terhadap bawahan terjadi komunikasi dengan nada ancaman namun dalam bentuk verbal misalnya jika tidak ini dan tidak itu, akan terjadi pemberlakuan pemberlakuan begini dan begitu, atau sampai kepada ancaman pemecatan. Perumpamaan tersebut, untuk sementara tidak ada soal namun seiring bertambahnya waktu, bukan hanya sekali dilakukan maka lambat laun akan menjadi beban psikis. Tekanan dalam bentuk psikis tersebut suatu ketika dapat berubah menjadi gejolak emosi yang muncul dengan tiba-tiba. Ketika tekanan psykis berubah menjadi beban pikiran inilah yang justru akan berdampak kepada orang yang bersangkutan atau bahkan kepada orang lain. Derita yang ditanggung dirinya sendiri tidak terpecahkan karena sulit orang lain bersimpati sebab tidak terlihat, sementara ketika dibincangkan ada rasa ewoh dan pakewuh, selain itu belum tentu lawan bicara mau mendengarkan dengan ikhlas dan seksama serta memberikan solusi, sementara jika dipendam menjadi beban.

Oleh sebab itu Agama Islam melarang perbuatan yang bersifat bulliying dan persamaan istilah serupa lainnya. Sehinngga dalam Islam ada istilah al-jinayah yang dalam pengertian secara syarinya adalah memiliki makna suatu pekerjaan atau tindakan yang diharamkan, sebab adanya madharat (dampak negatif) yang dihasilkan. Sayid Sabiq dalam bukunya Fiqh Sunnah, Jilid 2, diterbitkan oleh Daar al-Kitab al-Arabi, di Beirut pada tahun 1977, cetakan ke 3 halaman 232, dikatakan bahwa; Para Fuqaha mengatagorikan tindakan pidana menjadi dua. Pertama, pidana yang berkaitan dengan hak Tuhan. Kedua, pidana yang mewajibkan qishosh, yaitu tindakan yang ada hubungannya dengan hak manusia. Maksudnya adalah tindakan pidana yang berhubungan dengan pembunuhan atau pencideraan tubuh. Semua hal ini terangkum didalam pokok dan atas maslahat dharuri (primer).
Al-Quran dalam Surat al-Hujurat yang artinya: Wahai orang-orang yang beriman. Janganlah suatu kaum merendahkan kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang direndahkan) lebih baik dari mereka yang merendahkan) dan jangan pula perempuan-perempuan (merendahkan) perempuan lain (karena) boleh jadi perempuan (yang direndahkan) lebih baik dari perempuan (yang merendahkan).

Dan janganlah (talmizu) kamu saling mencela satu sama lain dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk (fasik) setelah beriman. Dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang dzalim (QS. al-Hujurat : 11).
Muhammad Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah Vol 12 halaman 606 menerangkan tentang ayat tersebut, dikatakan bahwa; Kata talmizu terambil dari kata al-lamz. Para ulama berpendapat dalam memaknai kata ini. Misalnya, Ibn Asyur, memahaminya dalam arti ejekan yang langsung dihadapan orang yang diejek, baik dengan isyarat, bibir, tangan, atau kata-kata yang dipahami sebagai ejekan atau ancaman. Ini adalah salah satu bentuk kekurangajaran dan penganiayaan.
Dengan demikian dapat diartikulasikankan semacam bullying, sehingga ada 3 faktor yang menjadikan pemicu perbuatan menindas. Pertama adalah faktor ekonomi, kedua faktor lingkungan, ketiga faktor jabatan. Ketiga hal tersebut dapat memicu terjadinya bullying, korban bullying secara umum berstatus/powernya lebih rendah.
Ketika agama telah memberikan batasan atas tindakan-tidakan yang tidak sewajarnya melalui kaidah-kaidah dalam agama seperti tersebut diatas, maka misi berkehidupan dalam masyarakat manusia membuat rambu-rambu visi pembatasan tindakan-tindakan anggota masyarakat yang mungkin merugikan, sehingga adanya perundang-undangan yang berlaku diharapkan sebagai pranata sosial itu sendiri.

Tampak dalam foto; Iskandar laka, S.H, M.H, (Praktisi dan Dosen Fakultas Hukum) tanggal 6/8/2020 selaku kuasa hukum bersama tim Biro Hukum “Yuris” diantaranya Anadyo Prasetyo, S.H, M.H, Siti Fatimah, S.H, dan M. Ridwan, S.H, serta Sueb Efendi, S.H. disela-sela melakukan gelar perkara di daerah Grati Pasuruan dalam advice terhadap salah satu warga di Kecamatan Grati Pasuruan yang berinisial SM dan diduga sebagai korban ancaman verbal dalam proses pelaporan di Polsek Grati Pasuruan. Dikatakan oleh Iskandar Laka, S.H, M.H. bahwa; Indonesia adalah negara hukum, setiap warga negara wajib tunduk dan patuh terhadap hukum maka keadilan wajib ditegakkan jika terjadi pelanggaran hukum, supaya tidak terjadi tindas menindas dan intimidasi atau bentuk lainnya terhadap anggota masyarakat lain, sehingga tidak terjadi main hakim sendiri.

Kitab Undang Undang Hukum Pidana jelas telah mengatur perihal ancaman tersebut. Lebih lanjut Iskandar mengatakan; selain itu bukankah didalam agama ada norma agama telah secara rinci mengatur persolan-persolan yang menyangkut komunikasi didalam masyarakat, kalau ada yang baik untuk dilaksanakan buat apa pilih yang tidak baik, katanya.

Tampaknya yang disampaikan Iskandar Laka, S.H, M.H. memang benar adanya. Harapan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia dan Pandangan Hidup Bangsa Indonesia dapat terwujud terutama sila ke-5 Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

baca selengkapnya
OPINI

SENGGOLAN KEPENTINGAN DI PERGURUAN TINGGI KENAPA HARUS TERJADI”

Oleh;

Iskandar Laka, S.H, M.H.

(Konsultan Hukum Pena Rakyat News dan Dosen FH UNIYOS Surabaya)

Anandyo Susetyo, S.H, M.H.

(Ketua Biro Hukum Yuris Surabaya dan Dosen FH Universitas Kartini Surabaya)

Banyak terjadi senggolan ketentingan diperguruan tinggi antar pemangku kepentingan dapat mengarah runtuhnya iklim akademik yang sehat. Mengutip pendapat Prof. Dr. Suprapto, DEA,(Kordinator LLDIKTI Wilayah 7 Jawa Timur) yang dipublish pada link pranala; lldikti7.ristekdikti.go.id pada tanggal 2 Maret 2018 dengan tema Menuju Tata Kelola Perguruan Tinggi yang Baik, mengenai anatomi tata kelola PTS diantaranya adalah ada 3 hal antara lain; Jenis masalah, penyebab masalah, penyelesaian masalah.

Analisi penulis dalam diktat beliau berkaitan dengan 3 hal tersebut diatas terdapat dua pemangku kepentingan yang menjadi sorotan terkait persoalan yang dapat memicu senggolan kepentingan antar pemangku kepentingan diantaranya adalah;

  1. Pihak Badan Penyelenggara
  2. Tidak memahami tata kelola perguruan tinggi
  3. Pembina, Pengurus, dan Pengawas berasal dari kalangan non pendidikan
  4. Tidak memandang perlu statuta
  5. Pihak Perguruan Tinggi
  6. Pimpinan tidak berpengalaman mengelola Perguruan Tinggi
  7. Tidak ada pelatihan manajemen perguruan tinggi
  8. Tidak memandang perlu statuta
  9. Tidak taat statuta

Seringnya pertanyaan yang sering muncul di media sosial pada suatu intitusi perguruan tinggi rata-rata yang salah arah dalam pengelolaan manajemen akademik sehingga dua hal tersebut diatas kemungkinan besar memang benar adanya.

Pertanyaannya adalah apakah suatu intitusi yang sering terdapat persoalan telah memiliki sisitem informasi yang aman dan nyaman, serta dapat dengan mudah diakses oleh publik. Jika jawabannya sudah ada, pertanyaan selanjutnya adalah adakah didalamnya terdapat sistem informasi publik yang transparan. Sebab transparansi dimaksud merupakan amanat UU. No. 14 Thn. 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Hal itu merupakan standart umum dalam setiap intitusi perguruan tinggi, artinya sudah lazim untuk diterapkan sebagai upaya menghindari senggolan kepentingan di perguruan tinggi dalam mengelola media informasi yang sesuai dengan zamannya.

Setidaknya mendukung transparansi informasi publik setidaknya 4 hal perlu dipenuhi yang diantaranya; Sistem kepegawaian, sistem keuangan, sistem sarana dan prasarana, sistem akademik dan kemahasiswaan. Keempat hal tersebut menjadi keniscayaan pada setiap perguruan tinggi karena tuntutan, sesuai dengan visi dan misi yang telah dibangun. Ingat visi dan misi bukan hanya sekedar slogan semata namun lebih dari sekedar dilaksankan tetapi diaplikasikasikan. Sebab jika sudah berbicara tentang aplikasi didalamnya banyak norma-norma yang relevan dengan peraturan perundang-undangn mulai dari yang remeh-remeh sampai dengan pembubarannya sebuah perguruan tinggi.

Ini benar-benar penting karena perguruan tinggi adalah tempatnya orang-orang terpelajar alias intelektual maka sudah sewajarnya dan menjadi keniscayaan jika intitusi pendidikan tinggi mencerminkan sistem yang berbsis IPTEK dengan baik dan benar, jika perlu IMTAG sebagai tambahan karakternya. Namun demikian sistem kontrol dari lembaga yang lebih tinggi harus pro aktif juga, bukan malah sebaliknya menjadi garda pengaman pemangku kepentingan suatu perguruan tinggi. Sebab contoh saja LLDIKTI bagi PTS atau KOPERTAIS bagi PTKIS, kalau serius mau gunakan sistem virtual sebenarnya di medsos banyak keluhan tenaga pendidikan, dengan beragam keluh kesah yang sampai saat ini belum ada tanggapan dan mendekati keputusasaan.

Bagi mahasiswa sih aman sampai dengan ketika dinyatakan lulus dan diwisuda. Baru kemudian ketika ternyata ijazah yang ditunggu tidak kelar-kelar baru pada saling tanya antar temannya. Disini lambat laun mahasiswa tahu kalau ada informasi yang disembunyikan oleh pejaba-pejabat perguruan tinggi. Pertanyaannya kenapa demikian. Hal itu besar kemungkinan tidak memiliki sistem yang baik dan benar. Sepertinya dari hulu sampai dengan hilir tak ada mindset prinsip-prinsip academic governance sama sekali, wah ini yang kacau maka pasti biasanya didalam tidak memiliki sumber daya manusia yang memiliki kepakaran.

Pola yang digunakan biasanya juga mengikuti mirip-mirip kerajaan Mesir Kuno yang terkenal dengan rajanya yang bernama Fir’aun Minephtah putra Ramses II yang diketemukan pada tahun 1898 M begitu sejarahnya. Seperti misalnya jika ada yang tidak nurut keinginan pimpinan tidak diajukan pangkatnya, jika masih mbandel tidak diajukan serdosnya, jika msih mokong tidak di ajukan pencairan serdos nya meskipun sudah serdos. Lha seperti ini bnyak terjadi dan dibaca oleh para pihak terkait termasuk kemeterian tetapi, lalu bagaimana dengan kemeterian misalnya otoritas didaerah seperti LLDIK atau KOPERTAIS, sampai dengan sekarang banyak persoalan justru juga mbulet disana soalah menjadi alat pemukul terakhir bagi penyelenggara dan pelaksana PTS/PTKAIS.

Sebab semua aturan itu sudah disiapkan oleh pemerintah melalui kementerian namun dilapangan banyak yang mengingkari dan disembunyikan. Manajemen yang digunakan juga ala kadarnya dan tidak transparan. Perlu ditulis disini bahwa perundang-undangan keterbukaan informasi publik itu tidak ada pengecualian bagi pendidikan tinggi. Jangan sampai salah anggapan kalau perguruan tinggi aman tidak ada tuntutan itu belum tentu, karena belum ada, jika sampai ada yang persoalkan bisa jadi akan merembet kepada yang lainnya. Ini kan hanya persoalan siapa yang akan memulai, kapan dan intitusi mana, ini sepertinya ajang jadi bom waktu. Nanti jika sudah meledak dimana-mana dan terjadi gejolak krisis ketidakpercayaan pelayanan karir dosen, baru semua solah saling tuding dan menyalahkan. Lha itu kan gaya-gaya dagelan sejak zaman kolonial saja.

Sebenarnya cuma sederhana aplikasikan peraturan yang sudah ada dari pemerintah, artinya jika membuat parameter yang sesui dengan peraturan yang lebih tinggi. Contohnya membuat aturan tentang satu hal namun didalam justru tidak ada, misalnya syarat rektor harus seorang Profesor, maka pertanyaannya adalah apakah di dalam intitusi tersebut sudah ada profesor, atau memang sudah ada tetapi apakah sudah diatas rata-rata secara kuantitas dan tersebar pada setiap prodi. Maka sebaiknya kalau belum buat aturan mbok ya jangan yang susah untuk dipenuhi. Lha terus yang diatur siapa, inilah kedewasaan pemain jabatan struktur harus dewasa dalam hal ini adalah top lider ya 2 pemangku kepentingan tadi.

Bukannya ketika mendirikan dulunya sudah ada dan diketahui aturannya lalu diperhatikan untuk dilaksanakan, maka ketika ijin diberikan oleh pemerintah sebenarnya hanya tinggal mengembangkan lha kenapa kok tiba-tiba menjadi tidak, maka disini seperti ada yang diingkari apa yang telah disepakati sendiri. Disinilah kerawanan terjadi senggolan kepentingan diperguruan tinggi menjadi tidak karuan, jadi ancaman justru bukan dari luar tetapi kebanyakan dari dalam sendiri.

baca selengkapnya
OPINI

LAWYER : MAGANG SEBAGAI START MENDULANG PROFESIONALITAS DALAM PERPEKTIF TEORI HUKUM EKONOMI


Oleh:
Iskandar Laka, S.H, M.H.
(Konsultan Hukum Pena Rakyat News dan Dosen FH UNIYOS Surabaya)

Anandyo Susetyo, S.H, M.H.
(Ketua Pengurus Biro Hukum Yuris Surabaya dan Dosen FH Universitas Kartini Surabaya)

Profesi Lawyer dapat dikatakan sebuah jalan hidup, terkadang memang sebuah cita-cita untuk menjadi lawyer sebagai profesi, tetapi terkadang bisa jadi karena tidak ada kesibukan ditempat lain, atau mungkin sudah tidak menemukan kecocokan didunia selainnya.

Terlepas motivasi apapun yg melatarbelakangi dari sesorang untuk menjadi lawyer sebagai profesi maka ada beberapa hal yang perlu untuk dipertimbangkan. Sebab Profesi lawyer merupakan suatu profesi yang bersifat mandiri, artinya tidak ada ketergantungan dengan yang lainnya. Jika boleh mengkoparsikan dengan profesi lain dalam hal ini misalnya profesi dokter memiliki kemiripan. Profesi dokter tersebut ada kesamaan dengan lawyer jika dilihat dari sisi profesi, yang berarti bersifat mandiri dimana keduanya terdapat kegiatan dibidang jasa.

Lawyer pun demikian pada dasarnya berbasis jasa profesionalitas dengan ruang lingkup dibidang hukum secara umum, maka didalamnya terdapat imbalan jasa secara profesional dapatlah diistilahkan untuk mendapatkan inkam. Perlu diketahui bahwa profesi lawyer sebuah profesi yang mandiri karena profesi tersebut secara otomatis melekat pada diri individu pemegang profesi tersebut ketika bertindak untuk menjalankan profesinya, sehingga tidak ada ketergantung kepada orang lain namun lebih kepada tindakan yang independen dan dilakukan secara profesional.

Maka ketika berbicara jasa didalamnya terdapat, jika boleh mengistilahkan, jual jasa dalam tanda kutip, sehingga sudah barang tentu akan berlaku hukum ekonomi yang lebih dekat dengan istilah hukum ekonomi tentang supply and demand. Dapat diartikulasikan bahwa hukum ekonomi tentang supply dalam arti suatu penawaran sedangkan demand sebagai perihal permintaan, sehingga dalam prosesnya terdapat interaksi antar penyedia sesuatu barang atau jasa (penawaran) sumberdaya dengan suatu permintaan (pembeli) sumberdaya.

Teori hukum ekonomi oleh Jean Batiste Say yang ditulis ulang oleh Deliarnov pada tahun 2014 dalam bukunya yang berjudul Perkembangan Pemikiran Ekonomi pada edisi ketiga diterbitkan oleh Rajawali Pers Jakarta, dalam buku tersebut dikatakan bahwa setiap penawaran akan menciptakan sendiri permintaannya. Teori tersebut dikenal dengan supply creates its own demand.

Pernyataan madzhab klasik tersebut biasa dengan sebutan Says Law. Artinya Hukum Say tersebut didasarkan kepada sebuah asumsi bahwa suatu nilai produksi akan selalu sama dengan pendapatan. Maka ketika dalam keadaan seimbang, suatu produksi terdapat kecenderungan menciptakan permintaannya sendiri.

Permintaan dan penawaran dalam hukum teori ekonomi akan berlanjut manakala terdapat ketersediaan barang dan jasa terhadap permintaan. Keseimbangan keduanya akan menentukan nila tukar dan minat sehingga jika di analogikan bahwa kualitas dan kuantitas barang akan berpengaruh kepada peminat.

Demikian halnya tak jauh beda dengan suatu jasa hukum terdapat penawaran dan permintaan, yang jika ketersediaan penawaran jasa yang baik dan profesional serta berkualitas maka akan bertahan untuk berdampingan dengan anggota masyarakat karena dibutuhkan (ada permintaan). Apalagi terdapat jejak yang dapat diandalkan, artinya bahwa anggota masyarakat akan percaya ketika dalam melakukan kegiatan profesi seorang lawyer membuat analisis hukum secara tepat, baik dan benar.

Satu contoh seorang dokter akan mengalami kelebihan waktu kerja dalam menangani pasien, sebab terlalu banyaknya permintaan jasa layanan penanganan diaknosis yang berharap mendapatkan solusi dari keluhan penyakit yang diderita oleh seorang pasien. Tersebut terjadi karena pasien ditangani oleh seorang dokter secara baik dan benar serta melakukan diaknosis secara profesional dan proporsional sehingga resep dibuat dan direkomendasikan tidak meleset dari hasil diagnosa yang dilakukan. Akibatnya permintaan menjadi pasien dari anggota masyarakat yang mengalami keluhan kesehatan akan melonjak karena adanya minat. Maka kuantitas dokter akan dipertanyakan kualitiasnya oleh calon pasien sebelum menentukan minat.

Oleh karena itu jasa lawyer juga demikian, artinya kualitas merupakan fariable utama dan menentukan sebagaimana kualitas seseorang yang berprofesi dokter. Sebab calon klien akan mencari lawyer yang benar-benar ahli dibidangnya, kemudian reputasinya terjaga dan mampu menyelesaikan analisis hukum dengan baik dan benar. Disini inilah kemudian teori hukum ekonomi akan berjalan sehingga tidak semua lawyer dapat dengan mudah seorang klien disebabkan oleh kualitas belum lagi anggota masyarakat akan mempertimbangkan moralnya, mau tidak mau reputasi perlu dijaga disamping memiliki relasi yang luas.

Persoalan relasi biasanya dengan secara otomatis akan terbangun sendirinya jika dalam penanganan satu persoalan hukum selalu memegang teguh prinsip moral dan nilai-nilai yang berlaku. Dengan reputasi yang baik dalam menangani klien, rekam jejak keahlian seorang lawyer akan menjadi nilai tawar tersendiri dimata masyarakat dalam menentukan minat.

Selain reputasi, skill dalam bidang hukum dan kemandirian serta pengalaman menangani perkara sebuah tuntutan dan menjadi keniscayaan yang harus dimiliki oleh seorang lawyer. Karena jenis profesi lawyer yang bersifat mandiri tersebut akan ditentukan hanya dirinya sendiri. Sebab meningkatnya reputasi skill bukan orang lain yang menentukan tetapi dirinya sendiri meskipun kesuksesan seorang lawyer dapat mengatrol kesuksesan orang lain tetapi kegagalan seorang lawyer hanya dirinya sendiri yang menanggungnya.

Magang adalah kesempatan untuk mengetahui admintrasi hukum acara atau legal drafting yg baik dan juga rekam jejak yang baik pula selain untuk mendapatkan pengalaman dan menambah skill dalam dunia beracara. Maka memanfaatkan kesempatan dengan sebaik-baiknya untuk belajar disaat magang, merupakan langkah proporsional menuju profesional dalam menggeluti profesi agar menjadi passion dalam seni beracara secara litigasi maupun nonlitigasi. Karena didalam hobi ada rasa enjoy, jika sutu profesi dilakukan dengan enjoy (senang) maka akan melahirkan ketulusan dan keikhlasan. Magang sebuah peluang start mendulang emas reputasi dalam menyusun, dan menapak masa depan sebagai seorang lawyer yang benar-benar mandiri dan profesional.

Ingat Iskandar Laka mengatakan dalam akun facebook Bissilaka Helong bahwa Langkah proporsional merupakan upaya menuju sikap yang profesional karena seorang profesional selalu melakukan tindakan yang terukur.

Ahmad Syafii juga mengatakan dalam akun facebook Ahmed Kembangjoyo bahwa Seorang profesional melakukan pekerjaan sebagai hobi sedangkan didalamnya terdapat rasa enjoy maka suatu profesi jika dilakukan dengan enjoy akan melahirkan ketulusan dan keikhlasan yang sejati.

Yap Thiam Hien mengatakan Jika Anda hendak memenangkan perkara jangan pilih saya sebagai pengacara Anda, karena pasti akan kalah. Tetapi, jika Anda merasa cukup dan puas menemukan kebenaran, maka saya mau menjadi pembela Anda.(Pencetus berdirinya OA Peradin).

baca selengkapnya
OPINI

REFLEKSI IDUL ADHA 1441 H DI MUSIM PANDEMI MENGUNGKAP KEMBALI SENGKETA KEPENTINGAN IBLIS DENGAN MANUSIA

Oleh;
Ahmad Syafii, M.Pd.I.
(Dewan Redaksi Pena Rakyat News dan Pengurus Biro Bantuan Hukum Yuris Surabaya)

Sejarah sengketa telah ada sejak manusia pertama diciptakan. Rekonstruksi persengkataan secara historis dapat dilihat diberbagai catatan para ahli sejarahwan bahkan tergambar dalam kitab suci al-Quran, sehingga sampai dengan sekarangpun bentuk-bentuk lain persengketaan selalu ada. Peristiwa demi peristiwa yang terjadi terdapat peran iblis sebagai sama-sama makhluk Tuhan yang tersebar diberbagai belahan dunia.

Iblis telah bersumpah kepada Tuhannya dalam menggelincirkan manusia agar berpaling dari visi misi yang telah disepakati dan dipedomani sendiri. Maka kemudian wajar jika banyak manusia yang lupa jati dirinya sementara manusia telah berkomitmen kepada Tuhannya untuk berpihak kepada kebenaran ketika lahir membumi.

Ada dua contoh rekonstruksi yang menggambarkan sebuah komitmen namun berbeda visi dan misi Kepada Allah Swt. Satu contoh peristiwa komitmen berasal dari iblis dan satu contoh peristiwa komitmen berasal dari manusia. Namun sepertinya iblis yang meraih kemenagan dalam konteks memegang komitmen yang dibuat dan disepakati, sementara manusia dominasi mengalami kekalahan.

Contoh pertama; Komitmen iblis Kepada Allah Swt. yang diabadikan dalam al-Quran:
Karena Engakau telah menghukumku (iblis) dengan tersesat pasti aku akan mengahalangi mereka (Adam dan anak cucunya) dari jalan-Mu yang lurus (QS. al-Araf : 16).

kemudian pasti aku (iblis) akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri mereka. Dan Engkau tidak mendapati kebanyakan mereka bersyukur (QS. al-Araf : 17).

Komitmen iblis tersebut jelas, targetnya adalah manusia, sementara Allah Swt. pun menginformasikan kepada manusia namun justru manusia sendiri yang kurang mempercayai-Nya. Banyak peristiwa-peristiwa didalamnya terdapat peran iblis tetapi justru manusia itu sendiri yang mengambil alih peran iblis tersebut. Manusia sering menipu sesama manusia hingga terjadi proses hukum terhadap sesama manusia, manusia sering menjegal sesama manusia hingga menjadi pelanggaran terhadap hak manusia lain, manusia sering melibas sesama manusia, hingga terjadi perbuatan yang tidak manusiawi.

Tesebut adalah bentuk-bentuk faktual bahwa manusia menduduki kedudukan iblis, maka siapa yang nakal manusia apa iblis. Iblis sekalipun takkan melakukan kepada sesama iblis selain hanya menghembuskan profokasi terhadap manusia, sementara Allah Swt. telah memberikan informasi melalui para Nabi dan Rasul-Nya bahwa iblis melakukan perbuatan itu namun justru manusialah yang mengambil peran iblis untuk melakukan kenistaan.

Maka 1-0, iblis versus manusia, karena iblis memegang komitmen dengan menggelincirkan manusia sementara manusia tidak ada perjanjian dibolehkannya mengambil peran iblis tetapi malah memerankannya. Jika hitungan poin sistem kompetisi justru manusia kalah telak tanpa poin atau diskualifikasi karena mengambil peran iblis.

Contoh kedua; Komitmen manusia kepada Allah Swt. seperti tertuang dalam al-Quran yang artinya sebagai berikut; Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari shulbi (tulang belakang) anak cucu Adam keturunan mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka (seraya berfirman) Bukankah Aku ini Tuhanmu, mereka menjawab, Benar (Engkau Tuhan kami), kami bersaksi, (Kami lakukan yang demikian itu) agar di hari Kiamat kamu tidak mengatakan, Sesungguhnya ketiku itu kami lengah terhadap ini (QS. al-Araf : 172).

Tersebut amat jelas menunjukkan bahwa manusia berjanji kepada Allah Swt sebelum lahir dibumi. Artinya manusia memiliki janji menjalankan norma-norma kemanusiaan yang jika dipedomani dan diaplikasikan dalam kehidupan nyata tidak akan terjadi ketimpangan. Namun lagi-lagi manusia sendiri justru mengingkari komitmennya.

Banyak jenis pengingkaran manusia untuk tujuan yang tidak jelas, dengan pola dan strategi yang beraneka ragam, seperti strategi menggunting dalam lipatan, pola gemar bermain minyak di atas air, trik menjegal dari belakang. Pola, strategi, dan intrik tersebut tidak dilakukan oleh iblis tetapi justru manusia yang melakukan pelanggaran atas komitnnya kepada Allah Swt, iblispun tidak serta merta marah justru dijadikan temannya hebatkan.

Manusia kini kalah 1-0 kosong lagi dengan iblis dalam hal komitmen. Maka pertanyaannya adalah dimana digadaikan visi dan misi manusia selama ini kok selalu kalah dengan iblis. Kalau hanya persoalan perut kan sudah dijamin oleh Tuhan tidak akan kelaparan, kalau hanya perempuan atau sebaliknya kan sudah dijamin oleh Tuhan bahwa manusia diciptakan dengan berpasangan, kalau hanya derajat kedudukan kan sudah dijamin oleh Tuhan kalau manusia itu derajatnya tinggi, kalau yang dipersoalkan kenikmatan kan sudah dijamin oleh-Nya kalau nikmat itu dicurahkan seirama dengan bersyukur. Iblis tidak pernah menjegal, menikam dari belakang, serta merugikan sesama iblis. Manusialah yang menjadi prakarsa keangkuhan, kesombongan, kerakusan, dan ketamakan.

Belajar kekalahan tersebut selayaknya manusia kembali kepada visi dan misi dimana pertama kali dilahirkan di bumi agar memperoleh kemenangan sebagaimana kemengan Nabi Ibrahim AS dan putranya Nabi Ismail AS terhadap iblis dengan memegang komitmen menanggalkan ego sehingga lepas dari nafsu serakah, rakus, sombong, tamak, dan loba. Mengedepankan sikap tenggang rasa, tepo seliro, unggah ungguh, andap asor terhadap sesama.

Peristiwa IDUL ADHA 1441 H. dimasa Covid-19 ini menjadi keniscayaan bagi manusia yang telah dicipta oleh Allah Swt. sebagai makhluk khairu ummah terbaik, sudah sepantasnyalah mengambil contoh peristiwa yang dilakoni oleh Nabi Ibrahim AS beserta putrnya Nabi Ismail AS, menanggalkan egosentris melaksanakan perintah-Nya meskipun harus memgurbankan harta benda, jiwa dan raga, serta hak hidup yang melekat pada diri. Namun ketugahan yang mantab dapat melepaskan lekatan rasa memiliki. Ketika itu digantikannyalah kerelaan keduanya dengan anugerah yang lebih besar.

Dapat dipetik kesimpulan bahwa menanggalkan ego, hegemoni, nafsu menjajah hak manusia lain, merupakan upaya penyelamatan diri dari bencana, sebagaimana telah diingatkan oleh Allah Swt. dalam al-Quran: “Tetapi ketika Allah menyelamatkan mereka, tiba-tiba mereka berbuat kedzaliman di bumi tanpa (alasan) yang benar. Wahai manusia. Sesungguhnya kedzalimanmu bahayanya akan menimpa dirimu sendiri, itu hanya kenikmatan hidup duniawi, selanjutnya kepada Kamilah kembalimu, kelak akan Kami kabarkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan (QS. Yunus : 23).

Penutup dari tulisan ini sebagaiman kata Ahmed Kembangjoyo dalam akun facebooknya bahwa Kebaikan dan keburukan tidak mungkin dapat bertemu dalam satu pikiran karena manusia dan iblis visi misinya telah berbeda, namun ada satu ungakapan yang bersangkuatan juga, mungkin satu harapan bagi manusia untuk kembali kepada fitrahnya, dikatakan bahwa Meskipun terdapat perbedaan masa namun semangat Nabi Ibrahim AS tetap mengalir dalam diri walau suasana berbeda dari tahun sebelumnya. Karena hati kami tak mengenal jarak dengan keikhlasan. Tersebut merupakan motto harapan baru untuk memenangkan sengketa kepentingan dengan iblis di dunia melalui keikhlasan dimana konsep ikhlas akan dapat melepaskan pengaruh iblis (egosentris) pangkal dari segala kerusakan.

baca selengkapnya
OPINI

DISRUPSI PERGURUAN TINGGI AKIBAT KETIDAKMATANGAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN DI ERA 4.0

Oleh;

*Iskandar Laka, S.H, M.H.

(Penasehat Hukum Pena Rakyat News dan Dosen FH UNIYOS Surabaya)

*Anandyo Susetyo, S.H, M.H.
(Ketua Biro Hukum Yuris Surabaya dan Dosen FH Universitas Kartini Surabaya)

Dewasa ini perguruan tinggi menjadi sebuah keniscayaan mengikuti perkembangan zaman, di era kekinian mau tidak mau harus menyelam samudera revolusi industri 4.0 tanpa terkecuali. Namun demikian tidak lantas menjadi super power / adikuasa / singel figther / dunia milik pribadi (seperti dalam film-film aksi) itu tidak, tetapi lebih kepada mempertahankan nilai-nilai luhur dalam kekhasan ke- Idonesiaan. Nilai tersebut yang akan menjadi produk unggulan kelebihan khusus suatu institusi pendidikan tinggi. Alasannya sederhana, karena institusi tersebut mencetak kader-kader bangsa sudah barang tentu pola dan gayanya mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana telah disepakati dengan menitik beratkan pada mutu karakter bangsa.

Dunia pendidikan tinggi memiliki sistem dan kedudukan sehingga seluruh produk pendidikan tinggi dilindungi undang-undang tanpa memandang pendidikan tinggi itu sendiri negeri ataupun swasta. Maka ketika berbicara pendidikan tinggi tidak lepas dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun. 2012 tentang Pendidikan tinggi sebagai payung hukum. Maka Perguruan tinggi memiliki fungsi akar yang kuat dalam melahirkan lembaga ilmiah, budaya, dan rujukan pilar bangsa, serta motor penggerak dari perubahan perilaku sosial, selaras dengan tujuan pendidikan nasional. Maka landasan tujuan pendidikan nasional terkonsep dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun. 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam pendidikan nasional terdapat tenaga pendidikan yang di perguruan tinggi disebut dengan dosen, yang dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun. 2005 tentang Guru dan Dosen. Seluruh hak dan kewajiban semua diatur dengan baik.

Mengutip materi workshop tata kelola pendidikan tinggi PTS LLDIKTI VIII Kemenristek di Denpasar tanggal 2 April 2019 tentang Harkat Perguruan tinggi terdiri dari 5 hal; Pertama Perguruan tinggi merupakan lembaga ilmiah yang berfungsi sebagai pusat budaya, pilar bangsa, dan penggerak perubahan sosial menuju masyarakat demokratis maju; Kedua Perguruan tinggi menjadi; wadah pendidikan calon pemimpin bangsa, wadah pembelajaran mahasiswa dan masyarakat, pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pusat kebijakan dan kekuatan moral untuk mencari dan menemukan kebenaran; Ketiga Penyelenggara perguruan tinggi mengutamakan prinsip-prinsip academic governance bukan aspek birokasi, politik, ataupun hanya efisiensi manajemen; Keempat Networking antar unsur, bukan struktur hirarki vertikal (power satu unit kepada yang lain); Kelima Senat perguruan tinggi dan fakultas mempunyai kewenangan terbesar bukan tukang stempel.

Ketika bicara pengelolaan otomatis fokus pada peraturan tentang pengelolaannya, maka dalam hal pengelolaan sudah di atur dalam PP No. 4 Thn 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan tinggi. Selain itu ada juga Peraturan Menteri misalnya tentang Standarisasi Tri Darma sebagaimana dalam Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional pendidikan Tinggi, ada juga Keputusan Menteri, ada intruksi Menteri, Edaran Menteri, ada Keputusa Dirjen, ada Peraturan Dirjen, ada Edaran Dirjen dan masih banyak hal terkait landasan-landasan dan rambu-rambu dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Tidak berhenti sampai disitu bahkan sampai dengan ketenagaan yang telah tersedia peraturannya sehingga penyelenggara tinggal mengaplikasikannya dalam suatu sisitem bersifat mandiri (otonom).

Namun sayangnya hanya sedikit sekali yang mau memahami dan mengaplikasikan dalam kehidupan kampus yang bersih, sehat, baik dan berwibawa. Maka dalam hal ini ada 2 analisis menurut penulis.

Petama ada kemungkinan takut tidak ada untung, ini jika perguruan tinggi dianggap sebagai industri, karena sama-sama menawarkan produk tak ubahya industri pada umumnya, jika memang demikian selayaknya memperhatikan situasi dan kondisi. Pada era 4.0 sekarang ini sebuah keharusan dan sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi, sehingga suatu institusi perguruan tinggi merupakan keniscayaan untuk memiliki kesiapan dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan update dengan era yang tengah berjalan. Kalau tidak akan hilang dari peredaran karena seleksi alam.

Kedua bisa karena ketidakmatangan atau sumber daya manusia para pemangku kepentingan yang ada didalamnya sehingga serigkali melahirkan kebijakan yang tidak populis. Ketidakmatangan para pemangku kepentingan suatu lembaga pendidikan tinggi dapat berakibat pada situasional, seperti misalnya;
(a) keadaan darurat selalu datang silih berganti dari waktu kewaktu;
(b) terdapat situasi like and dislaike antar pemangku kepentingan bahkan sampai kepada stake holder termasuk mahasiswa didalamnya;
(c) sembrawutnya sistem keuangan sehingga sehingga input dan output tidak terukur dan saling lempar tanggungjawab;
(d) tidak adanya sistem kepegawaian yang profesional sehingga mandul dan berakibat jenjang karir mandeg walhasil memang SDM-nya ada tetapi tak berkembang layaknya kena obat bonsai maka terciptalah iklim akademik ABS (Asal Bapak Senang);
(e) miskin pemahaman dan penerapan sistem akademik yang baik dan benar.

Hal ini dapat memicu senggolan kepentingan antar sesama tenaga pendidikan (dosen) dan tenaga kependidikan (lapisan struktural), lebih jauh lagi dapat terjadi dengan mahasiswa hingga sampai turun ke jalan menyeruhkan atau unjuk rasa menyampaikan pendapat ketidakpuasannya terhadap pelayan dari institusi yang mempunyai problem seperti itu, atau malah belum ada sistemnya, terus apalagi namanya, kalau tidak jalan buntu. Baru kemudian ujug-ujug ada ini namanya kebijakan yang tidak populis kemudian apa akibatnya, yang terjadi adalah sebuah kebijakan yang cacat hukum.

Kemudian yang lebih para lagi kalau kedua-duanya analisis tersebut diterapkan yakni mengadopsi sistem industri dan ketidakmatangan pemangku kepentingan (SDM). Maka sudah para pemangku kepentingan mogol (tidak matang) kemudian dipaksakan menduduki kursi jabatan strukturtural, dan mencari kuntungan sebanyak-banyaknya (sistem industrial), nah seperti ini dampaknya adalah kepada masyarakatnya yang jadi kurban kebijakan. Hal ini dapat dilihat pada data statistik ang dimiliki, contohnya seperti bagaimana pangkat dosennya adakah sistem kepangkatan dosen tepat waktu atau tidak, karena karir seorang dosen bukan pada jabatan struktur (siapa struktur apa) di perguruan itu tidak, namun kematangan sesorang menjadi dosen dapat dilihat dari kepangkatannya. Karena pangkat disini adalah menunjukan ke-Ilmuan atau luaran tentang sumbangsih terhadap keilmuan seperti hasil riset dan publikasi, menghimpun banyak karya buku dan seni, atau menghasilkan teknilogi tepat guna yang bermanfaat pada masyarakat, lha itu menandakan senioritas, maka surat keputusan itulah sebagai tanda di dunia pendidikan tinggi. Maka sudah jamak atau lumrah ketika seorang dosen pangkat dan jabatannya tinggi misalnya guru besar tidak mungkin tak punya karya karena setiap tahun bahkan semester dituntut untuk menghasilkan luaran riset dan publikasi bersifat ilmiah. Pangkat/jabatan akademik tersebut secara otomatis juga menunjukkan sebuah penghasilan yang melekat kepada jenjang didalamnya. Lha hal tersebut diatur oleh Kementerian untuk selanjutnya diaplikasikan di perguaruan tinggi, kami garisbawahi diaplikasikan lho ya bukan dicomot, artinya memutuskan dan menetapkan garis-garis besar sampai kepada teknis sesuai dengan aturan yang lebih tinggi itu perintah undang-undang untuk keberlanjutan intitusi itu sendiri serta mengembalikan fungsi pendidikan tinggi pada akar budayanya agar tidak disrupsi.

baca selengkapnya
OPINI

MELIBAS NAFSU GHODLOBIYAH DAN SYAHWATIYAH MENJADI HIMMAH DAN AZIMMAH MELALUI NIAT, CARA, DAN TUJUAN YANG BAIK DAN BENAR

Oleh;

Iskandar Laka, S.H, M.H

(Penasehat Hukum Pena Rakyat News dan Dosen FH UNIYOS Surabaya)

Ahmad Syafi’i, M.Pd.I.

(Tim Redaksi Pena Rakyat News)

Setiap manusia memiliki keinginan, namun kadang tidak bisa membedakan mana keinginan yang  baik dan buruk. Sebagian masyarakat salah arti dalam memahami keinginan (www.youtube.com/164 Channel).

Ketua Umum PBNU Kyai Said Aqil Siroj memberikan penjelasan yang dicatat oleh penulis setelah menyimak Chanel Youtube 164 Chanel tersebut sembari ngelinting dan menghirup kopi panas yang membawa inspirasi ringan tanpa beban sebagaimana Kang Said (panggilan akrab Kyai Said Aqil Siroj) memberikan penjelasan ringan ikhlas tanpa beban. Substansi dari ceramah Kang Said tersebut bahwa dalam setiap diri kita (manusia) terdapat ego (al Nafs), sementara al nafs terdapat kepentingan dinamakan hawa / hawa nafsu (interes). Sedangkan Hawa nafsu sendiri sebagaimana penjelasan tersebut ada 2 macam.

Pertama adalah nafsu ghodlobiyah. Nafsu Ghodlobiyah ini mendorong kita manusia kepada ambisi, ambisi harus menjadi Bupati, ambisi ingin menjadi DPR, ambisi ingin menjadi Presiden, dan ambisi lainnya. Hal tersebut kalau disertai dengan niat yang baik, dilakukan dengan cara yang baik, dan tujuan baik namanya bukan nafsu ghodlobiya tetapi himmah. Makna baik sebagaimana dimaksud memiliki arti yang sangat luas sekali, setidaknya dengan Li i’la’i kalimatillah. Sehingga segala cita-cita jika dilakukan dengan cara, niat dan tujuan baik merupakan himmah.

Dicontohkan bahwa Nabi Muhammad Saw adalah tokoh panutan yang himmahnya sebesar, para khulafaurrosyidin memiliki yang himmah yang besar, Walisongo orang himmahnya besar, tanpa dengan himmah yang besar tidak mungkin sukses, para Kyai pendiri NU seperti Kyai Hasyim As’ari, Kyai Wahab Hasbulloh, Kyai Bisyri Samsuri beliau himmahnya besar. Sehingga nafsu ghodlobiyah jika dilakukan dengan niat yang baik, cara yang baik, tujuan yang baik bukan nafsu ghodobiyah tetapi himmah.

Kedua adalah nafsu syahwatiyah. Nafsu syahwatiyah merupakan hasrat yang mendorong kesenangan. Misalnya harus memiliki banyak uang, banyak harta, banyak mobil dan banyak rumah dan lain-lain. Tersebut datang dari nafsu syahwatiyah (hasrat) muaranya kesenangan, kenyamanan. Dari hasrat-hasrat kesenangan, kenyamanan tersebut jika ditempuh dengan niat yang benar, cara yang benar, tujuannya juga benar namanya bukan nafsu syahwat tetapi azimmah.

Maka jika ada seseorang setiap hari memikirkan pertanian, atau bangun tidur shalat subuh melakukan dzikir-dzikir sebentar kemudian lanjut memikirkan pekerjaan begitu pula setelah shalat dzuhur misalnya doa-doa sebentar lalu memikirkan ekonomi, berlanjut juga setelah shalat Asyar dan seterusnya, semua itu adalah baik asalkan niatnya baik, caranya baik, tujuannya baik.

Jangan salah kira hal tersebut serta merta dikasih label hubbuddunya, tamak, rakus terhadap dunia, seolah-olah setiap hari waktunya dihabiskan untuk cari uang itu tidaklah demikian. Semuanya jika dalam wilayah niat yang baik, cara yang baik, dan tujuan baik ingat bahwa baik itu luas sekali.

Jika dirinci diantara kebaikan adalah halal. Halal itu sendiri ada 3 macam yaitu halal dzati, halal kasbi, halal tashorrufi, begitu pula tentang haram juga ada 3 macam yaitu haram dzati, haram kasbi, haram tashorrufi.

Contoh ayam, nasi itu halal dzati, sementara halal kasbi adalah cara mendapatkan ayam dan nasi tersebut dengan cara yang halal. Kemudian halal tashorrufi adalah bagaimana harta dan kekayaan didapat, bagimana dan kemana ditashorrufkan.

Begitu pula mengenahi haram. Minuman memabukkan (arak) bangkai, darah dan lain-lain itu haram dzati. Kemudian haram kasbi, semisal jenis barang atau makanan halal seperti nasi, ayam, sate itu memang yang kita yang beli tetapi uang yang dipakai membeli adalah hasil korupsi atau yang lainnya itu namanya haram kasbi. Selanjutnya haram tashorrufi, meskipun uang yang dikuasai adalah milik sendiri, didapat dengan cara yang baik namun mentasarufkannya tidak benar misalnya untuk judi atau sejenisnya itu namnya haram tashorrufi. Jadi pola tashorrufnya, dikeluarkannya, dibelanjakannya tidak halal itu namanya haram tashorrufi.

Kita ini terkadang terjebak pada kulit, tampilan, pencitraan, seolah-olah paling agamis, dengan tampilan kepura-puraan, pura-pura sufi, pura-pura zuhud padahal dalam hatinya selalu uang dan uang.

Penulis menggaris bawahi bahwa dalam kepura-puraan tersebut terselip nafsu ghodlobiyah dan nafsu syahwatiyah, terlepas sadar atau tidak, tetapi kebanyakan dilakukan dengan sadar. Disitulah akan menimbulkan perbuatan niat tidak baik, caranya pasti dengan tidak baik, tujuannya juga tidak baik. Walhasil mendapatkannya tidak dengan niat yang benar, caranya juga tidak benar, apalagi tujaunnya pastinya untuk ketidakbenaran.

Kesimpulan penulis; Pertama segala sesuatu selayaknya dilakukan dengan niat, cara, dan tujuan yang baik. Selain itu meraih sesuatu adalah baik tetapi selayaknya di dapat dengan niat, cara, dan tujuan yang benar, agar mendapati kebaikan dan kebenaran sebagai himmah dan azimmah. Kedua bahwa menghindari kepura-puraan adalah sebuah prinsif yang urgen karena bukan hanya menipu pandangan dan persepsi orang lain tetapi menipu diri sendiri juga, agar tidak tergolong dalam panji-panjinya nafsu ghodlobiyah dan syahwatiyah. Jika prinsip tersebut telah menyatu dengan darah kita maka kita dan anak cucu akan mendapati himmah dan azimah sebagaimana ajaran para Nabi Allah, khulafaurrasyidin dan Waliyulloh serta para masyayikh, pembawa ajaran nilai-nilai luhur.

baca selengkapnya
OPINI

PENCABUTAN DAN PEMBATALAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA SEBUAH PERBEDAAN

Oleh:

Iskandar Laka, S.H, M.H.

(Penasehat Hukum Pena Rakyat News dan Dosen FH UNIYOS Surabaya)

Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 diatur tentang pencabutan keputusan administrasi pemerintahan atau keputusan TUN (Pasal 64) dan diatur juga tentang pembatalan keputusan administrasi pemerintahan atau keputusan TUN (Pasal 66). apa perbedaan pencabutan dan pembatalan keputusan administrasi pemerintahan tersebut?

Asas contrarius actus yang dirumuskan oleh William Livesey Burdick tertuang bukunya bahwa The Principles of Roman Law and Their Relation to Modern Law (hal. 235) dikatakan bahwa If an obligation had been entered into by the expression of solemn words, it could be extinguished only in the same way, namely by the “unsaying” of the words in the same way and manner in which they had been originally spoken.

Contrarius actus merupakan pencabutan suatu KTUN dimana dibuat dan berkekuatan hukum hanya dapat dilakukan sesuai cara KTUN dibuat.

Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, dalam buku Argumentasi Hukum (2009), yang dikutip oleh M. Lutfi Chakim bahwa Contrarius Actus dipublish pada Majalah Konstitusi (hal.78), asas contrarius actus dalam hukum administrasi negara merupakan asas yang menyatakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (TUN) yang menerbitkan KTUN dengan sendirinya juga berwenang untuk membatalkannya. Asas tersebut berlaku meskipun dalam KTUN tidak terdapat klausula pengaman yang lazim. Apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan atau kehilafan, maka keputusan ini akan ditinjau kembali.

Jika dikomparasikan dengan penjelasan dalam artikel Menguji Ketepatan Asas Contrarius Actus dalam Perppu Ormas, maka hanya Pejabat TUN pembuat KTUN tersebut yang berwenang membatalkannya. Penjelasan lebih lanjut mengenai asas ini dapat Anda baca juga dalam ulasan Arti Asas Contrarius Actus.

Rumusan dalam Pasal 64 dan Pasal 66 UU No. 30 Thn. 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebenarnya berakar kepada asas contrarius actus tersebut. Tersebut dapat ditemukan dalam Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan susunan Kemenpan RB.

Dalam naskah tersebut, Kemenpan RB mengutip pendapat Prayudi Atmosudirdjo yang menyatakan bahwa kekeliruan di dalam KTUN umumnya disebabkan oleh berbagai faktor, diantaranya luasnya wewenang pemerintahan, peraturan perundang-undangan yang tidak lengkap, serta kurangnya petunjuk pelaksanaan. Lebih lanjut, terdapat setidaknya empat prinsip yang dapat digunakan dalam melihat kekurangan KTUN.

Pertama, KTUN yang keliru dapat ditinjau dan ditarik kembali oleh pejabat pembuatnya, sepanjang tidak ada aturan yang melarang tindakan tersebut.

Kedua, Pembatalan KTUN didasarkan pada bentuk dan tata cara penerbitannya, jika aturan mengenai tata cara pembatalan KTUN tidak tersedia.

Ketiga, Seluruh upaya harus ditempuh guna mencegah berbagai efek negatif akibat pembatalan KTUN, yang dapat berbentuk kerugian dan pelanggaran hak masyarakat terkait, merugikan kepastian hukum, atau mengurangi wibawa pemerintah.

Keempat, Suatu KTUN yang memiliki kekurangan akibat tidak terpenuhinya sejumlah syarat, maka pembatalan KTUN dapat bersifat sementara hingga syarat tersebut terpenuhi.

Sejauh ini perumusan UU No. 30 Thn. 2014 sepertinya belum membedakan antara istilah pencabutan dan pembatalan KTUN, sehingga seperti sebagai perbedaan peristilahan saja. Substansi tindakan keduanya tersebut tunduk pada asas contrarius actus.

Adapun ketentuan perihal pencabutan KTUN diatur dalam Pasal 64 ayat (1) UU No. 30 Thn 2014. KTUN dapat dicabut apabila terdapat cacat wewenang, prosedur, dan/atau substansi. Pengertian cacat substansi antara lain:

Pertama, keputusan tidak dilaksanakan oleh penerima keputusan sampai batas waktu yang ditentukan; Kedua, fakta-fakta dan syarat-syarat hukum yang menjadi dasar keputusan telah berubah; Ketiga, keputusan dapat membahayakan dan merugikan kepentingan umum, atau; Keempat, keputusan tidak digunakan sesuai dengan tujuan yang tercantum dalam isi keputusan.

Ketika KTUN dicabut, harus diterbitkan KTUN baru dengan mencantumkan dasar hukum pencabutan dan memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB). Pencabutan KTUN dapat dilakukan oleh pejabat pemerintahan yang menetapkan KTUN, oleh atasan pejabat yang menetapkan KTUN, atau/atas perintah pengadilan. Keputusan pencabutan KTUN yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan atau atasan pejabat pemerintahan yang membuatnya dilakukan paling lama 5 hari kerja sejak ditemukannya dasar pencabutan dan berlaku sejak tanggal ditetapkan keputusan pencabutan. Adapun keputusan pencabutan yang dilakukan atas perintah pengadilan dilakukan paling lama 21 hari sejak perintah pengadilan tersebut, dan berlaku sejak tanggal ditetapkan keputusan pencabutan.

Ketentuan mengenai pembatalan KTUN dapat dilihat dalam Pasal 66 dan Pasal 67 UU 30/2014. Sebenarnya, seperti tindakan pencabutan KTUN, pembatalan KTUN dapat dilakukan apabila terdapat cacat wewenang, prosedur, dan/atau substansi.

Mengenahi KTUN dibatalkan, harus ditetapkan KTUN yang baru dengan mencantumkan dasar hukum pembatalan dan memperhatikan AUPB. Pembatalan KTUN dapat dilakukan oleh pejabat pemerintahan yang menetapkan KTUN, oleh atasan pejabat yang menetapkan keputusan, atau atas perintah pengadilan. Keputusan pembatalan yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan dan atasan pejabat dilakukan paling lama 5 hari kerja sejak ditemukannya alasan pembatalan dan berlaku sejak tanggal ditetapkan keputusan pembatalan. Keputusan pencabutan yang dilakukan atas perintah pengadilan dilakukan paling lama 21 hari kerja sejak perintah pengadilan tersebut, dan berlaku sejak tanggal ditetapkan keputusan pencabutan.

UU No. 30 Thn. 2014 menggunakan istilah yang berbeda untuk menyebut tindak lanjut terhadap KTUN yang dicabut atau dibatalkan. Atas KTUN yang dicabut, pejabat pembuatnya wajib menerbitkan KTUN baru. Sehingga atas KTUN yang dibatalkan, pejabat pembuatnya wajib menetapkan KTUN baru.

Tampak keduanya tidak ada perbedaan kata namun jika ditinjau bagian lain dari UU No. 30 Thn. 2014, istilah penerbitan digunakan untuk jenis KTUN yang spesifik, misalnya izin, dispensasi, dan konsesi. Sebagai izin artinya keputusan pejabat pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan warga masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan konsesi diartikan keputusan pejabat pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan dari kesepakatan badan dan/atau pejabat Pemerintahan dengan selain badan dan/atau pejabat Pemerintahan dalam pengelolaan fasilitas umum dan/atau sumber daya alam dan pengelolaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk dispensasi berarti keputusan pejabat pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan warga masyarakat yang merupakan pengecualian terhadap suatu larangan atau perintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bisa ditafsirkan, bahwa mekanisme pencabutan umumnya dilaksanakan pada jenis-jenis KTUN tersebut, pada sisi lain penetapan diberlakukan secara umum atas berbagai jenis KTUN.

Signifikansi perbedaan lainnya diantaranya, pembatalan KTUN dengan pencabutan KTUN ialah adanya kewajiban mengumumkan pembatalan KTUN di mass media apabila menyangkut dengan kepentingan umum. Selain itu, pembatalan KTUN juga terdapat konsekuensi, berupa penarikan kembali semua dokumen, arsip, dan/atau barang yang menjadi akibat hukum dari KTUN atau menjadi dasar penetapan KTUN oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan. Pemilik dokumen, arsip, dan/atau barang wajib mengembalikannya kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan yang melakukan pembatalan keputusan yang ditetapkan.

Dibuka Konsultasi Hukum :

Hubungi ke 081332419301-082244039372 atau melalui Email penarakyat07@gmail.com

baca selengkapnya