close

POLITIK

POLITIK

Nekat Deklarasi, Pasangan Bacabub IKBAR Walau Belum Kantongi Rekom

PRN MOJOKERTO – Butuh percaya diri yang luar biasa bakal calon Bupati Mojokerto Ikfina Fahmati-Muhammad Al Barra (Ikbar) walaupun belum mengantongi Rekom dari partai manapun sudah mendeklarasikan diri. 27/1/20.

Mantan istri Bupati (Ikfina) dan pasangannya Al Barra mendeklarasikan dirinya sebagai bakal calon Bupati dan wakil bupati Mojokerto periode 2020-2025, mengambil tempat di Institut KH. Abdul Chalim, Jalan Tirta Wening Desa Bendungan jati, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto.

Menurut keterangan Agus Basuki salah satu tim kemenangan IKBAR, Meski sampai saat ini belum ada satu pun partai yang secara resmi memberikan rekomendasi pada pasangan Ikbar, namun tim pemenangan yakin seratus persen bakal meraih tiket maju pilbup dari seluruh fraksi yang mengisi kursi Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Mojokerto.

Bahkan dengan percaya dirinya Basuki mengutarakan sudah beberapa partai yang justru mendatangi Ikfina, termasuk PDIP.

Hal ini menjadi menarik atas keterangan Basuki yang didengar puluhan awak media, pasalnya didalam tubuh partai moncong putih ini juga ada Pung Kasiadi yang juga akan mencalonkan.

Sementara menurut KH Asep Syaifudin pengasuh Ponpes Amanatul Umah yang juga orang tua dari Muhammad Al Barra dalam pidatonya mengatakan apabila pasangan Ikbar menjadi bupati dan wakil bupati Mojokerto, akan menggratiskan biaya pendidikan dan memajukan pertanian di wilayah kabupaten Mojokerto.

Deklarasi yang tampak dihadiri ratusan masyarakat pendukung, para kepala desa para tamu undangan, berjalan lancar. (Taufik).

baca selengkapnya
POLITIK

Rekrutmen Calon PPK Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ngawi Tahun 2020

PRN NGAWI – . Demi mendapat yang terbaik dan bisa memenuhi syarat, maka Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Kabupaten Ngawi  mengadakan seleksi calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan ( PPK) mulai tanggal 18 januari 2020 hingga penutupan tanggal 24 januari 2020 dalam penerimaan berkas, rekrutmen calon PPK untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ngawi 2020.

Untuk calon anggota PPK harus memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh KPU serta menyerahkan kelengkapan dokumen. kelengkapan  dokumenpun harus dimasukkan dalam stopmap dengan ditulisi nama serta Kecamatan di bagian paling depan.

Prima Aequna Sulistiyanti Ketua KPU mengatakan bahwa banyak persyaratan dokumen kelengkapan yang harus diserahkan oleh calon pendaftar PPK seperti Foto copy KTP (elektronik), Daftar Riwayat Hidup, Surat Keterangan Sehat dari Puskesmas atau Rumah Sakit, Pas foto ukuran 3 X 4 sebanyak 3 lembar, surat pernyataan setia pada Pancasils dan UUD 45, bila semua  persyaratan sudah lengkap langsung dikirim ke Kantor KPU jalan Untung Suropati No. 48 Kabupaten Ngawi. (Jatmiko)

baca selengkapnya
POLITIK

Benarkah Ir.H.Sutrisno Miliki Dosa Besar Perkaya Diri Sendiri dari Tubuh PDIP Kabupaten Kediri ?

PRN KEDIRI – Suasana Suka cita dan di sambut gembira dengan apa yang disampaikan Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Kediri, Sunaryo saat dikonfirmasi pada Kamis (2/1) malam. Perihalnya, karena DPP telah menetapkan Bupati Ngawi Ir. H. Budi Sulistyono sebagai pelaksana tugas (plt) sebagai Ketua DPC atas kemunduran Ir. H. Sutrisno telah menjabat dua periode.

“Saya juga habis banyak menjadikan dia mundur, saya sampaikan selamat datang kepada Pak Kanang mendapatkan amanah dari DPP untuk melakukan perubahan total di tubuh PDIP Kabupaten Kediri. Saya kenal baik beliau bahkan sebelum menjadi Bupati Ngawi,” ungkap Sunaryo. Sesuai rencana SK pelaksana tugas akan diumumkan Jumat besok dan akan dihadiri Kanang, sapaan akrab Bupati Ngawi.

Bagi Sunaryo, bahwa Sutrisno telah memiliki dosa besar karena hanya memperkaya diri sendiri dan tidak memikirkan kepentingan partai. Sunaryo pula, pada tahun kemarin mewarnai pemberitaan melakukan aksi demontrasi atas Perda Pengisian Perangkat Desa, dianggap menyalahi aturan.

“Makanya saya berjuang mati-matian demi warga di Kabupaten Kediri, harus ada yang berani memperjuangan kebenaran. Bahwa dinasti Pak Sutrisno harus diruntuhkan, Bupati dan ketua dewan (Sulkani, red) harus bertanggungjawab dan saat ini kami telah mengajukan PK,” tegasnya

Harapan besar disampaikan Sunaryo, bahwa saat digelarnya Pemilihan Bupati pada tahun ini, DPP memberikan rekomendasi kepada calon yang bekerja dan mau menampung aspirasi rakyat. “Saya berharap rekomendasi nanti benar-benar diberikan kepada kader partai terbaik, yang mampu bekerja untuk rakyat serta mampu menampung aspirasi rakyat,” terangnya. (B.susilo)

baca selengkapnya
POLITIK

Peraturan KPU atau PKPU Nomor 18 tahun 2019 Tidak Berlaku dalam Pilkada

Komisi pemilihan umum KPU memberikan keputusan yang mempersilahkan bekas narapidana kasus korupsi untuk ikut Pilkada.

Entah rencana apa dibalik keputusan itu, mengacu peraturan KPU atau PKPU nomor 18 tahun 2019 yang diterbitkan kemarin Jumat 6 Desember 2019 sesuai peraturan , bahwa KPU hanya melarang mantan Narapidana kasus narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak tampil sebagai kontestan.

Pasal 4 ayat H peraturan itu berbunyi bukan mantan terpidana narkoba dan bukan mantan terpidana kasus seksual terhadap anak.

KPU sendiri awalnya ngotot ingin memasukkan eks narapidana koruptor untuk maju.
Secara moral koruptor telah melanggar norma-norma yang ada di masyarakat Indonesia dan seharusnya KPU dengan tegas melarang mantan terpidana korupsi untuk maju dalam pilkada.

Tidak menutup kemungkinan akan mengulangi lagi, apalagi para mantan koruptor menduduki posisi strategis tentunya rawan penyelewengan anggaran ujar Reni anggota DPRD kabupaten.

Tentunya ini persoalan baru kepada pengurus partai agar tidak merekomendasi kepada eks narapidana korupsi untuk maju dalam perhelatan Akbar pada tanggal 23 September, yaitu pilkada serentak.

Bukankah itu hak warga negara untuk maju dalam pilkada serentak? Anggota dewan ini membenarkan lebih bijaksana jika posisi tersebut di amanahkan kepada orang orang yang mempunyai kredibilitas yang baik di masyarakat sehingga muncul kesan positif kepada KPU selaku penyelenggara pemilu, bahwa dalam proses pilkada orang yang berkompetisi mempunyai nama baik tidak pernah kesandung hukum . ungkapnya. (Aris)

baca selengkapnya
POLITIK

KPU Kabupaten Kediri Persiapkan Pilkada 2020

PRN KEDIRI – Menjelang pilkada ( pemilihan kepala Daerah) yang akan diselenggara pada 23 / 09 /. 2020 mendatang komisi pemilihan umum ( KPU) kab. Kediri telah umumkan syarat – syarat dan penyerahan dukungan bagi calon bupati yang akan maju lewat jalur independen bila pun ada yang mendaftar kemungkinan tidak mampu menghadapi perlawanan Dinasti Kediri dan partai pengusungnya

Pengumuman syarat serta penyerahan berkas jalur independen telah di buka sejak tanggal 3/ 12 / 2019 dan akan di tutup tanggal 16 /12 /2019 nanti dengan adanya pengumuman tersebut bakal calon ( Bacalon) Bupati dan (Bacalon ) bisa wakil) Bupati yg maju lewat jalur independen dapat memenuhi persyaratan yang sesuai dengan ketentuan undang-undang

Ketua KPU kab Kediri Ninik Sunarno saat di konfirmasi Kamis sore mengatakan pengumuman syarat dukungan ini sesuai dengan peraturan KPU no 16 tahun 2019 tentang tahapan tahapan program dan jadwal pilihan ” pengumuman Bacalon dari jalur independen berlangsung selama 14 hari atau dua Minggu” ungkap Ninik

Lebih lanjut Ninik juga menjelaskan terdapat minimal jumlah dukungan yaitu sekurang kurang nya 79.715 pendukung yang tersebar di 14 kecamatan di kabupaten Kediri adapun dokumen yang harus di siapkan adalah B.1-WKW yang merupakan surat pernyataan pendukung yang di tempel fotokopi e KTP serta formulir B .1.1 yang memuat tabel daftar pendukung yang sudah di tandatangani pendukung

Setelah itu berkas diserahkan di ( KPU ) pihak KPU akan mengecek jumlah dukungan serta verifikasi administrasi guna mengantisipasi adanya dukungan ganda dan mengkonfirmasi (KPU ) untuk melakukan verifikasi faktual di lapangan pendukung dengan menggunakan sistem sensus atau cacah jiwa hal tersebut untuk antisipasi kepastian dukungannya dan kami telah umumkan sampai saat ini belum ada yang datang ataupun melakukan konsultasi terkait calon independen datang ke kantor KPU kabupaten Kediri  (Chandra .M.D)

baca selengkapnya
POLITIK

DIBALIK KEMENANGAN NO.5 PILKADES KALIANGET TIMUR, DIDUGA ADA KEGANJALAN.

PRN SUMENEP – Rabu 13/11/2019, Dibalik suksesnya pelaksanaan perhitungan hasil suara pada Pemilihan Kepala Desa Kalianget Timur tahun 2019, yang mana telah di menangkan oleh incumbent dengan nomer peserta 05, yang di gelar di lapangan Sasanaraharjo PT Garam Persero, Kamis 07/11/2019, diduga ada keganjalan.

Pasalnya menurut keterangan masyarakat setempat diindikasi undangan banyak yang tidak disampaikan pada Daftar Pemilih Tetap (DPT), Namun laporan undangan tersebut sudah di berikan, seperti Dusun pt garam ada 3 RT yang patut di curigai; Rt 02-rw06, Rt 05-rw06. Rt 06-rw06. dalam penyebaran undangan. Sala satu panitia yg mengantarkan tidak didampingi para 4 saksi dari calon. Yang mendampingi hanya saksi callon 05.

Hasil investigasi awak media PRN Sumenep, dalam rekaman video ketua RT setempat menyatakan tidak pernah dilibatkan dalam pendataan dan pembagian undangan pada DPT Rt. 02 Rw. 06. yang dilakukan oleh Panitia.

Hal tersebut dibenarkan oleh Sarkawi Selaku warga dan keamanan RT 02 RW 06 serta aktivis LSM yang namanya tidak asing lagi di kabupaten Sumenep yang berlokasi berdekatan dengan tempat pelaksanaan Pilkades.

“Personal ini tidak bisa dibiarkan saya akan segera menayangkan surat laporan, atas dugaan kecurangan pengelembungan hasil suara pada calon no.05, dan anehnya kenapa ketua Panitia pelaksana tidak mau memberikan salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT).” Ucap Sarkawi dengan tegas. Rabu 13/11/2019.

Dalam catatan Sarkawi hasil perhitungan yang di dapat percalon; Furnanto/Ipong (Incumbent) .no 5 memperoleh 2459 suara, Sayin no 3 memperoleh 2393 suara, Surawi no 4 memperoleh 1289 suara, Ehak no 1 memperoleh 348 suara, Ji haris no 2 memperoleh 88 suara,

Sedangkan upaya awak media PRN Sumenep untuk melakukan konfirmasi melalui telepon dan WhatsApp kepada ASMORO, S.PD selaku ketua Panitia pelaksana tidak ada respon sama sekali, sedangkan WhatsApp tersebut telah terbaca oleh nya, sampai berita ini tayang. (erfandi).

baca selengkapnya
POLITIK

Wabup Bantaeng Buka Rakor Dewan Ketahanan Pangan

PRN Bantaeng (31/10). Bertempat di Ruang Pola Kantor Bupati Bantaeng, Wakil Bupati, H. Sahabuddin secara resmi membuka Pertemuan Rapat Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan yang mengusung tema “Penguatan Ketahanan Pangan Dalam Menghadapi Anomali Iklim”.

Diketahui bahwa ada banyak hal yang menjadi tugas dan tanggung jawab seiring dengan visi misi Bupati Bantaeng yang secara umum dalam program unggulan melalui bidang pertanian adalah menjamin ketersediaan pupuk, menjamin ketersediaan benih serta asuransi.

Pertemuan ini dilangsungkan untuk mengemukakan beberapa isu yang kemudian akan dirumuskan bersama. Disebutkan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Hj. Rahmania bahwa beberapa isu tersebut diantaranya mengoptimalkan deteksifikasi pemenuhan pangan lokal, mengingat saat ini banyak bahan makanan yang beredar sehingga perlu memilah untuk mengkonsumsi pangan lokal yang aman dan bergizi.

Selain itu juga isu kestabilan stok pangan pokok yang mana ke depannya harus semakin dapat lebih cepat dilakukan penanganan guna mengantisipasi jika terjadi hal-hal kekeringan, kebakaran, dan bencana lainnya. “Pada kesempatan ini kita harus mengetahui data apa yang disiapkan sehingga program yang berjalan di Dunas Ketahanan Pangan bisa dilihat keterkaitannya dengan pertumbuhan ekonomi ke depan. Ini menjadi wadah bagi kita untuk sharing agar dapat betul-betul sesuai antara data yang tersedia dengan kondisi di lapangan”, ujarnya.

Sementara itu, Wabup dalam sambutannya menuturkan betapa pentingnya dilaksanakan pertemuan ini. Dikatakannya bahwa sangat penting memilih, mengevaluasi, melihat permasalahan dalam satu tahun untuk merumuskan bersama langkah apa yang perlu diambil untuk ketersediaan pangan kita di dalam wilayah sendiri.

“Jadi mari berkontribusi, melakukan inovasi di bidang ketahanan pangan agar Bantaeng ke depan dapat menjadi daerah yang mampu mensuplai pangan lebih banyak bagi daerah lainnya. Yang pada akhirnya juga akan berdampak pada penurunan tingkat pengangguran di daerah kita”, ujar Wabup.

Pada kegiatan ini turut hadir Asisten II Bidang Ekonomi Pembangunan, H. Syamsul Suli, perwakilan Badan Pusat Statistik Bantaeng, serta para perwakilan dari instansi terkait.syam

baca selengkapnya
POLITIK

Jelang Pilkades Serentak Kediri Tetap Kondusif

PRN KEDIRI – Terlihat kesadaran dan partisipasi warga kabupaten Kediri dalam menyambut pemilihan kepala desa serentak walaupun saat ini sudah H min 2 tetap kondusif.

Dari pantauan awak media PRN yang menyisir di kecamatan Gurah seperti halnya desa Tiru Lor, panitia Pilkades beserta warga bahu membahu membuat bilik tempat pencoblosan yang dijadwalkan tanggal 30/10/2019.

“Semua berjalan sesuai yang direncanakan mas, warga dan panitia serta perangkat desa Tiru Lor menginginkan dalam Pilkades tahun ini bisa berjalan lancar, tertip dan lancar” pungkas perangkat desa Tiru Lor yang tidak bersedia disebut namanya. (Bambang).

baca selengkapnya
POLITIK

G e g e r…PILKADES Purwojati, 100 Kertas suara “Ketlesot”

PRN MOJOKERTO – Pilkades serentak wilayah Mojokerto tanggal 23/10/2019 diwarnai dengan berbagai persoalan, dari monay politic sampai penggelembungan kertas suara dll.

Dari informasi salah satu lembaga kontrol sosial yang dimiliki oleh Kesbangpol Kabupaten Mojokerto, mendapati kericuhan dalam pelaksanaan Pilkades di desa Purwojati kecamatan Ngoro kabupaten Mojokerto.

Data awal yang sampai saat ini masih menjadi penyelidikan dan penyidikan di Polsek Ngoro, terdapat surat suara yang tercecer di TPA.

Hal ini diketemukan saat Nur Arifin petugas TPA melakukan pembersihan ditemukan surat suara yang tercecer, melihat hal ini panitia langsung kordinasi dengan pihak Kepolisian Sektor Ngoro temuan awal mendapati surat suara 4 dan surat panggilan pemilih 22  lembar.

Melihat hal ini Juawari dan Moh Thoyib selaku calon Kades Purwojati melakukan mediasi di Baldes Purwojati dengan Panitia dan Panwas di saksikan anggota Polsek dan Koramil.

Sampai berita ini diturunkan hasil sementara dari pembahasan masalah ini diketahui bahwa Surat suara sisa hilang + – 100 lbr di temukan Warga 40 lembar dan surat panggilan 12 lembar A/n warga Dsn. Ngijingan, dan masih di lakukan pendalaman atas kasus ini oleh pihak yang berwajib. (cay/sh07).

baca selengkapnya
POLITIK

Pelantikan Presiden Dan Wakil Presiden 2019-2024

PRN Jakarta – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo Menuturkan, nilai dan berotasi pada cara berpikir, berwawasan global dan mampu mengelola perubahan dengan berbagai model dan pemantapan mental ideologi bangsa yang semakin meningkat dapat memberikan dukungan penuh kepada presiden dan wakil presiden 2019-2024 dalam menterjemahkan visi dan misinya mengantarkan bangsa Indonesia menuju kejayaannya.

Kami memiliki keyakinan semangat pengabdian Bapak terus menyala sepanjang hayat dikandung badan dan akan dijadikan contoh bukan hanya oleh wakil presiden berikutnya tetapi juga oleh generasi muda dimasa yang akan datang. Kami juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Allah, hari ini bangsa Indonesia akan memulai lembaran baru dalam kehidupan pemerintahan dan kenegaraan, kepemimpinan nasional yang baru Joko Widodo dan wakil presiden Profesor Dr. KH.Ma’ruf Amin, ucap Bamsoet.

Presiden dan wakil Presiden terpilih mengucapkan sumpah atau janji sesuai amanat pasal 9 ayat 1 undang-undang Dasar Negara republik Indonesia tahun 1945.

Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih hasil pemilihan umum 2019 bersumpah menurut agama Islam di hadapan sidang paripurna MPR dan akan dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih republik Indonesia.

Dalam membangun peradaban bangsa yang selanjutnya untuk memenuhi ketentuan pasal 111 ayat 8 peraturan MPR nomor 1 tahun 2019 tentang tata tertib yang menyatakan setelah mengucapkan sumpah atau janji.

Penulis : Ria

baca selengkapnya