PRN BOJONEGORO – Terkesan kurang bijaksana bagi seorang oknum PNS yang bekerja di Kepolisian Republik Indonesia, dikala dirinya tersandung masalah hukum (terlapor) atas dugaan penipuan dan penggelapan mobil yang kasusnya sudah di meja Reskrim Polres Bojonegoro atas pelimpahan dari Polda Jawa Timur, malah menghujat dan menghina profesi seorang pengacara yang secara professional mendampingi pelapor melalui mensos dan oknum PNS Polri di adukan ke Mabes Polri.
Adalah Zainal Muhtarom, S.H., bersama dengan rekan-rekan yang secara professional telah ditunjuk oleh M. Firdaus, S.I.P sebagai kuasa hukum atas perkara dugaan penipuan dan penggelapan mobil miliknya yang diduga dilakukan oleh SFH (inisial) oknum PNS yang bekerja di Polsek Kapas Polres Bojonegoro (bukti lapor : No. TBL/1076/XII/2019/UM/JATIM), telah dihujat dan di hina profesinya dengan kata-kata yang tidak sepatutnya melalui Whatsapp.
Cuplikan Hujatan SFH 29/12/2019 “Pean gitu GMn malah somasi sy dan melaporkan sy ke polda dgn laporan penggelapan mbl. Km tau ndak itu namanya maling teriak maling. Jelas2 saudaraku yg gelap kan mbl kesaya kom malah km fitnah sy yg gelap kan mbl. Laporanmu itu laporan palsu tau nggak km. Dasar saudara bajingan di depan sy buta gitu dibelakang sy km bajingan. Pengacara busuk sy akan lapor balik ke polda dan saudara km biar dikrangkeng krn telah mencemarkan nama baik sy tau km pengacara busuk”
Sementara menurut klarifikasi terkait alasan mengapa seorang oknum PNS Polri berucap seperti itu menurut SFH karena dirinya merasa kecewa dan emosi lantaran dilaporkan oleh M. Firdaus, S.I.P ke Polda Jatim.
Lanjut menurut Zaenal Muhtarom, S.H., dalam menyikapi masalah penghinaan secara pribadi dan secara profesi sebagai advokat dirinya dapat dipastikan mengambil langkah hukum sebab menurutnya apa yang dilakukan SFH ini sudah kelewat batas dan secara hukum dapat dikatagorikan melanggar UU ITE pasal 27 ayat (3) jo pasal 45 ayat (1) Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi dan /atau dokumen elektronik yang dimiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, diancam dengan hukuman penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). (red)
