close
KABAR JATIM

PRESIDEN DAN KEMENTRIAN SOSIAL HARUS REVISI DPM PKH & BPNT AGAR TEPAT SASARAN

PRN SUMENEP – Minggu 26/01/2020, ‘Jangan Bodohin Masyarakat Kecil’, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di kabupaten Sumenep terus menuai persoalan, di desa Kalianget Barat, kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep, pemerintah pusat mengeluarkan Daftar Penerima Manfaat (DPM) BPNT pada orang yang sudah meninggal dan pindah domisili.

Kamis 23/01/2020, Sejumlah mahasiswa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Universitas Wira Raja melakukan aksi demo di kantor cabang bank Mandiri di Sumenep, dengan tudingan Bang Mandiri melakukan kongkalikong terhadap penunjukan E-warung. Sedangkan aksi demo di kantor Pemkab Sumenep, menuntut Sekda Sumenep untuk mundur sebagai ketua Tim Kordinator (Tikor), karena diduga tidak becus mengurus pendistribusian BPNT kepada masyarakat penerima.

Baca berita: https://penarakyatnews.id/2020/01/25/aksi-demo-pmii-tuduh-bank-madiri-kongkalikong-dan-sekda-mundur-dari-tikor-bpnt/

Berdasarkan dari salah satu warga a/n. Hatija (janda lansia) yang tidak menerima BPNT, tapi yang di bulan sebelumnya pernah mendapatkan Rastra, sedangkan kehidupan Hatija hanya hanya bersandar kepada putrinya yang juga janda yang memiliki anak laki laki yang masih kecil serta memiliki 4 pona’an yatim piatu yang masih sekolah, cuma dengan penghasilan jualan es kelapa muda dan toko kecil saja.

Sehingga awak media PRN Sumenep melakukan konfirmasi kepada SUHARTO Kades Kalianget Barat, menjelaskan bahwa yang mendapatkan BPNT tersebut di ambil orang yang terdaftar di PKH, sehingga data yang muncul dari pusat DPM yang lama.

“Berdasarkan keterangan dari Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), dari data pusat menggunakan data lama, sehingga orangnya yang sudah meninggal dan pindah domisili muncul lagi.” Ucap Suharto kepada awak media di rumahnya, 06/01/2020.

Joni adalah petugas TKSK untuk kecamatan Kalianget, yang di gaji dari uang rakyat disaat di konfirmasi melalui WA selulernya oleh awak media, terkait DPM BPNT yang menerima data DPM lama??, Malah di suruh nanyak ke Kementrian.

“Tanyakan ke-Kementrian kenapa data yang lama di pakai”, Jawab Joni, tanpa ada solusi, Minggu 26/01/2020.

Disaat ditanya lagi, DPM lama orang yang sudah meninggal dan pindah domisili, siapa yang menerima BPNT tersebut???, malah di cuwekin tanpa ada jawaban.

Karena di kecamatan Kalianget khususnya, desa Kalianget Barat, DPM PKH & BPNT, masih belum tepat sasaran, masih banyak janda lansia dan masyarakat miskin yang masih tidak pernah tersentuh dengan pogram bantuan sosial yang menggunakan APBN maupun APBD. Karena tidak terdaftar di dalam data PKH dan BPNT. Sehingga diduga DPM PKH dan BPNT hanya untuk orang orang terdekatnya, bukan diperuntukkan seutuhnya bagi masyarakat miskin dan kurang mampu.

Maka dari itu, sebagai kontrol pogram pemerintah, melalui pemberitaan media Pena Rakyat News, meminta kepada Presiden RI JOKOWI dan KEMENSOS guna memerintahkan kepada bawahannya untuk merevisi ulang pendataan PKH dan BPNT, karena masih banyak masyarakat miskin dan kurang mampu tidak mendapatkan bantuan tersebut. justru sebaliknya masyarakat yang kehidupannya lebih mampu yang mendapatkan bantuan. (Erfandi)

Tags : Revisi AturanSumenep

Leave a Response

*