PRN MOJOKERTO | Bantuan Pemerintah Untuk penangan Covid melalui Kemenag RI jadi bancaan. Bantuan Oprasional Pesantren (BOP) tahap II 2020 untuk dana Covid dikucurkan pada 88.278 Pondok Pesantren dan Lembaga Pendidikan Keagamaan. Kabupaten Mojokerto mendapat kuota 21 Pondok pesantren dengan total anggaran Rp. 735.000.000. Dana bantuan mulai 25 juta hingga 50 juta untuk setiap pesantren.
Terdapat kejanggalan dalam lampiran SK penerima BOP Pontren Tahap II. PRN mencoba menelusuri kejanggalan tersebut khusus di wilayah penerima bantuan kabupaten Mojokerto. Ada beberapa modus bancaan yang ditemukan.
“Alamat ganda” Modus ini ditemukan PRN dalam lampiran SK no urut 162 dan 700 yang merupakan penerima BOP dengan alamat yang sama. Ketika dikonfirmasi awak media, Zayamin selaku pengurus pondok Al Hikmah Jl. Niaga Gg.1 no.42 Mojosari merasa bahwa pondok yang tertera dalam lampiran no. 700 bukan atas nama mereka.
“Kami tidak tahu masalah itu, pondok kami juga pengajuannya ada yang membantu”, ungkap pengurus pondok.
“Numpang Alamat” Modus ini ditemui dalam penelusuran PRN ke beberapa pondok yang terdaftar dalam lampiran SK. Marwadi selaku pimpinan pondok pesantren MAMB’UL ULUM merasa kaget karena alamat pondoknya dipakai atas nama MIFTAHUS SIBIYAN.
“Saya merasa kecewa mas, saya tidak tahu pesantren ini dan kenapa alamat kami dipakai”, ungkap pak Ustad yang jadi pemimpin di pondok ini.
“Pesantren Fiktif” Modus pesantren fiktif ini biasanya menggunakan alamat yang tidak detail. Biasanya hanya mencantumkan nama desa, kecamatan dan kabupaten saja. PRN menemukan salah satunya Miftahul Huda yang beralamat di Medali Puri Mojokerto. Salah satu awak media PRN yang berdomisili di desa ini mencoba mencari keberadaan pondok ini dan hasilnya nihil.
“Saya lahir di desa ini, tapi ngak pernah tahu ada pondok atas nama ini”, ungkap rekan wartawan yang akrab disapa mas gun.
PRN mencoba mengklarifikasi ke kantor Kemenag kabupaten Mojokerto. Ditemui Nur Rokmad, awak media mendapat penegasan bahwa apa yang dicurigai oleh PRN terkonfirmasi. Salah satunya adalah Pondok Pesantren ANNUR AL AZHAR yang terkonfirmasi fiktif atau tidak pernah terdaftar di Kemenag. Pondok fiktif ini menerima bantuan pemerintah 40juta.
Seperti diketahui bahwa salah satu syarat pengajuan BOP Covid-19 dalam Juklis BOP Pesantren Bab 2 Huruf B nomor 2, Pondok harus terdaftar pada kementerian Agama yang dibuktikan dengan nomor statistik lembaga.
Terkait hal ini, PRN mendapat penjelasan yang sangat berbeda dengan standart Juknis yang dikeluarkan Kementerian Agama.
Kasi Pontren ini menjelaskan bahwa mereka tidak menerima data pengajuan BOP tapi data tersebut justru datangnya dari pusat.
“Kami tidak menerima data ini mas, ini dari pusat”, ungkap pria yang menggunakan peci hitam ini seolah ingin melepas tanggung jawab dari mekanisme yang ada.
Sangat disayangkan bahwa Rokmad juga tidak dapat menjelaskan terkait Juklis BOP Pesantren Bab IV no.3 huruf b tentang tanggung jawab Kemenag kabupaten/kota untuk menerima data pondok pesantren yang membutuhkan BOP.
Terkait dengan Screening data yang masuk, PRN mendapatkan keterangan yang mengagetkan.
“Terkait dengan data ini, beberapa hari yang lalu kami sudah mengirimkan pemutahiran data ke kanwil” ungkap kasi.
Menjadi sulit dipahami bahwa proses screening data oleh kemenag kabupaten dilakukan setelah SK terbit 16 september 2020 dan surat peberitahuan pencairan tanggal 1 Oktober 2020. Apakah mungkin Kasi Pontren berusaha mengevaluasi SK yang sudah terbit. (Hanri/Tim).
