close
LAWAN KORUPSI

Patgulipat di Balik 51 Unit Rusunawa yang Dimanfaatkan UMAHA

PRN SIDOARJO| Berbekal surat Kesepakatan bersama Bupati Sidoarjo tahun 2015, Universitas Maaruf Hasyim Latif (Umaha) beserta pengelola memanfaatkan 51 unit Rusunawa Ngelom, Sepanjang, Kec. Taman, Sidoarjo. Pertimbangan pengadaan Rusunawa yang notabennya diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, justru dimanfaatkan untuk kepentingan institusi swasta. Kamis (21/1/2021).

Terkuaknya pemanfaatan 51 unit Rusunawa Ngelom bermula dari informasi masyarakat kepada media PRN. Dari penelurusan di lapangan, didapati dokumen transaksi berupa kwitansi pembayaran Mahasiswa atas Rusunawa dengan kop Universitas Maaruf Hasyim Latif.

Dengan menyamar sebagai warga yang hendak mengajukan rusun, awak media mencoba menggali informasi dengan menghubungi Budi sekalu pengelola Rusunawa. Melalui komunikasi seluler, diperoleh informasi bahwa pengajuan rusun sementara tidak dapat diterima karena kapasitas telah penuh. Sementara untuk permohonan penyewaan mahasiswa Umaha tidak diperkenankan langsung dengan pengelola.

“Jalur pengajuannya melalui kampus mas,” ungkap Budi ketika ditanya bagaimana prosedur jika yang mengajukan mahasiswa.

PRN melanjutkan konfirmasi ke Kampus Umaha. Ditemui di ruang administrasi tenik Industri, staf Umaha, Siti Aisyah membenarkan bahwa paraf yang terdapat dalam Kwitansi pembayaran Rusunawa adalah miliknya.

Kepada media, wanita berkerudung hitam ini menyampaikan bahwa pembayaran 51 unit Rusunawa dilakukan dengan Virtual akun atas nama Universitas.

Dokumentasi Pena Rakyat News ketika konfirmasi dengan Siti Aisyah

Foto awak media PRN dengan Siti Aisyah


Adapun hal menarik yang perlu diuji oleh publik adalah sebagai berikut;

 

Selisih Tarif Rusunawa Masuk Ke Kantong Siapa?

PERBUP 24 tahun 2018 tentang Penetapan Tarif Rusunawa di Kabupaten Sidoarjo merupakan acuan terbaru pemungutan retribusi sewa Rusunawa di Sidoarjo. Dari penelurusan PRN, ditemukan selisih tagihan tarif yang dipungut oleh Umaha.

Sebut saja tarif lantai 4 yang dipungut sebesar Rp. 412.000/unit sementara dalam PERBUP 24 seharusnya sebesar Rp. 230.000/unit, Ada selisih Rp.182.000 untuk setiap unit. Demikian juga dengan lantai 5 dipungut Rp. 362.000/unit, yang seharusnya 205.000/unit.

Terkait dengan selisih ini, Siti Aisyah mengakui tidak mengetahui hal tersebut. Lebih lanjut disampaikan bahwa sistem pembayaran dilakukan secara transfer.

“yang saya tahu setiap bulan transfer 16 jt pak,” demikian keterangan staf administrasi bagian pembayaran tagihan Rusunawa ini.

Mungkinkah Kerjasama berkedok Tridharma Perguruan Tinggi ini menjadi ajang mencari keuntungan Oknum? Apa pertimbangan Kampus memungut retribusi Rusunawa di luar ketetapan yang berlaku?

 

Pembebasan Retribusi Rusunawa Akibat Covid-19 Masuk Kantong Siapa?

Seiring dengan program Gubernur Jatim, pembebasan retribusi Rusunawa pada masa awal-awal Covid-19 diikuti beberapa pemerintah daerah termasuk Sidoarjo. Pembebasan retribusi ini dikonfirmasi oleh staf UPT Rusunawa.

Ditemui di ruangannya, Bayu membenarkan bahwa pembebasan Retribusi ini diberlakukan selama tiga bulan sejak April, Mei dan Juni tahun 2020.

“sesuai dengan kebijakan ibu Gubernur, kita di daerah mengikuti,” ungkap Bayu pada awak media.

“SENSE OF CRISIS” Pemerintah dengan dikeluarkannya kebijakan pembebasan retribusi Rusunawa tampaknya tidak berbanding lurus dengan kepekaan yang terjadi di lapangan.

Sewa Rusunawa bulan April, Mei dan Juni 2020 tetap dipungut. Hal ini terkonfirmasi lewat lembaran kwitansi resmi Umaha yang diparaf oleh Siti Aisyah.

Pungutan ini tentunya tidak berdasar.

LIAR.

ILEGAL

Kekantong siapa masuk retribusi ilegal ini? Tidak ada lagikah kepekaan atas situasi darurat pada masa Covid-19 seperti ini? Siapa yang menikmati pungutan retribusi liar ini? Wallaualam.. (Samosir)

Tags : RusunawaSidoarjoUmaha

Leave a Response

Selamat Hari Pers Nasional 9 Februari 2021