PRN KABUPATEN TANGERANG| Proyek pembangunan Rehabilitasi Perbaikan Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL) yang menggunakan material Udit berlokasi di Kampung Kemayungan RT.007/005 Desa Kaliasin Kecamatan Sukamulya, diduga tidak sesuai dengan Bestek serta tidak ada pemberitahuan/ Koordinasi kepada Kepala Desa.
Tidak adanya koordinasi dengan pihak desa dibenarkan oleh H. Dedi, Kepala desa Kaliasin ketika ditemui di kantornya.
“Saya tau pelaksana proyek itu orang Kresek yang bernama Lutfhi Bule dan sampe dengan saat ini belum pernah datang ke Kantor Desa atau memberitahukan adanya pelaksanaan pengerjaaan proyek SPAL tersebut,” tegasnya.
Proyek yang dikerjakan oleh CV. Shafira Putri Utama ini dengan nama Paket Perbaikan / rehabilitasi SPAL Kp. Kemayungan 007/005, menelan anggaran sebesar Rp. 99.729.000,- dari Kas APBD dengan estimasi pengerjaan selama 30 hari kerja.
Dari penelusuran awak media dilapangan, meski dianggarkan memakan waktu 30 hari pengerjaan, namun proyek ini hanya dikerjakan dalam hitungan hari dengan hasil yang dipastikan hampir rampung.
Meski Desa Kaliasin sebagai penerima manfaat dari pembangunan proyek tersebut, kepada awak media, Kades Dedi, merasa tidak dilibatkan dalam pelaksanaan pembagunan .
“Sekali lagi saya tegaskan kepada awak media bahwa saya tidak tahu adanya kegiatan pelaksanaan pembangunan tersebut bahkan jumlah anggarannya pun tidak tahu. Intinya tak ada koordinasi sama sekali kepada saya,” kata Dedi.
Terkait hal ini, awak media mencoba mengkonfirmasi Kasi Ekbang Kecamatan Sukamulya. Dihubungi berkali-kali melalui seluler, awak media tidak mendapatkan sambungan. Tak hanya itu, awak media juga mencoba menemui langsung ke ruang kerjanya namun hasilnya nihil.
“Jarang ada di kantor, sibuk dan sedang ada urusan masalah relokasi lahan di luar,” kata salah seorang staf kecamatan menjelaskan sulitnya menemui Kasi Ekbang.
Menanggapi hal tersebut Mulyadi, SH selaku Biro Hukum Komite Wartawan Reformasi Indonesia (KWRI) Kabupaten Tangerang berkomentar. Mulyadi menganggap bahwa apa yang terjadi di desa Kaliasin sebagai bentuk ketidak transparanan pengelolaan antara kecamatan dan desa.
Lebih lanjut, Mulyadi mengatakan bahwa ketidaktransparanan ini akhirnya menimbulkan kerugian pada masyarakat. Diantaranya minimnya pengawasan penggunaan anggaran dan kualitas bahan bangunan.
“seharusnya pelaksana atau pemborong harus melibatkan penerima manfaat, dalam hal ini yaitu Kepala Desa, kan semuanya harus sesuai prosedur biar semuanya bisa menjalankan fungsi kontrolnya, tetapi kalau kenyataannya atau faktanya pelaksana/ pemborong seperti ini, masyarakat bisa punya asumsi lain tentang mereka,” Kata Mulyadi.
(Mul)
