27.8 C
Mojokerto
BerandaLAWAN KORUPSIKomite dan Kepala SMK Negeri I Pungging “Bolak Balikkan” Permendikbud untuk Keruk...

Komite dan Kepala SMK Negeri I Pungging “Bolak Balikkan” Permendikbud untuk Keruk Milyaran Rupiah

Untuk Meloloskan Dari Dugaan Pungutan Liar, Pihak Komite Dan Kepala SMKN I Pungging Menyiapkan Draf Surat Pernyataan Wali Murid

PRN MOJOKERTO | Untuk kepentingan membuat kanopi Masjid dan perwajahan sekolah, Komite bersama dengan Kepala SMK Negeri I Pungging harus menyiapkan anggaran mencapai 4,7 Milyar dan parahnya uang sebanyak itu diperoleh dari ‘Perdayai’ siswa dan wali murid dengan pengaman surat pernyataan.

Dimasa pandemic yang semakin tidak jelas kapan berakhirnya membuat masyarakat susah dalam perekonomian dan susah dalam hal apa saja, namun preseden buruk ini tidak berlaku bagi SMK Negeri I Pungging, kegiatan belajar mengajar melalui tatap muka tidak berjalan selama kurang lebih satu tahun namun berbagai iuran tetap berjalan dan tidak jelas penggunaannya. Parahnya lagi saat daftar ulang wali murid pihak SMKN I Pungging melalui surat nomor :005/38x/101.6.27.22/2021 mewajibkan wali murid untuk membawa materai 10.000.

Hal ini juga disampaikan langsung oleh sebagian besar wali murid saat melakukan daftar ulang anak-anak mereka pada 1 Juli 2021, sebut saja Sri Wahyuni salah satu ibu dari HA siswi kelas XII, menggerutu bahkan protes keberatan kepada pihak sekolah  karena harus membayar minimal Rp.260.000,- per siswa dan setiap bulannya harus membayar Rp.210.000,-dengan rincian Rp.150.000,- sumbangan dan Rp.60.000.- tabungan siswa dan kami datang lebih awal dari undangan tidak ada kesepakatan atau rapat komite apapun.

“Jujur kami para wali murid sangat keberatan dengan kebijakan sepihak dan terkesan pemaksaan ini, kami diundang katanya rapat komite tapi kami langsung dimasukkan kelas masing-masing, disodori surat pemberitahuan nomor : 421.5/38x/101.6.27.22/2021 terkait rincian pungutan dan surat pernyataan yang harus di tempeli materai 10.000 dan harus ditanda tangani dan kami protes tidak digubris” Ketus Sri Wahyuni.

Sementara dalam kesempatan terpisah, Pena Rakyat News menemui Samsul, S.H. selaku Kepala Investigasi Pusat LPK YAPERMA yang sekaligus Pembina LBH PRN (Pembela Rakyat Negeri) yang berkantor di Perum Indraprasta Puri Mojokerto.

Menurutnya bahwa pihak LPK YAPERMA melalui surat klarifikasi nomor : 064/LPK/YAPERMA/VII/21 kepada pihak Komite dan Kepala SMK Negeri I Pungging sudah mendapatkan jawaban yang di tanda tangani Kepala SMKN I Pungging dan Ketua Komite, pertanyaan kami sederhana Apakah devinisi kalimat Bantuan dan atau sumbangan ? Jelaskan. Dan ini jawabannya :

Menjawab pertanyaan dari Kepala Divisi investigasi Pusat LPK yaperma mengenai definisi kalimat bantuan dan atau sumbangan. Berdasarkan peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia nomor 75 tahun 2016 tentang komite sekolah bantuan adalah pemberian berupa uang/barang/jasa Oleh pemangku kepentingan satuan pendidikan di luar peserta didik atau orang tua/walinya, dengan syarat yang disepakati para pihak. Sumbangan adalah pemberian berupa uang/barang/jasa oleh peserta didik orang tua/walinya baik perseorangan maupun bersama-sama masyarakat atau lembaga secara Sukarela dan tidak mengikat satuan pendidikan.

Berdasarkan definisi tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa SMKN 1 Pungging tidak menyalahi peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia nomor 75 tahun 2016 pasal 10 tentang penggalangan dana dan sumberdaya pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berbentuk bantuan dan atau sumbangan bukan pungutan

Dari jawaban yang diberikan oleh pihak komite kami menilai 100% (persen) benar secara teori dan pengertian pada Permendikbud nomor 75 tahun 2016, namun yang kami sesalkan dari data surat edaran, baik dari komite dan pihak sekolah, bukti kwitansi dari kelas 10-12 kami kantongi,  dan disandingkan dengan komfirmasi yang kami dapat dari beberapa wali murid saat memenuhi undangan daftar ulang ini banyak kejanggalan, semua wali murid protes terkait besaran dana yang harus dibayar setiap bulan oleh siswa. Saat daftar ulang harus membayar minimal Rp. 260.000,- dengan rincian Rp. 150.000 dana partisipasi masyarakat, Rp.60.000 tabungan siswa dan Rp. 60.000,- sumbangan qorban, ini masuk dalam sumbangan bulan Juli 2021. Sedangkan agustus 2021 sampai dengan Juli 2022 setiap siswa harus membayar Rp.210.000 (150.000 Dana Partisipasi Masyarakat dan 60.000 tabungan siswa). Ini pilihan terendah yang disodorkan oleh pihak komite dan sekolah melalui surat pernyataan yang sudah dipersiapkan oleh pihak sekolah yang harus dibubuhi tanda tangan bermaterai 10.000.

Hal ini saya menganggap pihak komite dan SMKN I Pungging sudah melakukan pungutan, pasalnya perbedaan antara pungutan dan sumbangan terletak pada sifat sukarela dan tidak mengikatnya. Meski pungutan dengan melampirkan bukti kesepakatan maka kesepakatan tersebut harus merujuk kepada pasal 1320 KUHPerdata. Sehingga menurut pasal 1320 KUHPerdata kesepakatan apapun itu maka sifatnya melanggar undang-undang dan tidak berlaku.

“kesepakatan kok tidak musyawarah dulu, ini namanya akal-akalan, asal tau ya kesepakatan itu tidak sah demi hukum walaupun dibubuhi materai, sebagian besar wali murid menyatakan siap jadi saksi bahwa sebenarnya menolak dan keberatan atas pungutan itu”

Lebih lanjut dijelaskan bahwa Permendikbud 75 tahun 2016 pasal 12 ayat (b) komite sekolah baik perorangan atau kolektif dilarang melakukan pungutan dari peserta didik/orang tua/walinya.

“Tenang saja kami sudah kordinasi dengan Sekjen saber pungli Nasional dan segera melayangkan laporan ke Ombusment juga terkait dugaan Pungli SMKN I Pungging, masak untuk bikin kanopi masjid dan perwajahan sekolah saja menghabiskan 4,7 milyat, kalau anggaran segitu ya bisa buat bikin sekolahan baru” Tutup Samsul, S.H.  (Hanri/Aji).

- Advertisement -
“fashion”

Sedang Hangat

Berita Menarik Lainnya