31.8 C
Mojokerto
BerandaKABAR MOJOKERTOKasus Buku LKS Kembali Mencuat Yang Telah Menyeret Anggota DPRD kabupaten Mojokerto.

Kasus Buku LKS Kembali Mencuat Yang Telah Menyeret Anggota DPRD kabupaten Mojokerto.

PRN MOJOKERTO | Setelah turun perintah KOMPOLNAS maka kasus buku LKS ini akan dilanjutkan kembali penyelidikannya yang menyeret anggotanya DPRD Kabupaten Mojokerto yang berinisial AKY .

Hadi Barracuda sangat berharap pelaku pemalsuan ISBN buku LKS SD di wilayah kabupaten Mojokerto itu dinaikkan. Statusnya menjadi tersangka dengan bukti buku yang ada dan cukup kuat.

Hadi Barracuda juga mengatakan, “jangan menjadikan anak-anak kami objek perdagangan buku yang tidak bisa dipertanggung jawabkan”.

Dalam kesempatan itu Hadi Barracuda menjelaskan, “sebagai wali murid dan konsumen yang hak dan kewajiban sudah diatur jelas dalam UU No. 8 Tahun 2008 tentang Perlindungan Konsumen. Pihak pelaku usaha atau penerbit yang telah menerbitkan dan memperdagangkan barang yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan akan dijerat hukuman dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Ini sudah jelas dan tegas tertuang dalam ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 Ayat (1) UU No. 8 Tahun 2009 tentang Perlindungan Konsumen”.

Dalam Konferensi pers kemarin Hadi mengatakan, bahwa kasus buku LKS yang sempat dihentikan penyelidikan nya ini, telah memasuki babak baru. Dan akan dilanjutkan kembali atas dasar rekomendasi dari KOMPOLNAS RI.

Hadi Barracuda menjelaskan, dirinya melaporkan dugaan tindak pidana terkait buku LKS ini ke Polres Mojokerto pada 22 Februari 2021 lalu. Laporan tertulis dengan No. Surat : 024/HPDUMAS/II/2021 . Perkara ini sempat dihentikan oleh Satreskrim Polres Mojokerto dengan pemberitahuan SP2HP Nomor : B/387/VIII/ Res. 3.3/2021, tanggal 3 Agustus 2021. Perkara ini sempat dihentikan oleh Satreskrim Polres Mojokerto dengan pemberitahuan SP2HP Nomor : B/387/VIII/ Res. 3.3/2021, tanggal 3 Agustus 2021. Yang sebelumnya telah dilakukan gelar perkara tanggal 30 Juli 2021 hasilnya, dianggap bukan peristiwa pidana tidak dapat dilanjutkan ke prosesnya ke penyidikan. (Mahmudah)

- Advertisement -
“fashion”

Sedang Hangat

Berita Menarik Lainnya