close

BISNIS, EKONOMI

BISNIS, EKONOMI

RSUD SOGATEN KOTA MADIUN TAMBAH FASILITAS BARU

PRN KOTA MADIUN – RSUD Kota Madiun memiliki gedung baru yakni gedung Instalasi Farmasi dan gudang obat gedung ini menggantikan apotek yang sebelumnya ada di dalam rumah sakit.

Gedung baru yang menggunakan anggaran APBD tahun 2019 dengan total anggaran Rp.1,8 miliar, dengan area yang lebih luas ini diharapkan pengunjung makin nyaman saat mengantri obat, ujar Direktur RSUD Kota Madiun dr.Agus Nurwahyudi,Sp.S saat memberi sambutan dan sekaligus meresmikan gedung terssebut Selasa 14/1/2020.

Gedung baru ini juga difungsikan untuk gudang penyimpanan obat khusus tempat penyimpanan penting untuk menjaga kualitas obat, RSUD Kota Madiun juga mempunyai fasilitas lainya yakni antar obat gratis dalam Kota Madiun bahkan Pemerintah Kota Madiun menganggarkan Rp 300 juta setiap tahunnya layanan ini sangat menunjang gedung instalasi farmasi, nanti pasien dalam kota bisa menentukan pilihan mau antre di gedung yang baru atau diantar program ini bekerja sama dengan Halodoc.

Direktur RSUD Kota Madiun dr.Agus Nurwahyudi, Sp.S menjelaskan bahwa untuk bisa mendapatkan pelayanan ini pasien hanya mengisi formulir tidak perlu antre untuk ambil obat di apotek tinggal menunggu dirumah obat akan diantar langsung kerumah oleh petugas, pasien yang berasal dari sekitar Kota Madiun juga dapat menggunakan fasilitas ini cukup membayar 10 ribu untuk biaya jasa.

Jumlah pasien saat ini yang dilayani RSUD Sogaten Kota Madiun per hari mencapai 679 orang ,545 pasien delapan puluh persen menebus obat dengan resep.

Walikota Madiun Maidi meminta seluruh staf dan pimpinan rumah sakit memberikan pelayanan sebaik baiknya seperti menyediakan contact person buat layanan pengaduan agar keluhan dan masukan dapat langsung ditangani,kepuasan pasien itu membawa ,kesembuhan insya allah akan kita tata semua agar warga Kota Madiun selalu sehat. (toni)

baca selengkapnya
BISNIS, EKONOMI

Telah Dibuka Wahana Wisata Kolam Renang di Jenggotan

PRN JEPARA – Telah di buka tempat wisata di desa Jenggotan jalan Raya Jepara Bangsri Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara.

Adanya tempat wisata kolam renang di desa Jenggotan masarakat sekitarnya berdatangan mengajak putra putri nya
bermain di kolam renang.

Di saat wakty hari libur pengunjung yang berdatangan dari berbagai daerah untuk berlibur di wisata kolam renang di desa Jenggotan kec Kembang.

Masyarakat sekitarnya sangat mendukung dan antusias dengan adanya tempat wisata di desa Jenggotan Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara (suparno)

baca selengkapnya
BISNIS, EKONOMI

PT GARAM PERSERO MENGGELAR SARASEHAN NASIONAL DENGAN TEMA “ANTARA KEDAULATAN GARAM ATAU IMPOR GARAM”.

PRN SUMENEP, Dengan kondisi kebutuhan garam Nasional yang terus meningkat di setiap tahunnya, sementara produksi garam Nasional tidak dapat memenuhi kebutuhan dengan kualitas garam industri untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, Pada tahu 2019 kondisi impor garam menjadi gejolak di dalam negeri, sehingga menimbulkan Pro dan kontra.

Karena itu PT Garam Persero melalui inisiatif dari Kesatuan Pekerja Garam (KESPAGA) menggelar Sarasehan Nasional dan Diskusi Umum dengan Tema “ANTARA KEDAULATAN GAMBAR ATAU IMPOR GARAM”. dengan dua Narasumber yaitu, LELY PELITASARI SOEBEKTY wakil ketua Ombudsman RI dan BUDI SASONGKO Dirut PT Garam Persero, yang digelar di aula PT Garam Persero Kalianget, kec. Kalianget, kab.Sumenep, Ujung Timur Pulau Garam Madura, Selasa 10/12/2019.

Menurut pantauan dari awak media PRN Sumenep, kegiatan tersebut di hadiri oleh; ketua DPRD Sumenep, Kapolsek Kalianget, sarasehan stakeholder garam yakni Forpimda, Asosiasi Petani Garam Madura dan Himpunan masyarakat Petani Garam (HMPG), Sejumlah karyawan PT Garam Persero.

Kegiatan ini bertujuan untuk diskusi terbuka untuk publik yang dihadiri oleh asosiasi-asosiasi Petani Garam, yang diharapkan dapat merumuskan konsep tata kelola garam Nasional yang berkeadilan.

Menurut keterangan Ibu Lely dalam acara tersebut menjelaskan bahwa Ombudsman telah melakukan penelitian dan menghasilkan temuan-temuan maladministrasi Impor garam dan telah melakukan tindakan korektif serta rekomendasi terhadap pihak-pihak yang terlibat.

” Rekomendasi impor yang menjadi kewenangan KKP telah di abaikan oleh kementerian lain dalam kebijakan impor garam sehingga telah terjadi pelanggaran/maladministrasi Impor garam”. Papar Lely.

Menurutnya, Ombudsman mendukung upaya upaya tata kelola/regulasi tata kelola garam dan kedepan PT Garam bisa menjadi pengendali Impor garam, Pengklusteran garam yang diatur dalam peraturan Kemenperin no. 88 tahun 2014 penting untuk meningkatkan kualitas produksi garam dalam Negeri agar bisa bersaing dengan garam Impor.

Dalam diskusi terbuka ini, ketua HMPG mengusulkan agar Pengklusteran dilakukan setelah garam diolah bukan pada bahan baku garam, sehingga mengusulkan agar Ombudsman dapat membantu meninjau kemenperind no 88 menghapus Pengklusteran garam yang sulit dipenuhi oleh petani garam.

Dalam kesempatan itu juga Budi Sasongko Direktur utama PT Garam Persero menyampaikan bahwa kegiatan tersebut sangat positif di gelar di tengah kondisi pegaraman saat ini dan perlu saya tegaskan, bahwa PT Garam Persero tidak anti kepada impor garam, karena kebutuhan garam industri masih sangat besar namun pengaturan impor garam perlu di lakukan tata kelola yang baik, agar tidak merugikan petambak Garam lokal.

“Diharapkan kegiatan importasi garam tidak dilakukan disaat garam lokal menumpuk dan di atur sampai dengan semester 1 tahun 2020”, harapan Budi Sasongko kepada pemerintah pusat.

Selain itu Budi Sasongko selaku Direktur utama PT Garam Persero mengatakan hasil serasehan Nasional kali ini akan menjadi masukan kepada pemerintah dan berharap mendapatkan perhatian serta tindakan pemerintah untuk mengatur kebijakan impor garam agar tidak merugikan pegaraman Nasional.

Setelah acara diskusi umum digelar, kegiatan tersebut di tutup dengan penyerahan Piagam sebagai penghargaan yang dilakukan oleh pihak PT garam Persero dan ombudsman diatas panggung. (Erfandi)

baca selengkapnya
BISNIS, EKONOMI

Disnaker Kota Tangerang bantah pernyataan Aprisindo.

PRN Tangerang~Berkenaan dengan pernyataan Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo), setidaknya ada 3 pabrik sepatu yang akan pindah dari Provinsi Banten, yang dilansir beberapa media dalam minggu ini.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Tangerang Banten H Rakhmansyah mengatakan, tidak ada pabrik sepatu yang berada di wilayah Pemerintahan Kota Tangerang Provinsi Banten yang pindah.

Dari 19 pabrik sepatu yang terdata di Disnaker Kota Tangerang, hanya ada satu pabrik yang expansi ke Jawa Tengah tetapi bukannya pindah, melainkan membuka cabang baru.

PT. Panarub memang sudah membuka cabang baru di Brebes Jawa Tengah, tapi disini tetap (beroperasi) masih ada ribuan karyawan yang bekerja, dia (PT. Panarub) akan terus melanjutkan produksi disini, ujar Rakhmansyah di kantor nya, Kamis (21/11/2019).

Saat ini kami tidak memiliki banyak informasi terkait perpindahan pabrik sepatu dibawah Aprisindo dengan lengkap.

Salah satu nya adalah PT. Bintang Indokarya Gemilang yang menjadi salah satu pabrik sepatu yang tertulis dalam data Aprisindo yang telah mengantongi izin perluasan di Brebes Jateng, imbuh nya.

Rakhmansyah juga menegaskan, dari 19 perusahaan sepatu yang masuk dalam data Disnaker Kota Tangerang, saat ini belum ada satupun yang pindah ke jawa tengah, kecuali PT. Panarub (bentuknya perluasan cabang).

Ketika diminta data 19 perusahaan sepatu tersebut, Rakhmansyah enggan memberikannya, dengan alasan masih dalam tahap pengolahan data dan belum final kata nya.

Pernyataan Rakhmansyah tersebut sekaligus membantah atas pernyataan Aprisindo yang menyebut, sejumlah pabrik sepatu di Provinsi Banten ramai-ramai buka pabrik di Jawa Tengah.

Ketua Umum Aprisindo Eddy Widjanarko mengatakan, setidaknya ada 3 pabrik persepatuan yang akan pindah dari Banten ke Jawa Tengah.

Dengan alasan karena Upah Minimum Kota/Kabupaten di Jawa Tengah lebih rendah.

Direktur Eksrkutif Aprisindo Firman Bakri menambahkan, bukan tanpa alasan pabrik-pabrik tersebut pindah dari Banten yang notabene nya memang sebagai tempat berdirinya pabrik dan beragam industri.

Terhitung Juni 2019, sudah ada 25 pabrik yang berinvestasi di Jawa Tengah dan sudah mendapatkan izin.

Dari 25 pabrik tersebut sebagian besar dari Provinsi Banten, pungkas Firman.

(HARTONO/HUD)

baca selengkapnya