close

HUKUM

HUKUM

Disoal Dugaan Stockpile Adan Adan ‘BODONG’ Pihak Pengelola Cokot Kyai Jombang

PRN KEDIRI –  Aktivitas pertambangan pasir ilegal kembali marak di sejumlah lokasi di wilayah Kabupaten Kediri menambah kelam maraknya penambangan pasir ilegal . Begitu juga stockpile tanpa surat alias ilegal bertebaran diwilayah hukum Polres Kediri.

Berdasarkan penelusuran koran ini, usai diberitakan sebelumnya, bahwa stockpile yang keberadaannya bersebelahan dengan makam warga desa Adan Adan sempat di dipertanyakan keabsahan ijinnya.

Hal ini dengan diperkuat argumen dari Kades Adan Adan yang mengatakan bahwa pihak nya tidak diberikan secuil foto copy dari surat ijin stockpile yang diketahui milik Kaka tersebut.

Risal Kades Adan Adan juga mengatakan bahwa tidak ada kerja sama atau desa diberikan kompensasi atas adanya stockpile tersebut.

Baca Juga : https://penarakyatnews.id/2020/03/31/pemilik-stockpile-adan-adan-plindutan-ditanya-ijin-malah-cokot-orang-lain/

” Setahu saya mereka sewa lahan dan tidak ada kerjasama apapun dengan pihak desa. Saya hanya mendengar kalau warga sekitar mendapatkan kompensasi. Bentuknya apa saya tidak tahu,” terangnya, Kamis (2/4).

Sementara itu, ketika hal ini kami konfirmasikan kepada pihak Kapolres Kediri AKBP Lukman Cahyono bahwa setelah adanya pemberitaan oleh media pihaknya langsung menurunkan tim untuk melakukan cek lapangan.

” Waktu itu setelah dilakukan pengecekan lapangan bahwa ada ijin penjualan. Namun kami akan melakukan pengecekan ulang lebih dalam, apakah benar benar memiliki ijin,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Saya tidak segan segan untuk  menindak stockpill tersebut, entah siapa dibelakangnya, yang jelas sesuai aturan yang berlaku saat ini dan kalau memang stockpile tersebut tidak ada ijinnya, ya tidak layak untuk beroperasi,” tegasnya.

Perlu diketahui, beberapa bulan yang lalu, mengenai aktivitas stockpile tersebut sempat  dipermasalahkan mengenai Pembuangan Limbah Pencucian Pasir ke sungai yang mengaliri sawah di tetangga desa Adan Adan yang berdampak terjadi pencemaran air yang sempat ramai.

Sementara dalam momen berbeda terdapat statement yang mengejutkan dari sebut saja AGG (inisial), orang yang dekat dengan Ketua Umum Yayasan Pendidikan Ihsanniat Ach Dzaky GF.MHI. AGG menyatakan bahwa dibelakang usaha scockpile Adan Adan adalah Gus Mad atau Ach Dzaky GF.MHI.

Menanggapi hal ini sontak Gus Mad terlihat sangat kaget saat di komfirmasi dikediamannya Rejoagung Jombang, Gus Mad yang juga selaku Pembina di media Pena Rakyat News membantah keras atas namanya yang dicokot oleh AGG, dirinya merasa tidak mengetahui apa-apa terkait usaha itu. ini pernyataan tegas dari Gus Mad Kyai karismatik asal Jombang.

“ Kalau memang dia mengaku usaha itu milik saya atau saya yang dibelakang ini semua, monggo silahkan dilaporkan saja, saya sudah sering nama saya dijual atau dipakai tameng oleh orang-orang yang mengenal atau dekat dengan saya,  Saya berharap pemerintah dan pihak aparat penegak hukum bertindak tegas dan melakukan pemeriksaan dokumen perizinan tambang pasir tersebut. Kalau tidak ada ijinnya ya ditutup saja,” 

Jurnalis : (Bambang/Bram)

baca selengkapnya
HUKUM

Mengaku Saudaranya Kapolda Jatim ‘Prawito’ Diduga Terima Upeti dari Penambang Pasir Ponton di Kaligedok

PRN KEDIRI – Telah berjalan cukup lama galian pasir yang menggunakan alat berat ‘Ponton’ dikawasan Kaligedok Ngancar Kediri berjalan mulus tanpa hambatan dan sandungan hokum dari penegak hokum setempat.

Hal ini terungkap setelah awak media Pena Rakyat News menelusuri 3 titik usaha galian pasir yang menggunakan alat berat Ponton di desa Kaligedok yang diduga milik Sunarto, Toro, Eko serta penanggung jawab lapangan Prawito.

Dari keterangan Sunarto warga Blitar saat dikomfirmasi di lahan dan di rumah calon istrinya mengatakan bahwa usaha yang digeluti ini (Penyedotan pasir) dirinya anggap tidak menyalahi hokum, Sunarto merasa yang disedot pasirnya adalah tanah miliknya yang bersertifikat dan dirinya tidak menggunakan alat berat bego, dan yang paling diandalkan oleh Sunarto adalah dirinya sudah membayar uang keamanan kepada Prawito sebesar Rp. 3.000.000,- setiap bulan, sehingga kalau terdapat masalah apa-apa Prawitolah yang bertanggungjawab. Tegas Sunarto. 2/4/20.

Baca juga : https://penarakyatnews.id/2020/04/01/deretan-penambang-pasir-ponton-kaligedok-bebas-beroperasi/

Sementara menurut Prawito saat dikomfirmasi melalui selulernya 0857465986xx dirinya membenarkan terkait ungkapan Sunarto. Orang yang mengaku asli dari Mojokerto (Prawito, red) menerima uang keamanan dari 3 titik galian pasir yang ada di Kaligedok masing-masing 3 juta rupiah. Prawito juga menyatakan bahwa apa yang dilakukan ini tidak menyalahi hokum atau aturan karena menurutnya tidak masuk dalam undang-undang minerba sebab yang diambil pasirnya adalah tanah pribadi yang bersertifikat.

Masih dalam keterangan Prawito, terkait dana keamanan yang masuk pada dirinya sebesar 3 juta per diesel (ponton), dirinya merinci untuk keamanan desa setempat, dirinya juga selalu minta petunjuk kepada saudaranya yaitu Irjen Pol Drs. Luki Hermawan, M.Si. Kapolda Jawa Timur dan menurut Prawito semua mendukung galian pasir yang menurutnya ini sebagai reklamasi tanah.

Lebih dalam menurut Eko Nugroho selaku Aktifis pemenatau penyelenggara pemerintahan Jawa Timur, bahwa apa yang dilakukan oleh Prawito dan kawan-kawan yaitu penambangan pasir dengan menggunakan alat ponton termasuk dalam katagori aturan minerba, dan syarat syahnya adalah harus memiliki ijin penambangan yang resmi tidak hanya referensi dari lingkungan dan saudaranya yang menjadi Polisi sebab dalam undang-undang sudah disebutkan Apapun bentuknya kegiatan tambang galian/ sedot pasir dan pasir hasil tambang di angkut keluar untuk di jual Penambang ilegal di Krenggan dapat Melanggar pasal 158 Undang-undang No 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 10 miliar. (Gunari/dedy)

baca selengkapnya
HUKUM

Deretan Penambang Pasir (Ponton) ‘Kaligedok’ Bebas Beroperasi

PRN KEDIRI – Terkesan adanya pembiaran dengan adanya penambangan pasir liar alias tanpa ijin yang menggunakan Ponton di kawasan Kaligedok Ngancar Pare Kediri.

Dari hasil wawancara penarakyatnews.id dengan salah satu pemilik penambangan pasir di Kaligedok Narto.

Keterangan Narto membuktikan bahwa usaha penambangan pasir menggunakan alat Ponton miliknya dan milik beberapa tamannya antara lain Toro dan Eko yang masuk wilayah desa Kaligedok dibawah naungan salah satu orang inisial PW bisa dibilang aman.

Menurut Narto dirinya dan 7 pengusaha penambang pasir tiap bulan harus setor kepada PW sebesar Rp. 3.000.000,- per diesel (Ponton).

Sementara saat PW dikonfirmasi melalui selulernya berjanji akan menemui awak media untuk memberikan hak jawab namun tiba-tiba membatalkan dengan alasan tidak jelas.

Sampai berita ini diturunkan awak media terus mencari data kemana larinya dana yang disetor ke PW, pasalnya PW adalah warga desa biasa namun dapat mengamankan seluruh galian yang ada di Kaligedok. Bersambung…(Gunari).

Catatan :
Pasal 158 Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral, Energi dan Pertambangan (Minerba), diancam dengan hukuman pidana 10 tahun penjara.

baca selengkapnya
HUKUM

Pemilik Stockpile Adan Adan ‘Plindutan’ Ditanya Ijin Malah Cokot Orang Lain

PRN KEDIRI – Terkesan mengabaikan petugas, berulang kali ditegur oleh Satpol PP terkait legalitas perizinan beroperasinya Stockpile di desa Adan Adan yang diduga bodong, pengusaha malah mentang-mentang dan mendatangkan alat berat untuk mengisi truk yang masuk.

Diketahui sebelumnya bahwa stocpile milik KK (inisial, red) sudah berjalan cukup lama dan diduga tidak mengantongi ijin, bahkan belum lama ini dikabarkan stockpile ini mendapat teguran keras dari petugas agar tidak melakukan operasional sampai semua ijin diurus lengkap.

Dan lebih anehnya lagi saat awak media menemui Risa selaku Kepala Desa Adan Adan namun sayangnya Risa terkesan selalu berkelit dan enggan menemui awak media. Namun hal ini berbeda dengan saat wartawan Pena Rakyat News menemui Masfiatul Isti’anah, S.Pd. mantan kepala desa Adan-adan, dirinya mengatakan bahwa semenjak dulu pihak desa belum pernah melihat fisik dari perijinan stockpile tersebut, apalagi kerja sama sama atau kompensasi sekali tidak ada. (30/3/20).

Sementara hal senada juga disampaikan oleh Deni salah satu staf perijinan terpadu dinas penanaman modal dan pelayanan satu pintu Kediri, menyatakan bahwa pihaknya belum pernah melakukan proses ijin stockpile.

“Sampai saat ini belum ada pengajuan perijinan tentang stockpile yang ada di desa Adan Adan. Kami akan tahu kalau memang sudah pernah mengajukan ijin,” tulisnya di pesan selulernya.

Dilain pihak, Kapolres Kediri AKBP. Lukman Cahyono, S.I.K., M.H., saat dihubungi melalui telepon selulernya juga kaget. Pasalnya stockpile tersebut selalu dilewatinya saat kunjungan kerjanya ke Pemkab Kediri.

“Terima kasih informasinya, akan kami tindak lanjuti mas, apakah ada ijin atau tidak. Kami akan mempertanyakan juga asalnya dari mana pasirnya. Kalau ternyata itu asalnya tidak benar akan kami tutup,” ungkapnya tegas.

“Kalau memang tidak ada ijinnya, dan masih melakukan aktifitas langsung akan kami tindak dengan tegas,” pungkasnya.

Terpisah, pemilik stockpile KK, saat ditanya soal ijin malah mengelak, dan hanya mengaku kalau itu bukan miliknya. “Saya hanya mengoperasikan armadanya saja, soal lain – lain saya tidak tahu,” ungkapnya. (B.Soesilo)

baca selengkapnya
HUKUM

Ditreskrsus Polda Banten Diduga Menyalahgunakan Wewenang

PRN BANTEN – Drama penangkapan AR yang diduga tersandung kasus Fidusia menuai gugatan Pra Peradilan yang ditujukan kepada Pemerintah Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, Polda Banten, yang diajukan oleh istri AR. 30/3/20.

Hayati Nufus (28) selaku istri AR melihat kejadian yang menimpa suaminya terasa penuh kejanggalan, dan untuk mencari keadilan dan pembebasan atas suaminya, dirinya mengambil langkah Pra Peradilan.

Senada juga disampaikan Ujang Kosasih dari Lembaga Perlindungan Rakyat Malang (YAPERMA) selaku Kuasa Hukum dari Hayati Nufus, bahwa menduga Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Banten menyalahgunakan wewenang dalam kasus penangkapan dan penahanan tersangka AR (39) terkait kasus fidusia.

Ujang Kosasih berpendapat bahwa penangkapan dan penahanan terhadap AR yang dilakukan oleh Polda Banten terlalu premature, hal ini melihat pasal yang diletakkan adalah lex spesialis tentang pidana khusus Fidusia, namun setelah di BAP hal ini menjadi berbalik karena terdapat pasal 480 junto pasal 36 Fidusia.

Masih menurut Ujang Kosasih, perlu diketahui bahwa Undang-undang fidusia itu undang-undang accesoir atau undang-undang susulan, yang di perjanjian pokok dan ini ranahnya perdata. Patut disayangkan menurut Ujang atas apa yang dilakukan oleh temen-temen dari Polda Banten, semestinya pihak Polda melakukan pemanggilan sesuai prosedur, barulah apabila AR dipanggil mengabaikan dilakukan penjemputan paksa karena hal ini Tipiring dan bukan tindak kejahatan general.

Mengupas sedikit keterangan istri AR terhadap Ujang Kosasih bahwa semula istri AR diminta oleh pihak Polda Banten untuk tidak kawatir karena suaminya hanya diminta keterangan namun setelah ditunggu 1 x 24 jam ternyata AR dijebloskan dalam penjara dan yang paling mengejutkan lagi Mobil Vios milik AR yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan perkara ini juga disita oleh pihak Polda Banten.

Untuk menyikapi kasus ini lebih lanjut, Ujang dan rekan selaku Kuasa Hukum HN yang membuat kontruski hukum, baik praperadilan maupun melapor ke Bagyanduan Divisi Profesi dan Pengamanan Polri, akan tetap mengawal sampai keadilan berpihak kepadanya, “Kami pun akan datang ke Kompolnas juga,” jelas Ujang.

Padsa siding perdana Pra Peradilan hari senin 30/3/2020 pihak termohon yakni Krimsus Polda Banten mangkir, dan harapan terbesar dari Hayati Nufus apa yang ditempuh saat ini membuahkan hasil dan menang dalam Pra Peradilan ini sehingga upaya penangkapan terhadap suaminya otomatis batal demi hokum dan AR harus dibebaskan. (Lis)

baca selengkapnya
HUKUM

Tidak Terima dengan Mekanisme Hukum Polda Banten, Istri AR Gugat Pra Peradilan

PRN BANTEN – Bagaikan disambar petir hati dan perasaan seorang Hayati Nufus warga Sukawarna melihat suaminya digelandang dari kediamannya oleh 10 orang yang mengaku dari Kepolisian Daerah Banten (Polda Banten) dengan tuduhan dugaan Penadahan damn undang-undang Fidusia. 17/3/20.

Dalam keterangannya dari salah satu anggota Polisi Polda Banten saat membawa AR (inisial nama suami Hayati Nufus, red), AR hanya dimintai keterangan, dan pada tanggal 18-3-2020 kembali rumah A digeledah oleh 8 anggota krimsus Polda Banten dengan dalilmencari barang bukti, namun pihak Krimsus Polda Banten tidak menemukan bukti apapun dari kediaman AR dan setelah ditunggu 1×24 jam ternyata tersiar kabar AR dimasukkan ke sel Krimsus Polda Banten.

Melihat banyaknya kejanggalan yang dirasakan oleh Hayati Nufus, dirinya langsung mendatangi Polda Banten untuk klarifikasi terkait apa dan bagaimana suaminya,  melalui Kasubdit Krimsus Polda Banten Hayati Nufus mendapat penjelasan bahwa suaminya ( AR, red) diduga telah melakukan pelanggaran terkait UU No. 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia pasal 36 dan pasal 480 KUHP.

Masih dalam keterangan Kasubdit Krimsus Polda Banten kepada Istri AR yang disampaikan kepada Pena Rakyat News,  bahwa AR terlibat dalam upaya pengalihan obyek jaminan fidusia, dengan kata lain debitur telah mengalihkan satu unit mobil Brio kepada Sajam, sementara saat ini Sajam sudah ditangkap dan sebagai pengembangannya pihak Kepolisian menangkap AR atas keterangan dari Sajam.

Sementara berbagai upaya dilakukan oleh Hayati Nufus agar pengajuan penangguhan penahanan terhadap suaminya dikabulkan namun terkesan sia-sia, hal ini dilakukan karena setelah Hayati Nufus meminta petunjuk ahli hukum bahwa perkara yang menimpa suaminya adalah masuk ke rana Perdata dan yang berhak memproses perkara ini adalah BPSK.

Lebih lanjut untuk mencari keadilan dan kepastian hokum, Hayati Nufus mengambil upaya mengajukan Pra Peradilan ke Pengadilan Negeri Serang, dan membuat pengaduan ke Paminal Mabes Polri serta kepada Kompolnas dengan harapan mendapatkan perlindungan.  (Kosasih).

baca selengkapnya
HUKUM

Praktik Tambang Liar Tulungrejo Semakin ‘Ngawor’ BEGO Diturunkan untuk Merusak Ekosistem

PRN BLITAR – Minimnya tindakan tegas dari penegak hokum wilayah Blitar menjadi sasaran jarahan para pengusaha tambang galian C ‘Liar’ bebas beroperasi, seperti yang terpantau kamera Pena Rakyat News di desa Tulungrejo Gandusari Blitar, yang tak lama lagi kalau dibiarkan akan hancur ekosistem alam wilayah tersebut.

Berdasarkan sumber yang dapat dipercaya, Pena Rakyat News telah mendapatkan data bahwa kebijakan local penambangan di desa Tulungrejo Kecamatan Gandusari tepatnya di sisi barat tanggul pengaman sungai (Cek Dam) tidak boleh menggunakan alat berat alias Bego, namun penambangan dianjurkan secara manual, hal ini untuk menanggulangi dampak kerusakan ekosistem wilayah setempat.

Masih dalam keterangan warga Tulungrejo, pernah suatu hari yang lalu Polres Kabupaten Blitar melakukan penghentian namun sayangnya hanya satu saja yang dihentikan sedangkan lainnya masih tetap beroperasi.

“ Kayaknya ada apa-apa mas masak waktu itu hanya satu yang dihentikan sedangkan yang lain tetap jalan, kan namanya tebang pilih” ketus warga.

Kami berharap Polres Kabupaten Blitar tidak tebang pilih dalam mensikapi dan menghentikan kegiatan galian C illegal di wilayah hokumnya, pasalnya kalau hal ini dibiarkan Blitar akan rusak dan bencana pasti akan datang, namun kalau keluhan kami ini tidak diperhatikan pastinya rakyat akan melakukan upaya dengan cara rakyat. Tutup warga.

Menyikapi keluhan warga Tulungrejo, awakmedia akan meminta klarifikasi kepada pihak terkait baik di wilayh kabupaten Blitar dan Propinsi Jawa Timur. (Dedi Widodo).

baca selengkapnya
HUKUM

Polsek Puri ‘Sikat 303’ di Warung Pojok Ndusin

PRN MOJOKERTO – Jajaran Kepolisian Sektor Puri berhasil menangkap pelaku penyakit masyarakat yaitu perjudian di desa Puri kecamatan Puri Mojokerto. 24/3/20.

Bersama 4 anggota Jajaran Reskrim Polsek Puri dengan menggunakan mobil umum berhasil menciduk 5 orang penjudi di warung pojok Sundusin Puri Rt. 04 Rw. 01di Selasa dini hari pukul 01.00 wib.

Dari keterangan warga Puri yang tidak bersedia disebut namanya kelima orang penjudi yang di ciduk Polsek Puri adalah pemain lama yang hampir setiap hari melakukan perjudian Remi atau kartu di warung Sundusin.

Masih dalam keterangan warga Puri, kelima orang yang diciduk adalah inisial GDI (kepala SMP ), Pir, Ags, Ong, DR (warga Ketemas Dungus)

Dari kejadian ini Jupriadi alias Singer  selaku Kepala Desa Puri saat dikonfirmasi  melalui selulernya menyatakan belum mengetahui perihal penggrebekan warganya.

Sementara menurut Sutono selaku Kanit Reskrim Polsek Puri melalui selulernya membenarkan atas penangkapan pelaku perjudian di warung pojok Puri milik Sundusin, dan saat ini menurut dirinya masih dalam proses pemeriksaan di Mako Reskrim Polsek Puri. (Samsul)

baca selengkapnya
HUKUM

Perjalanan Sidang Nomor 1xx/Pdt.G/2019/PN.Mjk “Remang-Remang” Tergugat Terkesan Ditilap

PRN MOJOKERTO – Kekecewaan terlihat diwajah kuasa hukum asal Surabaya yang mewakili sidang atas kliennya Sunyoto warga Kembangan Kemlagi Mojokerto di Pengadilan Negeri (PN) Mojokerto. 23/3/20.

Dalam kasus perdata ini Sunyoto warga Kembangan Kemlagi telah digugat oleh Siti Fatimah atas perbuatan melawan hukum di PN Mojokerto, dan dalam hal ini Sunyoto memilih Chrisman Hadi And Partners sebagai kuasa hukumnya dan sudah terdaftar di PN Mojokerto tertanggal 20-1-2020.

Secara hukum semestinya pihak PN Mojokerto apabila terdapat jadwal mediasi atau sidang memiliki kewajiban memberitahu baik secara lisan, tertulis atau online kepada tergugat atau kuasa hukumnya.

Namun menurut kuasa hukum Chrisman Hadi S.H.M.H saat ditemui di lobi PN Mojokerto, dirinya sangat menyesalkan kejadian ini, pasalnya kasus ini menurutnya adalah kasus yang mudah namun direkayasa sedemikian rupa biar terkesan pihaknya tidak koperatif dan akhirnya dikalahkan.

” Kalah menang dalam persidangan itu hal yang biasa mas, asalkan transparan dan sesuai prosedur, bukan malah tilap-tilapan begini, dan saat ini ada sidang kesimpulan, kami tidak akan masuk karena tidak ada panggilan dan saya memilih membuat pengaduan saja” geram Chrisman Hadi S.H.M.H.

Masih dalam keterangan Chrisman Hadi S.H.M.H, dugaan rekayasa dan main mata ini terlihat pada sidang perdata ini, pasalnya dalam kasus ini hanya menggunakan hakim tunggal dan ini tidak sesuai dengan hukum acara perdata, karena yang diperkenankan dengan hakim tunggal adalah kasus sidang anak, sidang susila dan sidang pra peradilan.

Dugaan lainnya yaitu prlaksanaan mediasi pada tanggal 17/2/2020 biasanya setelah 1 atau 2 minggu ada pemberitahuan sidang, dan ini terhadap dirinya dan kliennya tidak ada pemberitahuan apa-apa dan tiba-tiba pihak penggugat memposting foto keceriaan dengan pihak pengadilan dengan keterangan habis selesai sidang (16/3/2020).

Lebih lanjut mengupas perkara perdata ini bermula saat Sunyoto telah membeli sebidang tanah dan bangunan dengan nilai Rp. 120.000.000,- di kawasan Kembangan dengan cara pembayaran dicicil/angsur dan kesepakatan ini mengetahui Kepala desa Mojojajar dan disaksikan perangkat desa, dan Sunyoto sudah mengangsur senilai 70 juta dan terdapat bukti kwitansi, seiring berjalannya waktu cucu dari pemilik rumah meminta bukti kwitansi asli dengan dalil mau ditunjukkan kepada cucu yang lain namun tidak dikembalikan dan malah Sunyoto awalnya dilaporkan pidana penyerobotan tanah namun gugur pasalnya bukti dan saksi dari pihak desa serta foto kopy kwitansi dimiliki Sunyoto, tidak terima gugur di Pidana cucu dari pemilik rumah menggugat Sunyoto secara Perdata. (Jurnalis : Gunari)

baca selengkapnya
HUKUM

PAYAMAN Menjadi Tempat Bisnis Perjudian di Tengah Perkampungan

PRN KEDIRI – Terkesan adanya pembiaran, penyakit masyarakat yaitu perjudian menjamur di Wilayah Hukum Kabupaten Kediri, pada edisi yang lalu pena rakyat news mengupas perjudian ditengah sawah Rembang Ngadiluwih, 10 menit yang lalu pena rakyat juga mengupas kegiatan perjudian sabung ayam di Wonojoyo dan kali ini pena rakyat news mencuplik kembali kegiatan perjudian bersekala besar di Sawahan Plemahan Kediri. 23/3/20.

Baca juga : https://penarakyatnews.id/2020/03/19/luar-biasa-bukannya-sembunyi-judi-sabung-ayam-dan-dadu-di-tengah-sawah/

Dari hasil investigasi dan keterangan warga Sawahan yang tidak bersedia disebut namanya menyatakan bahwa membenarkan didesanya setiap hari ramai pengunjung baik dari wilayah Kediri sendiri dan juga tidak sedikit dari wilayah luar Kediri kecuali hari jumat ‘Tutup’

Masih dalam keterangan warga, dirinya dan warga lainnya juga diuntungkan dengan ramainya para tamu penjudi di desanya, pasalnya dengan ramainya tamu menambah inkam dari parker roda 4 atau roda 2 serta warung sekitar juga laku keras. Bangga warga.

Baca Juga : https://penarakyatnews.id/2020/03/23/dijamin-aman-lokasi-sabung-ayam-wonojoyo-diduga-milik-oknum-polri/

Tampak terlihat juga di lahan 303 dusun Sawahan desa Payaman yang lokasinya kurang lebih 1 kilo dari Mako Polsek Plemahan, anggota Polres memarkir mobil patrolinya di jarak 50 meter dari lokasi perjudian menambah keyakinan bahwa tempat perjudian tersebut terkesan aman terkendali. (Jurnalis Bambang)

baca selengkapnya