close

HUKUM

HUKUM

Tiga Pasangan “Wik…Wik… Digelandang RCKT Satpol PP Kota Kediri, Ini Infonya…

PRN KEDIRI |   Tim RCKT Satpol PP Kota Kediri menggelar razia demi mewujudkan ketertiban dan ketentraman umum terkait rumah kost yang di indikasikan adanya tindak asusila di Kecamatan Pesantren Kota Kediri. Sabtu 24 Oktober 2020 pukul 00.05 WIB

Nur Khamid, Kabid Trantibum Satpol Pol PP Kota Kediri menjelaskan, penggerebekan itu bermula dari aduan masyarakat. Selanjutnya, petugas langsung meluncur ke kos-kosan yang dilaporkan warga.

Setelah dilakukan pemantauan oleh tim  menunjukkan bahwa ada indikasi tindak asusila, maka bersama tim yang dipimpin langsung oleh Hariono selaku Ketua regu 4 Satpol PP Kota Kediri mendatangi rumah Kost tersebut.

Penggerebekan rumah kos DIADEM milik Wiwit yang beralamatkan di Wilayah kelurahan Pesantren Kec. Pesantren – Kota Kediri adalah Terkait perijinan, namun Pemilik tidak berada di lokasi.

Rumah kost tersebut sudah sering melakukan pelanggaran dan sering di gunakan untuk tindak asusila.

Dari pemeriksaan di amankan muda mudi bukan suami istri Sebanyak 3 pasang 3 laki laki dan 3 perempuan,

Identitas 3 pasang bukan suami istri yg terjaring di rumah Kos pada hari Sabtu 24 Oktober 2020,sbb;
Pasangan Dicky Bagus S.(19) Asal Dsn. Wonokasian Ds. Gayam Kec. Gurah Septi Dwi L (19) asal Dsn. Bangkok Timur Kec. Gurah. Pasangan Fendi R. (34) thn Alamat : Bolodewo Wonorejo Wates Asri Rentno A.(33) asal Dsn. Singo Padu Baye Kayen Kidul. Dan Pasangan Pramadio Pandu B.(25) asal Pare Jl. Puncak Jaya Sa Gresya(22) asal Dsn. Babadan Duwet Wates.

Ketiga pasangan tersebut di bawa ke kantor satpol PP untuk di mintai keterangan, sampai saat ini masih dalam proses pendataan di Mako Satpol PP Kota Kediri.

Dijelaskan Kabid Trantibum Satpol PP, Nur Khamid bahwa razia, mampu menekan dan mengurangi kasus pelanggaran yang mengarah ke tindak pidana. (Bram / Arya )

baca selengkapnya
HUKUM

Proses Pengosongan Berlangsung Ricuh, Kuasa Hukum Hampir “Smackdown” dengan Oknum TNI AL

PRN LAMONGAN | Proses pengosongan bangunan di desa Ardirejo Lamongan berlangsung ricuh, tim kuasa hukum dari pemenang lelang bersikeras dan mengeluarkan isi  rumah dan menjadi tontonan warga. 21/10/2020.

Kesabaran Harmoko Wahid terlihat sudah habis, pasalnya lahan dan bangunan yang dibelinya dari  Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surabaya tahun 2015 tanah seluas 364 M2 dengan harga Rp.450.000.000.- dan bahkan saat ini sudah SHM no.38 atas nama dirinya, masih dikuasai oleh Kopka TNI AL Bahtono dan keluarganya.

Dari keterangan yang didapat dari Harmoko Wahid, sejak tahun 2017 lahan yang sudah dibelinya ini sudah di exsekusi oleh pengadilan, namun pemilik lama mentang-mentang dirinya tidak ada keberanian untuk menempati. Ucap Harmoko.

Sementara tampak dalam rekaman video Kuasa Hukum Irfa’I, S.H. dengan memakai seragam kebesaran LPK YAPERMA bersama timnya beradu mulut dengan Erna Wibi Suci Rahayu  istri dari Kopka Bahtono sampai terjadi pingsan, dan tampak Irfa’I, S.H. dalam membela kliannya menghela dan menarik Kopka Bahtono  bagaikan atlit SMACKDOWN professional.

“Terpaksa hal ini kami lakukan, kami sebagai kuasa hukum dari Harmoko Wahid sudah berupaya melakukan teguran dan peringatan serta negosiasi dengan baik, namun Kopka Bahtono masih bersikeras mempertahankan lahan dan bangunannya karena merasa masih menjadi miliknya” Tegas Irfa’I, S.H.

Sementara menurut Kopka Angkatan Laut Bahtono saat diwawancarai awak media mengatakan bahwa dirinya mempertahankan bangunan dan menempatinya ini dengan alasan bahwa dirinya merasa tidak mendapatkan keadilan dalam proses lelang ditahun 2015 silam. (sh07)

baca selengkapnya
HUKUM

“MELAWAN HUKUM” Teguran Dinas Perkebunan Prov Jatim Dianggap Nyanyian Sumbang PT MANGLI DIAN PERKASA

PRN KEDIRI | Dinas perkebunan Provinsi Jawa Timur memberikan teguran keras kepada PT. Mangli Dian Perkasa perihal rekomendasi teknis normalisasi fungsi lahan di dusun Mangli, desa puncu, kecamatan Mangli, kabupaten Kediri. Teguran melalui surat telah dilayangkan pada tanggal 28 februari 2020. Tak hiraukan, hingga kini pengusaha tetap beraktifitas normal.

Salah satu isi teguran keras yang menjadi sorotan adalah perintah agar PT. MANGLI menghentikan kegiatan eksploitasi bahan galian kelas III (Pasir) di lahan perkebunan. Seperti diketahui bahwa kawasan Mangli merupakan jalur aliran lahar erupsi gunung Kelud.

Dengan dalih normalisasi, aktifitas ekploitasi tak terkendali dilakukan oleh PT. MANGLI melampaui perusahaan tambang. Kondisi memprihatinkan seperti ini mendorong LSM Jejaring Rakyat Peduli Keadilan (JRPK) bergerak. Berbekal kuasa dari masyarakat, Senin 19/10/2020 JRPK mendatangi Dinas Perkebunan Provinsi Jatim.

Ditemui oleh Djoni Meidialak Sito selaku kepala seksi pengembangan usaha dan pemasaran, Eko perwakilan dari LSM menyampaikan beberapa hal dan mempertanyakan sikap pemerintah terkait tindakan PT. Mangli Dian Perkasa.

Eko menyampaikan bahwa apa yang dilakukan PT. Mangli adalah aktifitas pertambangan ilegal. Pasalnya HGU yang dipegang adalah perkebunan. Terjadi tindakan pelanggaran hukum dalam aktifitas ini.

“Jika hal ini terus dilakukan, maka kewajiban negara harus hadir dalam mencabut HGU” tambah Eko mendesak dinas perkebunan.

Menanggapi hal ini, Djoni menyampaikan bahwa pemerintah telah melakukan tindakan berupa teguran kepada perusahaan binaan mereka ini.

“Nanti akan kita tegur lagi”, ungkap kepala bidang usaha di dinas perkebunan ini.

Lebih lanjut Djoni menyarankan LSM untuk berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) terkait usulan pencabutan HGU.

Selain permasalahan hukum, aktivis LSM ini juga menyampaikan keprihatinan terkait isu Ekologi. Hasil penelusuran dilapangan ditemui bahwa pengerukan lahan dengan menggunakan alat berat telah mencapai kedalaman lebih dari 15 meter. Lebih lanjut, Eko menyampaikan bahwa ada tiga titik koordinat pengerukan alat berat yang begitu masif di area HGU perkebunan.

Terkait informasi ini, pihak dinas perkebunan prov. Jatim mengakui bahwa mereka baru mengetahuinya. Untuk menindaklanjuti informasi ini, pihak pemerintah melalui dinas akan memanggil pihak perusahaan untuk dimintai keterangan.

“Kami baru tahu tentang ini, kami akan segera memanggil perusahaan binaan ini”, ungkap Djoni kepada perwakilan LSM.

Sampai berita ini dirilis (selasa, 20/10/2020), aktifitas pertambangan di lahan HGU PT. Mangli Dian Perkasa masih tetap berlangsung masif. Teguran dinas perkebunan seperti hiasan bagi pengusaha. Wibawah pemerintah dipertaruhkan di bumi Mangli-Kediri. Samsul/Samosir)

baca selengkapnya
HUKUM

Lebih Dari 4 X 24 Jam Bos Jamu Ditahan, ‘SELRA’ Dirnarkoba Polda Jatim Mengistilahkan Kasus Tak Cukup Bukti

PRN SIDOARJO | “Selra” istilah yang digunakan oleh Dirnarkoba Polda Jatim Kombes Pol Cornelis Simanjuntak untuk menjelaskan Klasifikasi Kasus yang tuntas. Gelar perkara kasus DH (66) yang ditangkap pada 23 April 2020 oleh Unit 3 subdit 2 ditresnarkoba Polda Jatim menghasilkan rekomendasi perkara tidak cukup bukti. DH Bos Jamu Sidoarjo lepas dari jerat pasal 196 dan 197 Undang-undang kesehatan tahun 2009.

Titik terang penghentian kasus bos jamu pada bulan April 2020 lalu memasuki babak baru. Rekomendasi tidak cukup bukti disampaikan Perwira yang berasal dari Sumatra Utara ini melalui pesan whatsapp.

“itu sdh dihentikan penyidikannya melalui gelar perkara tidak cukup bukti” ungkap Kombes Pol Cornelis merespon link pemberitaan sebelumnya.

Tentunya produk jamu sitaan menjadi kunci penting dari proses gelar perkara ini. Pada pemberitaan sebelumnya, terduga DH dan produk jamu sitaan telah menginap dan dalam penguasaan Polda Jatim lebih dari empat hari.

BACA JUGA : https://penarakyatnews.id/2020/10/14/administrasi-penyidikan-polda-jatim-atas-kasus-bos-jamu-sidoarjo-patut-dipertanyakan/

Awak media PRN mencoba mencari tahu produk jamu merek Putri Sakti apa saja yang dijual di toko jl. Gajah Mada 209 Sidoarjo. Kepada awak wartawan seorang pria yang mengaku sebagai anak pemilik toko menguraikan paling tidak ada 7 jenis produk botol jamu Putri sakti dan juga sachet.

“macam-macam mas, ada pelangsing, penyehat badan, kencing manis, anti loyo, pegel linu, jadi tergantung mau beli yang mana”, ungkap pria yang mengenakan kaos oblong hitam sambil memastikan produk yang ingin dibeli.

Terhadap produk ini, tim PRN mencoba menelusuri rekam jejak dalam pemberitaan di Media lain. PRN menemukan beberapa pemberitaan terdahulu yang terkait produk dengan dugaan pelanggaran pasal 196 dan 197.

Pada tanggal 14 Februari 2017 Media PikiranRakyat.Com pernah merilis bahwa Jamu Putri Sakti mengandung zat doping. Saat dikonfirmasi, Firman Rachmat selaku Pimpinan media membenarkan pemberitaan tersebut.

“betul pak itu berita kita tahun 2017 wina nama wartawannya” ungkap pimpinan yang bermarkas di Bandung ini melalui pesan wa.

Pada tanggal 5 Oktober 2011 pkl.16.13WIB, Media Kompas.com merilis pemberitaan tentang 21 obat tradisional berbahaya. Salah satunya adalah Jamu Putri Sakti. Selain berbahaya karena mengandung bahan kimia, dalam pemberitaan tersebut dituliskan bahwa jenis Penyehat Badan merupakan produk tidak terdaftar namun mencantumkan no. izin edar fiktif.

Selain itu, pada tanggal 13 oktober 2016 lenteraswaralampung.com juga pernah memberitakan tentang penangkapan distributor jamu putri sakti oleh BBPOM. Pemberitaan ini terkait dengan dugaan izin edar yang ilegal.

Dari informasi yang ada, PRN mencoba mengkonfirmasi izin edar produk-produk tersebut lewat Cek Produk BPOM dalam laman web resmi cekbpom.pom.go.id. Dari penelurusan PRN, ditemukan bahwa produk-produk yang dimaksud telah teregistrasi dan yang paling terakhir diregistarsi adalah Racik Remari pada maret 2018.

Sangat disayangkan bahwa kasus ini minim informasi dalam bentuk dokumen. Penahanan terduga sampai pembebasan nyaris tanpa disertai dokumen surat. SPDP nihil di Kejaksaan, surat-surat terkait “Mindik” masih menjadi misteri.

Bila produk jamu yang disita resmi terdaftar di BPOM, tentu Polisi memiliki pertimbangan lain melakukan penangkapan. Tidak mungkin Polisi bergerak dengan data prematur dan berani menahan melampaui batas ketentuan. Ada apa dengan jamu Putri Sakti? Apa pelanggaran dan data yang diketahui Polisi atas pengenaan dugaan pasal 196 dan 197?

Terkait dengan informasi ini, pengamat Hukum Iskandar Laka S.H, M.H, angkat bicara. Dimintai pendapatnya melalui sambungan telpon, dosen hukum di salah satu perguruan tinggi di Surabaya ini berpendapat bahwa jika informasi ini benar maka peluang penyelesaian perkara melalui jalur SP3 ataupun P21 tidak mungkin terjadi.

Lebih lanjut praktisi hukum ini menerangkan, bahwa Surat penghentian Penyidikan dan penuntutan (SP3) baru mungkin terjadi jika SPDP perkara tersebut telah terbit.

Masih dalam keterangan Iskandar laka, ia berpendapat jika SPDP Tidak terbit setelah penahanan lebih dari 4×24 jam, maka kemungkinan Surat Perintah Penahanan (SP2) pun bisa jadi pada saat itu belum ada.

“Saya menduga ini bukan sekadar maladministrasi, mengapa pengacara membiarkan kliennya ditahan sampai sekian lama tanpa meminta SP2 dari penyidik”, Komentar Dosen sekaligus praktisi hukum ini.

Penulis : Hanry Samosir.

baca selengkapnya
HUKUM

Konsultasi Hukum Pena Rakyat News

Ketua Biro Hukum : Iskandar Laka, S.H.,M.H.

Selamat Siang,

Baru-baru ini kami Pemerintah Daerah di salah daerah di Sumatera Selatan telah digugat ke PTUN oleh yayasan lingkungan hidup terkait pembangunan hotel.

Dimana salah satu dalam gugatan mereka adalah tidak adanya pengumuman penerbitan izin lingkungan dimedia massa/multimedia sesuai Permen no. 17 tahun 2012.

Dalam amar putusan yang menyatakan :

  1. …..
  2. Menyatakan batal Keputusan Bupat….
  3. Mewajibkan kepada tergugat (Bupati) untuk mencabut keputusan Bupati…..
  4. …..

Nah yang menjadi pertanyaan kami adalah :

  1. Apakah bisa menerbitkan kembali Keputusan Bupati tersebut ?
  2. Kalau Bisa dimulai dari mana proses keputusan tersebut ? (karena semua proses izin tersebut sudah terpenuhi Kecuali Pengumuman media massa/multimedia yang tidak dilaksanakan)

Mohon Penjelasannya, terima kasih

Eka Meirwanza.

Jawaban :

Terima kasih sebelumnya kami ucapkan kepada saudara Eka Meirwanza dengan selalu mengikuti web penarakyatnews.id yang selalu mengedepankan profesionalisme dalam berkarya.

Kami sebagai ketua rubrik konsultasi hukum Pena Rakyat News mencoba menjawab pertanyaan saudara.

Kalau merujuk pada uraian yang saudara sebutkan dalam kiriman email diatas maka yang terkait dengan putusan TUN Sumatera ….maka kurang lebihnya inilah jawabannya :

  1. Surat Ijin tersebut bisa diterbitkan lagi oleh Bupati, Tetapi, harus dilakukan terlebih dahulu pembatalan surat ijin yang kalah dalam sengketa TUN oleh pihak yang kalah (dalam kasus ini adalah Bupati). Karena ijin yang kalah dalam sengketa TUN tersebut telah cacat Formiil. Hal itu disebabkan adanya Maladministrasi yang dilakukan oleh instansi yang menerbitkan Keputusan TUN tersebut (Surat Ijin) sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 angka (3) Undang-Undang no. 37 tahun 2008 tentang OMBUDSMAN. Maladministrasi tersebut terjadi karena tidak terpenuhinya proses dengan lengkap seperti yang tercantum dalam pasal 1 huruf a dan b Permen Lingkungan Hidup no. 17 tahun 2012 dan BAB II huruf b angka (2) Lampiran Permen lingkungan hidup no. 17 tahun 2012. Lalu Bupati dapat mengeluarkan ijin lagi dengan materi yang sama tetapi nomor yang berbeda (Surat Ijin Baru).
  2. Adapun proses yang berkaitan dengan jawaban nomor 1 diatas dimulai prosedur dari awal hingga akhir (mengulang dari awal lagi). Dan yang perlu menjadi catatan adalah tidak boleh terjadi lagi maladministrasi seperti sebelumnya. Sehingga menjadi sebuah Keputusan TUN yang sah tanpa ada cacat formiil maupun cacat materiil.
baca selengkapnya
HUKUM

Administrasi Penyidikan Polda Jatim atas Kasus Bos Jamu Sidoarjo Patut Dipertanyakan

PRN Sidoarjo | Administrasi Penyidikan (Mindik) Djoko Harianto (66) oleh Unit 3 subdit 2 disresnarkoba Polda Jatim patut dipertanyakan. Ditahan lebih dari 4x24jam sebelum akhirnya dalam gelar perkara diputuskan kasus selesai. SPDP tak terbit dan tak ada pelimpahan Barang bukti serta tersangka di Kejaksaan.

PRN mengkonfirmasi Dirnarkoba Polda Jatim terkait status selesainya perkara bos jamu di Sidoarjo. Melalui pesan Whatsapp(WA) awak media dikonfirmasi bahwa kasus tersebut telah selesai melalui gelar perkara dan mendapat kepastian hukum.

“Itu sudah selra melalui gelar perkara dalam rangka kepastian hukum.jangan salah”, pesan whatsapp dirnarkoba.

Ketika ditanyai tentang hasil rekomendasi dari gelar perkara, seketika perwira dengan pangkat teratai tiga ini menghubungi awak media dan berbincang melalui saluran aplikasi WA. Selasa (13/10/2020).

Perwira Polri ini menjelaskan secara panjang lebar terkait usaha memberi kepastian hukum dalam kasus ini. Namun demikian tidak memberi penjelasan apakah kesimpulan gelar perkara merujuk pada perkara cukup bukti atau tidak cukup bukti.

“Itu semua sudah selesai sesuai dengan prosedur dan kejaksaan juga sudah tahu”, ungkap Komisaris Besar Polisi ini mengakhiri pembicaraan melalui sambungan WA.

Tak beberapa lama setelah sambungan telpon diakhiri, kembali awak media dihubungi oleh Dirnarkoba. Dalam sambungan kedua, perwira polisi ini meminta awak media menghubungi Kabid Humas Polda untuk mendapat keterangan lebih jelas serta menganulir segala keterangan yang telah disampaikan sebelumnya.

Terhadap keterangan yang telah disampaikan, PRN mencoba mengkonfirmasi ke Kejaksaan Negeri Sidoarjo. Kepada awak media, staf tahap 2 Kejari Sidoarjo menyampaikan bahwa sampai saat ini tidak pernah ada pelimpahan atas nama tersangka dan barang bukti seperti yang dimaksud.

Lebih lanjut staf Kejari yang mengaku bernama Vanda ini menjelaskan bahwa jika penangkapan dilakukan Polda maka Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) akan disampaikan ke Kejaksaan tinggi.

“Tadi sudah saya cek, tidak ada pelimpahan perkara atas nama itu, silahkan ditanyakan di Kejati untuk SPDP nya”, ungkap staf kejari.

Menindaklanjuti arahan tersebut, PRN mengonfirmasi langsung ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Selasa (13/10/2020). Kepada PRN, Arief Eka selaku staf Kejati menyampaikan bahwa pihak Polda tidak pernah menyampaikan SPDP atas nama Djoko Harianto.

Penulis : ( Samosir)

baca selengkapnya
HUKUM

KOCAR KACIR….Galian Jatidukuh Mendapat Isu Operasi Polda

PRN MOJOKERTO | Galian yang terletak di desa Jatidukuh Kecamatan Gondang yang diketahui milik Widy Sulton tiba-tiba tepat jam 13.00 wib terhenti dan semua alat berat serta truk pengangkut batu bergeser keluar lokasi. Hal ini menuai tanda tanya, Galian resmi kok takut dengan isu operasi.  13/10/20.

Fakta ini disaksikan oleh tim media Pena Rakyat News saat melakukan liputan aktifitas galian di wilayah desa Jatidukuh, terjadi kejanggalan melihat fakta ini, pasalnya Galian Milik Widy Sulton diketahui memiliki ijin dan di area tersebut juga di jaga oleh petugas dari Dinas Pendapatan daerah, namun anehnya mengapa seperti ketakutan raut wajah para pekerja dan sopir pengangkut batu yang keluar dari galian.

Dari keterangan ADI pria berpakaian seragam dinas pendapatan daerah kabupaten Mojokerto saat dikomfirmasi terkesan menutupi persoalan yang sebenarnya, dirinya mengatakan bahwa aktifitas berhenti karena Beco atau alat beratnya rusak, namun fakta yang ada terekam kamera awak media bahwa 4 alat berat bekerja semua di lokasi, sedangkan Beco yang digalian atas sebanyak 4 Beco juga bekerja semua jadi keseluruhan terdapat 8 beco.

BACA JUGA : https://penarakyatnews.id/2020/08/25/bumi-mojokerto-bagian-selatan-siap-siap-ulah-penggali-semakin-ngawur/

Masih seputar keterangan ADI, setiap hari dari dirinya bekerja jam 08.00 sampai jam 16.00 wib terhitung keluar dari lokasi material batu diperkirakan mencapai kurang lebih 200 truk, namun terkait pertanyaan wartawan Ijin yang dimiliki Widy Sulton di desa Jatidukuh adalah material pasir tapi faktanya yang dikeluarkan adalah bebatuan, Adi tidak dapat menjawab.

“maaf mas saya hanya diberi tugas menarik restribusi setiap truk yang keluar dari lokasi, masalah yang lain-lain sebaiknya mas menanyakan ke pimpinan kami” tegas ADI.

Lebih dalam menurut salah satu pekerja sebut saja Bogel (bukan nama sebenarnya, red), dari keterangan Bogel didapat alasan mengapa sampai terjadi penghentian aktifitas penambangan, dijelaskan oleh Bogel bahwa pihak pengelola yaitu Gede dan Tohari mendapat informasi dari S (inisial) oknum Reskrim Polres Mojokerto bahwa akan ada operasi dari Polda Jatim. Terang Bogel.

Sementara dari beberapa keterangan yang didapat dari lokasi Galian Jatidukuh bahwa Ijin galian tertera nama Widy Sulton namun dalam pelaksanaannya yang mengelola adalah orang lain yaitu Gede dan pendana yang sudah merogoh koceknya mencapai milyaran adalah Tohari, dan luas lokasi dalam ijin diperkirakan 28 hektar dikabarkan spesifikasinya di material pasir, namun faktanya yang dikeluarkan dan diduga dikirim kepada Calvary adalah jenis material Bebatuan.

Diharapkan untuk pemberitaan kali kedua ini kepada pihak penegak hukum baik pemerintah daerah, atau pihak Kepolisian Wilayah Jawa Timur dapat mengambil tindakan apabila dalam praktik usaha penambangan milik Widy Sulton ini terjadi penyimpangan dengan tujuan menyelamatkan bumi Mojopahit. (Tim PRN).

baca selengkapnya
HUKUM

Pantas Aman…. Oknum DPRD Propinsi ‘Bermain’ dalam Eksploitasi Perkebunan Mangli

PRN KEDIRI | Dinas Perkebunan Provinsi Jatim telah memerintahkan penghentian eksploitasi bahan galian kelas III oleh PT. MANGLI DIAN PERKASA di dusun Mangli, desa Puncu, kecamatan Mangli, Kabupaten Kediri. Tak peduli surat teguran dinas, disinyalir ada oknum pimpinan DPRD terlibat mengais rejeki di 4 titik tambang perkebunan Mangli.

Teka-teki mengapa PT. MANGLI bebas mengeksploitasi bumi Kediri sedikit mendapat petunjuk. Kepada PRN, Widodo menyampaikan bahwa ada oknum pimpinan dewan propinsi Jawa Timur ikut berbisnis dalam proyek ini.

“Itu juga ada punyanya pak KND (inisial) yang di DPR Propinsi itu”, ungkap pria yang memantau keluar masuk nya truck pengangkut pasir.

BACA JUGA : https://penarakyatnews.id/2020/10/08/alih-alih-normalisasi-pt-mangli-dian-perkasa-cari-untung-dengan-eksploitasi/

Ketika PRN menanyakan dari mana Widodo mendapat informasi tersebut, dengan lugas pria yang memakai kaos hitam ini mengatakan bahwa hal tersebut sudah menjadi rahasia umum.

“Sampean tanya ke orang-orang yang kerja itu semua pasti tau”, ungkapnya.

Seperti diketahui bahwa Dinas Perkebunan Jatim telah mengeluarkan surat teguran tertanggal 28 Februari 2020. Dengan no regiatrasi 525/524/121.4/2020, dinas dengan tegas memerintahkan penghentian aktifitas eksploitasi pasir.

Dalam pantauan PRN di lapangan, surat teguran ini seperti hiasan bagi PT. Mangli. Eksploitasi tetap berjalan, pihak yang berwajib pun terkesan tak dapat menyentuh. (Bambang/tim)

baca selengkapnya
HUKUM

Alih-Alih Normalisasi PT MANGLI DIAN PERKASA ‘Cari Untung’ dengan ‘Eksploitasi’

PRN KEDIRI | Berangkat dari pengajuan permohonan rekomendasi teknis normalisasi fungsi lahan/tanah nomor :015/DIR-MPD/IX/2018 tertangga; 16 November 2018 yang disampaikan oleh PT Mangli Dian Persada yang mana tujuan awal akan melakukan pengupasan pasir dan batu seluas + 20 Ha dengan ketebalan 2 meter yang dilaksanakan dengan waktu 5 bulan dengan tujuan agar tanah yang tertutup dapat dimanfaatkan kembali oleh petani, namun semua berubah dan terlihat sebagai lahan bisnis batu dan pasir bagi PT Mangli Dian Persada dan rekanan.

Berdasarkan informasi yang beredar, Pena Rakyat News menelusuri langsung aktivitas di perkebunan Mangli yang saat ini porak poranda dan sangat menyimpang dari rekomendasi normalisasi lahan perkebunan.

Dari keterangan beberapa orang dilokasi (tidak bersedia disebut namanya, red) sangat menyayangkan apa yang terjadi di perkebunan Mangli, pasalnya pihak pengelola perkebunan Mangli terkesan tidak dapat berbuat banyak dengan ulah PT Mangli Dian Persada yang dapat dipastikan melanggar UU nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan.

Hal ini dibenarkan oleh sebut saja Candra (bukan nama sebenarnya, red), menurutnya kalau PT Mangli Dian Perkasa hanya direkomendasikan untuk normalisasi mengapa harus menurunkan 6 excavator dan bahkan pasir yang diambil dari perkebunan tersebut dijual dengan harga Rp.400.000,- per rit. Tegas Candra.

“Kegiatan disini kalau tidak salah sudah pernah didatangi pihak Kepolisian dari Polda Jatim, namun anehnya ya sampai sekarang adem ayem saja bahkan terkesan seperti mendapat restu dari Kepolisian” Pungkas Candra.

Sementara menurut Kendri selaku Pimpinan Proyek dari PT Mangli Dian Persada melalui selulernya mengklarifikasi rumor yang berkembang pria lulusan fakultas sastra Jember dan pernah bekerja di media Jawa Pos ini menerangkan bahwa kegiatan di perkebunan Mangli adalah land clearing yang dapat diartikan pembersihan lahan, yaitu melakukan pengupasan bekas lahar letusan gunung kelut yang selanjutnya akan diganti dengan tanah produktif sehingga dapat ditanami kembali.

Kendri menambahkan terkait dengan rumor adanya praktik galian dan atau penjualan pasir dirinya mengakui hal itu pada saat dirinya belum memegang perkebunan Mangli, menurutnya hal itu dilakukan oleh rekanan yaitu dengan mengolah kembali limbah tersebut dan yang memiliki nilai ekonomis dijual keluar, dan itu dilakukan oleh rekanan bukan dari PT Mangli Dian Persada. Pungkasnya.

Lebih dalam menurut Pakar Hukum dan Dosen Universitas Kartini Surabaya ANANDYO SUSETYO. S.H. M.H. menanggapi dampak kerusakan lahan perkebunan Mangli yang terlihat semakin parah, semestinya pemerintah melalui dinas terkait harus lebih peka menyikapi hal ini, begitu juga dengan lembaga penegak hukum harus tegas menindak oknum nakal yang bermain atau mencari keuntungan di perkebunan rakyat ini. Semua sudah ada aturannya seperti halnya UU no 39 tahun 2014 tentang perkebunan dan UU no 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Begitu juga dengan pengelola perkebunan yang berada di Mangli, apabila terdapat rekanan yang menyimpang dari ketentuan seyokyanya harus tegas mengambil sikap sebab dalam Pasal 55 dan Pasal 107 UU Perkebunan mempunyai rasiologis untuk memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan hukum yang bersifat preventif, kepastian hukum, dan keadilan kepada para pemangku kepentingan dalam pengelolaan dan pengembangan sumber daya perkebunan secara optimal, bertanggung jawab, dan lestari, atau berkelanjutan. Pungkas pria yang sering disebut Pak Anton. (red)

baca selengkapnya
HUKUM

Sempat Ditahan Polda, Bos Jamu Sidoarjo Melenggang Bebas

PRN SIDOARJO |Djoko Harianto (66) bos jamu di Sidoarjo diamankan Unit 3 subdit 2 disresnarkoba Polda Jatim, kamis 23 april 2020. Pihak Polda menggeledah rumah yang bersangkutan di perumahan taman Jenggala Jl. Jendral Sudirman no.35, Desa Larangan, Kecamatan Candi, Sidoarjo. Barang bukti juga diamankan dari toko jamu Jl. Gajah Mada no.209 Sidoarjo.

Kepada PRN, Penangkap pemilik toko jamu dibenarkan oleh Dir Narkoba Polda Jatim Kombes Pol Cornelis M Simanjuntak. Melalui sambungan pesan aplikasi whatsapp perwira dengan melati tiga ini menyampaikan bahwa kasus tersebut sudah tuntas.

“Kss tsb sudah masuk serla”, pesan whatsapp perwira Polda ini untuk menjelaskan bahwa kasus tersebut telah selesai.

Dari penelusuran di lapangan, PRN mendapat petunjuk dengan bekal LP/202/IV/2020/NKB/JATIM, 23 April 2020. Sempat ditahan selama 5 hari dengan dugaan pelanggaran terhadap pasal 196 dan 197 Undang-undang kesehatan, akhirnya Djoko bebas melenggang kembali.

PRN mencoba mengkonfirmasi kabar ini langsung ke toko milik yang bersangkutan. Ditemui seorang wanita yang mengaku sebagai anaknya, awak media mendapat keterangan bahwa Djoko sedang istirahat.

Ketika ditanya kabar bebasnya sang ayah, dengan nada sedikit keras wanita yang tidak mau menyebut namanya ini menyampaikan bahwa kasus ini sudah selesai.

“Itu kan sudah selesai, langsung hubungi pak Royan Polda saja”, ungkap wanita yang pada saat ditemui memakai kaos bertuliskan BALI.

Sampai berita ini ditayangkan belum diketahui selesainya kasus ini melalui jalur meja hijau atau jalur lain. (samosir)

baca selengkapnya