close

HUKUM

HUKUM

Perkara Dugaan Penipuan HP di Jalan Sawah Geger Puri ‘Dipertanyakan’

PRN MOJOKERTO | Berdasarkan informasi yang berkembang di wilayah hokum kecamatan Puri perkara yang dugaan pencurian Handpone milik gadis warga Jombang yang diduga dilakukan oleh warga Tampungrejo kecamatan Puri menuai banyak pertanyaan terkait proses hukumnya.

Dari keterangan yang dihimpun oleh redaksi, didapati statemen Ketua RW Geger yang akrap dipanggil Cak Nun, dalam keterangannya kepada Pena Rakyat News cak Nun lah yang awal menerima informasi adanya kejadian adanya perempuan yang berteriak meminta tolong di jalan area persawahan dusun Geger desa Plososari yang diperkirakan tanggal 5/8/2020 jam 22.00 wib.

Lanjut cak Nun, sebut saja Melati (bukan nama sebenarnya, red) adalah warga Kudu Jombang yang meminta tolong kepada warga Geger Plososari karena merasa HP nya telah di tipu dan dibawa lari oleh Dwiki (nama samaran, red) warga Tampungrejo kecamatan Puri dengan modus Dwiki menjatuhkan sandalnya dan Melati diminta untuk mengambilnya, selanjutnya Dwiki kabur meninggalkan Melati dengan membawa HP milik Melati yang disimpan di laci sepeda motor yang dikendarai Dwiki. Ungkap Cak Nun.

“ Kasus ini juga aneh mas, coba dipikir apa Melati ini anak perempuan baik-baik, pasalnya Melati ini pengakuannya kenal banyak pemuda sini dan ini malam-malam kok masih berada di Geger ? “

Sementara informasi lebih dalam dari keluarga Pelaku yang tidak bersedia disebut namanya, Dwiki saat ini ditahan di Polsek Puri kurang lebih sejak tanggal 6/8/2020 dengan dugaan tindak pidana Penipuan dan penggelapan, sementara keluarga Dwiki sudah berupaya semaksimal mungkin untuk meminta keluarga korban agar bersedia mencabut perkaranya namun terkesan sia-sia.

Lebih lanjut menurut  Aiptu Sutono selaku Kanit Reskrim Polsek Puri Mojokerto dalam keterangannya melalui selulernya kepada redaksi Pena Rakyat News (13/8/2020) membenarkan kejadian penahanan Dwiki warga Tampungrejo atas dugaan Penipuan yang dilakukan terhadap Melati gadis warga Kudu Jombang, dan  Aiptu Sutono saat ini sedang mempercepat proses penyidikannya agar segera dapat diproses hokum lebih lanjut. (sh07/tim).

baca selengkapnya
HUKUM

M o k o n g …Walaupun Pernah Makan Korban Sedot Pasir Aliran Brantas Kediri Tetap Beroperasi

PRN KEDIRI | Jajaran Polres Kediri Kota akan memiliki PR baru hal ini tidak lain atas maraknya usaha penyedotan pasir pada aliran Sungai Brantas. Apalagi dengan mengacu meninggalnya M. Sholih Khodin (24) warga RT. 02 RW. 07 Dusun Manukan Desa Jabon Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri, saat bekerja di atas galangan pasir.

Advokat senior, M. Akson Nul Huda berpendapat bahwa merupakan kewenangan penyidik untuk meminta keterangan kepada pemilik usaha galangan dan bila kemudian ada unsur kelalaian keselamatan pekerja bisa dijerat pidana.

“Lhoh, ini korban saat bekerja ya, saya kira saat bermain di sungai,” ucap Bang Akson, sapaan akrabnya saat dikonfirmasi Rabu (12/08).

Apalagi diketahui bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur di era Soekarwo telah mengeluarkan larangan tegas dan tidak akan menggeluarkan segala bentuk usaha galian pada aliran Sungai Brantas. “Kalau kemudian terbukti perusahaan tersebut tidak memperhatikan aspek keselamatan tentu bisa di pidana, apalagi perusahaan tersebut tidak berizin jelas tindakan pidana,” tegasnya.

Aturan yang jelas bisa dipergunakan untuk menjerat pemilik usaha galian adalah UU Minerba Nomor 4 Tahun 2009 karena tidak mengantongi izin seperti Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

“Ini harus dijadikan pertimbangan hukumnya,” imbuh Bang Akson.

Pernyataan yang sama juga disampaikan Ander Sumiwi Johana, bahwa dengan kejadian ini sangat bisa dijerat UU Khusus karena memang  tidak diatur dalam KHUP.

“Seharusnya para penggiat lingkungan untuk membawa kasus ini ke ranah hukum, selain demi keselamatan bersama juga menjadikan efek jera bagi pemilik usaha ilegal. Kami siap melakukan pendampingan bila ada penggiat lingkungan yang ingin melaporkan kasus ini,” terang Ander.

Diberitakan sebelumnya, M. Sholih Khodin biasa disapa Udin, saat bekerja sebagai buruh sedotan terjatuh di Sungai Brantas pada Minggu Sore. Setelah melalui proses pencarian selama tiga hari, jenasahnya diketemuakan pada Selasa dini hari. (Bram/Arya Mahendra)

baca selengkapnya
HUKUM

Calon Kades Bambang Suhartono Lolos Ditingkat Banding

PRN KEDIRI | Panitia Pilkades Tarokan Kabupaten Kediri bisa bernafas lega, pasalnya gugatan yang diajukan oleh salah satu Calon Kepala Desa Bambang Suhartono melalui kuasa hukumnya telah diputus oleh Majelis Hakim pada tingkat Banding.

Prayogo Laksono, S.H., M.H., CLI., CLA., CTL., CRA & Partners kuasa hukum saat di konfirmasi media ini melalui selular menyampaikan, bahwa benar hari ini Selasa (11/08/2020), pihaknya menerima surat pemberitahuan Putusan Banding Nomor Perkara : 120/B/2020/PT.TUN.SBY. jo. Nomor : 154/G/2019/PTUN.SBY.

Disinggung tentang isi Putusan, Prayogo menyampaikan, bahwa bunyi amar putusan pada Tingkat Banding tersebut pada pokoknya Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 154/G/2019/PTUN.SBY. tanggal 1 April 2020 yang dimohonkan Banding tersebut.

Lebih lanjut dia menyampaikan oleh karena Putusan pengadilan Tingkat Pertama Amar Putusannya berbunyi Menolak Gugatan Penggugat Seluruhnya.

“Jadi putusan pada tingkat Banding karena dikuatkan secara otomatis juga ditolak,” ungkapnya.

Untuk diketahui, pelaksanaan Pilkades Tarokan Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri yang berlangsung 30 Oktober, diikuti 4 calon masing-masing, Darno, Supadi, Bambang Suhartono dan Nur Kholip.

Hasil Pilkades Tarokan dimenangkan Supadi memperoleh 5.738 suara, meraih suara terbanyak dari calon lainnya. (BRAM/ARYA MAHENDRA)

baca selengkapnya
HUKUM

Diduga Kesandung Kasus Penipuan Pembuatan AJB, Oknum Kades dan Camat Berperkara

PRN KEDIRI | Diduga melakukan tindak pidana kasus penipuan pembuatan Akta Jual Beli (AJB), salah satu Camat dan Kepala Desa di Kabupaten Kediri ditetapakan sebagai tersangka oleh pihak Satreskrim Polres Kediri.

Kedua tersangka itu berinisial SH, Camat Grogol Kabupaten Kediri dan MD, Kepala Desa Bendosari Kecamatan Kras Kabupaten Kediri.

Kapolres Kediri AKBP Lukman Cahyono S.I.K melalui Kasat Reskrim Polres Kediri AKP Gilang Akbar mengatakan penetapan kedua tersangka itu setelah dilakukan gelar perkara.

“Keduanya sudah kami tetapkan tersangka,” ucap AKP Gilang, Senin (10/8/2020).

Dikatakan AKP Gilang, kedua tersangka itu terjerat kasus penipuan pembuatan akta jual beli (AJB). Awalnya pada tahun 2016 di Desa Bendosari Kecamatan Kras Kabupaten Kediri mendapat program prona dalam pengurusan Pembuatan Akta tanah Jual beli.

“Tersangka MD Kades ini setelah dari kantor BPN Kabupaten Kediri melakukan sosialisasi terkait dengan akan adanya program prona tersebut,” terang Kasat Reskrim Polres Kediri.

Setelah melakukan sosialisasi, lanjut AKP Gilang, ditindak lanjuti dengan pembentukan panitia untuk menampung para warga yang akan mendaftar dan mengumpulkan persyaratan.

Jika ada pemohon yang kekurangan persyaratan berupa akta tanah maka langsung berhubungan dengan Kades.

“Bagi pemohon yang kurang persyaratan menyerahkan sejumlah uang yang nominalnya ditentukan oleh tersangka MD sebesar 1% (satu persen) dari nilai harga jual tanah yang dimiliki,” tutur AKP Gilang.

Lanjut dibeberkan AKP Gilang, MD setelah menerima uang dari pemohon kemudian menyerahkan kepada SH selaku PPATS yakni mantan Camat Kras yang kini menjabat sebagai Camat Grogol.

“Tersangka SH sebagai jasa dalam pembuatan akta tanah tersebut meminta 1 persen,”beber AKP Gilang.

Namun pada tahun 2017 di Desa Bendosari tidak mendapat kuota program prona akan tetapi pada tahun 2018 mendapat program PTSL. Yang mana dalam persyaratan pengurusan Sertipikat tanah tersebut akta tanah bukan merupakan syarat mutlak yang bisa diganti dengan surat keterangan penguasaan tanah.

Pada tahun 2019 Sertipikat tanah milik warga hampir semuanya jadi, lanjut diungkapkan AKP Gilang, namun selama ini warga tidak pernah tahu dan tidak mendapat salinan terkait pengurusan akta tanah yang pernah diurus melalui tersangka MD.

“Warga merasa tersangka MD ini tidak pernah menguruskan akta tanah yang diajukan warga tersebut sehingga dari kejadian tersebut SK dan warga lainnya merasa dirugikan kurang lebih mencapai Rp 25 juta. Barang bukti yang sementara ini disita yaitu 3 bendel foto copy warkah atas nama SK, SP dan SK,” ucapnya.

Selain itu, petugas juga menyita 2 bendel dokumen berisikan akta jual beli antara ahli waris almarhum MS dengan IM yang sudah ditandatangani para pihak dan belum ditandatangani PPATS serta tidak ada nomor register. “Kami menyita 1 bendel buku catatan yang berisi pengajuan akta tanah dan 1 bendel buku register nomor akta tanah Kecamatan Kras(Bram/Arya Mahendra)

baca selengkapnya
HUKUM

Ada Apa Dengan MTs Negeri 1 Nganjuk dan Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Ula

PRN NGANJUK |  Pemberitaan tentang pungutan berstempel Komite di MTs Negeri 1 Nganjuk berlanjut. Investigasi terhadap data yang diperoleh menghantarkan tim media menemui yayasan Pondok Pesantren Miftahul Ula. Selasa, 7 Agustus 2020.

Awak media disambut kyai Abdul Qodir bersama Arina serta Muhammad Toyib di kediaman Jl. Abdul Fatah no.3. Ngelawak Kertosono. Dari perbincangan dengan awak media diketahui bahwa nama-nama tersebut ternyata generasi pertama dan kedua dari pendiri yayasan Miftahul Ula.

Lalu apa hubungannya dengan MTs Negeri 1 Nganjuk?

MTs NEGERI 1 (MTs N1) NGANJUK SALAH SATU UNIT YAYASAN.

Kyai Abdul Qodir menjelaskan bahwa secara historis MTsN 1 adalah madrasah yang didirikan oleh pendahulunya. Beberapa waktu kemudian madrasah ini di Negerikan. Dalam proses pe-negeri-an kyai berusia 75 tahun ini mengaku memiliki kesepakatan tertentu.

Muhammad Toyib menambahkan penjelasan dengan menggunakan alegori seperti daerah istimewa Yogyakarta. Menantu kyai Abdul Qodir ini mejelaskan bahwa salah satu keistimewaan tersebut terimplementasi dalam masuknya yayasan menjadi Komite MTsN 1 Nganjuk.

Lebih lanjut pria yang merupakan dosen IAIN Ponorogo ini menekankan bahwa MTs N1 masih merupakan salah satu unit dalam Yayasan Miftahul Ula. MTsN 1 itu satu unit kecil dalam yayasan yang sifatnya koordinatif, ujar pria yang merupakan salah satu pengurus FKUB.

TERSANDERA BANYAK KEPENTINGAN

Beberapa waktu perbicangan berlalu, hadirlah salah seorang menantu lain yang menggunakan mobil dinas ormas terbesar di Indonesia. Menantu kyai ini kemudian ikut dalam perbincangan dan menjelaskan bagaimana yayasan didirikan.

Untuk diketahui yayasan ini sudah ada sebelum Indonesia ada , ungkap sang menantu.

Berdasarkan informasi yang didapatkan dari laman sosial media diketahui bahwa Pondok Ngelawak didirikan pada tanggal 1 Januari 1940.

Lebih lanjut pria yang menggunakan peci ini menyampaikan bahwa sampai saat ini MTsN 1 masih berada di atas tanah yayasan. Kembali Toyib melengkapi penjelasan adik iparnya. Kepada awak media ia mengatakan bahwa terkait denga MTsN 1, kebijakan yayasan sifatnya selalu memudahkan. Sebagai pendiri, pihak yayasan memiliki kewajiban memberi arahan ke MTsN 1, demikain ungkap Toyib.

Dengan bersemangat adik ipar Toyib menambahkan beberapa contoh kebijakan yang yayasan telah ambil melampaui fungsi koordinatif. Pihak yayasan kemudian membantah sewaktu awak media mengkonfirmasi tidakkan tersebut sebagai sebuah tindakan superior yang menciderai keberadaan negara dalam MTsN 1 Nganjuk.

Terhadap superioritas ini, pihak media juga mengingatkan bahwa penjualan bahan pakaian batik yayasan melalui komite madrasah adalah tindakan melanggar hukum (PMA no.16 tahun 2020 pasal 23 ayat a tentang larangan bagi komite madrasah).

Terhadap himbauan tersebut pihak yayasan terkesan tidak menghiraukan. Bahkan diawal pembicaraan Toyib sudah mengatakan bahwa semua yayasan melakukan hal tersebut.

Kalau seperti yang anda tulis ya semua yayasan kena, ungkap Toyib.

KONFIRMASI KEMENAG KANWIL JATIM

Berdasarkan perkembangan data yang diperoleh, wartawan PRN berusaha mengkonfirmasi ke Kemenag Kanwil Jatim. Isnah selaku humas Kemenag menyatakan tidak bersedia memberi jawab atas beberapa pertayaan mendasar yang disampaikan.

Namun berdasarkan wawancara eklusif wartawan PRN dengan Samsuri selaku Kepala Urusan Madrasah didapati beberapa informasi terkait (29/7/2020).

Pertama, bahwa semua madrasah yang statusnya telah dinegerikan maka aset sepenuhnya milik negara.

Kedua, aturan tentang PMA no. 16 tahun 2020 berlaku di semua Madrasah Negeri. Pengaturan sebelum PMA terbit yang digunakan adalah SK Dirjen Pendis no 2913 tahun 2016.

Berdasarkan informasi tersebut jelas dinyatakan bahwa Komite dilarang menjual buku pelajaran, bahan ajar, pakaian seragam, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian seregam di Madrasah.

Sampai berita ini diwartakan, pihak MTs N1 belum bersedia dikonfirmasi. Ada apa dengan MTs N1 dan Yayasan Miftahul ula (tim).

baca selengkapnya
HUKUM

Presdir PT GRAHA MAPAN LESTARI Bangkrut “Dikuliti” Mentor Gereja

PRN SURABAYA | Ibarat sudah jatuh tertimpa tangga, mungkin pepatah itulah yang tepat buat Hendra Sugianto Presiden direktur PT Graha Mapan Lestari yang juga pemilik Malang City Point’ Building 5 Th Floor 01 di Jln. Raya Dieng 31 Malang 65115, yang telah mengalami kesulitan keuangan untuk mengelola usahanya dan oleh mentor gereja dikenalkan dengan Trunodjojo Direktur PT Nusa Capital Indonesia dan malah hancur.

Berawal dari posisi Hendro Sugianto yang mengalami kesulitan keuangan dan bertemu dengan Mentor atau Guru di Gereja dengan harapan mungkin ini jalan Tuhan untuk memulihkan kehancuran usahanya karena adanya solusi mengenalkan dirinya kepada Trunodjojo seorang direktur PT Nusa Capital Indonesia.

Dalam pertemuan tersebut muncullah kesepakatan peralihan jual beli saham Hendra saham mayoritas tinggal 19% saham, namun sayangnya saat jual beli saham milik Hendro Sugianto saham mayoritas tinggal 19% dan lebih parahnya lagi saat jual beli saham Hendro Sugianto tidak dibayar tunai.

Masih dalam keterangannya kepada Pena Rakyat News, upaya pendekatan dan meminta hak-haknya kepada Trunodjojo sudah dilakukan namun terkesan sia-sia, dan dengan terpaksa Hendro menempuh jalur hokum dengan menggugat Trunodjojo dan terjadilah dading kesepakatan Trunodjojo membayar dengan nilai 16 milyar. Namun lagi-lagi niat jahat Trunodjojo ditunjukkan, pasalnya Trunodjojo hanya menjalankan kewajibannya beberapa bulan saja dan selebihnya diberikan cek, namun sayangnya cek yang diberikan Trunodjojo selalu ‘Blong’ alias tidak bisa dicairkan, dan sampai saat ini tanggungan Trunodjojo masih kurang sekitar 9 milyar. Pungkas Hendro Sugianto.

“Saya ini ditipu oleh guru/mentor saya digereja, mereka memanfaatkan kesulitan saya dengan menipu merampok semua aset saya, pembelian  saham juga sangat singkat saya didatangi notaris dari Jakarta dipaksa tanda tangan tanpa mempelajari isinya, oleh Trunojoyo saya di paksa untuk tanda tangan agar aset saya tidak dilelang oleh bank BTN tempat sertifikat yang kita jaminkan, setelah tanda tangan tidak dibayar, dibayar dicicil seratus dua ratus bahkan pernah saya dibayar 2 juta saja, itupun karena cek pembayaran yang mereka berikan beberapa kali blong tidak bisa dicairkan, baru cek di tarik dan di kasih cicilan 10jt/blm, kadang kurang, sekarangpun banyak cek yang tidak bisa dicairkan tetapi mereka sudah tidak bisa dihubungi, selain itu saya juga tidak pernah menikmati hasil dari gedung tersebut padahal pendapatan sebulan bisa milyaran rupiah, saya minta laporan buku keuangan saja tidak pernah dikasih, padahal saya juga masih mempunyai saham senilai 19%” Kutipan kalimat wawancara dengan Hendro Sugianto.

Sementara menurut Irfa’i, S.H.,M.H selaku kuasa hukum dari Hendro Sugianto membenarkan hal tersebut, dirinya memandang dengan kaca mata hokum bahwa kliennya benar-benar ditipu dan harta bendanya dikuras oleh Trunodjojo sehingga Hendro mengalami kebangkrutan.

“Klien kami benar benar sudah bangkrut akibat ulah dari Trunodjojo yg telah nyata patut diduga melakukan penipuan dan penggelapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 dan 372 KUHP, karena niat jahat dgn memberikan cek kosong dan dikonfirmasi sampai 5 bulan belakangan tidak bisa dihubungi membuat klien kami tertekan batin, sehingga klien kami membuat Laporan polisi di Polda Jatim, ujar IRFA’I , SH. MH. Selaku kuasa hukum Hendra yang juga didaulat sebagai ketua DPC Ikadin Sidoarjo.

Andry Vigianto, S.H selaku tim kuasa hokum Hendro juga menambahkan, dirinya berharap kepada pihak Polda Jatim untuk bekerja secara professional, bergerak cepat dan transparan dalam membongkar perkara ini, sehingga akan tercipta kepuasan di dalam masyarakat pencari keadilan terhadap kinerja para penegak hokum. (red).

baca selengkapnya
HUKUM

DUGAAN PUNGUTAN UANG SERAGAM DI SMAN 1 KALIANGET BERGULIR LAPORAN KE KEJARI

PRN SUMENEP | Dugaan pungutan uang seragam sekolah dan kelengkapannya secara kolektif kepada peserta didik baru tahun ajaran 2020/2021 di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Kalianget, bergulir laporan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumenep, dengan pelapor dari Team 16 Sumenep. Senin 03/08)2020.

Berdasarkan lampiran laporan Team 16 Sumenep, No. 005/LAP/VIII/TEAM-16/2020, dokumentasi hasil temuan, Survey dan Investigasi di lapangan, serta Narasumber, di nilai ada dugaan beberapa kejanggalan yang ditemukan di lapangan sebagai berikut,

1. Munculnya surat edaran bersifat segera dengan nomor surat: 05/KOPSMAN1KA/2020,
2. Ringkas dengan total rincian Siswa Putra Rp. 850.000,- Siswa Putri Rp. 970.000,-
3. Kwitansi pembayaran dari beberapa murid siswa baru,
4. Dugaan pungutan dengan cara kolektif oleh koperasi sekolah melalui pembina, pembayaran sudah di bayarkan barang tidak ada, dugaan koperasi sebagai alat mendapatkan keuntungan.
5. Tidak ada standarisasi mutu kain maupun peralatan lainnya, namun wajib membayar, kuat dugaan harga barang lebih mahal, Mark up harga lebih murah dipasaran.
6. Tidak adanya koordinasi kepada orang tua/wali murid dengan Komite Sekolah.
7. Diduga koperasi mencari keuntungan bukannya lebih murah, mengingat masa pandemi Covid-19.
8. Tidak sesuai PP No.17 tahun 2010 pasal 181 dan Permendikbud No. 45 tahun 2014 pasal 4.

Team 16 Sumenep sebagai fungsi kontrol menyayangkan sikap sekolah atas kejadian ini, sebagai ketua Team 16 Moh. Fandari. SH, yang juga alumni dari SMAN 1 Kalianget selama ini telah berupaya melakukan mediasi dengan SMAN 1 Kalianget, namun tidak ada respon positif, hingga bergulir laporan terhadap pihak terkait kepada Kejaksaan Negeri Sumenep,

“Hal ini dilakukan agar menjadi pelajaran bagi Sekolah yang lainnya”. Tegas Moh. Fandari.

Moh. Fandari. SH merasa delima karena dia adalah alumni di SMAN 1 Kalianget dan juga sebagai Ketua Team 16 Sumenep, yang memiliki sikap dan tanggung jawab di dalam team untuk menyikapi suatu temuan team di lapangan demi kepentingan masyarakat.

“Saya adalah alumni SMAN 1 Kalianget dan Ketua team 16 Sumenep yang memiliki tanggung jawab dalam team, sudah berupaya penuh untuk menyelesaikan persoalan temuan team di lapangan, tapi upaya itu tidak menemukan solusi, sehingga dengan mufakat teman teman team 16, persoalan ini bergulir dengan laporan ke Kejaksaan negeri Sumenep”. Ucap Ketua team 16.

Ketua team 16 juga menyampaikan bahwa di masa dirinya masih menjadi peserta didik di SMAN 1 Kalianget tidak pernah ada persoalan seperti ini, meskipun sedikit ada persoalan pasti segera diselesaikan, dirinya berharap lembaga pendidikan bisa memberikan pendidikan yang lebih baik.

“Saya bersama team 16, berharap kedepannya lembaga pendidikan itu lebih memberikan pendidikan yang lebih baik dalam segala hal, khususnya kejujuran dan ketrasnparanan dalam memberikan didikan kepada murid, karena Saya pribadi adalah prodak dari lembaga pendidikan”. Pinta Moh. Fandari. (Team/Erf).

baca selengkapnya
HUKUM

PASANGAN KUMPUL KEBO TERJARING RAZIA SATPOL PP KOTA Kediri

PRN KEDIRI | Petugas gabungan Satpol PP Kota Kediri dan jajaran samping telah melakukan Operasi gabungan di tempat kos Wilayah Kota Kediri pada Selasa (28/07/2020).

” Dalam giat operasi gabungan bersama jajaran samping tersebut, berhasil mengamankan 3 pasangan bukan suami istri di rumah kos,” ungkap Nur Khamid, Rabu (29/07).
Nur Khamid mengurai kronologinya, saat petugas melakukan operasi di rumah kos yang berada di wilayah Kelurahan Semampir, Kecamatan Kota – Kota Kediri, tepatnya Gang Belimbing ( Belakang Toko Ban CV.Maju Sukses Perkasa).

Nur Khamid menyebut, terjaring / tertangkapnya 3 pasangan kumpul kebo ( bukan pasutri) tersebut karena adanya informasi dan aduan masyarakat setempat yang merasa resah dengan keberadaan mereka. ” Dan petugas menindak lanjuti, dan 3 pasangan kumpul kebo tersebut akhirnya berhasil kita amankan dan kita bawa ke Mako Satpol PP guna proses lebih lanjut,” terang Nur Khamid.

Tiga pasangan kumpul kebo tersebut antara lain BA (32), laki – laki, status belum kawin, alamat Bujel Gang I RT. 04 RW.01 Kelurahan Bujel Kecamatan Mojoroto Kota Kediri, DR (30), perempuan, status cerai hidup, alamat  Jalan Gunung Agung No.28 Kelurahan Dermo Kecamatan Mojoroto Kota Kediri
FR (22), laki – laki, status belum kawin, alamat Mayor Bismo Gang Tengah RT.13 RW.02 Kelurahan Semampir Kota Kediri, NO (23), perempuan, status belum kawin, alamat Jalan Batam No.52 Kelurahan Gedangsewu Kecamatan Pare Kabupaten Kediri, JK (29), laki – laki, status belum kawin, alamat Dusun Bajulan RT.05 RW.09 Kelurahan Ngampel Kecamatan Papar Kabupaten Kediri dan T (22), perempuan, status belum kawin, alamat Kecamatan Papar Kabupaten Kediri.

Nur Khamid menambahkan, 3 pasangan kumpul kebo tersebut di mako Satpol PP selain diberikan pembinaan, sangsi, juga disuruh membuat surat pernyataan tidak berbuat asusila lagi.

” Setelah itu mereka diserahkan kepada pihak keluarganya masing – masing untuk pembinaan lebih lanjut,” ungkap Nur Khamid.

Karena sudah sama – sama dewasa, jelas Nur Khamid, disarankan untuk segera dinikahkan saja.

” Untuk  pemilik kos dipanggil ke mako Satpol PP guna diminta keterangannya. Dan apabila terbukti melanggar Perda no. 1 Tahum 2016 serta ada unsur pembiaran penyalahgunaan rumah kos maka akan ditutup usaha kosnya sesuai aturan yang berlaku,” pungkas Nur Khamid.(dedy/bram)

baca selengkapnya
HUKUM

BIDAN GADUNGAN BERHASIL DI BEKUK UNIT RESKRIM POLSEK BESUKI

PRN TULUNGAGUNG | Unit Reskrim Polsek Besuki dipimpin Kanit Reskrim IPDA Daroji, SH bersama anggota berhasil mengamankan pelaku penipuan dan penggelapan berkedok Bidan Palsu.

Pelaku adalah seorang perempuan berinisial VR (41), warga Kelurahan. Wonorejo, Kecamatan. Rungkut, Surabaya yang mengaku seorang bidan dan bekerja di RSUD Dr. Iskak Tulungagung telah berhasil melakukan penipuan dan penggelapan sejumlah uang puluhan juta dengan 4 korban dengan menjanjikan bisa memasukkan bekerja sebagai PNS di RSUD Dr Iskak Tulungagung yang mana indormasi dari Humas RSUD Dr Iskak Tulungagung tidak ada bidan yang namanya VR bekerja di RS tersebut.

Ke empat korban berasal dari warga Kec Besuki, 2 korban dari Kec. Bandung dan dari Kec. Gondang serta saat ini pelaku yang berhasil diamankan petugas menjalani proses penyidikan di Polsek Besuki diduga masih ada korban lagi yang belum laporan

Dari kejadian tersebut, petugas mengamankan barang bukti berupa 4 buah tas punggung, 4 pasang sepatu, 3 seragam celana hitam dan baju putih, 1 baju seragam keki warna krem dan 1 baju Korpri, 4 lembar kwitansi bermaterai 6000, 1 lembar bukti transfer Bank BRI dan sisa uang Rp 500 ribu.

Atas perbuatan tersebut pelaku bakal dijerat dengan Pasal 378 jo Pasal 65 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara.

DIHIMBAU kepada warga masyarakat Tulungagung maupun rekan netizen agar tidak mudah percaya begitu saja dengan seseorang yang bisa memasukkan kerja di instansi manapun baik Instansi Negeri maupun Perusahaan Swasta karena maraknya Modus Penipuan saat ini. (dd/candra)

baca selengkapnya
HUKUM

PT. Xin-Xing Steel Terancam Disegel, LPK-RI Sesalkan Tindakan Satpol PP

PRN TANGERANG | PT. Xin-Xing Steel, yang berlokasi di Kampung Picung,Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang terancam disegel, Lembaga Perlindungan Konsumen Republik Indonesia (LPK-RI) menyesalkan atas tindakan yang akan dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Tangerang yang terkesan dipaksakan.

Pasalnya, LPK-RI sebagai kuasa hukum PT. Xin-Xing Steel, menyayangkan atas tindakan non toleransi yang dilakukan Satpol PP Kabupaten Tangerang, lantaran ada beberapa kekurangan Perizinan Lingkungan hidup dan sedang di Proses .

Pihak DPC LPK-RI Tangerang Raya, Irzral Nazif, SH, Selaku Divisi Hukum mengatakan, pihaknya sudah melakukan pertemuan dengan dinas terkait, dan upaya pembinaan atas teguran dinas terkait dan tengah di upayakan, sebagai upaya memenuhi kekurangan kelengkapan izin atas PT. Xin-Xing Steel.

Kita sebagai kuasa hukum menerangkan bahwa PT.Xin Xing Steel sudah melakukan upaya-upaya penyelesaian dan poin poin pemenuhan yang sudah dilakukan dengan dinas terkait. Dan sudah memenuhi dari 25 Poin sudah 17 Poin yang terpenuhi, dan kita sudah membahas dengan Kepala Satpol PP dan berkordinasi dengan Dinas LH ada sisa 8 poin pokok permasalahan yang belum terlaksana dan sedang berjalan Proses perizinan nya. Kita sudah membuat pernyataan agar Satpol PP tidak melakukan penyegelan dengan akan memenuhi kekurangan poin,” ungkapnya, usai pertemuan mediasi di Mako Satpol PP Kabupaten Tangerang, Senin (27/7/2020).

Dari Inspeksi Dadakan (Sidak) yang dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Satpol PP dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Tangerang, bulan Maret 2020 lalu, mendapati beberapa poin perizinan yang dinilai belum bisa dipenuhi PT. Xin-Xing Steel.

Namun, Irzral Nazif SH juga menjelaskan, bahwa pihaknya mewakili PT. Xin-Xin Steel, sudah melaksanakan upaya mediasi dengan ketentuan pembinaan secara persuasif, untuk disegerakan melaksanakan proses permohonan perizinan yang dimaksud.

“Memang penyegelan tidak dilakukan Satpol PP, karena kita sudah melayangkan surat permohonan yang menyatakan bahwa kita akan menyanggupi kelengkapan izin dengan permohonan waktu hingga tanggal 27 September 2020 mendatang, yang dari 25 poin, untuk kekurangan. Delapan poin akan kita laksanakan,” jelasnya.

Berdasarkan ketentuan Satpol PP Kabupaten Tangerang dengan memberikan Surat Peringatan (SP) satu selama tujuh hari, dan SP dua selama tiga hari, serta SP tiga, selama satu hari. Pihak PT. Xin-Xing Steel terkejut dengan adanya rekomendasi surat Bupati Tangerang dengan Nomor : 660/kep.291-Huk/2020, yang menyatakan atas sanksi administrasi paksaan pemerintah kepada PT. Xin-Xing Steel, yang dikeluarkan pada tanggal 31 Maret 2020, sebagai acuan untuk melaksanakan penyegelan.

“Surat itu tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu kepada kita. Dan sebagai badan hukum PT. Xin-Xin Steel, tidak ada pembicaraan surat penyegelan, dan pihak Dinas Lingkungan Hidup (DLH) tidak mengetahui surat tersebut, apalagi sampai tembus ke PT. Xin-Xing Steel,” tandas Irzal Nazif SH

Sementara, Ketua DPC LPK-RI Tangerang Raya, Abdul Jalil, mengharapkan, pihak pemerintah dapat memberikan toleransi atas dugaan kesalahan poin yang belum dipenuhi PT. Xin-Xing Steel, terlebih nilai produksi yang mengkaryakan masyarakat setempat.

“Memang pemerintah seharusnya bisa memberikan kelonggaran terhadap perusahaan dengan memberikan pembinaan dengan baik, terlebih kalo maen tutup saja apalagi pandemi ini gimana nasib para karyawan,” harapnya.

Dirinya juga meminta, pemerintah  setempat dapat berlaku bijaksana bagi pelaku usaha dan investasi, demi kesejahteraan masyarakat juga sebagai peningkatan Pendapatan Asal Daerah (PAD).

“Ya, memang sudah seharusnya pemerintah melakukan upaya pembinaan kepada pelaku usaha, jangan asal maen segel aja, harus juga memikirkan nasib masyarakat sebagai pekerja dan perusahaan juga kan selama ini memberikan kontribusinya sebagai untuk PAD,” tandasnya. (jlil)

baca selengkapnya