close

HUKUM

HUKUM

Bukan Hanya Sewakan Tanah Milik Desa, BPD Dinoyo Disinyalir ‘Embat’ Setoran Parkir Pasar

PRN MOJOKERTO – Temuan baru yang mengejutkan yang terkaitan dengan polemik ditubuh pemerintahan desa Dinoyo Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto, selain jelas-jelas Ketua BPD Dinoyo menyewakan tanah milik desa dengan memakai nama BPD, disinyalir adanya dugaan korupsi uang kontribusi parker pasar Dinoyo.

Hasil penelusuran wartawan investigasi Pena Rakyat News, mendapatkan keterangan dari pengelola parker pasar Dinoyo sebut saja Kirun (bukan nama sebenarnya, red). Kirun menjabarkan dana masuk yang diketahuinya masuk ke kas desa Dinoyo melalui penerima Angga selaku anggota Karang Taruna diberikan kepada Kristian (ketua karang taruna) dan terakhir disetor kepada Iwan tak lain sebagai Wakil Ketua BPD Dinoyo yang apabila ditotal kurang lebih selama satu tahun sebesar Rp.25.000.000.

Baca juga  : https://penarakyatnews.id/2020/01/26/gegara-sewakan-tanah-desa-dan-gelapkan-uang-parkir-ketua-bpd-dinoyo-dituntut-mundur/

Masih dalam keterangan Kirun, dirinya merasa tidak menaruh kecurigaan kepada penerima kontribusi parker yang diketahuinya mereka semua adalah orang pemerintahan desa Dinoyo, namun setelah mendapatkan informasi bahwa uang yang disetor dari 3 titik tempat parker pasar ini tidak masuk ke kas desa, maka Kirun menghentikan setorannya.

Sementara saat Drs. H. Anang W selaku Kepala Desa Dinoyo dikomfirmasi melalui selulernya, dirinya belum dapat menjelaskan karena masih sibuk. (sant)

baca selengkapnya
HUKUM

Sandang Gelar ‘Abal-abal’ Bacalon Bupati Kediri di Proses Hukum

PRN KEDIRI – Kabupaten Kediri geger dengan adanya Bacalon Bupati yang diduga menyematkan gelar palsu Sarjana Ekonomi (SE) dibelakang namanya, dan menjadi perbincangan hangat ditengah-tengah kancah politik kabupaten Kediri terkait Pilkada 2020.

Adalah Mbah Lurah Supadi, yang kian lama kian fenomenal dan tidak asing bagi awak media khususnya wilayah Kediri, Supadi yang tenar dari berbagai persoalan sebelumnya membuat rumor gelar palsu pada belakang namanya yang menjadi SUPADI, SE. menambah deretan persoalan diawal pencalonan dirinya menjadi Bakal calon Bupati Kediri 2020-2025 dan harus berurusan dengan Polisi.

Kehebohan ini dibenarkan oleh AKBP Miko Indrayana S.I.K. selaku Kapolres Kota Kediri, dalam keterangannya menyematkan gelar (SE) Sarjana Ekonomi yang tidak sesuai dengan dokumen administrasi ditengarai tidak pas atau tidak tepat untuk itu akan segera dilaksanakan pemeriksaan terhadap Supadi agar diketahui dari mana asal gelar SE yang disandangnya didapat. 28/1/20.

Masih dalam keterangan Kapolres Kota Kediri, Kasus dugaan gelar palsu yang disandang Supadi ini bermula dari laporan masyarakat sejak tahun 2019 lalu, Satreskrim telah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa saksi termasuk saksi ahli dan sudah melakukan gelar perkara, dan pemanggilan pertama juga sudah dilakukan, namun Supadi tidak memenuhi panggilan.

Selanjutnya pihak Reskrim akan melakukan pemanggilan yang ke dua dan pemanggilan ketiga dengan disertai penjemputan tentunya, pasalnya penyidik sudah mengantongi alat bukti  surat menyurat dari desa di mana tersangka menyematkan gelarnya  tersebut dan penggunaan gelar tersebut dalam administrasi kependudukan seperti KK dan KTP  Pungkas AKBP Miko Indrayana S.I.K.

Sementara dalam keterangannya Supadi semakin bingung, kenapa di tetapkan sebagai tersangka sedangkan proses penyidikan saya tidak tahu, saya di panggil sebagai saksi 4 bulan lalu  setelah tidak ada kabar lagi  lha ini kok aneh, dan dirinya memang tidak hadir dalam panggilan kali ini, namun akan hadir pada selasa depan. tutur Supadi.

Tuduhan menggunakan gelar palsu itu tidak benar, saya mencalonkan diri sebagai lurah dua kali menggunakan ijasah SLTA  dokumen lainya KK dan KTP juga SLTA nama SE di belakang adalah nama kepanjangan Supadi Subiari Erlangga dan itupun sudah ada penetapan dari pengadilan  negeri  dan ini sudah saya jelaskan ke penyidik  pada bulan November lalu  dan Supadi menganggap kasus yang menjeratnya bermuatan politis ada pihak lain yang tidak senang dan ingin menjegalnya dalam pilkada ini. Pungkas Supadi.

Apabila persoalan kasus ini benar Supadi dapat dikenakan pasal 93 junto pasal 28 ayat 7 undang – undang no 12 tahun  2012  tentang pendidikan tinggi dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara atau denda 1 milliar. tegas Kapolres Kota Kediri. (Bambang)

baca selengkapnya
HUKUM

Akibat Cemburu Buta Suami Istri Saling Lempar Piring Berujung KDRT

PRN TULUNGAGUNG –  Satuan unit Reskrim Polsek Gondang Tulungagung berhasil mengamankan pelaku ( KDRT) kekerasan dalam rumah tangga pelaku ber inisial SB ini pria usia 50 tahun warga bendo kecamatan Gondang, Tulungagung

Kejadian bermula dari cekcok pasangan suami istri ini berawal kecemburuan dan di duga sang suami berselingkuh dan mempunyai (wil) wanita idaman lain kemudian sang istri ngomel ngomel

Ketika sang istri mengomel pelaku yang tak lain suaminya. Sedang makan karna jengkel korban( A ) istrinya melempar piring ke arah muka pelaku dan kejadian itu sontak membuat amarah pelaku naik dan sontak mengambil piring tersebut dan memukulkannya ke arah muka wajah dari korban di teruskan memukul korban A dengan sapu dan grill depan bekas mobil hingga korban menderita luka robek pada wajah dan sekujur tubuh nya

Karna mengalami kejadian tersebut korban melarikan diri menuju Polsek Gondang untuk melaporkan kejadian tersebut

Berbekal laporan tersebut petugas Polsek Gondang mendatangi TKP dan melakukan olah tkp serta dari hasil penyelidikan polisi mengamankan pelaku SB berikut barang bukti yang di gunakan untuk melakukan kekerasan terhadap istri nya

Kapolres Tulungagung melalalui Kapolsek Gondang AKP Siswanto membenarkan anggotanya yang di pimpin Kanit Reskrim IPDA Samsul .SH berhasil mengamankan pelaku berikut barang bukti dan untuk mempertanggung jawabkan perbuatanya pelaku masih dalam proses penyidikan Polsek Gondang Tulungagung

Dihimbau bahwa hendaknya pasutri jangan mudah tersulut emosi dan masalah hendaknya di selesaikan secara kekeluargaan dan dengan kepala dingin sehingga tidak terjadi kekerasan dalam rumah tangga dan hal hal yang tidak di inginkan karena dapan merusak masa depan rumah tangga dan anak anak kita. #* C. M

baca selengkapnya
HUKUM

L-KPK ‘Gruduk’ Polres Sampang Pertanyakan Kasus PPA yang Jalan Ditempat

PRN SAMPANG – Tepat pada Senin (27/01/2020) pagi, Lembaga Komunitas Pengawas Korupsi (L-KPK) DPC Sampang mendatangi Mapolres Setempat. Kedatangan pegiat Lembaga Swadaya Masyarakat tersebut bertujuan untuk mempertanyakan PR Polres Sampang yang hingga saat ini belum diselesaikan.

Habib gila hadir sebagian L-KPK DPD surabaya melalui anggotanya dpc sampang mengatakan, kedatangannya ke Mapolres Sampang untuk mempertanyakan tindak lanjut kasus dugaan pencabulan dan persetubuhan anak dibawah umur yang menimpa warga di wilayah Kecamatan Torjun, Sampang.

“Sebelumnya, pada tanggal 13 Januari 2020 kemarin, orang tua korban telah melakukan pengaduan dan meminta pengawalan serta pemdampingan kepada kami, terkait putrinya yang menjadi korban dugaan pencabulan dan persetubuhan,” ujar Amir dihalaman Mapolres Sampang, Senin (27/01).

Lebih lanjut habib gila mengatakan, saat itu orang tua korban telah melaporkan kejadian tersebut pada tanggal 7 Januari kemarin. Dan beberapa hari yang lalu ia juga sudah konfirmasi ke unit yang menangani, namun dengan jawaban pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan.

“Dalam hal ini kami tidak tinggal diam, melainkan akan terus berkoordinasi denga pihak kepolisian, serta melakukan pendampingan serta pengawalan kasus dugaan pencabulan dan persutubuhan anak dibawa umur ini sampai tuntas, mengingat kami adalah sebagian mitra dari kepolisian,” tandas Amir.

Tak hanya itu, ungkap Amir, pada hari Minggu (26/01/2020) kemarin, pihaknya juga mendapatkan pengaduan dari salah satu warga Desa Baruh, Kecamatan Sampang, dengan kasus yang sama yakni putrinya menjadi korban dugaan pencabulan dan persetubuhan anak dibawah umur, bahkan korban sempat mengalami tindakan kekerasan dari pelaku.

“Kejadian tersebut terjadi pada Agustus 2018 lalu, sewaktu itu juga orang tua korban melapor ke Mapolres Sampang. Mirisnya kasusnya ini mengendap hingga sekarang, orang tua korban hanya mendapatkan SP2HP dan setelah itu tidak ada perkembangan apapun dari pihak kepolisian, apalagi penangkapan terhadap pelaku,” terangnya.

Amir menambahkan, kedatangannya ke Mapolres Sampang tidak sendirian, akan tetapi juga didampingi Ketua L-KPK DPD Jawa Timur. Dan pihaknya mengucapkan terima kasih kepada Kapolres Sampang karena dengan tegas menyatakan sikap akan secepatnya menindak lanjuti kasus tersebut, meski Kapolres Sampang yang sekarang masih baru.

“Kapolres tadi sangat tegas, akan secepatnya menindak lanjuti dua kasus pencabulan dan persetubuhan anak dibawah umur ini. Tentunya, kami akan tetap berkoordinasi dan menunggu informasi dan perkembangannya. Bahkan, jika pelaku nanti ditangkap akan segera melakukan konferensi dan kami bakal diundang untuk menyaksikan konferensi pers itu,” pungkas Amir.

Sementara Kapolres Sampang AKBP Didit Bambang Wibowo Saputro melalui Kasat Reskrim Polres Sampang AKP Riki Donaire Piliang membenarkan, pihaknya kedatangan tamu dari L-KPK, untuk mempertanyakan tindak lanjut kasus dugaan pencabulan dan persetubuhan anak dibawah umur.

“Iya mas, kedatangan mereka (L-KPK, red) untuk mempertanyakan tindak lanjut kasus dugaan pencabulan dan persetubuhan anak dibawah umur. Saya akan koordinasi ke anggota dulu, karena saya disini masih baru. Sesuai perintah Kapolres mengenai kasus itu akan menjadi prioritas kami,” ujarnya saat dikonfirmasi melalui telepon selulernya. (Hbb)

baca selengkapnya
HUKUM

Parah…Oknum Polisi Tertangkap Basah “Main Senetron” Sekamar dengan Istri Orang

PRN Bantaeng – Kasus perselingkuhan yang melibatkan oknum polisi menggegerkan Warga Pajukukang dan Sekitarnya. Seorang oknum anggota polisi aktif berpangkat Bripka yang bertugas di Polsek Pajukukang Bantaeng berinisial AS Tertangkap Basah oleh suami dari JU yang diselingkuhinya di dalam kamar rumah JU.

Oknum polisi itu tertangkap tangan saat berada di rumah wanita selingkuhannya, yang berada di samping Kantor Polsek Pajukukang, Kecamatan Pa’jukukang, kabupaten Bantaeng Sulsel, Jumat (24/01/2020) kurang lebih pukul 13.30 Wita.

Dia tertangkap tangan saat bersama wanita selingkuhannya bernisial JU. Nahasnya, keduanya tertangkap basah oleh SA yang merupakan suami sah dari JU.

SA yang merupakan suami sah dari JU mengaku, dugaan perselingkuhan diketahuinya saat dirinya baru pulang dari Toko untuk membeli Tali.

Saat tiba di rumah, dia mendapati istrinya sedang berduaan dengan oknum polisi AS di dalam Kamar Rumahnya, sementara memperbaiki memakai celananya kembali sehingga membuat suami JU emosi dan terjadi perkelahian antara SA dan AS.

Atas kejadian itu, SA langsung melaporkan Oknum Polisi itu ke Polres Bantaeng dengan Kasus Perzinahan, Nomor: TBL/13/1/2020/SPK Kemudian SA juga melaporkan ke Propan Polres Bantaeng terkait Pelanggaran disiplin Anggota Polri dengan bukti pelaporan No. STPL/01/1/2020.

Saat ini, Oknum Polisi itu berada dalam Tahanan Polres Bantaeng untuk diamankan begitu juga dengan perempuan JU.

Dihadapan Awak Media, SA dengan tegas menyatakan ” AS harus segera di pecat, dan kalau tidak dipecat maka saya dan keluarga besar akan menutup paksa kantor Polsek Pajukukang dan AS pun harus di lenyapkan dari muka bumi ini” Ucapnya

SA pun mengadukan masalah yang dihadapinya ke LSM Lidik Pro dan DPD BAIN HAM RI BANTAENG untuk dilakukan pengawalan agar oknum polisi itu mendapat hukuman yang setimpal.

dikompirmasi awak Media, Sekretaris DPD BAIN HAM RI Rusdi, B.S.Pd membenarkan adanya laporan dari seorang warga Desa Papan Loe terkait Peesinahan yang dilakukan oleh Oknum Aparat Kepolisian yang bertugas di Polsek Pajukukang

Menurut Rusdi, Kejadian yang diceritakan oleh saudara SA perlu mendapat perhatian penuh dari kalangan Aktivis untuk mengkawal kasus ini, apalagi pelakunya adalah Oknum Aparat Kepolisian yang seharusnya menjadi pelindung dan pengayom masyarakat”. Ucapnya

Sementara Pengurus LSM Lidik Pro Rizal mengatakan” Kami dari Lidik Pro akan terus mengkawal kasus ini sampai tuntas dan Oknum Polisi itu harus segera di pecat sesuai tuntutan korban, apalagi sekarang keluarga besar SA rencana akan menggerakkan massa ke polres Bantaeng untuk menuntut agar AS ini segera di Pecat”. Ucapnya. (syam)

baca selengkapnya
HUKUM

Bos Tambang Gandusari Tertangkap “Wik Wik” dengan Anak Dibawah Umur

PRN BLITAR – ‘Banyak uang banyak polah’ kalimat yang sering terdengar dikalangan masyarakat, apalagi uang yang didapat dari hal yang mudah, tak heran sangat gampang untuk dihambur-hamburkan, dan bila tidak hati-hati nasibnya akan seperti Ansory yang tertangkap basah sedang ‘wik wik’ dengan gadis dibawah umur di sebuah kamar hotel di Blitar. 17/1/20.

Adalah Ansory (50) warga Gandusari kabupaten Blitar yang tertangkap basah sedang bermadu kasih dengan gadis dibawah umur inisial A (15) di kamar hotel melati nomor 32 di kawasan Selorejo Blitar, dan saat ini perkaranya di tangani unit PPA Polres Blitar.

Dalam keterangannya Kapolres Blitar AKBP BUDI HERMANTO yang dilansir di jtv, membenarkan atas kejadian penangkapan Ansory dan A di sebuah kamar hotel dikawasan Selorejo saat melakukan operasi di beberapa hotel untuk mengungkap kegiatan atau praktik prostitusi  anak dibawah umur.

Dari tangan pelaku (Ansory dan A) terdapat beberapa barang bukti yang diamankan oleh Polres Blitar antara lain Baju, sprei, Celana, uang tunai dan kunci hotel.

Kapolres Blitar juga menambahkan, pihaknya akan terus mendalami apakah kasus ini suatu kegiatan prostitusi atau perselingkuhan dibawah umur, ataukah karena factor ekonomi, pasalnya dari keterangan awal A telah dijanjikan diberikan sejumlah uang oleh Ansory.

Atas kejadian ini Ansory dan A digelandang ke unit PPA Polres Blitar dan dikenakan pasal UU RI tentang Perlindungan Anak dengan ancaman penjara maksimal 15 tahun. (bambang/candra/puguh).

baca selengkapnya
HUKUM

SEJAK 20 (DUA PULUH) TAHUN UU RI No. 8 TAHUN 1999 DIUNDANGKAN, HARI INI MK MEMASTIKANNYA DAN JUTAAN KONSUMEN TERLINDUNGI

PRN DEPOK – Ketua Umum YPK-AMPERA MALANG/YAPERMA mengatakan “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi Perlindungan kepada konsumen” (UUPK), Dipertegas Putusan MK ini (6/01/2020).

Krue Pena Rakyat News saat bertemu dengan Ketua Umum YPK- AMPERA MALANG/YAPERMA Moch. Ansory di kantor cabang Kota Depok (20/1) meminta tanggapan terkait adanya Putusan MK tentang  frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Moch. Ansory sambil tersenyum menanggapi dengan mengatakan, kami sebagai salah satu dari Pengelola Lembaga Perlindungan Konsumen di Indonesia tentu sangat bersyukur atas Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 tersebut, ujarnya.

Karena sudah dua puluh tahun Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) diundangkan yakni pada tanggal 20  April  1999 dalam Pasal 1 ayat (1) dengan tegas menyatakan  “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi Perlindungan kepada konsumen” akan dapat terwujud dengan Putusan MK tersebut, kata Moch.Ansory melanjutkan;

Terutama Putusan tentang frasa “cidera janji” yang dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, Kami sangat membenarkan oleh karena kami, Dkk sebagai Pengelola LPKSM, dipengadilan selalu memperjuangkan dan mengatakan yang berhak menyatakan konsumen Ingkar Janji hanyalah Pengadilan, mudah-mudahan dengan adanya Putusan MK tersebut Majelis Hakimpun sependapat ujar Ketua YPK-AMPERA MALANG/YAPERMA sambil berpesan :

Kalau ada perampasan kendaraan kredit atau Pelelangan Jaminan oleh Bank Sebelum batas akhir perjanjian terlampaui dan tanpa fiat Ketua Pengadilan Adukan ke Kantor YPK- AMPERA MALANG/YAPERMA Terdekat atau melalui Email : Yaperma@gmail.com, HP : 081 235 167 699.  (Ujang Kosasih.Red);

baca selengkapnya
HUKUM

Barracuda Kembali Memenangkan Gugatan Sengketa Informasi Publik

PRN Mojokerto – Sidang Ajudikasi Non Litigasi Sengketa Informasi Publik antara Barracuda Indonesia selaku Pemohon melawan Pemerintah Desa Wringinrejo Sooko Mojokerto kembali digelar oleh Komisi Informasi Jawa Timur pada Kamis, 16 Januari 2020 pukul 14.00 WIB.

Bertempat di Ruang Sidang Kantor Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Jalan Bandilan No. 2 – 4 Waru Sidoarjo, sidang sengketa informasi dengan register Nomor : 139/XI/KI-Prov Jatim-PS/2018 ini dipimpin langsung oleh Ketua Majelis Komisioner Edi Purwanto, S.Psi., M.Si., dengan didampingi
anggota Majelis Komisioner yaitu A.Nur Aminuddin, S. Ag., M.N, Imadoeddin, S.Sos., M.Si serta sebagai Panitera Pengganti yaitu Supriono, S.H.

Agenda sidang kali ini adalah pembacaan putusan sengleta informasi antara Barracuda Indonesia melawan Pemerintah Desa Wringinrejo Sooko Mojokerto.

Dalam sidang kali ini pihak Barracuda Indonesia diwakili langsung oleh Hadi Purwanto, ST. selaku Ketua Umum didampingi oleh Penasehat Hukumnya
yaitu H. Arief Rahmat Hidayat, SH.

Sementara Kuasa Termohon Kepala Desa Wringinrejo H. Suharyono sebanyak 4 orang terdiri oleh Rizal Haliman, S.H., MH., CIL, Kusniartin Fatimah, S.H, Puput Octavia Susanti, S.H.,CIL. dan Rizka Sonnia Halimah, S.H. dari Kantor Hukum RIZAL HALIMAN & PARTNER yang sebelumnya selalu kompak hadir,
namun dalam agenda pembacaan putusan kali ini hanya diwakili oleh
Kusniartin Fatimah, S.H.

Dalam sidang pembacaan putusan ini, Ketua Majelis Edi Purwanto hanya membacakan pokok-pokok putusan sesuai kesepakatan yang telah di sampaikan kepada pihak Pemohon dan Termohon.

Edi menyampaikan bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur yang memutus sengketa informasi nomor :139/XI/KI-Prov Jatim-
PS/2018 ini menolak dalil-dalil yang disampaikan Termohon. Adapun dalil-dalil Termohon seperti disampaikan dalam persidangan sebelumnya adalah sebagai berikut:
1) Dalil Termohon tentang Permohonan Pemohon yang Error in Persona
karena Diskualifikasi or Gemisv Aanhoedanigheid (Pemohon tidak memiliki
legal standing untuk mengajukan permohonan);
2) Dalil Termohon Tentang Permohonan Pemohon yang tidak beritikad baik;
3) Dalil Termohon Tentang Permohonan Pemohon yang bersifat Obscuur Libel atau tidak terang atau kabur;
4) Dalil Termohon Tentang Komisi Informasi tidak berwenang memeriksa
“Sengketa A Quo” mengingat proses penyelesaian sengketa yang telah daluwarsa.

“Berdasarkan hasil rapat permusyawaratan Majelis Komisioner, memutuskan
menerima Permohonan Pemohon, Menyatakan bahwa informasi yang
dimohonkan Pemohon bersifat terbuka dan memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan informasi yang dikuasainya kepada Pemohon selambat – lambatnya 14 Hari Kerja setelah menerima putusan,” tegas Edi Purwanto.

Edi juga memaparkan bahwa apabila ada salah satu pihak yang bersengketa tidak menerima hasil putusan Ajudikasi Komisi Informasi ini, bisa mengajukan gugatan secara tertulis melalui Pengadilan Tata Usaha Negara atau pengadilan Negeri di wilayah domisili mereka sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Seperti diketahui sebelumnya, Barracuda Indonesia selaku Pemohon mengajukan sengketa informasi melawan Pemerintahan Desa Wringinrejo selaku Termohon kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur pada 12 Nopember 2018.

Adapun permohonan informasi Barracuda Indonesia yang menjadi pokok sengketa tersebut adalah Salinan Perdes Pemerintah Desa Wringinrejo tentang APBDes pada Tahun Anggaran 2015, 2016 dan 2017 dan Salinan SPJ Kegiatan Pembangunan Desa, Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Kegiatan Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa.

Sementara itu usai sidang, Ketua Barracuda Indonesia Hadi Purwanto, ST. saat dikonfirmasi para awak media menyampaikan keprihatinannya terhadap
paradigma berpikir mayoritas Pemerintah Desa di Kabupaten Mojokerto yang tidak terbiasa menempatkan dirinya sebagai badan publik.

“Sebagai sebuah badan publik, transparansi dan akuntabilitas tata kelola pemerintahan dan tata kelola keuangan desa adalah sebuah keharusan. Niscaya terwujud sebuah Pemerintahan Desa yang baik dan bersih kalau mereka tidak mau transparan dan sanggup mempertanggungjawabkan
kepada masyarakat luas, “ tegas Hadi.

Hadi juga menyampaikan bahwa hak untuk mengetahui dan mendapatkan informasi terkait tata kelola pemerintahan desa dan tata kelola keuangan desa merupakan hak mutlak masyarakat.

“Sinergi implementasi UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan jaminan dan kepastian hukum bagi masyarakat untuk mengetahui dan memperoleh informasi terkait tata kelola pemerintahan dan keuangan desa,” 

Hadi juga menegaskan bahwa mayoritas desa-desa di Kabupaten Mojokerto kurang mengerti dan memahami tentang asas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yaitu kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas,
profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman dan partisipatif sesuai amanah dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 24.

Dengan dimenangkannya sengketa informasi terhadap Pemerintah Desa Wringinrejo ini, Barracuda Indonesia telah mencatatkan diri telah tiga kali telah memenangkan sidang sengketa informasi terhadap Pemerintah Desa di Kabupaten Mojokerto. Perlu dicatat sebelumnya bahwa Barracuda juga telah memenangkan sengketa informasi terhadap Pemerintah Desa Puri Kecamatan Puri dan Pemerintah Desa Tampungrejo Kecamatan Puri. #red

baca selengkapnya
HUKUM

Aksi Bejat Cak Sory Gauli Anak Dibawah Umur Berujung ‘Jeruji Besi’

PRN BLITAR – Warga Tulungrejo, Gandusari sebut saja Cak Sory (bukan nama selengkapnya, red) diamankan Satreskrim Polres Blitar karena tertangkap tangan sedang berkencan dengan AG (16 tahun) inisial, yang diketahui masih berusia dibawah umur di kamar hotel kawasan Kecamatan Selorejo.

Penggerebekan dilakukan Tim Satreskrim Polres Blitar, setelah mendapat laporan. Penggerebekan dilakukan di salah satu kamar hotel di Kecamatan Selorejo, tidak jauh dari Bendungan Lahor, Kabupaten Blitar.

“Dari hasil penyelidikan kemudian kami tindaklanjuti. Dan ternyata benar, yang bersangkutan menyetubuhi remaja perempuan yang usianya masih di bawah umur,” jelas Kasat Reskrim Polres Blitar, AKP Sodik Effendi, Jumat (17/1/20).

Dan untuk mengelabuhi petugas ketika melakukan pengecekan di hotel tersebut Cak Sory  memberi uang tips kepada petugas hotel supaya namanya tidak di cantumkan di daftar buku tamu. Tetapi insting petugas tidak bisa di kelabuhi dan ketika pintu kamar di buka. Oleh petugas Cak Sory tidak dapat mengelak lagi.

Menurut kasat Reskrim Polres Blitar  AKP Sodik Efendi  modus Cak Sory ialah dengan mengiming imingi korban  (AG) dengan memberi imbalan sejumlah uang bila korban mau menuruti nafsu bejad untuk bersetubuh dengan dirinya  dan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya kini  Cak Sory dan  korban AG di giring  petugas ke Mapolres Blitar.

Sampai berita ini diturunkan kasus ini dilimpahkan kepada Unit PPA Polres Blitar Guna penyelidikan lebih lanjut  ( B soesilo)

baca selengkapnya
HUKUM

MEMALUKAN….Kades Ketangkap “Kuda-Kudaan” dengan Istri Temannya

PRN Lampung Timur -Di duga Oknum kepala Desa Negeri Katon, Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur DF (34) (inisial) yang baru saja menjalani pelantikan sebagai kepala desa ketahuan sedang indehoy di rumah milik warganya sendiri dengan TKN 40 tahun (inisial) yang berstatus istri orang.

Dari informasi yang dihimpun awak media Pena Rakyat News, dengan kejadian ini membuat warga BBM Desa Negeri Katon Terpelooh menjadi heboh, pasalnya karena menangkap basah sang kepala desa yang semestinya menjadi panutan malah berbuat mesum dengan istri temannya sendiri.

Adalah Widodo (49) suami dari TKN sudah menganggap DF (kepala desa) adalah seperti keluarga sendiri, sedikitpun tidak menaruh kecurigaan kalau DF mengkianati persaudaraan.

Hal ini dibenarkan oleh warga Negeri Katon yang tidak bersedia disebut namanya, kejadian tersebut sekitar pukul 17.00 WIB, Widodo (suami) suami TKN ada acara dan hendak keluar, saat itu Widodo juga mengatahui bahwa DF berkunjung kerumahnya, karena sudah dianggap saudara Widodo tidak menaruh kecurigaan sedikitpun.

Warga “Pak Widodo tidak curiga saat mengetahui Kepala Desa datang kerumahnya karena sudah dianggap keluarga, tapi beliau sangat kaget saat Pak Widodo balik pulang karena mengambil sesuatu yang tertinggal, tiba-tiba mergoi istrinya sedang berbuat mesum dengan Kades DF”

Saat ini keluarga Widodo sulit ditemui, pasalnya Widodo yang latar belakangnya seorang petani menanggung malu yang mendalam.

Sementara saat dikomfirmasi melalui whatsapp Kapolsek Marga Tiga Yusmawardi, SH. belum dapat memberikan tanggapan, pasalnya dirinya belum menerima pengaduan atau laporan terkait kabar dugaan perzinahan itu.

“Saya gak berani komentar hawatir jadi fitnah, karena kurang tau persis kaitan kejadian itu, soalnya banyak versi ceritanya dan apa yang saya sampikan saya pertanggung jawabkan dihadapan Allah SWT,” Ungkap kapolsek Marga Tiga.

“Pas kejadian saya dan beberapa anggota sedang berada di Lampung Tengah, sedang melakukan pengejaran Target Operasi (TO) yang di duga kabur ke wilayah hukum lamteng. Kita akan mencari tahu kebenaran infomasi tersebut,” Akhir Yusmawardi, SH.

Sampai berita ini diturunkan tersiar kabar adanya upaya dari keluarga kepala desa (DF) memanggil Widodo untuk diajak berunding menyelesaikan persoalan ini secara kekeluargaan. (Darwin).

baca selengkapnya