close

HUKUM

HUKUM

Diduga Palsukan Stempel RT, Perangkat Desa Mulyo Agung Dipolisikan

PRN BOJONEGORO | Pendirian tower telekomunikasi di desa Mulyo Agung sepintas tidak ada hambatan namun berujung pengaduan ke Polres Bojonegoro.

Dugaan penyalahgunaan wewenang dan pemalsuan stempel Rukun Tetangga (RT) 06 dusun Kromong Mulyo Agung yang diduga dilakukan oleh Agus Ariyanto selaku kaur tata usaha/Umum (Bayan) desa Mulyo Agung sangat kuat karena didukung pernyataan ketua RT 06 Agus Triono.

Dalam keterangannya di surat pernyataan Agus Triono menyatakan bahwa dirinya tidak pernah memberikan setempel dan atau memberi mandat kepada siapapun untuk menggunakan stempel miliknya, namun fakta yang ada Agus Ariyanto telah mengambil stempel RT dan digunakan untuk syarat meloloskan pendirian tower.

Pernyataan ini dibenarkan oleh Bayan Agus Ariyanto, dirinya bersama dengan orang tuanya menerangkan bahwa telah mengambil stempel RT dikediaman RT Agus Triono, ini dilakukan oleh Bayan Agus Arianto karena RT sulit dihubungi dan tidak tentu pulangnya.

“Saya wa dan telpon tidak direspon dan kata pak Kades lama biasanya ibunya yang mewakili, ya terpaksa saya pinjam dan salah saya, stempel tidak langsung saya kembalikan jarak besoknya baru saya titipkan ibunya saat lewat depan rumah” ucap Agus Arianto. 2/6/20.

Dihari yang sama kepada Pena Rakyat News Agus Triono (RT) dan Ngatemi (ibu Agus Triono) menerangkan berbalik dari  pernyataan Bayan Agus Arianto, ibu dan anak ini menjelaskan bahwa terkesan bayan agak memaksa untuk meminjam stempel RT dan katanya langsung dukembalikan.

Masih dalam keterangan RT dan Ngatemi, bahkan stempel itu dibawa sampai 4 hari dan terpaksa RT menyuruh ibunya untuk mengambil, Agus Triono juga menjelaskan bahwa dirinya juga sempat komunikasi melalui WA dengan Bayan. (Bukti scriensout WA)

“Sebenarnya kalau bayan ngomong baik-baik saya pasti pulang, karena WA nya terkesan tidak menghargai saya ya saya diam” pungkas RT 06 Agus Triono.

Menurut informasi warga tanah yang digunakan untuk tower telekomunikasi adalah tanah milik orang tuanya bayan Agus Arianto yang disewa 10 tahun dengan sewa per tahun Rp.12.000.000.- , dan saat ini ketua RT 06 Agus Triono tidak terima atas dugaan penyalahgunaan wewenang dan pemalsuan stempel karena tidak merasa tanda tangan dan menyetempel surat apapun dan lanjut melaporkan perihal ini ke Polres Bojonegoro. (sh07).

baca selengkapnya
HUKUM

Tidak Terima Mediasi, Pemilik SK Lab Coffe Tempuh Jalur Hukum

PRN KEDIRI | Pelaporan wartawan Harian Duta Masyarakat / duta.co Biro Kediri, Nanang Priyo Basuki ke Polres Kediri Kota oleh Dwi Arief Priyono selaku pemilik kedai kopi SK Lab Coffe akhirnya berujung panas. Pihak terlapor telah memberikan kesempatan untuk bermediasi, tetapi pihak pelapor berharap kasus ini dapat diproses secara hukum pidana.

Kasus ini resmi diadukan pelapor ke Dewan Pers dengan harapan dapat memberikan dukungan agar bisa dibawa di jalur hukum pidana. Rekan-rekan jurnalis dan LSM pada hari sabtu siang (30/05/2020) berkumpul di depan Stadion Brawijaya, dan membuat petisi yang berharap pihak Polri khususnya kepada Polres Kediri Kota tidak memproses aduan ini sebagai bentuk menjunjung kebebasan pers.

“Kami nyatakan jelas-jelas ini kriminialisasi terhadap pers, bila setiap ada masalah dan dapat diproses sesuai jalur hukum, lalu dimana fungsi pers sebagai alat kontrol. Karya jurnalistik telah dibuat sesuai dengan kode etik jurnalistik dan pihak terlapor telah hadir bersiap untuk mediasi,” ujar Syaiful selaku perwakilan aksi.

Keterangannya bahwa pihak pelapor tidak diberikan hak jawabnya, bahkan ada pernyataan yang menyampaikan tidak akan mempergunakan hak jawab tersebut. “diketahui bersama, dia berkerja dimedia dan dulu pernah aktif sebagai salah satu jurnalis. Tentunya dia akan lebih paham terkait UU Pers dari pada masyarakat biasa,” ungkap Roy Kurnia Irawan yang mewakili LSM Kediri.

Dalam siaran PERS Mega Wulandari, Ketua PWI Kediri sangat menyayangkan kasus permasalahan ini, padahal pihak terlapor telah menyatakan siap menjalani mediasi. “Kebebasan pers adalah salah satu perwujudan dari Demokrasi di Indonesia dan di lindungi oleh UU Pers. Berkembangnya demokrasi suatu negara, pers memiliki peran yang aktif, sebagai penyampai pesan kepada masyarakat luas, dan menjunjung tinggi kebudayaan demokrasi. Bila ada keberatan tentang karya jurnalis, pihak yang keberatan tidak langsung melaporkan pidana ke polisi memakai UU ITE,” dalam siaran pers-nya.

“Sebuah karya jurnalistik isinya memenuhi pedoman jurnalistik, mestinya sesuai dengan UU Pers, pihak berkeberatan bisa tempuh mekanisme berjenjang, dengan membuat hak jawab, hak koreksi, atau lapor ke dewan pers yang berhak menilai suatu karya jurnalistik. Atau menempuh dengan proses perdata.

Seharusnya, pihak kepolisian sebagai penerima laporan, mestinya mengarahkan pada pelapor untuk lebih dulu melakukan proses sesuai UU Pers saat menerima laporan pengaduan, sebelum memproses lebih jauh lagi,” ungkapnya.

Mega Wulandari menyampaikan, “hal ini merupakan refleksi adanya Kesepahaman (MoU) antara Kapolri dan Dewan Pers yang berlaku sejak tahun 2012 terkait tahapan penyelesaian sengketa Pers. (Bram)

baca selengkapnya
HUKUM

Didakwa Menggunakan Gelar Akademik, Supadi Dituntut 1 Tahun Penjara Denda 10 Juta Rupiah

PRN KEDIRI | Sidang lanjutan terdakwa Supadi terkait kasus dugaan penggunaan gelar akademik kembali digelar Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dengan cara video teleconference.(28/05/2020)

Sidang kali ini dipimpin oleh Hakim Guntur Pambudi Wijaya, S.H, M.H dan Hakim anggota M. Fahmi Hari Nugroho, S.H, M.H dan Melina Nawang Wulan, S.H, M.H. sedangkan Jaksa Penuntut Umum saat itu adalah Tomy Marwanto, S.H., dan Iskandar, S.H. terdakwa Supadi Kades Tarokan didampingi oleh Prayogo Laksono, S.H, M.H, dan Eryck Andikha Permana, S.H.

Jaksa Penuntut Umum Tomy Marwanto S.H. dan Iskandar S.H. menuntut Supadi hukuman kurungan selama 1 tahun penjara dan denda senilai 10 juta rupiah. Supadi terbukti bersalah dan melanggar pasal 93 junto pasal 28 ayat 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Tim Penasehat Hukum Supadi, Prayogo Laksono, S.H, M.H dan Erick Andikha Permana, S.H, tetap menyatakan bahwa klien nya tidak bersalah. “Selaku penasehat hukum saya tetap bersikukuh bahwa klien saya tidak bersalah, dan tidak melakukan hal melanggar hukum,” ungkapnya salah satu tim penasehat hukum didalam persidangan.

Jika Supadi tidak pernah kuliah dan tidak mempunyai ijasah sarjana ekonomi itu bisa dikenakan pasal ini. Karena hak hukum yang dilindungi oleh pasal ini adalah hak hukum perguruan tinggi yang berhak keluarkan gelar.

Perlu diketahui, Sidang ke 12 ini sempat menimbulkan rasa bersitegang pasalnya akan ada pergerakan masa dari pihak terdakwa yang akan dilakukan didepan Pengadilan Negeri Ngasem Kediri. Sehingga puluhan aparat dari kepolisian ikut menjaga secara ketat jalannya persidangan untuk menciptakan kondisi yang kondusif.(Bram)

baca selengkapnya
HUKUMKABAR JATIM

Akhirnya Guntual Diputus Bebas, Tidak Terbukti Palsukan Gelar Akademik

PRN SIDOARJO | Akhirnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Sidoarjo menjatuhkan vonis bebas kepada Guntual, terdakwa perkara dugaan pemalsuan gelar strata satu, sarjana hukum (SH). Majelis hakim menyatakan, terdakwa Guntual tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum.

“Membebaskan terdakwa Guntual dari dakwaan penuntut umum (PU) dan memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, kemampuan dan harkat martabatnya,” ucap Erly Soelistyarini, Ketua Majelis Hakim PN Sidoarjo, ketika membacakan amar putusan, Rabu (27/5/2020).

Dalam amar pertimbangan putusan mengungkap, majelis hakim tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Sidoarjo yang membuktikan terdakwa bersalah sebagaimana Pasal 28 ayat 7, Jo Pasal 93 Undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan menjatuhkan menuntut 3 bulan penjara.

Justru, majelis hakim menilai unsur-unsur yang didakwakan tidak terbukti dalam fakta hukum yang terungkap dalam persidangan. Menurut majelis, tidak ada satupun keterangan saksi-saksi yang dihadirkan menegaskan bahwa SH di belakang nama Guntual atau Guntual Laremba adalah gelar akademik.

Itu sebagaiamana dalam surat terdakwa yang dikirim ke BPR Jati Lestari pada 2013 dan 2014 silam menanyakan perkembangan kredit yang pernah diajukannya. Surat tersebut dibelakang nama Guntual terdapat SH yang dijadikan dasar laporan The Riman Sumargo dan Djoni Harsono ke pihak kepolisian.

“Itu hanya didasarkan asumsi pelapor dari dua surat tersebut,” ucap majelis. Begitupun, menurut majelis hakim dari surat laporan yang pernah diajukan terdakwa di Polda Jatim kepada Djoni dan The Riman terkait perkara pidana perbankan.

Selain itu, majelis juga menilai jika huruf SH di belakang nama Guntual dan Guntual Laremba tata cara penulisan tidak sesuai dalam aturan Permenristekdikti nomor 59 tuhun 2018 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi.

Meski demikian, putusan yang dijatuhkan tersebut langsung diterima penasehat hukum terdakwa. “Kami terima,” ucap Limbong dan Tuty bersamaan ketika menyampaikan kepada majelis hakim. Sementara JPU, masih pikir-pikir untuk upaya hukum yang dilakukan.

“Kami pikir-pikir. Akan kami sampaikan ke pimpinan atas putusan ini,” ucap Ibnu Sina, JPU Kejari Sidoarjo.

Limbong mengaku, putusan bebas yang dijatuhkan oleh majelis hakim tersebut memenuhi rasa keadilan. “Yang kami harapkan seperti ini. Ini sejak awal sudah saya bilang memeng dipaksakan,” ungkapnya.

Sementara, Guntual mengaku bersyukur atas putusan tersebut. “Keadilan masih ada di peradilan kita,” ucapnya. (net)

baca selengkapnya
HUKUM

Kades Hebat…Wartawan Komfirmasi Dibilang “Kemplo”

PRN SIDOARJO | Terulang kembali terkait desa Wage kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, apakah ulah Kepala desa Wage yang mencap “Wartawan Kemplo” ini hanya bikin sensasi ataukah memberikan terapi kepada awak media agar tidak memberitakan dugaan-dugaan penyimpangan yang ada di Desa Wage ? 20/5/2020.

Hal ini dialami oleh wartawan wartapos saat komfirmasi kepada kepala desa Wage terkait rumor yang sedang hit dimasyrakat desa Wage perihal Pemerintahan desa Wage telah memberikan surat edaran kepada setiap RW untuk menyetor dana sebesar Rp. 1.250.000 ditengah merebahnya wabah covid-19 ini dengan dalil untuk pengurukan makam.

Menurut sumber warga desa Wage sebut saja Mardi (bukan nama sebenarnya, red) dirinya merasa bingung terhadap kebijakan pihak pemerintah desa, kok bisa-bisanya untuk pengurukan atau perawatan makam saja sampai memungut kepada setiap RW Rp. 1.250.000,-, apalagi saat ini warga sangat kesulitan ekonomi karena dampak covid-19 dan kami semua pada focus penyemprotan desinfektan karena tetangga ada yang terkena corona.

“Jan kebacot kok mas, wong kita ini warga ini focus pada penyemprotan agar semua warga tidak terkena virus corona dan biar sehat semua, kok malah memberi edaran kepada setiap RW untuk bayar Rp.1.250.000,- dibuat pengurukan makam, kan untuk urusan makam bisa diambilkan dana yang lain wong dana dari pemerintah milyaran rupiah” ucap kesal Mardi.

Lebih lanjut untuk menelusuri kebenaran rumor tersebut, awak media menemui kepala desa Wage  Bambang Heri Setyono atau yang lebih akrapnya dipanggil Baher, betapa terkejutnya tanggapan kades Baher perihal komfirmasi dugaan pungli ini, terlihat sikap kades Baher kurang bersahabat bahkan sempat melontarkan kalimat “Wartawan Kemplo” (dikutip dari media wartapos).

KadesBaher menambahkan dalam wawancaranya dengan wartapos, warga banyak yang setuju untuk penarikan dana makam ini dan kata Baher dana desa tidak cukup untuk pengurukan makam karena sudah habis “Dana desa tidak cukup mas makanya saya punya inesiatif seperti ini”

Dalam hal ini kalaulah sikap dan perkataan Kades Baher ini benar, sama artinya kades Baher tidakmenghargai seorang jurnalis yang notabennya sama-sama pengemban amanat UU Pers, padahal sudah jelas bahwa PERS adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia. (UU Pers no.40 tahun 1999 Bab 1 Ketentuan Umum ayat 1).

Atas dugaan sikap yang kurang terpuji dari Kades Wage ini, Pena Rakyat News bersama dengan tim KJSB (Komunitas Jurnalis Sidoarjo Barat) segera turun untuk mencari data terkait dugaan pungli yang ada di desa Wage, pasalnya persoalan ini menjadi menarik dengan sikap arogan Kades Wage sebab apabila kebijakan Pemerintah desa Wage ini dirasa benar mengapa harus berkata kasar kepada wartawan dan munculnya pertanyaan, ada apa sebenarnya dibalik semua ini ?. (red)

 

baca selengkapnya
HUKUM

Kasus PHK Sofitel Nusa Dua Berdampak Hukum

PRN BALI | Kasus PHK karyawan tetap di @sofitelbalinusadua, belum dibayarkannya sejumlah hak keuangan karyawan termasuk juga BPJS/Jamsostek termasuk THR diantaranya di The Sakala Resort dan La Villas Kamodjang Seminyak, akhirnya dibahas di Komite I Bidang Hukum DPD RI bersama Kadis Pariwisata Kab Badung.

Laporan disampaikan oleh karyawan bahwa ada izin dari Hotel yg sudah mati sejak 2019 dan terkait dgn THR yg tdk dibayar.

Sejumlah rekomendasi DPD B65 untuk melindungi tenaga kerja Bali yakni 1) BPJS dan Jamsostek harus memproses perusahaan yg tidak menyetorkan biaya jaminan sosial termasuk melaporkan kepengadilan sesuai UU 2) AWK akan berkomunikasi tentang masalah Sofitel Nusa Dua ke ITDC sebagai bagian dari BUMN 3)

Pemkab Badung bisa menunda re-new izin hotel diwilayah Badung jika melanggar aturan tenaga kerja 4) AWK meminta kepada forum pekerja di 3 hotel villa ini untuk segera mendata karyawan terdampak untuk mendapatkan bantuan sembako Kemenpar RI melalui pengajuan tahap II dst ke Disparda Bali dan GIPI 5).

AWK juga menyampaikan posisi hukum dari pekerja jika akan melakukan gugatan class action ke perusahaan, secara UU dan aturan memungkinkan.

Diakhir rapat, AWK meminta karyawan dan staf, agar jangan mau menandatangani pelepasan hak sebagai karyawan dan dokumen sepihak tanpa pendampingan kuasa hukum.

Banyak terjadi, hotel melakukan kecurangan dengan memanggil satu persatu karyawan dan intimidasi dan tawaran tertentu sebelum PHK. Wawasan hukum pekerja pariwisata sangat dibutuhkan oleh pekerja kaum Marhaen ini.

Selanjutnya akan didakan pertemuan lanjutan terkait payung hukum melindungi pekerja di Badung ( Menurut Kadis Badung saat ini ada 38.000 karyawan dirumahkan dan 1251 yg sudah di PHK perhari ini ). AWK berharap dan mendorong agar Wakil Gubernur Bali, yg notabene tokoh pariwisata untuk bisa lebih proaktif menangani dan memediasi tentang fenomena PHK dan isu terkait pariwisata selama covid. Semoga Eksekutif di Bali lebih peduli. (Oky).

baca selengkapnya
HUKUM

ULAH OKNUM PNS DI KPU SUMENEP DILAPORKAN PIHAK KORBAN

PRN SUMENEP | Sudah kurang lebih 4 tahun perbuatan oknum PNS yang berinisial DLY warga desa Kebunan, kecamatan Kota-Sumenep, melakukan perbuatan yang diduga melanggar hukum, seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemerintahan kabupaten Sumenep meminta uang dengan menjanjikan pekerjaan di suatu dinas Bappeda kabupaten Sumenep, atas perbuatannya pihak korban melakukan surat laporan kepada Bupati Sumenep. Selasa, 12/05/2020.

DLY adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pemerintah daerah yang diperbantukan di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumenep, tanggal 04/12)2016 DLY meminta/menerima uang sebesar Rp. 21jt dari korban/Ibu korban dengan janji korban (putrinya) akan di pekerjakan di Bappeda.

Menurut keterangan pernyataan yang dibuat oleh DLY, berjanji bahwa apabila pekerjaan tersebut gagal, uang Rp. 21 jt akan di kembalikan, apabila tidak dikembalikan sampai tanggal 20/09/2017, dirinya siap dituntut secara hukum yang berlaku.

Sampai sekarang pun DLY tidak menepati janjinya dan akses komunikasi dengan pihak korban tidak aktif/diblokir dan sempat pihak LBH dan media berupaya untuk memediasi dengan menghadap ke Ketua KPU Sumenep tapi tidak menemukan solusi yang terbaik .

Akhirnya pihak korban melayangkan surat laporan aduan atas tindakan tercelah oknum ASN kabupaten Sumenep yang berinisial DLY (PNS di KPU), yang mana perbuatannya diduga telah merugikan masyarakat dan Negara serta lampiran surat pernyataan DLY kepada Bupati Sumenep, dengan tembusan Inspektorat Sumenep dan KPU Sumenep. Senin 11/05/2020.

Dengan harapan pihak korban yang awam dengan hukum dan pengetahuan mendapatkan keadilan dari Pemerintah terkait perbuatan DLY kepada pihak korban, dan perbuatan oknum PNS yang tercelah tersebut diproses secara hukum yang berlaku di Pemerintah.

“Saya sudah sangat sabar sampai suami saya stroke, tapi DLY selalu bohongi saya dan janji janji terus…, Semoga dengan surat laporan ini kami warga kecil bisa mendapatkan keadilan dan oknum PNS tersebut diproses secara hukum agar jerah dan tidak ada lagi oknum PNS/Pejabat yang melakukan hal yang merugikan masyarakat dan Negara”. Harapan pihak korban.

Demi masyarakat Sumenep dan Pemerintah kabupaten Sumenep bersih dari KKN, kepada Pemerintah dan pihak berwenang, saudara DLY harus diproses secara hukum yang berlaku atas perbuatannya yang akan merusak sendi sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta akan membahayakan eksistensi negara. (Erfandi)

baca selengkapnya
HUKUM

LBH LEMBAKUM ANAK NEGERI ANGKAT BICARA ATAS SIKAP PERANGKAT DESA KALIANGET BARAT

PRN SUMENEP | Data daftar penerima Bansos Bantu Langsung Tunai (BLT) dari Kementrian Sosial (Kemensos) di desa Kalianget Barat, kecamatan Kalianget, kabupaten Sumenep, diduga tidak beres, sehingga Desy perangkat desa tidak mau dikonfirmasi dan memblokir kotak akses komunikasi dengan wartawan. Jumat 08/05/2020.

Karena dari sikap Pemerintahan desa Kalianget Barat, kecamatan Kalianget, kabupaten Sumenep yang diduga tidak mau terbuka dengan daftar nama penerima BLT tersebut, membuat Bambang Ketua LBH LEMBAKUM ANAK NEGERI di Sumenep angkat bicara.

“Sangat menyayangkan kisap dari Pemerintah desa yang tidak mau terbuka dan transparan, apa lagi sampai memblokir akses Informasi media untuk publik”. Ucap Bambang.

BERITA SELENGKAPNYA: https://penarakyatnews.id/2020/05/08/disoal-dugaan-penyimpangan-bansos-blt-dampak-covid-perangkat-desa-blokir-informasi-wartawan/

Bambang juga memaparkan bahwa Pemerintah desa harus siap memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat apalagi kepada pihak media untuk informasi publik, karena dalam video Jokowi Presiden RI menghimbau agar semuanya untuk transparan.

“Pemerintah desa harus melayani informasi pada masyarakat dan data penerima bantuan bagi masyarakat yang terdampak Covid 19, harus dibuka secara transparan ke publik baik itu bantuan dari Pemerintah Pusat, Propensi, Daerah dan Desa, agar jelas siapa yang menerima dan bantuan dari mana, sehingga tidak ada kecurigaan dan penilaian negatif dari masyarakat dan Presiden RI Jokowi dalam pidatonya meminta agar data penerima bantuan disampaikan kepublik secara transparan dan jangan ditutup – tutupi”. Papar Bambang.

Bambang selaku dari Ketua LBH LEMBAKUM ANAK NEGERI di kabupaten Sumenep akan melakukan pendampingan dan mengawal masyarakat apabila terbukti ditemukan penyimpangan di desa Kalianget Barat nantinya.

“Kalaupun ada Desa atau perangkat Desa yang terkesan menutupi dan tidak transparan itu perlu dipertanyakan dan sungguh sangat disayangkan. Kami dari LBH LEMBAKUM ANAK NEGERI siap melakukan pendampingan untuk mengawal masyarakat”. Tutup Bambang. (Erfandi).

baca selengkapnya
HUKUM

Pemain Lama Galian C di Wilayah Kutorejo Muncul Kembali

Berbagai pertanyaan bermunculan apakah pengusaha galian yang ‘mokong’ ataukah adanya pembiaran dari penegak hukum ?

PRN MOJOKERTO | Terkesan tidak ada kata jera bagi pengusaha galian C yang satu ini, sudah pernah kesandung masalah galian bahkan mungkin masih dalam proses tapi saat ini masih saja beroperasi. 4/5/20.

Sempat terkecoh tim investigasi Pena Rakyat News dalam memantau perkembangan galian C yang diduga tanpa ijin diwilayah Mojokerto khususnya diwilayah Kutorejo.

Hal ini terbukti dengan pernyataan H Sholeh kepada redaksi, “saya sudah tidak gali, nunggu ijin selesai aja, saya tak ternak ayam saja” kalimat yang sering terucap dari H Sholeh. (November 2019)

Namun fakta dilapangan berbeda, dari keterangan Ady yang tak lain keponakan H Sholeh saat ditemui di lokasi galian sempat menelpon H Amin dan H Sholeh, dengan kata lain sejak November 2019 H Sholeh dan H Amin serta Dalil tetap menggali walaupun belum mengantongi ijin.

Lebih lanjut betapa terkejutnya saat H Sholeh berpapasan dengan awak media di lokasi galian miliknya, hal ini membuktikan bahwa galian di wilayah Ngrogol adalah miliknya.

“Iya yg Selatan kmren kerja sama Abaa dalil boss.aku berhenti takut ada msalah lagi” Pengakuan H Sholeh di WA.

Sampai berita ini diturunkan awak media akan menelusuri siapa dibalik bebasnya H Sholeh walaupun tanpa ijin yang komplit dapat beroperasi menggali di wilayah Ngrogol dan Karangdieng. (Santoso).

baca selengkapnya
HUKUM

Bukti Riwayat Pembelian Tanah Jelas, Namun proses Hukum Dugaan Pencurian Kayu Jati Terkesan ‘Ngambang’

PRN MOJOKERTO | Kasus hilangnya pohon Jati yang diakui milik M Sudarsono (62) warga Candirejo Awang Awang Mojokerto akan berbuntut panjang, pasalnya setelah mencari kepastian hukum di Polsek Mojosari tidak didapatkan, dirinya akan membawa kasus ini ke Polda Jatim dalam waktu dekat.

Kilas balik terkait hilangnya pohon jati di kebun milik M Sudarsono, bahwa dirinya (Sudarsono,red) telah merasa menanam pohon jati diarea kebunnya itu sejak 19 tahun yang lalu tepatnya di tahun 2001, hal ini dibuktikan oleh Sudarsono bukti kepemilikan tanahnya dengan Surat perjanjian jual beli (SPJB) tertanggal 22 Januari 2001 yang dibeli dari Sutoyo Awang Awang dengan harga Rp.140.000.000,-.

Tidak cukup di Surat Perjanjian Jual Beli saja Sudarsono juga mengantongi surat pernyataan tukar menukar tanah dari Soetoyo sebagai kuasa dari anggota persatuan bekas gogol dan disaksikan serta di tanda tangani 40 orang seluruh anggotanya tertanggal 27 Agustus 2000.

Melihat fakta hokum bahwa pohon jati yang tumbuh diatas tanahnya tersebut hilang pada senin 23 desember 2019, Sudarsono mencari keadilan dengan melaporkan kejadian ini ke Polsek Mojosari pada 28 Desember2019 dengan bukti laporan nomor : TBL/04/XII/2019/Jatim/Res MJK/ Sek MJS.

Menurut Sudarsono sejujurnya dirinya kecewa dengan kinerja Polsek Mojosari, pasalnya bukti apa lagi yang harus dirinya berikan kepada pihak penyidik sebab memang tanah tersebut masih belum di sertifikatkan, namun sebagai dasar bukti kepemilikan sudah kami berikan berupa Surat perjanjian jual beli (SPJB) tertanggal 22 Januari 2001 dan itulah riwayat pembelian tanah tersebut dan itu memiliki kekuatan hokum.

Sudarsono juga menambahkan apabila dalam proses pembeliannya waktu itu terjadi permasalahan atau rekayasa yang jelas bisa diluruskan karena pembelian Sudarsono melalui proses jual beli yang benarsaat itu.

Menanggapi hal ini Kanit Polsek Mojosari , kepada awak media menjelaskan bahwa dalam penyidikan yang dilakukan masih dalam lidik. Setelah dalam penyidikan ke yang bersangkutan antara M.Sudarsono ( Pelapor ) dan H.Rudik Purwanto ( Terlapor ) saling Klaim terkait legalitas lahan tersebut.

“Kalau memang pelapor ada bukti sertifikat kepemilikan pihak Polsek akan memproses ulang dan untuk sementara masih kurang bukti” ungkapnya.

Lebih lanjut menurut H. Rudik Purwanto Kades Awang awang ketika ditemui wartawan, beliau menyangkal dan lahan tersebut masih milik desa dan barang bukti kayu jati yang sudah dipotong masih ada di balai desa.

Sementara menurut Agus P. ST. Ketua Laskar Merah Putih Mojokerto Agus P.ST, terkait pengaduan saudara M Sudarsono akan saya teruskan dan akan mengawal kasus tersebut dengan audensi ke Polda Jatim. Karena pohon jati yang ditanam M Sudarsono sudah ditebang dan pihak Kepolisian RI segera menindak dengan tegas agar bisa menjadikan efek jera ( sh07/sentral )

baca selengkapnya