close

HUKUM

HUKUMKABAR JATIMLAWAN KORUPSI

Rusunawa Diperuntukkan Bagi Siapa? Menyorot Rasa Keadilan Pemanfaatan 51 Unit Rusunawa Oleh Umaha

PRN SIDOARJO| 51 unit Rusunawa Ngelom, Sepanjang, Kec. Taman, Kab. Sidoarjo dimanfaatkan Kampus Umaha sebagai hunian mahasiswa. Surat Kesepakatan bersama Pemkab Sidoarjo dengan Kampus akibatkan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) harus lapang dada haknya termarjinalkan. Jumat (22/1/2021).

Temuan PRN terkait pemanfaatan Rusunawa oleh Lembaga swasta menjadi perhatian yang patut disorot. Kekuatan kapitalis yang berlindung di balik jubah pengembangan dunia pendidikan sedang menciderai rasa keadilan.

Pasalnya, menurut Undang-undang nomor 20 tahun 2011 tentang Rumah Susun, pasal 1 poin 7 dijelaskan bahwa diselenggarakannya rumah susun umum adalah untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi MASYARAKAT berpenghasilan rendah (MBR).

Istilah MBR kerap dipakai dalam produk hukum baik Peraturan Menteri, Gubernur  maupun Bupati atau Walikota. Pada umumnya kemunculan istilah ini dikaitkan dengan peraturan Rumah Susun sebagai golongan prioritas yang berhak memanfaatkan Rusunawa.

Ditemui di ruangannya, Bayu, staf UPT Rusunawa Sidoarjo membenarkan bahwa peruntukan rusunawa seyogianya bagi Masyarakat berpenghasilan rendah.

“kalau lembaga mestinya ngak bisa,” jawab Bayu ketika awak media menanyakan apakah lembaga atau institusi swasta bisa mengajukan pemanfaatan Rusunawa untuk tinggal karyawan atau sejenisnya.

Keyakinan staf UPT Rusunawa ini seketika berubah ketika dikonfirmasi bahwa 51 unit Rusunawa Ngelom sampai saat ini dimanfaatkan oleh Umaha. Kamis (14/1/2021).

Tak lama berselang, melalui pesan aplikasi Whatsapp, Bayu mengirim tiga file foto.

SAH….!!

File tersebut adalah foto dokumen Kesepakatan Bersama yang ditandatangani oleh Bupati Sidoarjo Saifulilah dan Dr. M. Fathony Rodli mewakili Kampus.

Ditandatangani pada hari kamis tanggal dua bulan juli tahun dua ribu lima belas (2/7/2015), diterangkan bahwa Tridharma Perguruan tinggi menjadi poin penting kerjasama.

Dokumen ini dijadikan dasar pemanfaatan 51 unit Rusunawa Ngelom yang diperuntukkan bagi tempat tinggal Mahasiswa.

Bila merujuk pada surat Kesepakatan Bersama Bupati dan Rektor Umaha, maka jangka waktu telah memasuki masa kadaluasrsa (2/7/2020). Namun hingga berita ini dirilis (22/1/2021), Umaha masih tetap memanfaatkan 51 unit rusunawa.

Terkait dengan polemik ini, praktisi hukum dan pengamat kebijakan publik angkat bicara. Iskandar Laka S.H., M.H., menyampaikan bahwa keabsahan sebuah produk hukum harus memenuhi tiga unsur.

“harus memenuhi unsur wewenang, prosedural dan substansi,” lanjut Mahasiswa sementara menempuh S3 (Kandidat Doktoral) dari salah satu Universitas Negeri di Jawa Timur ini.

Masih dalam keterangan Iskandar Laka, semua aspek tersebut harus terpenuhi dengan benar sehingga tidak terjadi cacat formil dan materil.

Menurutnya, sebuah produk hukum harus dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku. Bukan saja itu, isi dari produk hukum tidak boleh bertentangan dengan produk hukum yang di atasnya.

“sepanjang pengamatan saya, tidak ditemukan prioritas peruntukan rusunawa bagi kepentingan instasi atau lembaga dalam produk hukum yang lebih tinggi dari peraturan baik menteri, bupati atau walikota,” ungkap Iskandar yang juga adalah dosen hukum salah satu universitas swasta di Surabaya. (Samosir)

baca selengkapnya
HUKUM

Beranikah Polres Subang Menindak “Free Man” Diwilayah Hukumnya Tentang Perzinahan Terhadap Istri Seseorang

PRN SUBANG | Tidak tahan melihat perilaku istrinya yang kerap kali tidak pulang dan diketahui ‘kumpul kebo’ dengan laki-laki lain, Abu Zanar warga Ciomas Karang Mukti Subang tergerak untuk melaporkan lelaki yang diduga berzinah dengan istrinya di Polres Subang.

Dari data awal diketahui bahwa pada bulan desember 2020 Abu Zanar telah diperlakukan kasar oleh ‘free man’ (pria bebas, red) Daryana bin Uju Junedi (42), Daryana beserta kawan-kawannya dengan arogan mendorong Abu Zanar keluar dari rumahnya sendiri di Kp. Ciomas Rt.07 Rw.04, Desa Karang Mukti,  Kec. Cipendeuy, Kab Subang- Jawa Barat.

Dalam keterangannya Abu Zanar kepada Pena Rakyat News, bahwa diketahui selama ini Daryana sang free man ini mengakui bahwa Dian Febriani adalah istrinya dan bahkan menyatakan bahwa dirinya sudah memiliki keturunan, padahal menurut Abu Zanar dirinya bersedia membuktikan dengan buku nikah yang syah dari KUA bahwa Dian Febriani adalah istri syanhnya sejak tahun 2015.

“ini negara hukum mas, saya melakukan ini demi harga diri saya, karena saya bisa membuktikan bahwa Dian Febriani adalah istri syah saya dan saya juga dapat membuktikan bahwa rumah itu juga rumah saya yang sudah saya beli sebelum saya menikah dengan Dian Febriani,  sedangkan Daryana memperlihatkan bukti bahwa Dian Febriani adalah istrinya hanya dengan menunjukkan surat pernyataan menikah, ini harus diproses hukum sebab kalau tidak, banyak nanti wanita-wanita yang sudah bersuami berzina dengan laki-laki lain dianggap halal dengan senjata surat pernyataan” ungkap Abu Zanar.

Sementara menurut Moch Ansory, S.H. Ketua Umum LPK-YAPERMA yang dalam hal ini juga mendapat kuasa untuk mengawal kasus ini mengharap kepada pihak Kepolisian khususnya Polres Subang agar dengan tegas mengusut kasus ini, pasalnya apa yang dilakukan oleh Daryana Bin Uju Junaedi ini sudah dapat dibilang melebihi preman atau lebih pantasnya di bilang free man, bagaimana tidak Daryana selain sudah berzinah sekian lama dengan Dian Febriani yang tak lain adalah istri syah Abu Zanar, Daryana juga menguasai asset berupa rumah hak milik Abu Zanar yang dibeli sebelum menikah dengan Dian Febriani, dan ini bukan hanya omong kosong semua dapat dibuktikan, untuk itu kalau pihak Kepolisian tidak dapat memproses masalah ini, patut dipertanyakan. Tegas Moch Ansory, S.H. (Ujang).

baca selengkapnya
HUKUMKABAR POLISIKRIMINAL

Unit Reskrim Polresta Sidoarjo Tangkap Pelaku Tindak Pidana Persekongkolan Jahat

PRN SIDOARJO | Unit Reskrim Polresta Sidoarjo, Jum’at (15/01/2021) melakukan pengungkapan tentang tindak pidana persekongkolan jahat sebagaimana dimaksud dalam pasal 480KUHP.

Bermula adanya laporan dari HP yang menyatakan, kronologis tentang dugaan penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh tersangka SK (DPO) dalam membeli barang berupa sepeda MTB merk Exotic yang diduga dari hasil kejahatan, selanjutnya tersangka menjual kembali ke Toko Sepeda Restu Krian.

tersangka mengangkut barang berupa 100 dus/unit sepeda MTB 26” merk Exotic dari gudang Denanyar Jombang untuk dibawa ke Toko sepeda Restu Krian, Rabu (06/01/202) sekira pukul 09.00 wib. Sesampainya di Toko Restu Krian sekira pukul 11.00 wib, barang langsung dibongkar untuk diturunkan, namun belum sampai selesai tersangka diamankan oleh petugas.

Dengan diketahui bahwa barang tersebut adalah pesanan dari Toko Sepeda Agung Cilacap dari PT Roda Pasifik Semarang, yang diangkut dengan menggunakan ekpedisi yang dikemudikan oleh SK (DPO), namun tidak dikirim ke alamat pembeli melainkan di jual kepada tersangka AM di Jombang melalui perantara AN. Kemudian oleh tersangka AM dijual ke Toko Sepeda Restu Krian.

Setelah pihak kepolisian melakukan penyidikan dan pemeriksaan kasus tersebut , tersangka AM, tidak dapat menunjukkan dokumen resminya, kemudian tersangka diamankan kemudian dibawa ke kantor untuk dilakukan penangkapan terhadap tersangka AN selaku perantara di Kabupaten Rembang.

Kemudian pelaku dibawa ke Mapolresta Sidoarjo dengan barang bukti yang berhasil diamankan sebanyak 171(Seratus tujuh puluh satu) Box/unit sepeda MTB 26” merk Exotic dan 1 (satu) unit truk mitsubhisi warna kuning dengan nomor polisi AG 9267 UE.

Kasat Reskrim Polresta Sidoarjo Kompol Wahyudin Latif mengungkapkan pelaku AM dan AN, melakukan tindak persekongkolan jahat atau penadahan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 480 KUHP dengan ancaman hukuman paling lama 4 tahun.(Tim)

baca selengkapnya
HUKUMKABAR JATIM

Polsek Kangayan Tangkap Orang Mencurigakan Dan Membawa Sajam

PRN SUMENEP | Kapolsek Kangayan, Ipda Miftahul Rahman SH, tindak tegas siapapun yang melanggar hukum serta membahayakan orang lain. Terbukti dengan menangkap dan menahan seorang yang mencurigakan dengan membawa sebuah sajam jenis pisau yang diselipkan dipinggang sebelah kiri. Senin, 11/01/2021, Sekira Pukul 16.00 Wib.

Berdasarkan LP-A/01/I/RES.1.24/RESKRIM/SUMENEP/SPKT POLSEK KANGAYAN, tanggal 11 Januari 2021,  Sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 UU Darurat no 12 tahun 1951 tentang larangan membawa sajam. Dalam LP tersebut menjelaskan bahwa Aliyanto (35 th) adalah warga setempat, diamankan Polsek Kangayan, di depan toko Ibu Pidung, Dusun Bantilan, Desa Daandung, Kecamatan Kangayan, Kabupaten Sumenep, karena mencurigakan dan membawa sajam jenis pisau yang diselipkan di pinggang sebelah kiri.

Dalam keterangannya, perwira pertama dengan pangkat balok satu di pundak ini menyampaikan bahwa kejadian itu terjadi disaat Polsek Kanganyan melakukan patroli. Dari informasi masyarakat, disampaikan bahwa Aliyanto berada di depan toko Ibu Pidung membawa sajam dengan gerak-gerik yang mencurigakan.

“Kami bersama anggota melakukan penyelidikan, bahwa benar ada seorang laki-laki diduga telah membawa sajam yang diselipkan dipinggang sebelah kiri.” Ucap Kapolsek kepada media.

Selanjutnya, Kapolsek Kangayan menegaskan, bahwa bersama anggotanya melakukan penangkapan dan upaya hukum berupa penggeledahan badan, serta menemukan satu buah pisau lengkap dengan sarungnya yang diselipkan di tubuh tersangka.

“Selanjutnya tersangka dan barang bukti dibawa ke Polsek Kangayan Guna Penyelidikan dan Penyidikan lebih lanjut.” Tegas Kapolsek. (Deddy/Erf)

baca selengkapnya
HUKUM

LPK YAPERMA Bojonegoro Segera “Proses Hukum” bila Pendirian Tower Prambatan Ilegal

PRN BOJONEGORO | Lembaga Perlindungan Konsumen (LPK Yaperma) mempertanyakan izin berdirinya Menara telekomunikasi yang berada di Desa Prambatan, kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, namun baik Kades sampai berita ditayangkan belum ada tanggapan.

Berdasarkan investigasi dan komfirmasi awak media Pena Rakyat News, menara telekomunikasi di desa Prambatan sudah berdiri dan dari keterangan warga sekitar tidak mengetahui perihal legalitas perijinannya.

Zaenal Muhtarom, S.H Divisi Hukum dari Yayasan Ampera/LPK YAPERMA menanggapi simpang siur informasi ini langsung mengajukan klarifikasi kepada Kepala Desa Prambatan terkait perizinan pembangunan tower telekomunikasi ini, pasalnya setelah di kroscek lapangan terdapat dugaan pendirian Tower tersebut tidak sesuai aturan.

“tanggal 4 januari 2021 saya sudah melayangkan surat permohonan informasi kepada Kades Prambatan da nisi surat kami seputar pertanyaan pendirian ini selain sudah mendapat kan izin dari warga lingkungan terdampak, apakah pembagunan menara telekomunikasi tersebut sudah ada izin dari pihak terkait di antara nya IMB,UKL UPL,maupun rekomendasi titik koordinat dari pihak terkait yg mengeluarkan perizinan tersebut diantara nya dinas PU dan dinas lingkungan hidup, namun sampai detik ini belum ada jawaban” Ucap Zaenal Muhtarom, S.H.

Masih di seputar komentar Zaenal Muhtarom, dari sikap Kades yang terkesan tertutup inilah kami menaruh kecurigaan bahwa kuat dugaan pembangunan tower telekomunikasi yang ada di desa Prambatan ini menyalahi prosedur, hal ini juga diperkuat dengan informasi yang didapat bahwa tanah yang ditempati pembangunan Tower adalah milik Kades Prambatan Purwanto.

Langkah selanjutnya menurut Zaenal Muhtarom, S.H. dirinya dalam waktu 2 x 24 jam apabila belum mendapat informasi terkait perizinan pendirian Tower di dwesa Prambatan, YAPERMA akan mengambil langkah hukum.  (Rengga & tim)

baca selengkapnya
HUKUM

Hakim Pengadilan Negeri Serang Sedang Diuji Keprofesionalannya

JAKSA PENUNTUT UMUM DIDUGA MENYERAHKAN DAKWAAN TERHADAP TERDAKWA “LH” DENGAN CARA TIDAK CERMAT YANG BERPOTENSI DAKWAAN BATAL DEMI HUKUM (ABSOLUT NIETIG);

PRN DEPOK | Berawal adanya seorang Direktur dari sebuah Perseroan Tebatas (PT) telah ditangkap tanggal 07 September 2020 dan ditahan oleh Penyidik Dittipideksus Mabes Polri karena diduga sebagai Pelaku  tindak pidana Pemalsuan Surat dan atau memasukkan keterangan palsu kedalam akta nomor 17 tanggal 24 Januari 2018 tentang pengangkatan Direksi dan Komisaris perseroan “PT. KK”;

Penangkapan dan penahanan tersebut disebabkan adanya Laporan Polisi No : LP/B/1002/XI/2019/Bareskrim dengan pelapor atas nama “NC.,S.H.” dan Terlapor “LH” tanggal 28 November 2019 yang saat ini Perkaranya sudah dilimpahkan pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang Dalam Perkara Pidana No. 1102 /Pid.B/2020/PN.SRG sidang pertama tanggal 05 Januari 2021 Pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM – 459/SRG/XI/2020;

Seusai sidang Perkara Pidana No. 1102 /Pid.B/2020/PN.SRG, Wartawan Pena Rakyat mendekati salah satu Kuasa Hukum Direktur “PT.KK” di luar Pengadilan Negeri Serang ENDANG SRI FHAYANTI,S.H.,MH.Profesi Advokat/Pengacara dan Krue Pena Rakyat menanyakan apa pendapat PH tentang Surat Dakwaan JPU tertanggal 05-01-2021 tersebut?;

ENDANG SRI FHAYANTI,S.H.,MH ditanya demikian Tersenyum dan menjelaskan dengan singkat bahwa Dakwaan JPU tidak Cermat dan tidak jelas, ujarnya;

JPU dalam surat dakwaannya No.Reg.Perk : PDM – 459/SRG/XI/2020 menyatakan bahwa PT.KK dimana Terdakwa “LH” menjabat sebagai Direktur Utama, sedangka dalam penjelasan yang ditulis JPU pada Organ Perseroan dan Pemegang saham Terbaca dengan Jelas direktur Utama “PT.KK” adalah CHANG SIE FAM  dan bukan Terdakwa “LH”, maka Dakwaan JPU dikatagorikan Tidak Cermat dan tidak Jelas, Lanjut “PH”;

Kalua begitu kenyataannya menurut Hukum apa akibat hukumnya Ibu, lanjut Pena Rakyat News kepada PH ENDANG SRI FHAYANTI, S.H.MH, sambal tertawa lebar PH menjawab, Kalau Hakimnya sedang melaksanakan amanah Undang-undang yang mengadili sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku,……”Ya …….Dakwaan JPU tersebut dinyatakan BATAL DEMI HUKUM (ABSOLUT NIETIG) Dalam putusan sela setelah saya menyerahkan Eksepsi tanggal 11-01-2021 besok, Karena “Lebih baik melepaskan 1000 orang yang bersalah, daripada menahan satu orang yang tidak bersalah“, kata ENDANG SRI FHAYANTI,S.H.,MH, disinilah Majelis Hakim PN Serang sedang diuji Keprofesionalannya dan keberaniannya melaksanakan Undang-Undang; (Tim.PRN.Red)

baca selengkapnya
HUKUMKABAR POLISI

Polresta Sidoarjo Sosialisasi Larangan Atribut FPI Eksis

PRN SIDOARJO| Polresta Sidoarjo beserta jajaran Polsek sosisalisasi larangan penggunaan atribut ormas terlarang FPI di Wilayah Hukumnya. Larangan meneruskan Maklumat Kapolri Jenderal Idham Azis. Sabtu, 9/1/2021.

Seperti diektahui, pada tanggal 1 Januari 2021, Kapolri telah menerbitkan Maklumat Kapolri berisi pelarangan penggunaan simbol FPI (Front Pembela Islam). Hal ini sesuai keputusan pemerintah, bahwa FPI dinyatakan sebagai ormas terlarang.

Polri pun memberi peringatan kepada masyarakat yang tidak mematuhi maklumat tersebut, bahkan Polri bakal menindak masyarakat yang tidak mematuhi maklumat Kapolri sesuai peraturan UU yang berlaku.

Berdasarkan itulah Polresta Sidoarjo dan Polsek jajaran melaksanakan pemasangan Maklumat Kapolri Nomor: Mak/1/I/2021 tentang Kepatuhan Terhadap Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut Serta Penghentian Kegiatan FPI.

Pemasangan maklumat tersebut dipasang berdasarkan wilayah yang dianggap strategis. Seperti di Balai Desa, musholla, fasilitas publik, bekas kantor sekretariat FPI, dan beberapa titik lain.

“Warga juga diminta melapor ke aparat jika menemukan kegiatan atau atribut apapun atas nama FPI,” terang Kabagops Polresta Sidoarjo Kompol Tri Sisbiantoro, Sabtu (9/1/2021). Ia berharap masyarakat dapat mematuhi keputusan pemerintah juga maklumat Kapolri ini. (SAMOSIR/YULI/MMP)

baca selengkapnya
HUKUM

Ada Kejanggalan dalam Sidang Penganiayaan Wartawan Sumenep

PRN SUMENEP | Hukum membuktikan bahwa tidak ada seorangpun yang kebal hukum, terbukti pelaku penganiayaan seorang wartawan Igusty Mahdani (35) yaitu Moh. Rifki saat ini merintih di kursi pesakitan pengadilan negeri Sumenep.

Moh. Rifki sempat satu tahun menjadi DPO sebelum akhirnya meringkuk dijeruji besi Polres Sumenep dikarenakan telah menganiaya Igusty Mahdani warga Kacongan Senin 13/5/2019.

Sidang digelar yang ke-3 kalinya, yang dipimpin langsung oleh Firdaus, SH (Ketua Hakim), yang didampingi oleh Yudha, SH dan IKsan, SH, berjalan dengan lancar dan kondusif, dihadiri kedua belah pihak tersangka dan korban, serta saksi dari pihak korban (istri korban). Kamis 07/01/2021.

Tampak dalam persidangan pengawalan ketat dari simpatisan Igusty dari awak media, LSM dan Advokat yang tergabung dalam lembaga PJI, Lembaga KPK serta tim 16 Sumenep.

Dalam keterangannya seusai sidang Igusty sedikit menceritakan kronologi yang menimpa dirinya, saat itu dirinya dalam perjalanan dari Panaongan menuju ke Sumenep hendak mengantar obat mendiang bapaknya yang sakit parah.

“Saya heran kemacetan dijalan itu terkesan hanyalah rekayasa, saya didalam mobil dan kaca terbuka membuat Moh Rifki membabi buta menyerang saya dan berakibat jari saya sobek” terang Igusty.

Terdapat kejanggalan dalam alat bukti yang tampak dipersidangan, pasalnya alat yang digunakan pelaku seingat Igusty adalah benda tajam, namun yang dihadirkan adalah cincin batu akik, hal ini tidak masuk akal. Tegas Igusty.

Atas kejadian tersebut, Igusty selaku Korlip di media Pilarpos (anggota PJI) berharap, di tegaknya hukum, dan Mulia Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, bisa memberikan putusan yang seadil-adilnya pada tersangka. (Erf/tim PJI).

baca selengkapnya
HUKUMKABAR POLISIKRIMINAL

Satreskrim Polresta Sidoarjo Ungkap Dua Kasus Tindak Pidana Pencurian Dan Penipuan

PRN SIDOARJO | Satreskrim Polresta Sidoarjo berhasil ungkap kasus tindak pidana percobaan pencurian dengan pemberatan dan kasus penipuan. Konferensi pers tersebut bertempatan di Mapolresta Sidoarjo, Jumat (08/01/2021)

Para pelaku yang berhasil diamankan antara lain FP (34 th) dan SS pelaku percobaan pencurian uang dalam ATM, dan KRH (53 th) pelaku penipuan dengan modus membantu memasukkan korban menjadi Pegawai Pemerintah.

Pelaku percobaan pencurian uang dalam ATM, FP mengakui telah melakukan aksinya di lima lokasi namun pelaku gagal memperoleh hasil dikarenakan kandungan oksigen yang ada didalam tabung habis sehingga tidak bisa menyalakan las dan mesin susah untuk di buka.

Dalam menjalankan aksinya merusak mesin ATM bank BCA yang lokasinya dalam toko Alfamart Jl.Raya Trosobo Kecamatan.Taman Kabupaten. Sidoarjo, FP tidak sendiri, dia bersama SS namun pada saat itu FP melarikan diri. Dan saat ini Satreskrim Polresta Sidoarjo berhasil mengamankan pelaku FP di rumah temannya.

Begitu juga dengan pelaku KRH pelaku penipuan dengan modus membantu memasukan korban NK menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK/P3K) selama satu tahun kemudian diangkat menjadi PNS. KRH, ditangkap petugas setelah adanya laporan dari korbannya ke Polisi. Pelaku KRH meminta pembayaran tunai kepada masing-masing korban secara bervariasi mulai dari Rp. 35 juta sampai dengan Rp. 50 juta.

Pelaku mengaku kepada korban memiliki jaringan di Dinas Provinsi Jawa Timur. Selain itu dalam menjalankan aksinya pelaku KRH mengaku sebagai tim rekrutmen.

Korban diperkirakan sekitar kurang lebih 75 orang yang terdiri dari berbagai daerah wilayah Sidoarjo, Gresik, Surabaya, Jombang, dan Mojokerto

Masing masing tersangka dijerat melakukan tindak pidana percobaan pencurian dengan pemberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 363 ayat 1 ke (4e) KUHP Jo pasal 53 ayat (1) KUHP. diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 7 (tujuh) tahun. Dan terhadap tersangka penipuan dikenakan pasal 378 KUHP dan atau Pasal 372 KUHP dengan ancaman hukuman 4 (Empat) tahun penjara.

Kasatreskrim Polresta Sidoarjo Kompol Wahyudin Latif memastikan tidak ada uang yang berhasil diambil dari dalam mesin ATM bank BCA lokasi dalam toko Alfamart Jl.Raya Trosobo Kecamatan Taman, Kabupatrn. Sidoarjo. Kompol Wahyudin Latif juga mengingatkan kembali kepada masyarakat agar tidak mudah percaya kepada orang yang memberikan janji untuk menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), terutama dengan meminta sejumlah uang. Dengan begitu, atas perbuatann pelaku dikenakan pasal 378 KUHP dan atau pasal 372 KUHP dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. (Tim)

baca selengkapnya
HUKUMKRIMINAL

Polsek Krian Amankan Pengedar Sabu

PRN SIDOARJO | Segala upaya cara bandar narkoba untuk mengelabui petugas. Seperti yang dilakukan oleh tersangka Nur Syafa’at (26) alias Pa’at warga Dusun Tropodo, Desa Tropodo, Kecamatan Krian, Sidoarjo menyembunyikan 19 paket sabu dalam susu kotak saat diamankan Unit Reskrim Polsek Krian.

Kapolsek Krian Kompol Mukhlason. SH. menjelaskan, anggotanya telah mengamankan pengedar Narkoba beserta barang bukti sabu sebanyak 19 paket siap edar. Sabu dengan berat total 10,88 Gram itu disembunyikan pelaku dalam kotak susu bertuliskan Ultra Milk yang diletakkan di dalam sepeda motor Honda Scoopy No. Pol W 4785 WZ.

Masih kata Mukhlason, Setelah Team Opsnal Polsek Krian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada pelaku pengedar narkoba yang bernama Pa’at, petugas Polsek Krian langsung sigap untuk menyelidiki kebenaran informasi tersebut. Selanjutnya petugas berhasil mengamankan pengedar narkoba jenis sabu di rumah pacarnya yang beralamat di Perum Pesona Alam Blok B No 03 Dusun Simoketawang, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo. Selasa(5/1/2021).

“ditangkap sekitar pukul 04.00 dini hari,” Tambah perwira dengan teratai satu di pundaknya.

Kepada petugas, pelaku mengakui barang tersebut miliknya yang didapat dengan cara membeli sistem ranjau dari seseorang yang bernama ARJUN (DPO) yang belum diketahui namanya. Dan pembelian Narkoba jenis shabu-shabu tersebut dilakukan pada hari Minggu (3/1/2021) dan saat itu barang bukti ditaruh di depan SPBU selatan Gelanggang Olah Raga (GOR) Mojosari, Kabupaten Mojokerto sebanyak 10,88 Gram seharga setiap gramnya Rp. 1.100.000.- dan pelaku baru membayar sebesar Rp 2.500.000,-. Dan tujuan pelaku mengedarkan narkoba jenis shabu-shabu karena butuh uang untuk biaya menikah.

“Terhadap Tersangka dikenakan pasal 112 dan atau PASAL 114 UU RI NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan ancaman Pidana kurungan minimal 5 (lima) tahun dan maksimal 15 Tahun,” pungkasnya (Yuli)

baca selengkapnya