close

KABAR JATIM

KABAR JATIM

Bupati Pacitan Bangun Tugu Parasamya di Perempatan Penceng

PRN PACITAN – Bupati Pacitan Indartato memiliki alasan khusus dirinya membangun tugu parasamya purnakarya nugraha (PPN) yang dibangun di perempatan Penceng, Kelurahan Pacitan.

Saat berbincang dengan penarakyatnews.id , Senin (27/1/2020), Indartato mengungkapkan tugu tersebut sebagai tanda Daerah yang berprestasi.

Mentri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, pernah berpesan, bahwa pencapaian sebuah prestasi harus diabadikan, sebagai contoh pembuatan Tugu Parasamya Purnakarya Nugraha, dan bentuk pembuatan tugu sama dengan aslinya.

“Parasamya Purnakarya Nugraha diberikan atas prestasi Pemerintah Kabupaten Pacitan dalam mempertahankan kinerja terbaik terkait LPPD, selama empat tahun berturut – turut pada peringkat 10 besar nasional (2009 – 2012),”jelas Indartato.

Lebih lanjut, Indartato mengungkapkan penghargaan itu diraih mulai tahun 2009 masuk nominasi peringkat ke 10 besar Nasional.

“Pada tahun 2010 kembali tercatat sebagai nominasi peringkat ke 8 Nasional, kembali pada tahun 2011 peringkat ke 4 Nasional, dan di tahun 2012 mendapatkan peringkat ke-7 nasional” jelas Indartato.

Penghargaan tersebut diatas, diberikan kepada Kepala Daerah Kabupaten Pacitan pada peringatan hari OTDA ditahun 2014 yang lalu, di Kabupaten Kulon Progo pada bulan April 2014.

“Jadi tugu tersebut merupakan simbol yang menyampaikan pesan kepada masyarakat bahwa Kabupaten Pacitan mampu berhasil dalam meraih sebuah anugerah Parasamya Purnakarya Nugraha ditingkat Nasional, Kabupaten Pacitan secara berturut – turut pernah menjadi Daerah Kabupaten dengan nilai terbaik diantara Daerah yang lain,” kata Indartato.

Terpisah, salah satu aktivis senior yang bernama Herma ikut merasa bangga memiliki tugu yang menggantikan papan reklame tersebut.

“Saya sebagai salah satu warga masyarakat Kabupaten Pacitan merasa bangga dengan adanya Tugu Samkarya Nugraha Purnakarya Nugraha yang ada diperempatan Penceng, sebab Kabupaten Pacitan sejak tahun 2009 sampai 2012 pernah menghasilkan pemerintahan yang dianggap dan terakui paling baik, ” katanya.

Lanjut Herma, dari pengakuan Pemkab terbaik ada sebuah penilaian yang terdiri atas 26 urusan wajib dan 8 urusan pilihan, semua itu harus tercapai dengan nilai tertinggi.

“Mengapa begitu penting? Pertama dari pencapaiannya pun itu sangat sulit, selama 3 tahun berturut – turut pihak Pemerintah Kabupaten harus bisa mempertahankannya. Dan perlu menjadi kebanggaan kita bersama, Kabupaten Pacitan lebih dulu mendapatkan penghargaan Parasamya Purnakarya Nugraha terlebih dulu, baru disusul tahun depannya,Jawa Timur dan diikuti Daerah yang lain,” pungkasnya. (E.setyo)

baca selengkapnya
KABAR JATIM

PRESIDEN DAN KEMENTRIAN SOSIAL HARUS REVISI DPM PKH & BPNT AGAR TEPAT SASARAN

PRN SUMENEP – Minggu 26/01/2020, ‘Jangan Bodohin Masyarakat Kecil’, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di kabupaten Sumenep terus menuai persoalan, di desa Kalianget Barat, kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep, pemerintah pusat mengeluarkan Daftar Penerima Manfaat (DPM) BPNT pada orang yang sudah meninggal dan pindah domisili.

Kamis 23/01/2020, Sejumlah mahasiswa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Universitas Wira Raja melakukan aksi demo di kantor cabang bank Mandiri di Sumenep, dengan tudingan Bang Mandiri melakukan kongkalikong terhadap penunjukan E-warung. Sedangkan aksi demo di kantor Pemkab Sumenep, menuntut Sekda Sumenep untuk mundur sebagai ketua Tim Kordinator (Tikor), karena diduga tidak becus mengurus pendistribusian BPNT kepada masyarakat penerima.

Baca berita: https://penarakyatnews.id/2020/01/25/aksi-demo-pmii-tuduh-bank-madiri-kongkalikong-dan-sekda-mundur-dari-tikor-bpnt/

Berdasarkan dari salah satu warga a/n. Hatija (janda lansia) yang tidak menerima BPNT, tapi yang di bulan sebelumnya pernah mendapatkan Rastra, sedangkan kehidupan Hatija hanya hanya bersandar kepada putrinya yang juga janda yang memiliki anak laki laki yang masih kecil serta memiliki 4 pona’an yatim piatu yang masih sekolah, cuma dengan penghasilan jualan es kelapa muda dan toko kecil saja.

Sehingga awak media PRN Sumenep melakukan konfirmasi kepada SUHARTO Kades Kalianget Barat, menjelaskan bahwa yang mendapatkan BPNT tersebut di ambil orang yang terdaftar di PKH, sehingga data yang muncul dari pusat DPM yang lama.

“Berdasarkan keterangan dari Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), dari data pusat menggunakan data lama, sehingga orangnya yang sudah meninggal dan pindah domisili muncul lagi.” Ucap Suharto kepada awak media di rumahnya, 06/01/2020.

Joni adalah petugas TKSK untuk kecamatan Kalianget, yang di gaji dari uang rakyat disaat di konfirmasi melalui WA selulernya oleh awak media, terkait DPM BPNT yang menerima data DPM lama??, Malah di suruh nanyak ke Kementrian.

“Tanyakan ke-Kementrian kenapa data yang lama di pakai”, Jawab Joni, tanpa ada solusi, Minggu 26/01/2020.

Disaat ditanya lagi, DPM lama orang yang sudah meninggal dan pindah domisili, siapa yang menerima BPNT tersebut???, malah di cuwekin tanpa ada jawaban.

Karena di kecamatan Kalianget khususnya, desa Kalianget Barat, DPM PKH & BPNT, masih belum tepat sasaran, masih banyak janda lansia dan masyarakat miskin yang masih tidak pernah tersentuh dengan pogram bantuan sosial yang menggunakan APBN maupun APBD. Karena tidak terdaftar di dalam data PKH dan BPNT. Sehingga diduga DPM PKH dan BPNT hanya untuk orang orang terdekatnya, bukan diperuntukkan seutuhnya bagi masyarakat miskin dan kurang mampu.

Maka dari itu, sebagai kontrol pogram pemerintah, melalui pemberitaan media Pena Rakyat News, meminta kepada Presiden RI JOKOWI dan KEMENSOS guna memerintahkan kepada bawahannya untuk merevisi ulang pendataan PKH dan BPNT, karena masih banyak masyarakat miskin dan kurang mampu tidak mendapatkan bantuan tersebut. justru sebaliknya masyarakat yang kehidupannya lebih mampu yang mendapatkan bantuan. (Erfandi)

baca selengkapnya
KABAR JATIM

Gegara Sewakan Tanah Desa dan ‘Gelapkan’ Uang Parkir, Ketua BPD Dinoyo Dituntut Mundur

PRN MOJOKERTO –  Kekesalan warga desa Dinoyo kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto tak terbendung lagi, warga gruduk kantor desa menuntut agar Ketua BPD mundur dari jabatannya. 25/1/20.

Adalah Eko Feriyanto selaku ketua BPD desa Dinoyo dengan jelas tanpa kordinasi dengan pihak desa (kepala desa) telah menyewakan sawah milik desa kepada Seger warga RW. V dengan nilai sewa Rp.7.000.000,- selama 2 tahun (5/5/19),  dan kegunaan uang hasil sewa dirasa oleh warga tidak jelas kegunaannya.

Persoalan lain warga juga berang  terhadap ketua BPD dan wakilnya selain terdapat temuan menyewakan tanah desa, BPD juga diduga telah menggelapkan uang kontribusi parkir pasar Dinoyo yang selama ini disetorkan di ketua BPD Dinoyo.

” Pokoknya Ketua dan wakil BPD harus turun dari jabatannya, wong presiden Suharto saja bisa turun dari jabatannya karena didemo rakyat dan harus segera ada pergantian dan ketua BPD Eko Feriyanto harus kembalikan semua dana yang di pakai” Tuntut warga Dinoyo.

Sementara dalam kebingungannya menanggapi aksi warga, Eko Feriyanto menerangkan bahwa semua yang dilakukan untuk kepentingan masyarakat, tanpa menjelaskan kepentingan yang mana.

Lebih lanjut menurut Drs. H. Anang W. selaku Kepala Desa Dinoyo terkait tuntutan warga dirinya selama ini belum mengetahui karena belum ada laporan atau kordinasi terkait hal tersebut, namun Kades berjanji akan memperhatikan tuntutan warga demi ketenangan dan kesejahteraan warga Dinoyo. (Santoso).

baca selengkapnya
KABAR JATIM

SMK Ar Rohman Tegalrejo Adakan LDK Bagi Pengurus OSIS dan Koordinator Kepramukaan

PRN Magetan – SMK Ar Rohman Tegalrejo adakan LDK (latihan Dasar Kepemimpinan) bagi pengurus OSIS dan Koordinator kepramukaan yang diadakan di Pemancingan Nila Bancak desa Giripurno Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan .

Jumlah peserta adalah 31 siswa yang merupakan pengurus OSIS dan pengurus kepramukaan yang berasal dari kelas 1 dan 2 SMK Ar Rohman.

Aliya wakil OSIS SMK Ar Rohman kepada Pena Rakyat News mengatakan “Kami mengadakan LDK Latihan dasar Kepemimpinan untuk organisasi OSIS dan koordinator kepramukaan agar menjadi pemimpin yang kuat fisik dan mentalnya.
Nafisa wakil ketua Koor kepramukaan kepada Pena Rakyat News mengatakan ” Kesan kami sangat berkesan karena warga disini ramah dan welcome terhadap kami, selain itu suasana yang alami dan dekat dengan alam serta bisa berinteraksi dengan kami, selain itu pengelola di Pemancingan Nila Bancak ini juga ramah.”tuturnya.

Kegiatan LDK ini antara lain pembukaan di Sekolah Ar Rohman dilanjutkan pemberangkatan lalu disambut dengan sambutan yel yel lanjut sholat ashar dan materi selama 4 jam dilanjutkan istirahat.acara intinya LDK yang diadakan secara mendadak agar ada unsur spontanitas dan tanggap dari peserta.

Ustadz Rangga kepada peserta LDK berpesan ”
1.Dalam berorganisasi kita agar saling mengevaluasi, bukan mencari kesalahan. 2.Jangan sekali kali masalah pribadi dibawa keorganisasi.
3 Perbedaan itu biasa jangan mengkompori diantara pemimpin, diantara organisasi harus saling mendukung demi kemajuan bersama,
4.Untuk kelas 1 ini adalah awal perjuangan kedepan ,antara ketua dan wakil harus saling bergandengan tangan mengatasi segala permasalahan yang ada.” jelasnya. Video kegiatan ini bisa di klik di http://www.youtube.com/c/BeniSetyawanMagetan (jurnalis :Beni Setyawan)

baca selengkapnya
KABAR JATIM

AKSI DEMO PMII TUDUH BANK MANDIRI KONGKALIKONG DAN SEKDA MUNDUR DARI TIKOR BPNT.

PRN SUMENEP, – Pogram Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dari pemerintah pusat yang menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), bertujuan untuk memberi kenyamanan dan kemudahan kepada Daftar Penerima Manfaat (DPM) malah sebaliknya, yang diduga dimanfaatkan oleh oknum pejabat dengan pihak ke-3, guna hanya demi kepentingan pribadinya.

Kamis 23/01/2020, Sejumlah mahasiswa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Universitas Wira RAJA melakukan aksi demo di kantor cabang bank Mandiri di Sumenep dan kantor Pemkab Sumenep, guna menuntut Sekda Sumenep untuk mundur sebagai ketua Tikor, karena diduga tidak becus mengurus pendistribusian BPNT kepada masyarakat penerima.

“Orang tua saya juga mendapatkan bantuan tapi justru yang didapatkan hanya keresahan. Bahkan seperti mau diracun, Jika tidak mampu, maka turun dari jabatannya sebagai ketua Tim Kordinator (Tikor)” kata Dimas Wahyu Abdillah (korlap aksi). didepan kantor Bupati Sumenep, 23/01/2020.

Sebelumnya aksi demo tersebut dilakukan didepan kantor cabang Bank Mandiri di Sumenep dengan meneriakin bank Mandiri melakukan kongkalikong dengan mafia BPNT.

“Usut tuntas mafia BPNT, bank Mandiri sudah jelas kongkalikong”, teriak salah satu pendemo.

BPNT yang sedang dipersoalkan oleh PMII Sumenep dan sebelumnya telah ramai di media terkait dugaan beras plastik yang di terima oleh salah satu DPM BPNT ada di kabupaten Sumenep. Dan tuduhan PMII kepada pihak bank Mandiri di Sumenep terbukti dengan penunjukan warung soto yang di jadikan E-warung oleh pihak bank Mandiri, tanpa ada kordinasi ke pihak pemerintah desa yang ada di desa Kalianget Barat, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep.

Yang sebelumnya sempat di persoalkan oleh warga, sehingga kepala desa Suharto mengutus Carek nya ke dinas Sosial dan bank Mandiri untuk membatalkan penunjukan E-warung a/n. Tija, Karena lokasi dan usahanya kurang layak. 11/11/2019, tapi E-warung tersebut tetap di gunakan. (Erfandi).

baca selengkapnya
KABAR JATIM

Bupati Pacitan Indartato Menyerahkan Surat Keputusan (SK) Pensiun kepada 118 Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pacitan

PRN PACITAN – Bupati Pacitan Indartato menyerahkan Surat Keputusan (SK) Pensiun kepada 118 Aparatur Sipil Negara (ASN) di Halaman Wingking (Halking ), Jum’at (24/1/2020).

Mereka yang memasuki batas usia pensiun (BUP) terhitung antara bulan April hingga Juni, sebanyak 70 orang tenaga Guru, 47 orang struktural, 1 orang tenaga kesehatan, jumlah keseluruhan menjadi 118 orang. Pelepasan berlangsung dengan susasana kekeluargaan.

“Saya sampaikan terima kasih atas pengabdian Bapak, Ibu semua, dan selamat menikmati masa istirahat,” ujar Indartato saat membacakan Sambutan sebagai Bupati Pacitan.

Namun, lanjut Indartato, meski usia kita tidak muda lagi, namun dalam berkarya tidak boleh kendur, harus tetap bisa memberikan manfaat untuk lingkungan, dan dalam hal ini tidak boleh menjadi alasan mengurangi pelayanan terhadap masyarakat.

“Hal ini sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dan lembaga untuk  melaksanakan pelayanan terhadap masyarakat,” pesannya.

Sementara, Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Supomo mengatakan, penyerahan SK pensiun kepada ASN yang sudah purna tugas, dilakukan lebih awal dari TMT.

Hal ini dilakukan sebagai antisipasi administrasi. Disamping itu,  pensiun adalah masa emas untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan karena bisa meluangkan seluruh waktu untuk mendekatkan diri kepada Tuhan.

“Dengan banyak beribadah dan bersedekah, semakin dekat untuk bersosialosasi memberikan manfaat kepada masyarakat, kita berharap saat tiba pensiun tidak menjadi sebuah kendala,” imbuhnya.

Dalam kesempatan tersebut, Supomo mengucapkan bukti keberhasilan ASN dalam menjalankan tugas dan pengabdian tidak akan berhenti, karena masa pengabdian kepada Negara telah usai.

Namun dapat melanjutkan setelah kembali ketengah masyarakat sesuai bidang karya masing – masing. Tentunya tidak lupa ucapan selamat dan penghargaan setinggi-tingginya atas dedikasi, loyalitas, prestasi dan kinerja serta pengabdian yang selama ini diberikan kepada warga masyarakat Kabupaten Pacitan.

“Sementara sumbangsih masih terus diharapkan sebagai masukan dan ide-ide yang konstruktif untuk membangun Kabupaten Pacitan,”pungkasnya. (E.setyo)

baca selengkapnya
KABAR JATIM

Pengrusakan oleh Oknum di Bumi Wisata Kempong, Membawa Raibnya Kotak Amal

PRN Magetan – 23/1/2020 malam terjadi Pengrusakan terhadap fasilitas yang ada di Bumi Wisata Kempong Wonomulyo desa Genilangit yang di lakukan oleh orang tertentu, yang sangat disayangkan adalah kotak amal yang ada dilokasi yang diperuntukkan untuk anak yatim juga ikut raib.

Imam Mawardi selaku pengelola Buwiske kepada Pena Rakyat News mengatakan “Hal tersebut memang benar terjadi pengrusakan tersebut mas, Kami belum memberikan laporan Polisi akan berkoordinasi dulu jika ada hal hal yang akan dibicarakan, jika 2 X 24 jam pelaku tidak ditemukan maka kami akan membuat laporan Polisi” tuturnya.

Kepada Pena Rakyat News melalui telepon kepala desa Genilangit Pardi menjelaskan “itu sebenarnya masalah intern pengelola Kempong Wonomulyo saja mas, besok malam (Sabtu 25/1/2020) akan kita mediasi baik itu pengelola, warga masyarakat juga dihadiri oleh tokoh masyarakat di Wonomulyo tepatnya di Gedung TK Wonomulyo. (Jurnalis :Beni Setyawan)

baca selengkapnya
KABAR JATIM

PT. SUMEKAR DALAM MELAYANI TRANSPORTASI LAUT KEPULAUAN SEMAKIN MEMBURUK

PRN SUMENEP – Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT. Sumekar Line Bertempat di jalan Trunojoyo No 137 A Bangselok Sumenep, yang melayani bidang transportasi laut antar kepulauan yang ada di kabupaten Sumenep kurang baik, yang mana sebelumnya sudah beberapa kali di demo oleh warga kepulauan terkait pelayanan transportasi laut kepulauan yang tidak berpihak pada masyarakat.

Rabu 22/01/2020, jadwal pemberangkatan kapal DBS III mendadak di batalkan tanpa ada pemberitahuan lebih lanjut, sehingga calon penumpang kapal DBS III yang akan berlayar dari pelabuhan Kalianget menuju pulau Kangean di tundah, sehingga aktifis masyarakat kepulauan terhambat, sedangkan cuaca dilaut lagi baik.

Salam selaku dari Satuan Pengawas Internal (SPI) PT Sumekar Line, di saat di konfirmasi menjelaskan bahwa, “menurut keterangan manajer operasional PT. Sumekar Line (Bangbang S), kapal DBS III tidak berangkat atas instruksi dari Direktur operasional Zainal Arifin, tanpa kordinasi kepada direktur utama Moh. Syafi’i, ini sudah gak beres” Ucap Salam kepada awak media, Rabu 22/01/2020.

Disaat Zainal Arifin dikonfirmasi melalui telepon seluler, tentang pembatalan pemberangkatan DBS III, enggan berkomentar kepada Wartawan, seolah olah alergi terhadap Wartawan dan sering kali menghindar dari media, juga kontak WA wartawan pernah di blokir.

“Sudah saya jelaskan tadi, langsung ke Eko Humas kalau mau konfirmasi biar satu pintu”, kata Zainal melalui telepon seluler, Rabu 22/01.

Pembatalan Jadwal pemberangkatan kapal DBS III, hanya karena Zainal lalai dalam mengurus perpanjangan dokumen surat surat kapal yang sudah mati, sehingga masyarakatlah yang di rugikan atas buruknya pelayanan transportasi laut kepulauan.

Menurut informasi yang didapat (gak bisa disebabkan) dan bukan rahasia umum lagi bahwa, Zainal Arifin sebagai pengelola perusahaan Express dan juga memimpin di perusahaan BUMD PT. Sumekar, hal ini sudah pasti sangat-sangat merugikan kebijakannya kepada perusahaan BUMD yang ada di kabupaten Sumenep, yang mana modal yang digunakan uang dari rakyat.

“Diminta kepada Bupati Sumenep untuk bertindak tegas dan mengevaluasi kembali pemimpin PT. Sumekar Line, karena gak mungkin 2 perusahaan yang usahanya sama transportasi laut, pasti akan mempengaruhi kebijakan-kebijakan di BUMD itu sendiri,” tegas Kamaluddin pengamat transportasi laut. ( Erfandi)

baca selengkapnya
KABAR JATIM

ACHMAD FAUZI BERSAMA MASYARAKAT KALIANGET NGAJI BARENG ANSOR BERSAMA GUS MIFTAH MAULANA H.

PRN SUMENEP – PAC GP ANSOR KALIANGET dan Masyarakat Kalianget, mengelar NGAJI BARENG bersama GUS MIFTAH MAULANA HABIBURRAHMAN, guna membangun karakter Generasi Milenial dengan ASWAJA AN-NAHDLIYAH, yang di gelar di sebelah lapangan taman Merdeka PT Garam (Persero), kecamatan Kalianget, kabupaten Sumenep, Rabu malam 22/01/2020.

Kegiatan tersebut berjalan kondusif, aman dan tertib, yang dipadati oleh ribuan dihadiri dari masyarakat berbagai desa, khususnya yang ada di kecamatan Kalianget, dengan pencerama yang di sampaikan oleh Gus Miftah Maulana H, yang sangat menghibur masyarakat yang hadir pada malam itu.

Ngaji bareng yang digelar oleh PAC GP Ansor Kalianget, dihadiri langsung oleh Achmad Fauzi (wakil Bupati Sumenep), Para alim ulama, para kiai, tokoh masyarakat, ketua Ansor Sumenep beserta Pengurus, pejabat pemerintah lingkungan kabupaten Sumenep, Forum pimpinan kecamatan Kalianget, Kapolsek, Danramil, para pimpinan organisasi pemuda, organisasi kemasyarakatan dan segenap hadirin.

Dalam sambutan Achmad Fauzi diatas panggung, selalu tidak lepas ucapan rasa syukur atas kehadirat Allah SWT, yang mana atas Rahmat dan Hidayahnya yang telah di limpahkan kepada semua yang hadir pada malam itu,

“Bersama sama kita disini untuk bersilaturahmi dalam acara ngaji bareng Ansor bersama Gus Miftah Maulana, atas nama pemerintah kabupaten Sumenep mewakili Bupati Sumenep, menyampaikan terimakasih yang setinggi-tingginya dan sebesar-besarnya kepada Gus Miftah Maulana, yang mana telah memenuhi undangan pada malam ini untuk memberikan pencerahan sesuai ajaran agama Islam kepada kita semua dan gak lepas juga Ucapan terimakasih kepada para seluruh masyarakat yang hadir pada acara tersebut.” Ucap Achmad Fauzi.

Wakil Bupati Sumenep, menjelaskan bahwa Kabupaten Sumenep terdiri dari 27 wilayah kecamatan, 332 desa/kelurahan dengan luas wilayah keseluruhan mencapai -+ 2,093.47 km2 luasnya, harus kita syukuri, Indonesia adalah bangsa yang besar, bangsa yang derajatnya tidak kalah dengan bangsa-bangsa yang lain, Indonesia bagaikan surga yang pesonanya menawan dengan seribu kekayaan alam yang melimpah, ada satu kekayaan yang tidak dimiliki oleh Negara lain, yaitu keberagaman adalah indentitas maha besar bangsa Indonesia sejak dulu kala.

“Integritas Nasionalisme harus kita miliki berdasarkan konsep demokrasi dan toleransi yang merupakan perjuangan bangsa, Karena itu harus mampu mempertahankan eksistensi yang mampu mendorong kecepatan Sosial, Politik, dan kebudayaan serta mampu menunjukkan kualitas peran untuk bangsa ini.” Tutur Wabub.

Sebelum mengakhiri sambutannya Achmad Fauzi menyampaikan pesan kepada para hadirin bahwa, “Tak penting apapun suku dan agamamu, kalau kamu masih bisa melakukan sesuatu untuk semua orang, maka lakukanlah, sebab orang tidak pernah menanyakan tentang Agamanya.” Tutup nya.
(Deddy).

baca selengkapnya
KABAR JATIM

Kepala Inspektorat Kabupaten Mojokerto Mundur Dari Jabatannya, Ada Apa Ya…..?

PRN Mojokerto -Belum lama menjabat sebagai Kepala Inspektorat Kabupaten Mojokerto Djoko Widjayanto tiba-tiba mundur dari Jabatannya, bahkan rela melepas kursi eselon II Pemkab Mojokerto, ada apa… ?

Dari informasi yang terhimpun, Djoko sudah melayangkan surat pengunduran diri ke Bupati Pungkasiadi pada Senin (20/1/2020).

Kabar pengunduran diri mantan Kepala Disporabudpar ini mengejutkan sejumlah pihak di lingkungan Pemkab Mojokerto. Sebab diketahui sebelumnya, Djoko sangat dekat dengan mantan Bupati Mojokerto, Mustofa Kamal Pasa (MKP) dilanjutkan lebih dekat lagi dengan Bupati Pungkasiadi, terlihat selama kegiatan Bupati Pungkasiadi hampir tak pernah absen mendampinginya.

Dari pantauan awak media, belum lama ini Bupati Pungkasiadi pun sempat hadir ketika Djoko menempati rumah baru diwilayah Kecamatan Bangsal, dari sorotan publik kedekatan Djoko dengan MKP malah justru lebih dekat dengan Pungkasiadi.

Dikabarkan sontak hubungan mantan Camat Jatirejo ini dengan Bupati Mojokerto Pungkasiadi merenggang, terbukti saat pelantikan mantan Wakil Bupati Mojokerto pada Selasa (14/1/2020) pekan lalu di Gedung Grahadi Kota Surabaya, Djoko tak kelihatan dalam pelantikan saat itu. Padahal, semua pimpinan lembaga pemerintahan mulai dari forpimda, kepala dinas, badan, camat, hingga DPRD turut hadir.

Salah satu sumber yang bisa dipercaya, Pejabat Kabupaten Mojokerto yang enggan disebut namanya sempat menyampaikan, Iya kabar yang kami dengar Pak Djoko mundur, Ia didatangi salah satu tim bakal calon Bupati dan disuruh pamit ke Pak Pungkasiadi, jelasnya singkat.

Sementara, Djoko pun mengakuinya terkait kabar pengundurannya tersebut dengan alasan ingin lebih tenang dalam bekerja sebagai pengawas aparatur sipil negara ASN. mengundurkan diri dari pejabat struktural ke fungsional. “Ya supaya lebih enjoy saja,” ujarnya.

Terpisah, Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Mojokerto, Susantoso mengaku, belum membaca surat pengunduran diri Djoko. “Saya tadi belum sempat membaca suratnya Pak Djoko, “katanya.

Atas pengunduran Djoko Widjayanto, daftar jabatan tinggi pratama di lingkup Pemkab Mojokerto yang kosong berpotensi bertambah, yakni sebanyak 11 kursi. Bahkan sebelumnya satu kursi staf ahli ditinggalkan mantan Kepala PUPR Zaenal Abidin yang saat ini ditahan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) .(bo)

baca selengkapnya