close

LAWAN KORUPSI

LAWAN KORUPSI

Pemdes Mojoagung, Bangun Infrastruktur Jalan Dan TPT

PRN NGANJUK | Pembangunan diberbagai sektor demi menunjang kesejahtraan masyarakat terus ditingkatkan Desa Mojoagung, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk. Baru-baru ini, desa tersebut tengah melaksanakan pembangunan tembok penahan tanah (TPT) dan jalan paving di lingkungan tersebut, dengan anggaran yang bersumber dari Dana Desa (DD) 2020.

Susilo selaku Kepala Desa Mojoagung menuturkan, beliau akan terus mengenjot pembangunan infrastuktur demi meningkatkan perekonomian warganya.

“Kita (Pemdes) dalam setiap pembangunan yang ada di Desa Mojoagung, Insya Allah selalu transparan dan selalu terbuka kepada masyarakat sehingga dalam setiap menggunakan anggaran nantinya tidak ada kesalah pahaman yang sekaligus memicu kecemburuan sosial,” katanya.

Menurutnya, peran serta dari warga masyarakat dalam menopang kegiatan pembangunan di Desa sangatlah penting, untuk mewujudkan pembangunan yang terus berkelanjutan di Desa Mojoagung.

“Mari kita bersatu padu, semua warga masyarakat Desa Mojoagung, untuk mensupport berbagai pembangunan yang ada di Desa. Agar kegiatan pembangunan dapat berjalan lancar dan sesuai dengan apa yang tertuang dalam APBDes Mojoagung,” ajak Susilo.

Di tempat yang berbeda, salah satu masyarakat menambahkan dalam pembangunan TPT ini sangat begitu di dambakan sekali oleh warga sekitar. “Terima kasih dengan terealisasinya pembangunan TPT ini, selain untuk menahan tanah dari tergerusnya air di kala musim penghujan, TPT ini juga sekaligus melancarkan saluran air sehinggamenjadi lancar,” terangnya. (Tobing/Farida)

baca selengkapnya
LAWAN KORUPSI

Ketua Yayasan Miftahul Ula Ikut ‘Cawe-Cawe’ Urusan MTsN 1 Nganjuk, Pena Rakyat News dan Tabloit LPK Nusantara Merdeka Dituduh Sajikan Berita Fitnah

PRN NGANJUK | “Damai dihati damai dibumi, damai dibumi damai dihati, sejahtera bagi kita semua” penggalan pesan singkat di SMS dari Kyai Abdul Qodir ketua Yayasan Miftahul Ula Nglawak terhadap wartawan untuk diundang berkunjung ke Nglawak Nganjuk pada hari selasa 4/8/2020 terkesan damai dihati dan berharap adanya solusi terkait rumor dugaan pungli di MTsN 1 Nganjuk, namun faktanya berbeda.

Berdasarkan etikat baik memenuhi undangan seorang Kyai Abdul Qodir (75) ketua Yayasan Miftahul Ula Nglawak Nganjuk, berharap agar mendepatkan hak jawab dan pencerahan terkait rumor pungutan seragam sekolah di MTs Negeri 1 Nganjuk yang mendapat keluhan dari wali murid, malah awak media mendapat tuduhan menyajikan berita fitnah dan hujatan dari Kyai Abdul Qodir beserta Arina yang tak lain adalah putri ke 4 dari Kyai Abdul Qodir.

Pihak Yayasan Miftahul Ula menganggap langkah dan penyampaian konfirmasi Pena Rakyat News kepada pihak Kantor Wilayah Propinsi Jawa Timur terkait berbagai pungutan dan salah satunya pungutan seragam sekolah, oleh Kyai Abdul Qodir dan Putrinya dianggap tidak sesuai dengan kenyataan.

BACA JUGA : https://penarakyatnews.id/2020/07/30/kemenag-kanwil-jatim-tak-mampu-bersikap-hadapi-keberadaan-yayasan-di-mts-negeri-1-nganjuk/

Tim media mencoba menanyakan tentang berita yang dimaksud fitnah tersebut. Kyai usia 75 tahun ini menerangkan bahwa aduan ke kanwil tersebut tidak sesuai dengan kenyataan.

” Kita diadukan mengenai tsyanawiah padahal tsyanawiah itu murah “, ungkapnya.

Mendapati perlakuan yang terkesan mengintervensi awak media, tim media Pena Rakyat News melanjutkan mencari data dan informasi di sekitar sekolah dan diketahui bahwa yayasan pondok pesantren ini merupakan pemasok bahan kain yang dijual melalui Komite MTs Negeri 1 Nganjuk.

Lebih lanjut menurut Samsul selaku Direktur Utama PT Media Putra Pena dan selaku Pimpinan Redaksi media Pena Rakyat News, bahwa sangat menyesalkan dengan statement yang dilontarkan oleh Kyai Abdul Qodir yang mewakili Yayasan Miftahul Ula, pasalnya dalam sajian pemberitaan PRN syarat utama adalah memenuhi kode etik jurnalistik, jadi sangatlah wajar apabila wartawan PRN sebelum mengunggah berita harus mencari nara sumber yang memiliki kapasitas berbicara terkait temuan tersebut, dan hal ini dilakukan agar berita menjadi berimbang.

“Dengan kejadian ini saya perintahkan kepada tim investigasi PRN agar tetap mendalami dugaan pungutan liar di MTsN 1 Nganjuk ini, dan selanjutnya tim PRN agar mencari tahu apa kapasitas dan motif dari campur tangannya Yayasan ini sebab sekolahan ini statusnya NEGERI yang semestinya ditanggung Negara” Tegas Samsul. (samosir)

baca selengkapnya
LAWAN KORUPSI

Kemenag Kanwil Jatim Tak Mampu Bersikap Hadapi Keberadaan Yayasan Di MTs Negeri 1 Nganjuk

PRN SURABAYA | Menindaklanjuti pemberitaan sebelumnya yang berjudul “Perpres Hanya Hiasan Bagi MTsN 1 Nganjuk Pungutan tetap Lancar melalui Komite” , wartawan PRN meminta konfirmasi ke Kementerian Agama Kanwil Jatim, Rabu 29 Juli 2020.

Salah satu dari 13 pungutan yang menjadi pemberitaan tersebut adalah bahan batik yayasan seharga enam puluh ribu rupiah dengan stempel Komite.

Saat dikonfirmasi diruangannya, Samsuri kepala bidang Madrasah Kemenag Kanwil Jatim menerangkan bahwa Peraturan Menteri Agama (PMA) no.16 tahun 2020 adalah aturan terbaru tentang Komite Madrasah.

Pria berkacamata ini mengakui bahwa ia belum mengetahui secara detail tentang PMA ini.

Terus terang saya belum membaca secara mendetail aturan ini, ujarnya kepada awak media.

BACA JUGA : https://penarakyatnews.id/2020/07/27/perpres-hanya-hiasan-bagi-mtsn-1-nganjuk-pungutan-tetap-lancar-melalui-komite/

Peraturan yang baru diundangkan pada tanggal 26 mei 2020 menerangkan bahwa Komite Madrasah dilarang menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam di Madrasah (pasal 23 ayat a).

Terhadap aturan tersebut, pejabat Kementerian Agama ini tidak dapat memberikan penilaian terhadap Komite MTs Negeri 1 Nganjuk.

Lebih lanjut, awak media PRN mempertayakan prihal keberadaan Yayasan yang menjual baju batik lewat Komite MTs N.

Dalam keterangannya, Samsuri menjelaskan bahwa di Madrasah Negeri seharusnya sudah tidak ada yayasan.

Menyikapi temuan ini, kembali pejabat Kemenag ini tidak menunjukkan sikap tegas menyatakan hal tersebut salah atau benar.

Waduh saya kurang tau ya kalau ada yang seperti ini, ungkapnya.

Tidak ada informasi yang diberikan kepada awak media untuk menindaklanjuti temuan ini. Sebaliknya ia mengeluhkan karena ada begitu banyak Madrasah yang harus diawasi di Jawa Timur.

Sampai berita ini ditayangkan, baik pihak Madrasah maupun Komite tidak bersedia dikonfirmasi. (Henri)

baca selengkapnya
LAWAN KORUPSI

Perpres Hanya Hiasan Bagi MTsN 1 Nganjuk ‘Pungutan’ Tetap Lancar Melalui Komite

PRN NGANJUK | Berbagai upaya pemerintah untuk mencerdaskan anak bangsa melalui berbagai bantuan seperti halnya dana BOS, KIP dan lainnya agar seluruh anak bangsa dapat mengenyam pendidikan yang layak dan gratis, namun berbeda dengan MTsN 1 Nganjuk.  Ini hasil penelusuran awak media Pena Rakyat News.

Berangkat dari pengaduan wali murid MTsN 1 Nganjuk sebut saja  Asa (bukan nama sebenarnya, red) merasa sangat berat dan rasanya tidak mampu menanggung 10 item ‘pungutan’ yang dikenakan kepada anaknya.

Semula Asa merasa senang setelah mendengar anaknya dapat sekolah di sekolah negeri, pasalnya dirinya berharap disekolah negeri biaya sangat ringan bahkan gratis, namun faktanya berbalik.

Masih dalam keterangan Asa dalam kurun waktu satu tahun terhitung total Rp.790.000. ini belum termasuk daftar ulang, LKS dan jariyah, semua ‘pungutan’ dapat dibuktikan oleh Asa dengan menunjukkan 3 lembar kwitansi dari pihak sekolah.

Lanjut Asa dirinya merasa komite yang fungsinya sebagai kepanjangan tangan wali murid dalam hal ini tidak ada upaya mewakili wali murid malah terkesan berbisnis dengan pihak sekolah, hal ini terbukti dengan tanda terima berbagai pungutan yang berstempel komite seperti halnya prmbelian 3 Stel seragam + atribut Rp. 450.000, Seragam olah raga Rp. 65.000,  Ikat pinggang Rp. 12.000, 2 stel kaos kaki Rp. 16.000, 2 Dasi Rp. 15.000, 1 Kain Batik yayasan Rp. 60.000, Jariah Pondok 1 tahun Rp. 10.000, Idul Adha (Qurban) Rp. 30.000,  Kartu pelajar dan foto Rp. 15.000,  Aksioma/KSM Rp. 40.000, PHBI/PHBN Rp. 50.000, Kalender Rp. 15.000, Kebersihan (Sampah) 12 bulan Rp. 12.000.

Sementara menurut Prof Sumarji selaku ketua dewan pendidikan kabupaten Nganjuk mengatakan bahwa di lingkup sekolah dasar dan menegah pertama kabupaten Nganjuk tidak dibenarkan lagi melakukan pungutan.

Sumarji menambahkan bahwa Penghimpunan dana melalui Komite sekolah dibenarkan dengan beberapa catatan. Pertama, sifatnya urgen. Berikutnya harus diketahui kepala sekolah dan disetujui seluruh wali murid. Terakhir harus ada berita acara. Tegas Sumarji.

Sampai berita ini diturunkan tim Media Pena Rakyat News belum dapat meminta klarifikasi kepada pihak sekolah dan terkesan awak media di pingpong oleh pihak MTsN 1 Nganjuk. (Tim).

baca selengkapnya
LAWAN KORUPSI

Semakin Jelas Terkuak, Berbagai Pungutan di SMAN I Kalianget Komite Hanya Penonton

PRN SUMENEP | Pungutan uang seragam sekolah pada peserta didik baru di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Kalianget tahun ajaran 2020/2021, dengan dominal Rp. Rp. 850.000 (Putra), sedangkan Rp. 970.000 (Putri), sangat membebani orang tua/wali peserta didik, karena keadaan perekonomian umumnya masyarakat Kalianget untuk kebutuhan sehari-hari masih pontang-panting, apa lagi dalam situasi Covid-19 seperti ini, Senin 27/07/2020.

Dengan adanya pungutan uang seragam disekolah tersebut yang membebani orang tua/Wali peserta didik, Lembaga Komunitas Pengawas Korupsi L-KPK DPC Sumenep bersama awak media dan Wali murid mendatangi rumah Ketua Komite sekolah untuk konfirmasi.

BERITA SEBELUMNYA:h/ https/penarakyatnews.id/2020/07/16/rincian-pungutan-peserta-didik-baru-di-sman-1-kalianget/

Menurut keterangan dari Asmoyo selaku Ketua Komite, pungutan uang untuk pembelian seragam tersebut sudah di lakukan setiap tahun di SMAN 1 Kalianget, tanpa melakukan musyawarah terlebih dahulu dengan pihak Komite sekolah.

“Terkait masalah pembayaran uang seragam sekolah mulai dulu tidak pernah melibatkan Komite sekolah, hanya meminta tanda tangan saja pada Komite, dan itu ditangani pihak sekolah sendiri melalui koperasi sekolah”. Ucap Ketua Komite.

Asmoyo juga menyampaikan, bahwa pihak sekolah sudah menyiapkan lembar rincian yang harus dibayar oleh peserta didik baru untuk pembayaran uang pembelian perlengkapan seragam sekolah.

“Pihak sekolah langsung menyodorkan lembaran rincian pembayaran tersebut untuk ditandatangani oleh Komite dan bahkan pihak Komite tidak dikasih lembaran fotocopynya”. Papar Asmoyo.

Sedangkan hasil konfirmasi sebelumnya di sekolah, Moh. Sadik Kepala sekolah SMAN 1 Kalianget mengatakan bahwa pembayaran pembelian seragam tersebut, sudah kesepakatan dari Ketua Komite Sekolah.

“Itu bukan pungutan, tapi untuk pembayaran pembelian perlengkapan seragam dan Ngapain harus musyawarah kalau masalah pembelian seragam ini, karena beda dengan sumbangan, kalau sumbangan perlu melakukan rembukan dulu dengan pihak wali murid. Hal ini sudah kesepakatan dengan Komite, kan itu sudah ada tandatangannya ketua Komite”. Tegas Moh. Sadik.

Selain itu, Asmoyo juga memaparkan bahwa, “saya kira kalau untuk uang pembelian seragam di setiap sekolah SMA dan SMK sama harus bayar juga dengan kisaran kurang lebih Rp. 1 Juta, karena cucu saya sekolah di SMK/STM”.

Asmuni Ketua Lembaga Komunitas Pengawas Korupsi L-KPK DPC Sumenep, berharap kepada Dinas pendidikan Provinsi Jawa Timur dan pejabat berwajib untuk menindak tegas kepada pihak sekolah yang melanggar aturan yang ada.

baca selengkapnya
LAWAN KORUPSI

RINCIAN ‘PUNGUTAN’ PESERTA DIDIK BARU DI SMAN 1 KALIANGET.

PRN SUMENEP | Dalam situasi bencana Covid-19 ini, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Kalianget telah melakukan ‘pungutan’ uang untuk pembelian perlengkapan seragam sekolah dan lain lain pada penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2020/2021. Dengan alasan kegiatan koperasi sekolah yang disetujui oleh Ketua Komite sejak tanggal 26 Juni 2020.

‘Pungutan’ uang pembelian tersebut dilakukan oleh pihak sekolah disaat peserta didik baru masuk sekolah pada tanggal 03 Juli 2020, tanpa terkecuali termasuk pada peserta didik baru Yatim Piatu (tidak memiliki kedua orang tua) yang memiliki prestasi peringkat kelas terus sejak mulai SD sampai SLTP, juga diharuskan membayar sebesar Rp.970.000.

Hasil investigasi awak media bahwa, peserta didik baru yang mendaftarkan di SMAN 1 Kalianget tahun ajaran 2020/2021, harus membayar uang Rp. 850.000  (Putra), sedangkan Rp. 970.000 (Putri), pembayaran tersebut diperuntukkan untuk pembelian perlengkapan seragam sekolah dan lain lain.

Menurut penjelasan Moh. Sadik Kepala Sekolah, bahwa uang tersebut bukan pungutan tapi diperuntukkan untuk pembelian perlengkapan seragam dan keperluan yang lain bagi peserta didik baru yang bersekolah di SMA Negeri 1 Kalianget tanpa terkecuali, dengan alasan kegiatan koprasi sekolah yang sudah disepakati oleh Ketua Komite, tanpa melakukan musyawarah dengan pihak orang tua/wali murid.

“Itu bukan pungutan, tapi untuk pembayaran pembelian perlengkapan seragam, dan Ngapain harus musyawarah kalau masalah pembelian seragam ini, karena beda dengan sumbangan, kalau sumbangan perlu melakukan rembukan dulu dengan pihak Komite dan wali murid. Hal ini sudah kesepakatan dengan Komite, kan itu sudah ada tandatangan ketua Komite”. Tutur Sadik sambil pihak sekolah memberikan rincian pembayaran tersebut.

Untuk Putra, 1 buah kain batik dan 1potong kain celana biru Rp. 157.500, 1 potong kain putih dan kain celana abu-abu Rp. 150.000, 1 potong kain Pramuka dan kain celana coklat Rp. 150.000, 1 setel kaos olahraga Rp. 125.000, 1 buah topi Rp. 20.000, 1 buah dasi Rp. 16.000, 1buah ikat pinggang Rp. 20.000, 2pasang kaos kaki putih dan 1pasang kaos kaki hitam Rp. 62.500, 1set atribut (logo, nama, lokasi, bendera dan OSIS) Rp.32.000, kartu pelajar dan kartu perpustakaan Rp.30.000, buku tata tertib Rp.12.000, sampul raport Rp.50.000, simpanan pokok dan simpanan wajib Rp.25.000. dengan total keseluruhan Rp.850.000.

Untuk Putri, 1 buah kain batik dan 1 potong kain celana biru Rp.157.500, 1 potong kain putih dan kain celana abu-abu Rp.150.000, 1 potong kain Pramuka dan kain celana coklat Rp.150.000, 1 setel kaos olahraga Rp.125.000, 1 buah topi Rp.20.000, 1 buah dasi Rp.16.000, 1 buah ikat pinggang Rp.20.000, 2 pasang kaos kaki putih dan 1 pasang kaos kaki hitam Rp.62.500, 1 set atribut (logo, nama siswa, lokasi, bendera, dan osis Rp.32.000, Kartu pelajar dan kartu perpustakaan Rp.30.000, Buku tata tertib Rp.12.000, Sampul raport Rp.50.000, Simpanan pokok dan wajib Rp.25.000, 2 buah kerudung putih+ 1 buah kerudung coklat Rp.120.000, dengan total keseluruhan Rp.970.000.

BERITA SEBELUMNYA: https://penarakyatnews.id/2020/07/11/panen-tahunan-kewajiban-pembelian-seragam-beratkan-wali-murid/

Sedangkan Kepala Dinas Pendidikan Jatim, Wahid Wahyudi mengatakan, bahwa SMA dan SMK Negeri di Jatim dilarang melakukan pungutan, iuran atau bentuk lain yang bersifat wajib kepada peserta didik baru. Menanggapi tentang adanya kewajiban membayar uang pada sekolah-sekolah negeri, Dinas Pendidikan akan segera melakukan sikap dan klarifikasi kepada sekolah-sekolah tersebut.

“Penggalangan dana dalam bentuk sumbangan sukarela hanya dapat dilakukan oleh Komite Sekolah sesuai amanat Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016. Bentuknya berupa bantuan dan/atau sumbangan sukarela, bukan pungutan,” Ucap Wahid W.

Terkait dengan banyaknya keluhan tentang biaya seragam sekolah yang dibebankan kepada peserta didik, Wahid meminta agar sekolah memberi keleluasaan kepada peserta didik untuk membelinya diluar dan tidak harus di koperasi sekolah. (Erfandi)

baca selengkapnya
LAWAN KORUPSI

“Panen Tahunan” Kewajiban Pembelian Seragam Beratkan Wali Murid

Dengan dalil kegiatan Koperasi, SMAN 1 Kalianget mewajibkan peserta didik baru membeli seragam dengan harga selangit

PRN SUMENEP | Dunia pendidikan yang ada di Sumenep, pada penerimaan peserta didik baru di setiap sekolah dasar sampai menengah diduga dijadikan ajang bisnis jual beli seragam sekolah kepada peserta didik barunya yang sedang melakukan daftar ulang, salah satunya Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Kalianget, yang berada di kecamatan Kalianget, kabupaten Sumenep. 11/7/20

Hasil investigasi awak media bahwa, bagi peserta didik baru yang mendaftarkan di lembaga pendidikan Negeri SMAN 1 Kalianget tahun ajaran 2020/2021, di saat melakukan daftar ulang, pihak sekolah mengarahkan peserta didik baru untuk membayar uang Rp. 850.000 (Putra), sedangkan Rp. 970.000 (Putri), pembayaran tersebut untuk pembelian kebutuhan seragam sekolah dan lain lain bagi peserta didik baru tanpa terkecuali dengan dalil kegiatan koperasi sekolah.

“Ini bukan pungutan tapi untuk pembelian seragam sekolah dan Pembayaran tersebut bukan diminta duluan, tapi bagi peserta didik baru yang mau bayar duluan dipersilahkan, bahkan yang tidak mampu bisa dicicil”. Ucap Moh. Sadik selaku Kepala Sekolah saat di temui awak media di tempat kerjanya, 07/07/2020.

Sedangkan keputusan harga dan total pembayaran tersebut tidak melakukan proses penawaran atau musyawarah terlebih dahulu kepada wali/orang tua murid, hanya langsung diputuskan dari pihak sekolah dengan Komite.

“Ngapain harus musyawarah kalau masalah pembelian seragam ini, karena beda dengan sumbangan, kalau sumbangan perlu melakukan rembukan dulu dengan pihak Komite dan wali murid. Hal ini sudah kesepakatan dengan Komitmen, kan itu sudah ada tanda-tandanya ketua Komite”. Tutur Sadik terkesan kesal dengan pertanyaan awak media.

Lanjut Moh. Sadik Kepsek di SMA N 1 Kalianget, “Kalau harus melibatkan orang tua murid kan harus membutuhkan waktu yang sangat lama, sedangkan baju seragam tersebut harus segera dipakai oleh murid, dan dak perlu harus musyawarah, karena kalau dari pihak orang tua murid tidak mampu bisa langsung konfirmasi ke Koperasi”. Imbuhnya.

Sedangkan hasil penelusuran awak media kepada salah satu pihak bagi peserta didik baru yang sudah lunas membayar uang seragam tersebut, hanya mendapatkan potongan kain saja untuk 1setel seragam Putih abu-abu dan 1 stel Pramuka, yang lainnya belum diberikan karena tidak ada barangnya dikoperasi, sedangkan uang tersebut harus dibayar oleh peserta didik baru.

Dalam hal itu, Asmuni Ketua Lembaga Komunitas Pengawas Korupsi (L-KPK) DPC Sumenep, yang memiliki tugas pokok untuk mengawasi APBN, APBD, dan mengawasi kebijakan publik, dia menilai bahwa setiap sekolah yang melakukan pungutan dengan alasan pembayaran pembelian untuk seragam sering dilakukan di lembaga pendidikan, karena kurangnya pengawasan dan tindakan sangsi kepada pihak sekolah dari atasan atau pihak berwajib.

“Hah itu sering terjadi karena kurangnya pengawasan dari pihak dinas pendidikan terkait dan tidak ada ketegasan dari pihak berwajib untuk memberikan sangsi kepada lembaga Sekolah yang melakukan pelanggaran – pelanggaran”. Ucap Asmuni pada awak media, Sabtu 11/07/2020.

Lanjut Asmuni, “ini kan sudah jelas aturannya pada Permendikbud 45 tahun 2014 Pasal 4, tentang pakaian seragam sekolah peserta didik dasar dan menengah.
1. Pengadaan pakaian seragam sekolah diusahakan sendiri oleh orang tua atau wali murid
2. Pengadaan pakaian seragam sekolah tidak boleh dikaitkan dengan pelaksanaan penerimaan peserta Didik baru atau kenaikan kelas.

Pasal 6
Sekolah yang melanggar ketentuan dalam peraturan Menteri ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Tegas Asmuni. (Erfandi).

baca selengkapnya
LAWAN KORUPSI

2 Ton Beras Tak Bertuan Numpuk di Kantor DPC PDIP Kabupaten Mojokerto

PRN MOJOKERTO | Sungguh sangat disayangkan dikala masyarakat dirundung derita menahan lapar karena dampak Covid-19, di kantor DPC PDIP Kabupaten Mojokerto terlihat tumpukan beras kurang lebih 2 ton tanpa kejelasan.

Dari data awal yang diperoleh redaksi Pena Rakyat News, diduga beras yang ditumpuk di kantor DPC PDIP Kab. Mojokerto berasal dari beras CSR Petrokimia sebanyak 7 Ton yang dipasrahkam kepada oknum anggota PDIP Joko untuk membagikan kepada yang berhak menerima melalui Furum Kerukunan Umat Beragama.

Sementara menurut penuturan salah satu pengurus PDIP Kab. Mojokerto yang tidak bersedia disebut namanya, membenarkan bahwa di kantor cabang PDIP kabupaten Mojokerto terdapat beras diperkirakan 2 ton, yang dikirim oleh Sriatin (pengurus DPC PDIP, red) dan suaminya yang diduga suruhan seseorang.

Masih dalam keterangan pengurus DPC PDIP Kab. Mojokerto saat ditemui di warung es degan Raya Ijen Wates Mojokerto, menerangkan bahwa sampai saat ini beras tersebut tidak ada yang berani menggunakan, pasalnya takut terlibat karena beras itu semestinya dibagikan kepada masyarakat yang berhak atau yang terdampak covid-19 tapi malah ditaruh di markas PDIP Cabang Mojokerto. Pungkasnya.

Sampai berita ini diturunkan untuk kesekian kalinya, redaksi masih tetap menunggu janji Joko selaku penanggung jawab distribusi beras CSR PETRO sebanyak 7 Ton yang turun sebelum lebaran untuk memberikan list atau daftar penerima sebagai bukti transparansi pendistribusian. (Sh07).

baca selengkapnya
LAWAN KORUPSI

Beras Bantuan Pandemi ‘Berkutu’ LPK-RI Adukan ke Kejaksaan

PRN TANGERANG | Sungguh keterlaluan pemerintah menganggarkan bantuan untuk rakyat Indonesia yang terdampak covid-19 terbilang tidak sedikit, namun fakta dilapangan Pemkot Tangerang salurkan bantuan beras berkutu kepada warga terdampak dan LPK-RI melaporkan kejadian ini ke Kejaksaan Negeri Kota Tangerang. 10/6/20.

Dari informasi yang didapat semestinya beras premium yang disalurkan buat bantuan ke warga namun pada kenyataannya beras nai busuk dan berkutu tidak layak dikonsumsi.

Kepada Pena Rakyat News Abdul Jalil selaku ketua Lembaga Perlindungan Konsumen Republik Indonesia (LPK-RI) bantuan beras dari pemerintah kota Tangerang tidak sesuai standard operasional dan tidak layak dikonsumsi.

Masih menurut Jalil, laporannya ke Kejaksaan terkait dugaan pemerintah kota Tangerang dalam penyaluran beras yang tidak layak di konsumsi sesuai bukti yang di dapatkan di berbagai wilayah seperti wilayah Cimone, Buaran Indah, Pinang, Periuk, Cibodas. Ungkap Jalil.

“Kami minta pihak Kejaksaan tegas dalam menindak lanjuti pengaduan kami, pasalnya dapat dipastikan terdapat kecurangan didalamnya” ucap Abdul Jalil.

Sementara Biro Hukum LPK-RI Ali Mitro SH.MH menjelaskan, persoalan penyaluran beras harus di usut sampai tuntas karena Sesuai hasil konfirmasi pihak LPK-RI ke Bulog dan Ketahanan Pangan Kota Tangerang ( KETAPANG), bahwa beras yang disalurkan oleh Pemkot Tangerang beras pengadaan tahun 2015.

Masih dalam keterangan Ali Mitro SH.MH. dirinya kecewa kejadian ini, pasalnya saat ini warga terdampak Corona sangat membutuhkan sekali bantuan dari pemerintah dalam bentuk apapun, namun pemerintah kota Tangerang juga harus sadar apakah bantuan itu dapat dinikmati apa malah membuat sakit warga. Toh anggaran Covid ini tidak sedikit.

Dengan kejadian tersebut Ali menduga ada indikasi penyalahgunaan anggaran, menurutnya begitu anggaran masuk, kenapa beras yang di salurkan beras yang sudah ada jauh sebelum covid-19, artinya masa musibah covid-19 tahun 2020, akan tetapi beras yang di salurkan sejak tahun 2015 sampai dengan 2019.

Laporan LPK-RI kepada kejaksaan Kota Tangerang dengan No 015.05/LP/LPK-RI.TNG/VI/2020, terkait dugaan perbuatan curang penyaluran beras bantuan pandemi covid-19 tersebut Ali meminta kejaksaan penegak hukum kasus ini harus menjadi prioritas dengan mengusut tuntas oknum yang bermain dan tidak bertanggung jawab, Pungkasnya. (Jl).

baca selengkapnya
LAWAN KORUPSI

Diduga Proyek Disperindag Sumenep Taman Bundaran Di Pasar Anom Tidak Sesuai Spek

PRN SUMENEP | Berdasarkan informasi masyarakat dan investigasi awak media di lapangan, Pekerjaan proyek taman bundaran di pasar Anom Sumenep dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) di kabupaten Sumenep, dalam pemasangan paving serta besi penutup slokan/aliran air tersebut diduga tidak sesuai spek yang ada, Jumat 05/06/2020.

Pasalnya menurut temuan investigasi Tim di lapangan bahwa, Proyek tersebut pada pemasangan paving terlihat tidak rata dan amblas, serta besi penutup selokan/aliran air terlihat ambles/melengkung, yang diduga besi yang dipergunakan tidak sesuai spek pada Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang ada.

Tidak hanya itu, Tim investigasi di lapangan tidak terlihat papan nama proyek dan prasasti untuk proyek tersebut, sehingga masyarakat Sumenep tidak mengetahui siapa Cv/Pt yang memenangkan tender proyek tersebut dan berapa Jumlah anggaran dan dari mana anggaran tersebut yang dipergunakan, sedangkan proyek tersebut masih terhitung bulan.

Hal itu banyak diperbincangkan warga setempat yang ada di lingkungan pasar Anom Sumenep, “Iya mas, masak ini baru di bangun sudah seperti ini”. Ucap salah satu warga yang sedang berada di pasar tersebut.

Selain itu, M. Dahlan Ketua Lembaga Pemberantas Korupsi dan Kriminal Madura (LPK2M) dan Ali Ketua Ikatan Wartawan dan LSM (Ikwal) Sumenep. Akan mengungkap temuan kejanggalan hasil investigasi tersebut, Karena menurutnya proyek tersebut baru beberapa bulan dikerjakan sudah terlihat ada yang rusak.

“Ini baru beberapa bulan dikerjakan, tapi hasil nya seperti itu, paving tidak rata dan ada yang ambles, besi penutup slokan/aliran air banyak yang ambles/melengkung, diduga besi itu yang digunakan tidak sesuai spek yang ada, ayo kita minta RABnya dan kita ukur ketebalannya”. Ucap M. Dahlan pada awak media.

Dengan adanya informasi dan temuan tersebut, Ali Ketua Ikwal Sumenep bersama awak media langsung melakukan investigasi ke lokasi dan langsung melakukan konfirmasi kepihak dinas terkait, dan langsung ke temu dengan Ardi selaku Kabid Perdagangan di Disperindag kabupaten Sumenep, yang menjelaskan bahwa proyek tersebut di kerjakan pada bulan Desember 2019 oleh CV. GontorMas dan sudah di audit BPK.

“Proyek ini dimenangkan tender oleh CV. GontorMas dengan anggaran sebesar kisaran Rp.900jt an, pekerjaan pada bulan Desember tahun 2019 dan proyek ini sudah diperiksa oleh BPK kok, dan tidak ada temuan dari audit BPK kemarin”. Ucap tegas Ardi kepada Ali Ketua Ikwal dan awak media di tempat kerjanya. Jumat 05/05/2020.

Atas pernyataan Ardi bahwa hasil audit BPK kemarin tidak ada temuan, hal itu menjadi pertanyaan bagi Ketua LPK2M dan Ketua Ikwal Sumenep atas hasil audit BPK yang tidak ada persoalan terkait proyek tersebut,

“Pernyataan Ardi terkait hasil audit BPK yang tidak menemukan penyimpangan itu perlu dipertahankan, Sedangkan hasil investigasi di lapangan terlihat paving ada yang amblas dan tidak rata, serta besi penutup slokan/aliran air melengkung/ambles, yang diduga besi yang digunakan tidak sesuai dengan Spek yang ada”. Ucap Ketua LPK2M pada awak media.

Sedangkan hasil konfirmasi dengan Ardi mengatakan bahwa hasil audit BPK kemarin tidak ada temuan atau penyimpangan terkait proyek taman bundaran di pasar Anom Sumenep. Karena dia sendiri yang mendampingi pemeriksaan BPK saat mengaudit di lapangan.

“Silahkan pertanyakan sendiri ke BPK, soalnya kemarin waktu di audit oleh BPK sama saya sendiri langsung kelapangan”. Ucap Ardi dengan nyantai.

Anehnya di saat Ardi di tanyakan tempat posisi papan nama proyek dan prasasti malah tidak tau tempat dan posisi prasasti proyek tersebut, hal ini membuat pertanyaan bagi Ketua umum LPK2M dan Ketua Ikwal Sumenep terkait penggunaan anggaran proyek tersebut. Bersambung…..(Tim).

baca selengkapnya