close

LAWAN KORUPSI

HUKUMKABAR JATIMLAWAN KORUPSI

Rusunawa Diperuntukkan Bagi Siapa? Menyorot Rasa Keadilan Pemanfaatan 51 Unit Rusunawa Oleh Umaha

PRN SIDOARJO| 51 unit Rusunawa Ngelom, Sepanjang, Kec. Taman, Kab. Sidoarjo dimanfaatkan Kampus Umaha sebagai hunian mahasiswa. Surat Kesepakatan bersama Pemkab Sidoarjo dengan Kampus akibatkan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) harus lapang dada haknya termarjinalkan. Jumat (22/1/2021).

Temuan PRN terkait pemanfaatan Rusunawa oleh Lembaga swasta menjadi perhatian yang patut disorot. Kekuatan kapitalis yang berlindung di balik jubah pengembangan dunia pendidikan sedang menciderai rasa keadilan.

Pasalnya, menurut Undang-undang nomor 20 tahun 2011 tentang Rumah Susun, pasal 1 poin 7 dijelaskan bahwa diselenggarakannya rumah susun umum adalah untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi MASYARAKAT berpenghasilan rendah (MBR).

Istilah MBR kerap dipakai dalam produk hukum baik Peraturan Menteri, Gubernur  maupun Bupati atau Walikota. Pada umumnya kemunculan istilah ini dikaitkan dengan peraturan Rumah Susun sebagai golongan prioritas yang berhak memanfaatkan Rusunawa.

Ditemui di ruangannya, Bayu, staf UPT Rusunawa Sidoarjo membenarkan bahwa peruntukan rusunawa seyogianya bagi Masyarakat berpenghasilan rendah.

“kalau lembaga mestinya ngak bisa,” jawab Bayu ketika awak media menanyakan apakah lembaga atau institusi swasta bisa mengajukan pemanfaatan Rusunawa untuk tinggal karyawan atau sejenisnya.

Keyakinan staf UPT Rusunawa ini seketika berubah ketika dikonfirmasi bahwa 51 unit Rusunawa Ngelom sampai saat ini dimanfaatkan oleh Umaha. Kamis (14/1/2021).

Tak lama berselang, melalui pesan aplikasi Whatsapp, Bayu mengirim tiga file foto.

SAH….!!

File tersebut adalah foto dokumen Kesepakatan Bersama yang ditandatangani oleh Bupati Sidoarjo Saifulilah dan Dr. M. Fathony Rodli mewakili Kampus.

Ditandatangani pada hari kamis tanggal dua bulan juli tahun dua ribu lima belas (2/7/2015), diterangkan bahwa Tridharma Perguruan tinggi menjadi poin penting kerjasama.

Dokumen ini dijadikan dasar pemanfaatan 51 unit Rusunawa Ngelom yang diperuntukkan bagi tempat tinggal Mahasiswa.

Bila merujuk pada surat Kesepakatan Bersama Bupati dan Rektor Umaha, maka jangka waktu telah memasuki masa kadaluasrsa (2/7/2020). Namun hingga berita ini dirilis (22/1/2021), Umaha masih tetap memanfaatkan 51 unit rusunawa.

Terkait dengan polemik ini, praktisi hukum dan pengamat kebijakan publik angkat bicara. Iskandar Laka S.H., M.H., menyampaikan bahwa keabsahan sebuah produk hukum harus memenuhi tiga unsur.

“harus memenuhi unsur wewenang, prosedural dan substansi,” lanjut Mahasiswa sementara menempuh S3 (Kandidat Doktoral) dari salah satu Universitas Negeri di Jawa Timur ini.

Masih dalam keterangan Iskandar Laka, semua aspek tersebut harus terpenuhi dengan benar sehingga tidak terjadi cacat formil dan materil.

Menurutnya, sebuah produk hukum harus dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku. Bukan saja itu, isi dari produk hukum tidak boleh bertentangan dengan produk hukum yang di atasnya.

“sepanjang pengamatan saya, tidak ditemukan prioritas peruntukan rusunawa bagi kepentingan instasi atau lembaga dalam produk hukum yang lebih tinggi dari peraturan baik menteri, bupati atau walikota,” ungkap Iskandar yang juga adalah dosen hukum salah satu universitas swasta di Surabaya. (Samosir)

baca selengkapnya
LAWAN KORUPSI

Patgulipat di Balik 51 Unit Rusunawa yang Dimanfaatkan UMAHA

PRN SIDOARJO| Berbekal surat Kesepakatan bersama Bupati Sidoarjo tahun 2015, Universitas Maaruf Hasyim Latif (Umaha) beserta pengelola memanfaatkan 51 unit Rusunawa Ngelom, Sepanjang, Kec. Taman, Sidoarjo. Pertimbangan pengadaan Rusunawa yang notabennya diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, justru dimanfaatkan untuk kepentingan institusi swasta. Kamis (21/1/2021).

Terkuaknya pemanfaatan 51 unit Rusunawa Ngelom bermula dari informasi masyarakat kepada media PRN. Dari penelurusan di lapangan, didapati dokumen transaksi berupa kwitansi pembayaran Mahasiswa atas Rusunawa dengan kop Universitas Maaruf Hasyim Latif.

Dengan menyamar sebagai warga yang hendak mengajukan rusun, awak media mencoba menggali informasi dengan menghubungi Budi sekalu pengelola Rusunawa. Melalui komunikasi seluler, diperoleh informasi bahwa pengajuan rusun sementara tidak dapat diterima karena kapasitas telah penuh. Sementara untuk permohonan penyewaan mahasiswa Umaha tidak diperkenankan langsung dengan pengelola.

“Jalur pengajuannya melalui kampus mas,” ungkap Budi ketika ditanya bagaimana prosedur jika yang mengajukan mahasiswa.

PRN melanjutkan konfirmasi ke Kampus Umaha. Ditemui di ruang administrasi tenik Industri, staf Umaha, Siti Aisyah membenarkan bahwa paraf yang terdapat dalam Kwitansi pembayaran Rusunawa adalah miliknya.

Kepada media, wanita berkerudung hitam ini menyampaikan bahwa pembayaran 51 unit Rusunawa dilakukan dengan Virtual akun atas nama Universitas.

Dokumentasi Pena Rakyat News ketika konfirmasi dengan Siti Aisyah

Foto awak media PRN dengan Siti Aisyah


Adapun hal menarik yang perlu diuji oleh publik adalah sebagai berikut;

 

Selisih Tarif Rusunawa Masuk Ke Kantong Siapa?

PERBUP 24 tahun 2018 tentang Penetapan Tarif Rusunawa di Kabupaten Sidoarjo merupakan acuan terbaru pemungutan retribusi sewa Rusunawa di Sidoarjo. Dari penelurusan PRN, ditemukan selisih tagihan tarif yang dipungut oleh Umaha.

Sebut saja tarif lantai 4 yang dipungut sebesar Rp. 412.000/unit sementara dalam PERBUP 24 seharusnya sebesar Rp. 230.000/unit, Ada selisih Rp.182.000 untuk setiap unit. Demikian juga dengan lantai 5 dipungut Rp. 362.000/unit, yang seharusnya 205.000/unit.

Terkait dengan selisih ini, Siti Aisyah mengakui tidak mengetahui hal tersebut. Lebih lanjut disampaikan bahwa sistem pembayaran dilakukan secara transfer.

“yang saya tahu setiap bulan transfer 16 jt pak,” demikian keterangan staf administrasi bagian pembayaran tagihan Rusunawa ini.

Mungkinkah Kerjasama berkedok Tridharma Perguruan Tinggi ini menjadi ajang mencari keuntungan Oknum? Apa pertimbangan Kampus memungut retribusi Rusunawa di luar ketetapan yang berlaku?

 

Pembebasan Retribusi Rusunawa Akibat Covid-19 Masuk Kantong Siapa?

Seiring dengan program Gubernur Jatim, pembebasan retribusi Rusunawa pada masa awal-awal Covid-19 diikuti beberapa pemerintah daerah termasuk Sidoarjo. Pembebasan retribusi ini dikonfirmasi oleh staf UPT Rusunawa.

Ditemui di ruangannya, Bayu membenarkan bahwa pembebasan Retribusi ini diberlakukan selama tiga bulan sejak April, Mei dan Juni tahun 2020.

“sesuai dengan kebijakan ibu Gubernur, kita di daerah mengikuti,” ungkap Bayu pada awak media.

“SENSE OF CRISIS” Pemerintah dengan dikeluarkannya kebijakan pembebasan retribusi Rusunawa tampaknya tidak berbanding lurus dengan kepekaan yang terjadi di lapangan.

Sewa Rusunawa bulan April, Mei dan Juni 2020 tetap dipungut. Hal ini terkonfirmasi lewat lembaran kwitansi resmi Umaha yang diparaf oleh Siti Aisyah.

Pungutan ini tentunya tidak berdasar.

LIAR.

ILEGAL

Kekantong siapa masuk retribusi ilegal ini? Tidak ada lagikah kepekaan atas situasi darurat pada masa Covid-19 seperti ini? Siapa yang menikmati pungutan retribusi liar ini? Wallaualam.. (Samosir)

baca selengkapnya
KABAR JATIMLAWAN KORUPSI

Manfaatkan Aset Negara, PT. Jagat Laksana Ngantor di Kantor Desa Sukoanyar, Ini Penjelasan Kades!!

PRN MOJOKERTO | Perusahaan Outsourcing Jagat Laksana melakukan aktifitas perkantorannya di Kantor Desa Sukoanyar, Kec. Ngoro, Kab. Mojokerto. Kades, Priyanto S.T, restui pemanfaatan aset negara untuk kepentingan dan keuntungan pribadi. Rabu (20/21/2021).

Kegerahan masyarakat terhadap keberadaan perusahaan outsourcing di kantor desa Sukoanyar akhirnya sampai ke telinga Media. Kepada PRN, GA (bukan nama sebenarnya, red), menyampaikan bahwa pemanfaatan aset negara ini sudah berlangsung lama.

“Dugaan saya itu perusahaan milik pak Kades yang sudah diakusisi,” ungkap GA pada media.

Menanggapi hal ini, PRN mencoba menelusuri kebenaran informasi tersebut. Awak media yang menyamar sebagai pencari kerja langsung disambut oleh dua orang admin PT. Jagat Laksana.

Bertempat di kantor Desa Sukoanyar, dijelaskan bahwa perusahan tersebut menyalurkan tenaga kerja ke beberapa perusahaan besar yang ada di sekitar.

“tapi untuk sekarang belum ada lowongan mas,” ungkap seorang pria yang menjadi staf perusahaan.

PRN mencoba mengkonfirmasi hal ini kepada Kades Priyanto, ditemui di pendopo desa Jabon Mojokerto (Selasa, 19/1/2021), mengejutkan bahwa orang nomor satu di desa ini mengatakan bahwa perusahaan tersebut milik seorang anggota dewan.

“Punya pak Eko dewan,” ungkap Prayitno kepada media ketika ditanyakan siapa pemilik perusahaan tersebut.

PRN mencoba meminta tanggapan Plt Camat Ngoro melalui sambungan telpon, namun hingga berita ditanyangkan M. Faizin belum dapat terhubung. (Samosir/Yuli)

baca selengkapnya
LAWAN KORUPSI

Memprihatinkan, Proyek Baru 2 Bulan Jadi Terasa 5 Tahun

PRN LAMPUNG | Pesawaran Dua,  pekerjaan jalan hotmix milik Dinas PUPR kabupaten Pesawaran yang ada di Desa Gunung Rejo dan Ceringin Asri kecamatan Wayratai patut di pertanyakan, pasalnya proyek yang baru dikerjakan 2 bulan yang lalu saat ini kondisinya sangat memprihatinkan.

Berdasarkan pantauan Media di lapangan, untuk proyek pengerjaan hotmix di dua desa tersebut patut di pertanyakan karena kuat dugaan pihak rekanan dengan sengaja mengerjakannya secara asal-asalan dan kuat dugaan tidak sesuai RAB.

Hal ini terlihat selain tipis, untuk ukurannya pun bervariasi, sehingga jalan tersebut terlihat seperti bergelombang dan di tambah tidak halus. proyek hotmix yang baru saja rampung pengerjaannya pada bulan Desember lalu, saat ini sudah di tumbuhi dengan rumput sehingga patut di pertanyakan kualitas aspal yang digunakan untuk pengerjaanya, baik ketebalan dan lebar jalan hotmix tersebut yang sangat jauh dari standar jalan hotmix.

Andri, salah satau warga masyarakat desa Ceringin Asri sangat kecewa dan menyayangkan atas pekerjaan tersebut, pihaknya sebagai pengguna jalan tentunya sangat mengharapkan kalau jalan itu di bangun dengan hasil yang maksimal, sehingga kami bisa lama menikmati mulusnya jalan.

“Kalau seperti ini, saya yakin jalan ini tidak akan bertahan lama, apalagi melihat kondisinya yang seperti ini, sepertinya harapan kami hanyalah sebatas angan belaka, ya jangan kan untuk bertahan sampai tahunan, sekarang saja sudah kelihatan kalau jalan ini tidak kan mungkin bertahan lama,” ujarnya.

Menanggapi hal ini Sunarto, S.T. selaku pengamat proyek pemerintah sangat menyayangkan terkait temuan ini, dirinya menghimbau kepada pemerintah setempat khususnya dinas terkait yaitu PUPR agar lebih memperketat pengawasan terhadap proyek-proyek yang sedang berjalan, pasalnya proyek tersebut menggunakan anggran dari pemerintah yang artinya itu uang rakyat.

Sunarto juga berpendapat bahwa minimnya pengawasan dapat berdampak kepada berbagai persoalan dan berbagai pertanyaan atau opini public, untuk itu pihak dinas PUPR diharapkan jangan segan-segan untuk memberikan sangsi kepada kontraktor atau pemenang lelang yang mengerjakan proyek tidak benar itu. Pungkas Sunarto.

Sementara sampai berita ini diturunkan awak media masih kesulitan menemui Kepala Dinas terkait. (Muhaidin).

baca selengkapnya
KABAR JATIMLAWAN KORUPSI

Belum Genap 2 Bulan, Proyek Ambruk

PRN PASURUAN | Proyek TPT di desa Wonosunyo Kec. Gempol yang dikerjakan oleh CV. Indana pada tahun 2020 ambruk. Pelaksana proyek disinyalir tidak mengikuti ketentuan campuran bahan sesuai RAB. Selasa (5/1/2021).

Saat ditemui awak media, Kepala desa Wonosunyo dan Kaur pembangunan memyampaikan bahwa pihaknya telah mengingatkan pemborong akan resiko tersebut.

“Sudah diingatkan tapi tidak digubris,” demikian petikan keterangan yang disampaikan kepada media.

Saat meninjau lokasi, benar saja tampak proyek yang sudah hancur. Bersama Media, hadir juga Pejabat Pembuat Komitmen PU BINAMARGA,  bapak Cahyo.

Selain itu, Pengawas, bapak Andre juga turut hadir meninjau lokasi. Kepada seluruh yang hadir, Sdr. Dayat selaku pemborong menyampaikan bahwa hancurnya TPT dikarenakan curah hujan yang cukup tinggi sehingga tanah tergerus.

Menepis alibi tersebut, awak media yang sejak awal telah menjadi kontrol sosial atas proyek ini, mencoba meluruskan informasi. Dengan bekal rekaman video, disampaikan bahwa bahan yang dipakai tidak sesuai standart. Mulai pasir yang dicampur dengan tanah sampai campuran semen yang tidak sesuai.

Pantauan di lokasi, selain sisi yang hancur, ditemukan pula bidang-bidang yang mengalami kesurakan ringan dan sedang. Terkesan hanya membuang anggaran. Keseriusan pemborong dalam membangun bumi Pasuruan patut dipertanyakan. (toro)

baca selengkapnya
LAWAN KORUPSI

Lembaga KPK Ambil Sikap Terkait Dugaan Penyunatan Proyek Drainase

PRN SUMENEP | Berawal Surat aduan dari Lembaga Komunitas Pengawas Korupsi (L-KPK) wilayah Sumenep terkait beberapa temuan pekerjaan proyek drainase asal- asalan di Kabupaten Sumenep, yang diduga ada pemotongan anggaran dari pihak terkait. L-KPK Provinsi Jatim akan mengambil sikap tegas, bila hal itu terbukti.

Habib Gila selaku Ketua Lembaga KPK Jatim menyampaikan kepada awak media, bahwa akan turun langsung bersama tim nya ke Kabupaten Sumunep, untuk menindaklanjuti atas segala temuan dari Lembaga KPK terkait proyek drainase tersebut, yang diduga pekerjaan bangunan tersebut dikerjakan asal-asalan (asal jadi), tidak mengacu pada gambar dan Spek yang ada.

“L-KPK wilayah Sumenep yang sudah berkirim surat tidak direspon, berarti mereka tidak memandang lembaga kami, kami selaku Ketua L-KPK Provinsi akan turun langsung untuk melihat proyek tersebut. Dan apabila nanti terbukti ada pelanggaran, kami tidak main-main, melalui lembaga kami akan melaporkan secara hukum.” Ucap tegas Habib kepada awak media. Minggu 03/01/2020.

Habib menambah bahwa, sekilas melihat foto yang ada pada pelaksanaan proyek drainase tersebut, menggunakan batu gunung atau batu dari hasil galian C yang diduga tidak berijin.

“Tidak usah melihat RAB, saya bisa pastikan bahwa batu yang digunakan proyek tersebut adalah batu dari galian C yang diduga tidak mengantongi surat ijin, seharusnya RAB dari pusat menggunakan batu belah atau batu Hitam.” Tegas Habib.

Dan Habib menduga anggaran proyek tersebut dibagikan secara berjamaah oleh pihak terkait, sehingga surat dari Lembag KPK Wilayah Sumenep tidak ada yang merespon dari pejabat terkait.

Sedangkan menurut surat temuan L-KPK Wilayah Sumenep, membeberkan beberapa proyek bangunan drainase yang ada di beberapa lokasi di Kecamatan Kalianget, tidak memasang pondasi, pasangan mengerucut kebawah, sehingga volume bangun berkurang dan menggunakan pasir lokal, adonan tidak sesuai spek 1 banding 4. (Tim/Deddy/Erf).

baca selengkapnya
LAWAN KORUPSI

Akibatkan Hujan Jalan Aspal Rusak Parah

PRN Sampang | Akibat hujan yang cukup tinggi beberapa hari terakhir mengakibat jalan aspal yang masih berumur sekitar tiga bulan rusak parah. Jalan rusak ditemui di dusun lonsaba dan dusun pangkangkang, Desa Tlagah, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang, Jum’at (01/01/2021).

“Banyak pengendara yang terpeleset akibat batu-batu krikil yang berserakan di jalan itu, menjaga hal-hal yang tidak di inginkan, pengendara harus ekstra pelan,” Kata Sholehuddin (28) warga Dusun Lonsaba, Desa Tlagah, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang.

Sholehuddin menambahkan, akibat Derasnya air hujan mengakibatkan jalan tersebut menjadi rusak parah dan berlubang Serta batu krikil berserakan. Jika hujan deras batu-batunya terhanyut dan berserakan di jalanan.

“Pengendara harus exstra hati-hati, berjalan pelan agar tidak terpeleset di batu-batu krikil yang berserakan,” tambahnya.

Kami berharap pemerintah desa segera memperbaiki, karena jalan ini baru saja dibangun sekitar tiga bulan yang lalu, dengan alokasi dana desa (DD), “Harapnya.

Sementara itu Kepala Desa Tlagah, Chotibul Umam mengatakan Kejadian seperti itu adalah bencana alam. “Itu bencana alam mas. “Ucap Umam sapaan akrabnya via –_Whasapp_

Di sindir terkait tanggung jawab untuk perbaikan, pihaknya masih akan merembuknya. “Akan segera kami rembuk mas. “Ucapnya.

“Lagian kalau langsung diperbaiki itu tidak memungkinkan, karena saat ini masih musim penghujan. “Pungkasnya. (ALI)

baca selengkapnya
LAWAN KORUPSI

Kades Kedondong Sunat Gaji Perangkat Desa.

PRN LAMPUNG | Oknum Kepala Desa Kedondong diduga sunat anggaran gaji penghasilan tetap (Siltap) Perangkat Desa
hampir 50% dengan dalih untuk upeti Camat dan pajak PPH dan PPN. Padahal sesuai keputusan presiden Siltap perangkat desa itu diatas Rp.2 juta perbulannya, namun hanya diterima perangkat desa yang dibayar pertriwulan itu hanya Rp 1 juta perbulan.

Saat di komfirmasi, menurut sumber salah satu kepala dusun (Kadus) Desa Kedondong menyebutkan Pemotongan ini sudah terjadi selama satu tahun belakangan. “Saya tidak tahu apakah itu semua aparatur desa di potong atau enggaknya, yang jelas kalau untuk punya saya, itu setiap pencairan saya dipotong sebesar Rp 2 juta rupiah dengan alasan untuk PPN PPh dan memberi camat,” kata Kadus yang minta namanya di sembunyikan.

Sumber menyatakan hal ini adalah bentuk penyalahgunaan wewenang Kepala Desa mereka bernama M Padli, Pasalnya, selama satu tahun Siltap aparatur Desa Kedondong dibayarkan tak sesuai dengan keputusan presiden yang menyatakan gaji perangkat desa itu diatas Rp 2 juta per bulannya. “Jujur dalam hati kecil saya bertanya apa iya Camat yang nyata-nyata sudah ada kesejahteraan masih ingin merongrong kami yang hanya perangkat desa,” katanya.

Dia menjelaskan bahwa setiap pencairan pertriwulan, dipotang Rp 2 juta, dengan dalih yang Rp 1 juta itu di pinjam oleh kepala desa dan yang Rp 1 juta lagi untuk memberi camat dan PPN PPh, “Kalau memang benar camat meminta jatah dari kami para perangkat desa, jujur kami sangat merasa keberatan,” ujarnya,

“karena itu adalah hak kami, sehingga hal itu cukup memberatkan. Apalagi di tengah pendemi covid-19 tahun ini kami hanya mengandalkan dari gaji insentif tersebut, karena tidak adanya usaha yang lain, untuk menopang kehidupan kami sehari-hari,” ucapnya kesal.

Karena itu, lanjutnya mereka aparat Desa Kedondong, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran, meminta agar pemerintah daerah (Pemda) Pesawaran bisa menyikapi atas adanya dugaan pemotongan Siltap tersebut. Karena jika dibiarkan kepala desa akan berbuat sewenang-wenang terhadap mereka selaku perangkat desa.

Saat dikonfirmasi terkait hal itu, Kepala Desa Kedondong, M Fadli sedang tidak berada di kantor. Menurut keterangan Sekdes, Ijal, bahwa kepala desa sedang ada rapat atau kumpulan dengan Apdesi Kecamatan Kedondong.

baca selengkapnya
LAWAN KORUPSI

M A N T A B … Uang Hasil Korupsi Dikembalikan, Kasus Dihentikan, Predikat ‘Tersangka’ Jadi SP3

PRN SIDOARJO | Keseriusan negara dalam memberantas korupsi terus menjadi sorotan. Bukan saja pada usaha preventif namun juga pemberian sanksi maksimal untuk memberi efek jerah pada pelaku. Sorotan tidak hanya pada pelaku korupsi namun juga penegak hukum. Senin, 14/12/2020.

Keseriusan Kejakasaan Negeri (Kejari) Sidoarjo memberantas korusi patut diapresiasi namun juga dipertanyakan. Bagaimana tidak, pada 7 Desember 2018 Kejari menetapkan tersangka Misdi sekaligus mengeluarkan Sprindik dengan nomor: Print – xx/O.5.30/Fd.1/12/2018. Berselang 2 hari muncul pula SPDP dengan nomor: B-69xx/O.5.30/Fd.1/12/2018. Tidak lama kasus pun ditutup dengan SP3.

Kasus Misdi adalah korupsi APBDes Desa Popoh, Sidoarjo, Jawa Timur tahun 2012 – 2013. Kasus ini diungkap setelah 5 tahun masa anggaran berlalu. Tidak seperti semangat awal, setelah penetapan tersangka, kasus ini seperti berada di dalam peti es. Tesimpan “awet”.

Pada tahun anggaran, Misdi merupakan bendahara desa. Yang menjadi sorotan publik adalah status tersangka yang masih terus aktif sebagai perangkat desa sampai saat ini. Kasus ini kembali menjadi perhatian setelah salah satu LSM mempertanyakan kelanjutan proses hukumnya. Mendapat informasi dokumen, awak media mencoba menkonfirmasi kasus ini ke Kejari Sidoarjo. Diluar dugaan, bukan saja jalan di tempat namun ternyata kasus ini telah dihentikan.

Keterangan dihentikannya kasus ini disampaikan Kasi Pidsus Kejari Sidoarjo Lingga Nuarie. Ditemui di ruang kerjanya, pria yang pernah tinggal di Bali ini menyampaikan bahwa dugaan korupsi Misdi kurang dari 10 juta sehingga petimbangan penyidik merekomendasikan cukup pada pengembalian kerugian negara.

“Tersangka bersedia mengembalikan kerugian negara jadi kasusnya dihentikan,” ungkap pria yang juga gemar dengan game online ini.

Hal senada juga disampaikan oleh Reni, staf Pidsus Kejari Sidoarjo. Melalui sambungan telpon, disampaikan bahwa kepastian hukum untuk kasus ini telah ada. Kasus telah diSP3. Istilah yang merujuk pada perintah penghentian perkara.

“Otomatis status tersangkanya dicabut, secara administrasi tembusan juga sudah disampaikan ke Kejati,” kutipan keterangan staf Pidsus Kejari Sidoarjo melalui sambungan telpon.

Awak media mencoba menindaklanjuti keterangan Kejari Sidoarjo ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur. Diterima Arif, staf Kejati ini mengalami kesulitan untuk menemukan berkas dokumen tembusan SP3 yang dimaksud.

“Mungkin boleh dibantu menanyakan tanggal penerbitan dan pengiriman berkas SP3 ke penyidiknya,” ungkap Arif.

Terkait pertimbangan penyidik menghentikan kasus korupsi, praktisi hukum Iskandar Laka S.H. M.H. angkat bicara. Penghentian tindak pidana korupsi hanya karena kesediaan mengembalikan kerugian negara telah menciderai rasa keadilan.

Dosen Hukum universitas Yos Sudarso ini menyampaikan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“UU Pemberantasan Tipikor”) sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberatasan Tindak Pidana Korupsi lebih konkrit nya pada Pasal 4 UU Pemberantasan Tipikor, Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

Dalam hal pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan pasal 3 telah memenuhi unsur-unsur pasal dimaksud. Primer pasal 2 UU nomor 31 tahun 1999 Jo UU nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi dengan ancaman penjara seumur hidup atau minimal 4 tahun dan paling lama 20 tahun denda Rp.200 juta sampai Rp. 1 miliyar.

Sedangkan pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, tidak menghapuskan pidana terhadap pelaku tindak pidana tersebut. Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan, ini berarti ada iktikad baik untuk memperbaiki kesalahan.

“Pengembalian uang itu hanya mengurangi pidana, tetapi bukan mengurangi sifat melawan hukum,” tutup sang Dosen. (Samosir/Yuli)

baca selengkapnya
LAWAN KORUPSI

CV BARIK JAYA ‘Menantang’ Wartawan Beritakan Proyeknya Setiap Detik

PRN SUMENEP | Pekerjaan proyek Dinas PU. Bina Marga, pembangunan drainase jalan di Dusun Sarperreng Utara, Desa Lenteng Timur, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep. APBD TA 2020, dengan pelaksana CV. BARIK JAYA, No.SPK: 13/SPK/PL-PJJ.PAK/435.109/2020, senilai Rp. 199.616.000,- menjadi sorotan publik. Sabtu 12/12/2020.

Berdasarkan tantangan dari Sunarto yang mengaku pemilik CV, melalui chat WhatsApp kepada pihak media Pilar Pos, bahwa persoalan proyek tersebut untuk diberitakan tiap detik bagi dirinya tidak apa, hal itu menyedot perhatian sejumlah LSM dan media di Sumenep.

Berawal karena diberitakan di media pilarpos.co.id, terkait pelaksanaan pekerjaan proyek tidak memasang papan nama. Yang berjudul ‘Proyek Tak Bertuan di Desa Lenteng Sumenep Dipertanyakan Publik,’ terbit di media online, 29/11/2020. Berita tersebut dinilai tidak berguna bagi Sunarto.

“Arapaah, tadek gunanah (kenapa, tidak ada gunanya), beritakan tiap detik tidak apa-apa wong itu ada Konsultannya.” Jawaban Sunarto dalam chat WhatsApp.

Dari persoalan itu, Sunarto dikonfirmasi melalui telepon seluler, dengan nada tinggi menyuruh awak media datang langsung kelapangan dan tidak mau menyebutkan nama, serta nomor telepon konsultan.

“Datang aja kelapangan, di sana ada pekerja saya kok, saya tidak tau nama Konsultannya sudah lupa dan saya tidak punya nomor teleponnya.” Jawab Sunarto.

Hasil investigasi Tim awak media bersama Lembaga Komunitas Pengawas Korupsi (L-KPK) di lapangan, papan nama tersebut tidak memaparkan volume proyek yang dikerjakan, pada pemasangan batu yang tersusun keatas terlihat ada rongga-rongga tidak terpasang adukan semin dan pasir sebagai perekat batu, sehingga terlihat bolong-bolong (hanya sebagian terpasang adukan Semin).

Lanjut, pada volume pemasangan batu terlihat menyempit kebawah (tidak sama dengan tebal yang di atas), tinggi pemasangan batu dari tanah ke atas sekitar 65 cm, dan tidak terlihat pemasangan patlah, yang diduga pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan RAB yang ada.

Mia Kasih pembangunan jalan Dinas PU. Bina Marga Kabupaten Sumenep, saat dikonfirmasi tidak bisa menunjukkan dokumentasi saat pekerjaan proyek berlangsung, diduga pihak dinas terkait tidak melakukan pengawasan. Mereka berjanji akan melakukan monitoring langsung ke lapangan dan memanggil pihak pelaksana.

“Akan kami monitoring kelapangan, bila memang ada temuan nantinya akan kami Klaim pekerjaan tersebut, karena kami tidak mau menanggung resiko.” Ucap Mia yang kurang meyakinkan. Jumat 11/12/2020.

Hingga berita ini tayang, Mia tidak bersedia untuk menyampaikan berapa jumlah titip proyek yang dikerjakan. Disaat mau diambil gambarnya saat di konfirmasi oleh awak media, dirinya juga tidak bersedia untuk difoto. (Tim/Erf)

baca selengkapnya