close

LAWAN KORUPSI

LAWAN KORUPSI

Dana BOP Covid-19 Tahap II Jadi “Bancaan” di Lingkup Kerja Pontren Kemenag Mojokerto

PRN MOJOKERTO | Bantuan Pemerintah Untuk penangan Covid melalui Kemenag RI jadi bancaan. Bantuan Oprasional Pesantren (BOP) tahap II 2020 untuk dana Covid dikucurkan pada 88.278 Pondok Pesantren dan Lembaga Pendidikan Keagamaan. Kabupaten Mojokerto mendapat kuota 21 Pondok pesantren dengan total anggaran Rp. 735.000.000. Dana bantuan mulai 25 juta hingga 50 juta untuk setiap pesantren.

Terdapat kejanggalan dalam lampiran SK penerima BOP Pontren Tahap II. PRN mencoba menelusuri kejanggalan tersebut khusus di wilayah penerima bantuan kabupaten Mojokerto. Ada beberapa modus bancaan yang ditemukan.

“Alamat ganda” Modus ini ditemukan PRN dalam lampiran SK no urut 162 dan 700 yang merupakan penerima BOP dengan alamat yang sama. Ketika dikonfirmasi awak media, Zayamin selaku pengurus pondok Al Hikmah Jl. Niaga Gg.1 no.42 Mojosari merasa bahwa pondok yang tertera dalam lampiran no. 700 bukan atas nama mereka.

“Kami tidak tahu masalah itu, pondok kami juga pengajuannya ada yang membantu”, ungkap pengurus pondok.

“Numpang Alamat” Modus ini ditemui dalam penelusuran PRN ke beberapa pondok yang terdaftar dalam lampiran SK. Marwadi selaku pimpinan pondok pesantren MAMB’UL ULUM merasa kaget karena alamat pondoknya dipakai atas nama MIFTAHUS SIBIYAN.

“Saya merasa kecewa mas, saya tidak tahu pesantren ini dan kenapa alamat kami dipakai”, ungkap pak Ustad yang jadi pemimpin di pondok ini.

“Pesantren Fiktif” Modus pesantren fiktif ini biasanya menggunakan alamat yang tidak detail. Biasanya hanya mencantumkan nama desa, kecamatan dan kabupaten saja. PRN menemukan salah satunya Miftahul Huda yang beralamat di Medali Puri Mojokerto. Salah satu awak media PRN yang berdomisili di desa ini mencoba mencari keberadaan pondok ini dan hasilnya nihil.

“Saya lahir di desa ini, tapi ngak pernah tahu ada pondok atas nama ini”, ungkap rekan wartawan yang akrab disapa mas gun.

PRN mencoba mengklarifikasi ke kantor Kemenag kabupaten Mojokerto. Ditemui Nur Rokmad, awak media mendapat penegasan bahwa apa yang dicurigai oleh PRN terkonfirmasi. Salah satunya adalah Pondok Pesantren ANNUR AL AZHAR yang terkonfirmasi fiktif atau tidak pernah terdaftar di Kemenag. Pondok fiktif ini menerima bantuan pemerintah 40juta.

Seperti diketahui bahwa salah satu syarat pengajuan BOP Covid-19 dalam Juklis BOP Pesantren Bab 2 Huruf B nomor 2, Pondok harus terdaftar pada kementerian Agama yang dibuktikan dengan nomor statistik lembaga.

Terkait hal ini, PRN mendapat penjelasan yang sangat berbeda dengan standart Juknis yang dikeluarkan Kementerian Agama.

Kasi Pontren ini menjelaskan bahwa mereka tidak menerima data pengajuan BOP tapi data tersebut justru datangnya dari pusat.

“Kami tidak menerima data ini mas, ini dari pusat”, ungkap pria yang menggunakan peci hitam ini seolah ingin melepas tanggung jawab dari mekanisme yang ada.

Sangat disayangkan bahwa Rokmad juga tidak dapat menjelaskan terkait Juklis BOP Pesantren Bab IV no.3 huruf b tentang tanggung jawab Kemenag kabupaten/kota untuk menerima data pondok pesantren yang membutuhkan BOP.

Terkait dengan Screening data yang masuk, PRN mendapatkan keterangan yang mengagetkan.

“Terkait dengan data ini, beberapa hari yang lalu kami sudah mengirimkan pemutahiran data ke kanwil” ungkap kasi.

Menjadi sulit dipahami bahwa proses screening data oleh kemenag kabupaten dilakukan setelah SK terbit 16 september 2020 dan surat peberitahuan pencairan tanggal 1 Oktober 2020. Apakah mungkin Kasi Pontren berusaha mengevaluasi SK yang sudah terbit. (Hanri/Tim).

baca selengkapnya
LAWAN KORUPSI

Miris !! Komite SMAN 1 Tarik Dipakai Melancarkan Pungutan

PRN SIDOARJO | Dunia pendidikan SMAN 1 Tarik Kab, Sidoarjo tercoreng akibat ulah penyenggara. Perpres Saber Pungli no 87 tahun 2016 seperti hiasan bagi mereka.

Alih alih dapat menyekolahkan anaknya dengan biaya murah justru EO (samaran) harus gali lobang tutup lobang demi membayar berbagai macam pungutan di sekolah.

Sekolah Negeri yang digembar-gemborkan pemerintah Gratis ternyata tak seperti kenyataan.

Kepada wartawan, wali murid ini mengeluhkan nominal pungutan dengan kata *SUMBANGAN* yang harus dibayar secara diangsur selama 1 tahun ajaran di SMAN 1 Tarik Kab, Sidoarjo.

Bapak yang bekerja sebagai buruh harian ini setidaknya harus membayar 2 juta untuk pembayaran sumbangan diangsur selama 1 tahun semacam hutang Kredit bank

Kepada wartawan, narasumber mengeluhkan kebijakan ini. Menurutnya, di masa pandemi seperti sekarang ini mencari untuk kebutuhan sehari-hari sudah cukup sulit.

“Bahkan setahu saya ada teman wali murid sampai saat ini tidak sanggup bayar mas.” ungkap EO.

Dari keterangan dari istri EO saat diklarifikasi PRN mengatakan dengan rasa kesal, tentang apa yang pernah didengar lewat media telivisi dan media cetak oleh Gubernur.

“Gubernur Khofifah iku tahu ngomong lek sekolah negeri iku gak bayar lah Iki malah Ake bayare mas”

Sebagai perpanjangan tangan pemerintah pada dunia pendidikan, aturan yang diterapkan SMAN 1 Tarik Kab, Sidoarjo tampaknya jauh dari semangat memajukan dan mencerdaskan anak bangsa.

Walaupun pungutan dilakukan melalui komite SMAN 1 Tarik, AL mengaku bahwa tahapan musyawarah dibuat bersama oleh pihak sekolah maupun komite karena biar secara terpaksa dan malu sesama wali murid agar mau dan setuju untuk membayarnya.

“Kami diundang komite tapi sudah disiapkan selembar pernyataan yang harus ditandatangani dengan pilihan nominal yang sudah ditentukan untuk dibayar”, ungkapnya.

Masih dalam keterangan EO, wali murid ini menyampaikan bahwa di forum itu tidak bisa menyampaikan keberatan kepada komite kenapa semua wali murid pasti malu.”Ungkap EO

Menanggapi informasi ini, pak sidik selaku Humas membenarkan ‘ada tarikan saya gak tahu berapa tapi kalau masalah konfirmasi bisa keperwakilan dinas karena dijadikan satu pintu disana’.

Penulis : Yuli

baca selengkapnya
LAWAN KORUPSI

‘Kejar Target’ Proyek HIPPA Dikerjakan Asal Jadi

PRN NGANJUK | Sangat memprihatinkan uang Negara dan bersumber dari rakyat terkesan dibuat main-main oelh pemerintahan desa Waung kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk, semua terlihat dari anggaran yang diperuntukkan buat proyek irigasi dibuat asal jadi dan terlihat sangat diluar Spesifikasi Teknik (Spektek).

Berangakat dari pengaduan warga Waung tim Pena Rakyat News melihat langsung hasil pelaksanaan proyek irigasi yang dikerjakan secara swaklola oleh Hippa (Himpunan Petani Pemakai Air) desa Waung dengan ketua Hippa Narto.

Dalam pantauan langsung tampak jelas terlihat bahwa proyek irigasi desa Waung tanpa adanya papan anggaran atau papan proyek hal ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan proyek yang menggunakan anggaran dari pemerintah terdapat tidak adanya transparansi dan berindikasi pada tindak pidana korupsi.

Begitu juga saat awak media memantau hasil proyek yang dikerjakan, sangat terlihat kuat dugaan tidak sesuai Spektek, pasalnya batu hanya di pasang dipermukaan tanah artinya tidak adanya pondasi sebagai penguat bangunan yang ada di atasnya dan sepertinya hanya dipasang begitu saja seperti tidak ada semen sebagai penguat, begitu juga dengan campuran materian yang digunakan terlihat sangat asal-asalan sehingga proyek baru selesai dikerjakan selama 2 minggu sudah terjadi retak-retak parah.

Sementara untuk memastikan hal ini Pena Rakyat News menemui Didik selaku Jogotirto atau kepala dusun setempat, Didik tidak dapat berkomentar banyak dirinya hanya menjelaskan bahwa semua pekerjaan irigasi Hippa di Waung ini di kuasai oleh Narto selaku ketua Kelompok HIPPA.

“semua ini dihendel oleh Narto mas, kami tidak tau apa-apa” pungkas Didik.

Sampai berita ini diturunkan awak media masih mengalami kesulitan untuk meminta statement dari Narto, pasalnya saat ditemui dikediamannya Narto terkesan selalu menghindar dari wartawan. (Tobing/Farida).

baca selengkapnya
LAWAN KORUPSI

Nestapa Gereja.! Selembar Rekomendasi Kemenag, Gereja di Sidoarjo Rogoh Kocek Hingga 6 Juta

PRN SIDOARJO | SKB 2 Menteri mengharuskan Rekomendasi Kemenag untuk pengajuan izin rumah ibadah. Diinisiasi Ormas Badan Musyawarah Antar Gereja (Bamag) Sidoarjo, pada tahun 2019 setidaknya ada 89 Gereja mengeluarkan dana hingga 6 juta demi selembar rekomendasi Kemenag.

PRN mencoba menelusuri informasi yang beredar terkait dengan dana yang dikeluarkan gereja-gereja di Sidoarjo untuk selembar reokomendasi kemenag. Kepada PRN yang Gereja X yang berada di sekitaran Kecamatan Sidoarjo membenarkan informasi tersebut.

Pengurus yang tidak bersedia disebut identitasnya menjelaskan bahwa kejadian ini berawal dari inisiasi Ormas Bamag yang menjanjikan dapat membantu mengurus perizinan rumah ibadah. Seperti diketahui bahwa perizinan rumah ibadah salah satu yang diperlukan adalah rekomendasi dari Kemeneterian Agama. Tawaran Bamag mendapat angin segar dan direspon positif.

“Bagaimana tidak direspon pak, sekian puluh tahun kita butuh pengakuan pemerintah atas aktifitas ibadah ini”, ungkap nara sumber yang juga pemimpin umat tersebut.

Lebih lanjut nara sumber Gereja X menyampaikan bahwa untuk memperoleh pengakuan pemerintah ini mereka telah mengeluarkan dana kurang lebih 6 juta rupiah. Dana tersebut ada yang ditransfer maupun diserahkan langsung melalui oknum di Bamag.

“Kalau ditanya tanda terimanya ya pasti ngak ada pak”, ungkap X menambahi keterangannya.

Hal senada juga ditemui dalam inverstigasi ke beberapa gereja di seputaran kabupaten Sidoarjo. Gereja Y di daerah Gedangan juga mengalami hal tersebut, hanya saja dana yang dikeluarkan lebih kecil. Untuk memperoleh selebar kertas dari Kemenag mereka telah merogo kocek sekitar 2 juta.

Gereja Z yang berada di Kecamatan Sidoarjo juga mengalami hal yang sama. Enggan menyebutkan nominal yang telah dikeluarkan namun pimpinan Gereja ini tidak menampik informasi yang di dapat wartawan.

Merespon tentang berita ini, Kementerian agama Sidoarjo mengakui bahwa surat rekomendasi tersebut merupakan produk dari mereka. Saat wartawan mendatangi kantor Kemenag Sidoarjo, kepala kantor kemenag sedang WFH. Ditemui Mohammad Arwani selaku Kasubag TU, PRN mendapat informasi bahwa surat tersebut dikeluarkan pada masa kepemimpinan Ahmad Rofi’i.

Terkait dengan dana yang dikeluarkan gereja untuk surat rekomendasi kemenag, pria yang bertanggung jawab di bidang tata usaha ini tidak dapat memberi keterangan.

“Ini yang mengetahui bapak kepala Ahmad Rofi’i, saya kurang tahu pak”, ungkap Arwani.

Terkait dengan hal ini Pembimas Kristen Kanwil Jatim angkat bicara. Teguh Supriadi merasa tidak pernah diajak bicara oleh kapala kantor Kemenag Sidoarjo terkait tentang surat rekomendasi ini.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa menurut Peraturan Menteri agama 42 tahun 2016 pasal 495 sampai 549 tentang tata kerja Kemenag jelas bahwa usuran badan hukum gereja adalah tugas Bimas Kristen. Hal ini juga ditegaskan dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Kristen no: B-339/DJ.IV/Hm.00/08/2020 tertanggal 25 Agustus 2020.

“Harusnya hal seperti ini dikoordinasikan kepada Bimas Kristen, karena memang tupoksinya”, tegas Pembimas Kristen Kanwil Jatim.

Dihubungi melalui sambungan telpon, Bambang selaku ketua Ormas Bamag Sidoarjo membenarkan bahwa ada sekitar 89 gereja mereka bantu. Jumlah tersebut ada pada tahun kerja 2019…(Smsr)

baca selengkapnya
LAWAN KORUPSIPOLITIK

Kapolres Trenggalek Berkunjung Ke Posko Pemenangan Ali Topan

PRN Trenggalek | Bertempat di Posko Pemenangan Ali Topan di jalan Patimura Ngantru Trenggalek,Kapolres Trenggalek AKBP Doni Satria Sembiring

menyambangi Posko Pemenangan Alfan Riyanto – Zainal Fanani (ALITOFAN) Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Trenggalek.Selasa (22/9).

Kapolres disambut langsung oleh Calon Bupati Trenggalek Alfan Riyanto dan Zainal Fanani dengan baik.

“Kedatangan kami kesini untuk mendengar masukan apa-apa yang perlu kita tindak lanjuti untuk menciptakan Pilkada yang aman dan damai. InsyaAllah kami siap untuk mengamankan Pilkada Trenggalek,” ujar Kapolres Trenggalek, AKBP Doni Satria Sembiring saat di konfirmasi awak media

Sementara itu,Bakal Calon Bupati Trenggalek, Alfan Riyanto mengatakan, pihaknya sangat berterimakasih atas kedatangan Kapolres ke posko walaupun diterima dengan serba keterbatasan.

“Karena basis kami di posko juang ini adalah partisipasi dari semua kalangan artinya, harapan saya bisa berjalan dengan indah, aman, damai, sejuk sehingga bisa menciptakan suasana bangkit dan sejahtera untuk masyarakat Trenggalek kita wujudkan bersama,” pungkasnya. (bamb/atin)

baca selengkapnya
LAWAN KORUPSI

Aliansi Damai Pantura Desak Kejati Jatim Tuntaskan Dugaan Korupsi Irigasi Waduk Nipah

PRN SAMPANG | Aktivis aliansi Damai Pantura (ADP) Kabupaten Sampang Madura yang tergabung dari beberapa Ormas dan LSM yaitu Ormas Projo,LSM Elang Putih Indonesia,LSM L-Kuhap dan LPKSM PK-PU kembali datangi Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur (Jatim) yang terletak di Jalan Ahmad Yani Surabaya dan mendesak kejaksaan Tinggi (Kejati) tuntas perihal laporan dugaan tindak pidana korupsi jaringan irigasi waduk Nipah Kabupaten Sampang yang diduga dilakukan oleh PT.Jati Wangi. Senin (21/09/2020)

Koordinator Aliansi Damai Pantura (ADP) Mohammad Mohni saat di temui awak media ,” Kami datangi Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur (Jatim) untuk menanyakan sejauh mana proses penyelidikan dan penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek saluran irigasi sebesar Rp.13.000.000.000.00 (Tiga Belas Milyar) dan juga rabat beton Waduk Nipah tepatnya Desa Tebanah Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang yang diduga dilaksanakan oleh PT.Jati Wangi ,”Ujarnya.

“Jika Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur tidak bisa melakukan proses penyelidikan serta penyidikan kami akan ke Jakarta akan mengajak teman teman Indonesia Corruption Watch (ICW) serta DPP Projo Pusat yang pembinanya Presiden Jokowidodo untuk mendatangi Kejaksaan Agung (Kejagung) RI sesuai dengan yang saya sampaikan ke Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Angga Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur ,” Jelas Mohni dikutip dari Media Trankonmasi.com .

Sedangkan Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur melalui Angga menjelaskan kepada Media ini ,” Memang benar surat laporan dari Aliansi Damai Pantura sudah masuk kesini sejauh ini kami masih melakukan proses penyelidikan serta penyidikan namun kami tidak bisa memberitahukan hasilnya seperti apa karena rahasia Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur (Jatim) soalnya rawan mengalami kebocoran kita tunggu saja kalau sudah ada hasilnya baru kami jelaskan ,” Pungkasnya. (Ali Seltek)

baca selengkapnya
LAWAN KORUPSI

ADP Soroti Kegiatan Bimtek Kades di Sampang, Tuding Hanya Buang-Buang Anggaran

PRN SAMPANG | Sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang tergabung dalam Aliansi Damai Pantura (ADP) melakukan audiensi dengan Dinas Pembedayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) kabupaten Sampang, Senin (14/09/2020).

Mereka (ADP. red) mempertanyakan terkait dengan pelaksanaan kegiatan Bimbingan teknis (Bimtek) peningkatan kapasitas kepala desa ke Kabupaten Banyuwangi yang dilaksanakan pada 27-31 Agustus 2020 lalu.

Mereka ditemui Plt Kepala DPMD Suhanto dan Sekertarisnya. Audiensi dilakukan di Aula DPMD, ketegangan sempat terjadi dalam audisi tersebut karena Suhanto tidak bisa menjawab sejumlah pertanyaan yang dilayangkan ADP terkait kegiatan Bimtek tersebut.

Ketua ADP M. Muhni mengatakan, kegiatan Bimtek peningkatan kapasitas kepala desa yang dilaksanakan oleh DPMD terkesan hanya buang-buang anggaran desa. Apalagi tindak lanjut dari Bimtek tersebut tidak jelas.

“Kami menilainya kegiatan Bimtek tersebut hanya menguras dana desa. Tapi timbak balik kepada desa kedepan tidak jelas,” tudingnya.

Muhni mengungkapkan, untuk mengikuti Bimtek setiap kepala desa atau perangkat dikenakan biaya Rp lima juta yang diambilkan dari ADD. Duit itu ditransfer oleh kepala desa melalui nomor rekening BRI yang sudah disediakan.

“Jika dikalkulasi 5 juta dikalikan 180. Maka dana yang terkumpul sekitar Rp 900 juta. Uang segitu banyaknya digunakan untuk apa saja, seandainya dana itu digunakan untuk membangun jalan pasti jauh lebih bermanfaat kepada masyarakat, ini malah dibuat jalan-jalan,” tegurnya.

Pihaknya juga mengatakan bahwa anggaran yang digunakan tersebut tidak tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) melalui hasil Musrenbang tingkat desa, alhasil pihaknya menduga kegiatan tersebut mengkangkangi aturan tentang pemerintahan desa, sebut saja Undang-undang nomor 06 tahun 2016, Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014, Permendagri nomor 114 tahun 2014, Permendagri nomor 20 tahun 2018, dan Peraturan Bupati (Perbup) nomor 04 tahun 2018.

“Kami meminta surat pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan ini, kalau memang ada penyimpangan, kami akan melaporkan kepada Kejaksaan Tinggi,” tegasnya.

Tidak selesai disana, pihaknya mengaku kecewa dengan audiensi tersebut, pasalnya dalam giat yang diselenggarakan di aula DPMD Kabupaten Sampang tidak menghadirkan perwakilan Asosiasi Kepala Desa (AKD), sehingga pihaknya mengaku akan melayangkan surat audiensi yang kedua untuk kembali meminta agar menghadirkan perwakilan pemerintahan desa memberikan keterangan resmi.

“Kami kecewa dengan hasil audiensi saat ini, maka kami akan melayangkan surat audiensi kembali untuk menghadirkan perwakilan AKD Kabupaten Sampang,” tambahnya.

Sementara itu, Kabid Bina Pemerintahan Desa DPMD Kabupaten Sampang, Suhanto membenarkan bahwa anggaran kegiatan tersebut bersumber dari ADD disetiap desa peserta Bimtek Peningkatan Kapasitas Kepala Desa tersebut, namun demikian pihaknya mengaku bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan atas kemauan dari setiap koordinator desa.

“Kegiatan Bimtek itu kemauan dari AKD. Kami sifatnya hanya memfasilitasi saja,” dalihnya.

Ia juga mengatakan bahwa manfaat kegiatan tersebut untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas kepala desa, namun pihaknya juga menyayangkan terkait jumlah peserta yang mengikuti kegiatan Bimtek tersebut, karena kapasitas satu desa yang menghadiri 180 kepala desa sulit untuk memberikan informasi secara utuh.

“Kami menyadari bahwa bimtek itu kurang maksimal. Mungkin ke depan akan dilakukan pemetaan potensi desa setiap peserta dengan tempat studi banding yang menjadi rujukan,” pungkasnya. (ALI SELTEK)

baca selengkapnya
LAWAN KORUPSI

Program Indonesia Pintar (PIP) melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) Ternoda Ulah Oknum

PRN MOJOKERTO | Program Indonesia Pintar (PIP) yang digadang dapat menjamin keluarga miskin/rentan miskin mendapat layanan pendidikan sampai lulus menjadi lahan basah oknum. Bertahun-tahun Kartu Indonesia Pintar (KIP) milik siswa SDN Seduri 2 Kec. Mojosari, Kab. Mojokerto tidak pernah diserahkan kepemilik. Hak masyarakat atas dana bantuan pendidikan dirampas.

AR menyampaikan keluhan melalui PRN terkait KIP anaknya yang ditahan pihak sekolah. Bertahun-tahun sejak KIP terbit keluarga ini sama sekali tidak menerima manfaat apapun dari program ini.

Ketika PRN menanyakan terkait alasan penahanan oleh pihak sekolah, AR menjawab tidak ada alasan yang jelas dari pihak sekolah.

“Saya hanya minta tolong melalui mas ini untuk menanyakan ke pihak sekolah karena bukan cuma saya tapi yang lain juga ngak menerima kartu”, tambah AR melengkapi keterangannya.

Menanggapi keluhan masyarakat PRN mencoba mengkonfirmasi kepada pihak sekolah. Ditemui oleh Waras selaku guru kelas mengatakan bahwa terkait hal tersebut tidaklah benar.

“Saya menjamin semua guru tidak pernah menahan KIP”, ungkap guru kelas 5 ini.

Diikutip dari laman web Kemendikbud didapati bahwa alokasi anggaran KIP untuk jenjang SD/MI/Paket A persiswa mendapatkan 450rb setiap tahunnya.

SDN Seduri 2 sendiri dalam pangkal data bos.kemendikbud.go.id tahun 2020 telah menerima dan memanfaatkan dana BOS sebesar Rp. 68.850.000 dengan jumlah siswa 255 orang.

Dari semua data yang didapatkan maka penahanan KIP siswa dan muara dana yang ada di dalamnya patut dipertanyakan. Masih kurangkah gaji dan tunjangan para guru? Wallahu a’lam. (samosir/yuli)

baca selengkapnya
LAWAN KORUPSI

DPRD Propinsi Jawa Timur Serap Aspirasi Masyarakat Di Kutorejo

PRN MOJOKERTO |Tepatnya hari minggu 13/09/2020 di dusun Wono koyo desa Kertosari Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto Propinsi Jawa Timur.

H. Suwandy Firdaus SH M HUM Anggota DPR Propinsi Jawa Timur mengadakan Penyerapan Aspirasi Masyarakat Reses ll tahun 2020 Daerah pemihan Kabupaten Jombang, Kabupaten Mojokerto dan Kota Mojokerto.

Pada acara reses di hadiri undangan sekitar 50 orang karena harus mengikuti protokol kesehatan cuci tangan sebelum masuk ke tempat duduk yang di sediakan dan di kasi masker sebelum acara di mulai.

Kebanyakanyang di undang adalah perwakilan dari desa- desa se kecamatan Kutorejo serta tim 89 adalah teman sekolah SMP Suwandy. dari polsek Kutorejo Muspika serta Kades Kertosari.

Usulan dari desa Wonodadi Miftahul Ulum tentang pendidikan uang masih kurang transparan tentang dana Bos dan Buku LKS karena komite cara menerapkan tidak sesuai yang di harapkan oleh Wali murid.

Kemudian usulan Kades Kertosari tentang pertanian dan UMKM. Masalah petani yang langka pupuk subsidi yang aturanya sangat memberatkan petani karena yang beli pupuk subsidi harus bawa kartu tani padahal jatah petani yang boto 100 cuma boleh beli 35 kg dan yang punya sawah 1 ha cuma dapat beli 250 kw. Jadi petani sangat berat dengan adanya pupuk subsidi yang langaka.

Kemudian sebagai Kepala Desa sangat kecewa belum yang bantuan dari UMKM bagi yang ingin dapat bantuan melalui usaha yang saratnya sangat rumit dan waktu itu kades juga tidak tau kalau ada bantuan UMKM karena gak ada surat resmi dari atasan cuma ada pengumuman medsos yang jatahnya sekitar 64 ribu orang mumgkin sampai haru ini nelum terpenuhi.

Sambutan H. Suwandy. menanggapi usulan dari warga Kutorejo tentang pendidikan nanti kalau ada bukti yang menyimpang dari aturan nanti saya usulkan ke Dinas pendidikan baik Kabupaten maupun Dinas Pendidikan Propinsi supaya masalah pendidikan bisa sesuau aturan dan wali murid bisa nyaman dan aman.

Kalau masalah pertanian di mana- mana itu kasusnya hampir sama yaitu tentang pupuk langka se Jawa Timur untuk itu anggota DPR yang dari partai NASDEM ini mau meng evaluasi ke dinas Pertanian baik Kabupaten Maupun dinas Pertanian Propinsi apa kendalanya sampai pupuk subsidi langka karena dia sebagai pengawasan dan perwakilan Masyarakat.

Lanjut kata H Suwandy F. SH. M. Hum yang anggota Komisi E DPRD JATIM dari pantauan awak media Pena Rakyat News Reses hari ini di rumah Supri Dusun Wonokoyo kok cuma serap aspirasi pada hal ini kan mau ada pilkada Bupati Mojokerto yang di usung partai NASDEM PILBUB Mojokerto IKBAR. ( Ikfina-Al Bara ) kata H.Suwandi hari momen serap aspirasi kalau masalah partai pengusung Pilkada untuk partai Nasdem tanpa itu sudah aturan dari partai ( Whab )

baca selengkapnya
LAWAN KORUPSI

Galian C Lolawang Milik ‘Oknum Polri’ Tak Tersentuh Hukum

PRN MOJOKERTO | Ditengah penegak hukum melakukan penertiban usaha galian yang tidak mengantongi ijin yang jelas-jelas merusak alam dan merugikan negara, di Lolawang Ngoro seorang oknum anggota Polri malah diduga menjadi pelaku galian.

Berangkat dari pengaduan lisan beberapa warga dan perangkat desa Lolawang terkait adanya galian C yang beroperasi di lahan wilayah desa Lolawang dan parahnya Askes jalan yang dilewati adalah tanah kas desa (TKD)

Menurut salah satu perangkat desa Lolawang yang tidak bersedia disebut namanya, sebenarnya pihak perangkat desa merasa resah dan tidak setuju dengan adanya galian di wilayahnya, namun semuanya tidak berani bersuara pasalnya selain ST (inisial penggali) seorang anggota Polisi juga masih saudara kepala desa Lolawang.

“Itu yang dilewati armada truk pengangkut hasil galian adalah tanah kas desa (TKD) dan saat ini sudah sangat berubah bentuk, ini sangat menyalahi aturan ” tegas Perangkat Desa Lolawang.

Lebih dalam keterangan ini dikuatkan oleh Bahri saat ditemui tak jauh dari lokasi galian, menurut Bahri yang mengaku paman dari ST membenarkan hal galian tersebut bahwa galian mulai timur ke barat semua milik ST dan sudah digali sejak berbulan-bulan yang lalu.

“Semua yang datang kesini dari Polsek, Polres dan siapa saja yang datang pasti dikasih uang sama anak buahnya ST, dan yang digali 3 wilayah yaitu Lolawang, Jurang, Sukorejo dan sudah berjalan lebih dari 1 tahun” celoteh Bahri.

Benanggapi hal ini awak media mencoba meminta komfirmasi kepada ST dari SMS, mendatangi tempat dinasnya di Polsek sampai mendatangi rumah tinggalnya di Lolawang, ST terkesan enggan menemui awak media bahkan istrinya hanya menjawab ‘Saya tidak tahu’

Begitu juga Sugiarto selaku kepala desa Lolawang saat dikomfirmasi di balai desa Lolawang terkesan enggan memberikan komentarnya. (Gun/Samosir/Sant/Yuli)

baca selengkapnya