close

LAWAN KORUPSI

LAWAN KORUPSI

KLAMPISAN : Biaya PTSL Selangit Materai Pemohon Beli Sendiri

PRN KEDIRI – Luar biasa… Panitia PTSL desa Klampisan berani menabrak aturan yang sudah ditentukan pemerintah memungut biaya mencapai 400 ribu dan materai pengambilan beli sendiri, padahal ketentuannya  untuk wilayah Jawa Bali biaya PTSL hanya 150 ribu.

Metode PTSL ini merupakan inovasi pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat: sandang, pangan, dan papan. Program tersebut dituangkan dalam Peraturan Menteri No 12 tahun 2017 tentang PTSL dan Instruksi Presiden No 2 tahun 2018.

Dari hasil investigasi Pena Rakyat News terdapat PTSL di tahun 2019 di desa Klampisan kecamatan Kandangan Kediri yang memungut biaya per bidang bagi pemohon mencapai 400 ribu dan parahnya lagi saat pemohon mengambil sertifikat yang sudah jadi, pemohon diminta menyerahkan 2 lembar materai 6000 dan yang dikuasakan orang lain membawa 3 lembar materai 6000.

Hal ini dibenarkan oleh Sudariyanto warga Klampisan saat bertemu di warung Bu Karen 7/1/20, secara kebetulan Sudariyanto habis dari balai desa hendak mengambil Sertifikat miliknya, dirinya membenarkan bahwa telah membayar biaya PTSL sebesar 400 ribu dan menyerahkan materai 6000 sebanyak 2 lembar.

” Mending bayar 400 ribu ngurus sertifikat ikut PTSL dari pada ngurus sendiri habis jutaan ” ucap Sudariyanto.

Menanggapi terkait besarnya biaya PTSL di desa Klampisan, Fajri selaku kepala desa Klampisan yang baru dilantik membenarkan bahwa panitia PTSL didesanya menarik biaya mencapai 400 ribu, menurutnya hal itu tidak menjadi masalah sebab sudah adanya kesepakatan Warga dan Panitia.

Lebih lanjut saat awak media menanyakan apakah kesepakatan warga dengan panitia ini sudah dikordinasikan dengan pihak Kejaksaan atau Kepolisian dan pihak terkait, Fajri tidak dapat menerangkan dengan alasan masih baru dilantik menjadi kepala desa Klampisan.

Dari berbagai keterangan Nara sumber Pena Rakyat News akan mencari keterangan kepada dinas terkait atas temuan ini, pasalnya menurut acuan peraturan pemungutan biaya PTSL wilayah Jawa-Bali ditentukan paling besar 150 ribu rupiah. (Gun/sh07)

baca selengkapnya
LAWAN KORUPSI

Terlalu !!! Lulus Ujian Perangkat Desa Panitia Malah Minta Uang 20 Juta

PRN Magetan – Tes tulis perangkat Desa Malang, Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan Usai digelar pada hari Senin, 23 Desember 2019 Kemarin.

Untuk diketahui, Pemerintah Desa Malang membuka lowongan pengisian perangkat desa dengan formasi Kaur TU dan Perencanaan serta Kaur keuangan. 45 peserta mendaftar untuk melakukan tes komputer mulai tanggal 13 s/d 20 Desember 2019.

Dari 45 peserta tes komputer, 29 orang dinyatakan lulus dan wajib melengkapi berkas administrasi dan melakukan tes tulis. Namun dari 29 peserta hanya 28 orang yang melengkapi berkas dan melakukan tes tulis.

Setelah digelar tes tulis didapat 2 orang dengan nilai tertinggi yaitu Singgih Prasetyo Adi di formasi Kaur Keuangan dan Joko Purnomo di formasi Kaur TU dan Perencanaan dan bakal dilantik pada 28 Desember 2019 mendatang.

Namun terdengat kabar kalau sebelum pelantikan 2 orang yang lolos diminta menyiapkan uang 20 juta untuk biaya pelantikan.

Ketika dikonfirmasi awak media, Selasa (24/12/2019) salah satu peserta yang lolos membenarkan hal tersebut, namun meminta identitasnya tidak disebutkan. Sebenarnya dia merasa keberatan karena pada saat pembekalan sebelum dilakukan tes tulis Kepala Desa Malang menyebutkan semua biaya di tanggung oleh pemerintah desa.

“Kemarin setelah dinyatakan lolos tes tulis, kami berdua diminta panitia untuk tidak pulang dulu , dua orang panitia yang juga selaku perangkat desa mengatakan kepada kami untuk menyiapkan biaya pelantikan masing – masing 20 juta.” Ungkapnya.

“Ketika saya tanya katanya gratis, mereka menjelaskan bahwa untuk pelantikan tidak dianggarkan, anggaran hanya untuk pengisian perangkat saja.” Tambahnya.

“Sebenarnya saya juga keberatan, kalau untuk sekedar pelantikan apakah membutuhkan biaya sebesar itu, kalau per orang 5 juta mungkin saya siap, saya anggap saja sebagai syukuran” pungkasnya.

Sukardi selaku Kepala Desa Malang mengaku tidak mengetahui soal pungutan tersebut. Pemerintah desa sudah menganggarkan 53 juta untuk pengisian perangkat Desa Malang.

“Semua biaya sudah dianggarkan desa, dan mulai awal proses pengisian perangkat desa sudah dilakukan secara jujur dan terbuka, semua panitia netral. Terang Sukardi.

“Namun saya tidak tahu kalau ada biaya itu, panitia belum ngomong sama saya, akan segera saya panggil panitia untuk klarifikasi hal ini. ” Pungkasnya.

Jangan sampai praktek praktek model seperti ini dibiarkan sehingga anak desa yang berprestasi justru takut mengabdi di desanya karena ada biaya siluman seperti ini.dan jangan sampai sesuatu yang salah dan keliru dibiarkan menjadi satu kebiasaan dan kewajaran. (jurnalis Beni Setyawan)

baca selengkapnya
LAWAN KORUPSI

SDI Pa’jukukang Resah, Kepala Sekolah Dituding ‘Embat’ Dana Sekolah

PRN BANTAENG – Tenaga pendidik dan orang tua siswa SD Inpres Pa’jukukang Bantaeng dibikin resah oleh Kepala Sekolah, pasalnya beberapa item bantuan dari pemerintah untuk SDI Pa’jukukang diduga banyak yang di embat oleh Kepala Sekolah.

Kabar tak sedap ini santer terdengar dikalangan guru atau wali siswa, Syahruddin selaku Kepala Sekolah dituding kurang transparan dalam pengelolahan berbagai dana yang diperuntukkan untuk kegiatan siswa seperti halnya dana BOS, kegiatan langsung atau bantuan siswa miskin (BSM) yang disinyalir banyak di sunat olehnya.

Hal ini juga dikait-kaitkan dikalangan para pengajar terkait hal ikwal Syahruddin sebelum menjabat sebagai Kepala SDI Pa’jukukang, diketahui bahwa Syahruddin sebelumnya adalah guru di SDN 1 Lembang Cina juga sebagai bendahara dana BOS yang pernah tersandung dugaan korupsi Dana BOS dan pemalsuan tanda tangan yang kasusnya bergulir di Tipikor Polres Bantaeng.

Dikarenakan pembagian yang tidak seimbang, Sebut saja Wati (bukan nama sebenarnya, red) seorang guru di SDI Pa’jukukang membeberkan kelakuan Kepala Sekolah yang dirasa kotor seperti halnya dana BOS diduga tidak tepat sasaran dan Bantuan siswa miskin (BSM) yang banyak di ‘korupsi’ oleh Syahruddin.

Wati juga membeberkan terkait Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) yang dibuat oleh Syahruddin diduga banyak yang direkayasa, sebagai contoh yang diketahui oleh Wati bahwa setiap pencairan dana BOS, Syahruddin selalu menampakkan perhitungan hutang pembelajaan dari toko yang mencapai 3-4 juta dan kesemuanya tidak ada bukti fisiknya, termasuk penganggaran ATK tidak dapat dinikmati karena belanjanya alakadarnya.

“Para guru rata rata menerima setiap pencairan dana bos berfariasi 750 ribu hinga 900 ribu, namun beberapa triwulan ini, kita terima 450 ribu hingga 650 ribu padahal dana yang diterima per tahun dikisaran 150 juta” ungkap Wati.

Menghadapi rumor tak sedap ini Syahruddin angkat bicara, dirinya sebenarnya sangat jengkel menghadapi wartawan, pasalnya pada kesempatan yang lalu saat dirinya diperiksa atas dugaan korupsi SDN 1 Lembang Cina dan ramai diberitakan oleh media online dan Koran padahal dari hasil pemeriksaan dirinya tidak terbukti. 21/12/19.

Masih dalam keterangan Syahruddin, dirinya menjelaskan bahwa semua yang dilakukan sudah sesuai dengan SOP dan satu hal menurutnya wartawan tidak memiliki hak untuk bertanya masalah anggaran uang Negara melalui dana BOS yang boleh menanyakan berapa dan untuk siapa dana itu disalurkan hanya KPK. Pungkas Syahruddin.

Sayangnya saat dikomfirmasi wartawan terkesan sikapnya terbuka dirinya sengaja mengumpulkan dewan guru diruang kepala sekolah, Ironisnya Kepsek Syahruddin tidak mengetahui jumlah murid penerima Bantuan Siswa Miskin (BSM) dan hal ini dapat dipastikan kuat dugaan dana BOS tidak sampai ketangan siswa. (Syamsuddin).

baca selengkapnya
LAWAN KORUPSI

‘PUNGLI’ PTSL Sumberagung Semakin Terkuak Jelas

PRN MOJOKERTO – Tidak sedikit panitia dan Kepala Desa diwilayah Mojokerto masuk jeruji besi dikarenakan menyalahgunakan penarikan biaya PTSL yang melebuhi ketentuan pemerintah.

Berbagai modus alasan yang dikemukakan untuk menghalalkan aksi pungutan diluar ketentuan, dari untuk biaya ukur, transport perugas BPN bahkan untuk insentif panitia.

Seperti halnya yang dilakukan oleh panitia dan oknum staf perangkat desa Sumberagung, dalam keterangan beberapa warga mengatakan bahwa kesepakatan awal PTSL dikenakan 300 ribu per peserta, namun fakta berkata lain, diduga pihak staf kantor desa Sumberagung Ririn telah meminta tambahan saat warga melakukan pendataan sebesar 200 ribu yang tidak jelas kegunaannya.

Hal ini dibenarkan oleh salah satu peserta PTSL desa Sumberagung sebut saja Yanti (bukan nama sebenarnya, red) dari dusun Pangi, dirinya membayar ke sdr. Sofa salah satu panitia sebesar 300 ribu dan dirarik bayar lagi oleh Ririn 200 ribu, karena ingin segera selesai sertifikatnya dirinya langsung bayar.

” Saya sudah membayar 300 ribu ke Panitia

” 200 ribu ke Mbk Ririn yg membantu di Balai desa sumberagung,waktu register”

“Buanyak Pak disini,hampir seluruh Kelurahan Sumberagung yg ikut PTSL” ungkap Yanti melalui whatsapp 3/12/19.

Senada juga disampaikan oleh Pj Sekdes Sumberagung Gisan, dalam keterangannya tanggal 21/11/2019 bahwa panitia memang sepakat biaya PTSL 300 ribu dan terkait biaya tambahan 200 ribu yang di minta Ririn, Gisan enggan menjelaskan.

Sementara keterangan berbalik disampaikan Ririn melalui whatsapp 23/11/2019 bahwa menurutnya hal itu tidak benar bahkan Ririn terkesan menyalahkan awak media karena menurutnya infirmasi yang didapat berasal dari orang yang tidak mengikuti PTSL di desanya.

“Tidak benar pk Ngapunten sakderenge Menawi tangglet masalah Ptsl tanyakan langsung kepada pemohon Narasumber yg njenengan wawancara bukan pemohon”  sanggahan Ririn melalui WA.

Catatan : Semua sudah diakui melalui wa  peserta PTSL desa Sumberagung Yanti (nama lengkap dan alamat ada pada redaksi)

Melihat fakta dilapangan desa Sumberagung patut diduga telah melanggar ketentuan Keputusan Bersama (Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi) Nomor: 25/SK/V/2017; Nomor: 590-3167A Tahun 2017; Nomor: 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis. (sh07).

baca selengkapnya
LAWAN KORUPSI

Akibat Pelayanan Buruk, Warga Sumberagung Buka ‘Aib’ Dugaan Pungli PTSL

PRN MOJOKERTO – Berawal dari salah satu warga Sumberagung mengurus KIS (Kartu Indonesia Sehat) yang mendapatkan pelayanan kurang memuaskan, warga Sumberagung bernyanyi di mensos.

Sungguh sangat disayangkan kelakuan dari salah satu perangkat administrasi desa Sumberagung, banyak warga mengeluh terkait pelayanan yang diberikan, bahkan ada yang bilang kalau ada uang lelahnya, RR (inisial) sang staf administrasi ini bisa tersenyum melayani masyarakat.

Masih dalam keterangan warga sebut saja AS (inisial), selain AS kecewa karena tidak mendapatkan pelayanan mengurus KIS, AS juga mengupas pungutan program PTSL 2019 yang dirasakan di desanya banyak menuai protes.

Lanjut AS, desa Sumberagung terdiri dari 5 dusun dan yang mengikuti PTSL diperkirakan lebih dari 1.000.000 sertifikat, AS menjelaskan awal warga diberikan sosialisasi biaya sebesar 300 ribu dengan rincian 150 ribu untuk ke BPN, 150 ribu buat yang ukur, materai, patok dan lain-lain, namun betapa kagetnya warga, pasalnya saat warga menyerahkan pendataan kepada RR, warga kembali di pungut 200 ribu dengan dalil untuk perangkat desa, dan kalau tidak dibayar data pengajuan tidak ditanda tangani kepala desa. Ungkap AS.

Menanggapi hal ini Subiyanto selaku Pj. Kades Sumberagung menampik dugaan miring tersebut, dirinya menjelaskan selama menjabat sebagai Pj Kades tidak pernah memungut biaya apa-apa terhadap masyarakat yang membutuhkan pelayanan.

Sementara tanggapan mengejutkan terlontar dari Pj Sekertaris desa Sumberagung Gisan, dalam keterangannya kepada Pena Rakyat News dan putrapena.com, orang yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dusun Jetis ini merinci bahwa untuk pembayaran PTSL warga diminta membayar 300 ribu per sertifikat, dengan rincian  untuk tenaga ukur, Patok, materai, uang saku petugas dan wartawan/LSM yang hadir. 21/11.

Masih dalam ketetangan Gisan, pihak panitia dan pamong juga masih meminta tambahan kepada warga yang mengurus PTSL namun sifatnya suka rela dibuat tambahan uang lelah.

Sedangkan awak media saat menemui RR di ruangannya pihak kaur desa mengatakan RR ada kegiatan di kecamatan.

Melihat fakta ini jelas pihak panitia PTSL desa Sumberagung mengabaikan Keputusan Bersama (Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi) Nomor: 25/SK/V/2017; Nomor: 590-3167A Tahun 2017; Nomor: 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis.

Didalam Keputusan Bersama ini, dengan jelas ditentukan besaran biaya yang diperlukan untuk persiapan pelaksanaan PTSL, yang dibagi dalam 5 (lima) Kategori, yaitu :

Kategori I (Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur) sebesar Rp 450 ribu;

Kategoti II (Provinsi Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat) sebsar Rp 350 ribu;

Kategori III (Provinsi Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantahn Barat, Sumatera Utara, Aceh, Sumatera Barat, Kalimantan Timur) sebesar Rp 250.000 ribu;

Kategori IV (Provinsi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu, Kalimantan Selatan) sebesar Rp 200 ribu;

dan Kategori V (Jawa dan Bali) sebesar Rp 150 ribu.

Diharapkan pihak terkait yaitu Kepolisian dan Kejaksaan untuk tanggap menyikapi hal ini, pasalnya dapat dipastikan program PTSL desa Sumberagung berbau pungli, demi terwujutnya pemerintahan yang bersih bebas dari korupsi seperti himbauan Presiden Joko Widodo. (San/sh07)

baca selengkapnya
LAWAN KORUPSI

‘Kebal Hukum’ Oknum Perangkat Desa Pasang Admin Sertifikat Puluhan Juta

PRN KEDIRI – Puluhan warga Sumber Cangkring sangat mengeluh dengan ulah oknum perangkat desanya, pasalnya hanya untuk pengurusan sertifikat tanah biaya bisa mencapai puluhan juta rupiah.

Kesabaran warga memuncak dan berniat membawa persoalan dugaan pungli ini ke pihak yang berwajib, namun pihak desa masih berupaya melakukan mediasi kepada masyarakat yang dirugikan.

Rumor yang berkembang praktek dugaan pungli ini sudah berjalan cukup lama, seperti yang dikoarkan Cahyo Widodo warga Sumber Cangkring yang memprotes pemerintahan desanya.

Menurut Cahyo Widodo (42), dengan logat kesal dirinya menjelaskan bahwa untuk pengurusan sebuah sertifikat saja warga harus merogoh koceknya sampai mencapai 10 juta bahkan ada yang sampai 20 juta, itupun sampai bertahun-tahun belum selesai, begitu juga dengan mengurus surat-surat lain juga terkesan dipersulit.

Masih dalam keterangan Cahyo Widodo, lebih kesalnya lagi praktek dugaan pungli ini terkesan sudah direncanakan, pasalnya setiap ditanyakan oleh warga yang mengurus sertifikat selalu di ping pong, contoh saja menanyakan ke Sekdes disuruh ke Modem/Kaur Kesra dan banyak sekali alasannya, sampai yang mengurus tahun 2017 ada yang belum selesai. Pungkas Cahyo Widodo.

Menanggapi hal ini Mujiana selaku Kepala Desa Sumber Cangkring meminta kepada warga agar bersabar dan semaksimal mungkin masalah ini dapat diselesaikan secara mediasi intern desa.

Kades Mujiana juga menambahkan, dirinya akan segera mengevaluasi kinerja bawahannya diakhir masa jabatannya.

“Kami akan segera evaluasi seluruh perangkat desa sebelum massa jabatannya berakhir” janjinya. (bbg/aries).

baca selengkapnya
LAWAN KORUPSI

Cendoro Semakin Memanas, Ratusan Warga Siap Berunjuk Rasa Terkait Transparansi Tata Kelola Keuangan Desa Cendoro TA 2018 dan 2019

PRN MOJOKERTO – Terkait sengketa transparansi laporan pertanggungjawaban tata kelola keuangan Pemerintahan Desa Cendoro Dawarblandong dengan masyarakat Desa Cendoro untuk TA 2018 dan 2019 semakin hangat.

Upaya masyarakat Desa Cendoro yang memohon keterbukaan informasi kepada Pemerintahan Desa Cendoro terkait beberapa pelaksanaan kegiatan dan beberapa item pekerjaan fisik yang dilaksanakan pada TA 2018 dan 2019 pada Rabu (13/11/2019) dan Kamis (14/11/2019) akan berlanjut pada Selasa (19/11/2019). Seperti yang disampaikan Kayat, salah satu pejuang keterbukaan informasi publik Cendoro pada Sabtu (16/11/2019) bahwasanya pada Selasa depan diperkirakan sekitar 600 warga Cendoro akan berkumpul di Balai Desa Cendoro.

“Sekitar 600 warga Cendoro akan berkumpul di Balai Desa Cendoro pada Selasa depan. Mereka ingin mengetahui transparansi dan pertanggungjawaban Pemerintah Desa Cendoro terkait tata kelola keuangan Desa Cendoro pada TA 2018 dan 2019 yang bersumber dari ADD (Alokasi Dana Desa) dan DD (Dana Desa). Ini merupakan bentuk peran aktif masyarakat untuk mendorong terwujudnya penyelenggaraan Pemerintahan Desa Cendoro yang baik dan bersih menuju desa yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Cendoro,” tegas Kayat bersemangat saat dikonfirmasi.

Kayat sendiri juga menjelaskan bahwa masyarakat semakin antusias terhadap gerakan ini setelah mengetahui pernyataan sikap Camat Dawarblandong, Norman Handhito, S.IP, M.Si. yang cenderung tidak berpihak kepada masyarakat Cendoro melainkan seolah-olah menjadi penjaga gawang Pemerintah Desa Cendoro terkait keterbukaan informasi yang dinohonkan masyarakat.

“Salah satu semangat yang mendorong masyarakat Desa Cendoro untuk terus berjuang terkait keterbukaan informasi ini adalah pernyataan sikap Camat Norman yang terkesan menutup-nutupi informasi yang dimohonkan masyarakat. Ada apa ?,” tukas Kayat dengan tegas.

Kayat juga menambahkan bahwa hari ini surat pemberitahuan aksi masyarakat Cendoro tersebut telah dikirim kepada pihak terkait seperti Kapolresta Mojokerto, Kapolsek Dawarblandong, Bupati Mojokerto, Camat Dawarblandong, Danramil Dawarblandong, Pemerintah Desa Cendoro dan Ketua BPD Cendoro.

“Surat pemberitahuan terkait aksi damai terkait keterbukaan informasi publik Pemerintah Desa Cendoro telah resmi kami kirim hari ini. Kami akan melakukan unjuk rasa damai, sopan dan bermartabat demi terwujudnya transparansi tata kelola keuangan Pemerintah Desa Cendoro,” jawab Kayat.

Kayat juga menegaskan bahwa pada hari Selasa (19/11/2019) seperti hasil kesepakatan pertemuan pada Kamis kemarin (14/11/2019) bahwasanya Pemerintah Desa Cendoro berjanji akan memberikan informasi terkait permohonan masyarakat yang akan disampaikan oleh Ketua BPD Desa Cendoro didepan masyarakat serta disaksikan beberapa perangkat Desa Cendoro. (barac)

baca selengkapnya
LAWAN KORUPSI

Kasus Tender Pengadaan Mobil Dinas untuk Bupati dan Wakil, Kejati Tetapkan 3 Tersangka

PRN BANDAR LAMPUNG- Lika–Liku kasus tender kurung pengadaan kendaraan dinas untuk bupati dan wakil bupati Lampung Timur kini telah menemukan titik terang. Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung telah menetapkan tiga tersangka.

“Mereka itu adalah SH, AD, dan DY. Masing-masing berperan sebagai pejabat pembuat komitmen, rekanan proyek, dan pokja,” ungkap Asisten Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Lampung Andi Suharlis, Rabu (6/11/19), di sela – sela pertemuan dengan awak media pada acara perpisahannya.

“Randis Lamtim ini awal lid-nya (Penyelidikan) Juni 2017 ya. Kemudian sampai sekarang progresnya terhitung per tanggal 31 oktober kemarin kita sudah ekspose penetapan tiga orang tersangka. Diduga ada persengkokolan antara ketiganya dalam penentuan pemenang lelang tender kendaraan dinas tersebut,tidak menutup kemungkinan ada pihak lain yg terlibat di dalam permasahaan ini ungkapnya.

Diketahui sebelumnya, pengadan Randis ini telah dianggarkan pada masa kepemimpinan Penjabat Bupati Lampung Timur Tauhidi, dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp2,676 miliar dan dimenangkan oleh PT Topkacars Indonesia dengan penawaran Rp 2,606 miliar pada 2016 lalu.

Dari pengadaan dua kendaraan dinas ini. Sesuai dengan hasil audit yang dilakukan oleh akuntan publik. Didapati jumlah kerugian negara yang diakibatkan olehnya mencapai Rp680 juta, dengan kendaraan berupa Toyota Land Cruiser Prado dan Toyota Harrier, masing-masing satu unit.

“Jadi, sesuai audit akuntan publik, didapati besaran kerugian negara mencapai Rp680 juta,” tutur mantan jaksa KPK ini. (win)

baca selengkapnya
LAWAN KORUPSI

Disinyalir Banyak Anggaran Diselewengkan, DPRD Kediri Bertekat Usut Tuntas

PRN KEDIRI – Ibarat membalas sebuah pantun suara merdu wakil rakyat kabupaten Kediri vokal akan membongkar dugaan anggaran siluman yang digunakan kelompok tertentu.

Dengan lantang ketua tim pertimbangan percepatan pembangunan (TP3) kab Kediri membantah telah menyebarkan fitnah, justru Ir Sutrisno menyatakan komisi A DPRD kab Kediri sebagai wakil rakyat yang munafik.

Dugaan sementara informasi didapat dari salah satu anggota Banggar (Badan Anggaran) yang tidak bersedia disebut namanya, menyoroti adanya anggaran kerjasama dengan media di lingkungan pemerintah kabupaten Kediri mencapai 4 milyar juga tidak jelas jluntrungnya.

Sementara anggota DPRD komisi A bagian kesra pemerintah kabupaten Kediri menyebutkan adanya dana sebesar Rp 1,4 miliar, yang digunakan untuk Salat malam seperti yang dipaparan PLT. Kabag Kesra Ari Purnomo.

Lanjut menurut Luthfi Mahmudiono anggota Banggar DPRD yang juga ketua fraksi NASDEM akan memeriksa kebenaran tersebut masih menurut Luthfi bahwa dengan anggaran besar itu, harusnya Kominfo mampu bekerjasama dengan seluruh media dan ini bagian dari sarana sosialisasi dan publikasi. Media yang menjadi kontrol sosial tanpa mempengaruhi independensi media. Tegas Luthfi Mahmudiono. (Tim biro Kediri)

baca selengkapnya
LAWAN KORUPSI

Endapkan Uang Negara, Sekertaris BPKD Bantaeng Tuding Jajarannya Malas Baca Koran

PRN Bantaeng – Bupati Bantaeng Ilham Azikin – Wakil Bupati Bantaeng, Sahabuddin. saat pertemuan diBalai Kartini baru baru ini mengharapkan membaca berita koran yang tak dipisakan Gerakan Literasi disamping budaya menulis serta bersikap dengan memanfaatkan semua media yang ada untuk dijadikan bahan belajar dan bahan mengajar.

Namun sangat disayangkan seorang sekertaris BPKD Bantaeng, Yohannes PHR Romuti diduga menuding jajarannya tidak mau alias malas baca berita koran

Hal yang terjadi di lingkup DPKD Bantang menuai penilaian dikalangan publik, lantaran enggang lagi membaca berita koran.

Di kutip dari wartawan Media petir saat menyambangi diruang kerjanya rabu 6/11/2019, menampakkan kearoganan dihadapan stafnya, bahwa jajaran di Kantor BPKD hanya satu orang saja yang mau baca koran.kata Yohonnes

Iya juga mengatakan untuk apa terimah koran, tidak  ada lagi jajaran BPKD minat baca koran, anggaran koran benar ada namun kita tidak cairkan. Tuding Yohanes

Untuk Koran dan Online kita tidak butuhkan, masih banyak yang lebih penting. kata Yohannes.

Sementara bendahara BPKD Bantaeng mengakui ada anggaran koran, namun dia orang diatur oleh pimpinan, jika ada perintah pembayaran tetap saya jalankan karena dana koran tetap ada. Kata bendahara dihadapan rekan wartawan.

Masih kata Yohannes biar ada anggaran koran di kantor ini, tetap kita tidak terimah karena tidak dibutuhkan. ungkap Yob.

Nampak arogansinya Yohannes PHR Romuti melarang wartawan merekam saat wawancara, “jangan rekam suara saya.” kata Yohannes PHR Romuti.(syam)

baca selengkapnya