close

LAWAN KORUPSI

LAWAN KORUPSI

Diduga Pemdes Kalianget Barat Tidak Mengikuti Surat Edaran Pemkab Sumenep.

PRN SUMENEP | Dalam situasi covid-19 ini, semua masyarakat merasakan goncangan dalam dampak ekonomi, sehingga pemerintah kabupaten Sumenep melalui Surat Edaran (SE) Sekretaris daerah kabupaten Sumenep, nomor 460/268/435 103.1/2020, pertanggal 14 Mei 2020.

Dalam SE tersebut diharapkan kepada semua Pemerintah Desa (Pemdes) untuk melakukan pendataan warga terdampak covid-19 dengan kriteria seperti, Guru ngaji, Buruh harian/Kuli/Buruh tani, Sopir angkot, Sopir ojek/Ojek online, Tukang becak, Nelayan, Pedagang kaki lima, Pekerja seni, Awak media, dan lain lain.

Surat Edaran Kabupaten Sumenep Melalui Sekda

Kenyataan sekarang di lapangan, dari hasil investigasi dan informasi masyarakat setempat kepada awak media bahwa, masih banyak warga yang berprofesi Pekerja harian/Kuli, Sopir, Awak media, Lansia, Yatim-piatu yang ada di desa Kalianget Barat sampai saat ini tidak mendapatkan Bansos tersebut.

Dalam situasi seperti sekarang ini, hal itu akan berdampak terjadinya gejolak di kalangan masyarakat bawah, karena ada beberapa warga yang sudah meninggal di desa Kalianget Barat masih terdaftar menjadi penerima bansos tersebut, dan warga yang benar benar miskin malah tidak terdaftar menjadi penerima bansos.

Persoalan tersebut sudah kami sampaikan, melalui nomor telepon yang tertera di gambar yang tersebar di medsos yang bertuliskan ‘PENYALURAN BANTUAN TIDAK TEPAT SASARAN DAN KELUHAN LAPORKAN PADA KAMI: 085234272695, 082330482368, 082336777104, 082331933387’. Tapi tidak ada respon.

Sedangkan konfirmasi awak media melalui Wa dengan Suharto Kades Kalianget Barat, terkait solusi bagi warga yang tidak mendapatkan seperti, pekerja bangunan, Sopir, pedagang kecil, Yatim-piatu kurang mampu, awak media sesuai dari SE Pemkab Sumenep, cuma hanya di baca dan tidak ada respon. 29/05/2020. (Erfandi).

baca selengkapnya
LAWAN KORUPSI

Ratusan Kilogram Beras di Kantor DPC PDIP Kabupaten Mojokerto, Buat Siapa ?

PRN MOJOKERTO | Ditengah merabahnya Pandemi Corona ibarat secuil bantuan pangan bagi terdampak sangatlah berarti untuk menyambung hidup.

Namun lain halnya dengan bantuan CSR dari pabrik semen Petrokimia berupa 7 Ton beras yang dikemas 10 kilogram dan tertumpuk di dua tempat yaitu dikediaman Joko Perum Nirwana dan di Kantor DPC PDIP Kabupaten Mojokerto.

Dari penelusuran Pena Rakyat News dikantor DPC PDIP Kabupaten tampak diruangan depan ratusan kilogram beras dalam kemasan 10 kg ditumpuk dan tumpukan stiker logo partai PDIP dan nama Ir. Mindo Sianipar, tanpa ada yang bisa menjelaskan hendak dikemanakan beras CSR tersebut.

Pengecekan dilanjutkan pada Gereja GPDI ‘Allah Baik’ Gedangan menurut Lena selaku penjaga atau pembantu di gereja tersebut menyatakan bahwa belum pernah ada bantuan beras dari manapun termasuk bantuan dari Joko / CSR PETROKIMIA.

Hal ini berbanding terbalik dengan apa yang di jabarkan oleh Joko selaku penanggung jawab distribusi beras CSR dari Petrokimia pada saat dikonfirmasi beberapa hari yang lalu.

Dalam keterangannya Joko telah memberikan bantuan beras CSR PETROKIMIA yang terpasang stiker Ir. Mindo Sianipar kepada Gereja Gedangan sebesar 250 kilogram beberapa hari yang lalu. 23/5/20.

Sampai detik ini redaksi meminta list atau daftar penerima bantuan CSR Petrokimia melalui Joko untuk menampik dugaan miring yang berkembang, namun Joko enggan untuk memberikan. Bersambung…(tim).

baca selengkapnya
LAWAN KORUPSI

Dinsos Nganjuk, Minta Insan Pers Dan LSM Kawal Penyaluran Bansos

PRN NGANJUK | Dinas Sosial Kabupaten Nganjuk meminta kepada seluruh insan pers dan LSM untuk bekerja sama mengawasi pendistribusian bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat yang terdampak Pandemi Covid-19 yang pada rencananya akan disalurkan sebelum paskah nasional 2020.

“Saya meminta kepada insan pers dan LSM untuk memantau dan pengawasi penyaluran sembako,” ucap Andik selaku Koordinator Dinsos Nganjuk, pada saat buka bersama di rumah makan pendopo.

Menurutnya, bantuan tersebut akan diserahkan kepada pemerintah desa/kelurahan oleh karena itu penyaluran bantuan harus dilaksanakan dengan benar, serta menghindari cara-cara yang mengambil keuntungan pribadi.

“Jangan ada yang coba -coba mencari keuntungan dari pembagian sembako ini, jika telah memperoleh bantuan jangan lagi mengambil hak orang lain cuma karena ada kedekatan dengan pemerintah desa atau kelurahan,” jelas Andik.

Masih ditempat yang sama, H Karim selaku Supplier disinggung terkait penerima PKH khususnya di Nganjuk, apakah sudah tepat sasaran?

“Kalau saya rasa emang masih belum, tetapi PKH di Nganjuk ini lebih baik daripada Kabupaten lainnya,” katanya.

Lanjut, “saya berharap kepada semua insan pers, jika menemukan masalah di PKH jangan publikasikan dahulu lebih baik dimusyawarahkan. Setelah ini saya akan buat grub khusus tentang PKH, supaya kita enak berkomunikasi.” Tegasnya

Terpisah, Ketua Majelis Pers Nasional (MPN) Nganjuk, Kuswanto mengatakan Pengawasan dari jurnalis sangatlah penting karena wartawan adalah sebagai fungsi kontrol penyaluran bansos di Nganjuk.

“Intinya, pers dan LSM Nganjuk siap mengawal dan mengawasi penyaluran serta penggunaan dana pergeseran dalam rangka percepatan pencegahan penyebaran covid-19 di Nganjuk,” pungkas Kuswanto. (tobing/farida)

baca selengkapnya
LAWAN KORUPSI

Kades Kalianget Barat Diduga ‘Pilih Kasih’ Penerima Bantuan Tampak Orang Terdekat

PRN SUMENEP | Begitu fantastis anggaran yang telah di kucurkan dari Pemerintah Pusat, Provinsi, Daerah dan Desa untuk program bansos setiap tahunnya, program bansos tersebut diduga hanya diberikan untuk orang orang terdekatnya saja (pendukungnya), sehingga banyak warga di desa Kalianget Barat, kecamatan Kalianget, kabupaten Sumenep yang masih belum tersentuh bansos. Jumat 15/05/2020.

Dalam penulusuran awak media anggaran desa setiap tahunnya Rp. 1 Miliar lebih di desa Kalianget Barat belum menyentuh warga kurang mampu seperti, Zaitun (janda lansia, 01-02-1949), Hatijah (janda lansia, 30-06-1952), 4 orang bersaudara Yatim Piatu (3 orang yang masih sekolah), Mbah Suhadiyah (01-07-1932), semuanya warga dusun Kebun Kelapa Rt. 07 Rw. 03 desa Kalianget Barat, kecamatan Kalianget, kabupaten Sumenep, sampai saat ini tidak mendapatkan bantua sosial.

Dalam pantauan wartawan, Mbah Suhadiyah setiap hari hanya bisa berbaring di atas tempat tidurnya, dia sudah tidak bisa melakukan aktivitas apa-apa dan tidak memiliki penghasilan, setiap hari untuk makan hanya tergantung pada Sahamar (saudaranya) yang hanya baru bekerja di RSI Kalianget sebagai harian lepas yang penghasilannya cuma pas-pasan, kadang masih kebingungan untuk mencukupi kebutuhan keluarga.

“Saya tidak pernah di beri bantuan sama sekali dari pemerintah Desa”. Jawab Suhadiyah yang didampingi saudaranya.

Selain itu Sahamar saudara dari Mbah Suhadiyah, sebagai pekerja harian lepas di RIS Kalianget dengan penghasilan pas pasan (selaku tokoh agama) juga mengeluhkan kinerja Pemerintahan desa Kalianget Barat. “Saya semenjak menjadi pemulung dan saudara saya tidak pernah mendapatkan bantuan apapun, cuma hanya di mintai foto copy KTP dan KK”. Keluh Sahamar pada awak media.

Rumah yang ditempati Mbah Suhadiyah dan Sahamar bergandengan, dinding rumahnya terlihat jelas batu bata dengan semin dan lantainya hanya plester semin saja yang sangat sederhana sekali, dan sangat layak sekali untuk mendapatkan bantuan sosial dari Pemerintah Pusat, Provinsi, Daerah dan Desa.

Dimohon kepada M. Iksan Kapala Dinsos Sumenep, Carek desa Kalianget Barat jangan main blokir akses komunikasi dengan wartawan, karena semua itu bukti nyata bahwa masih banyak masyarakat yang kurang mampu belum tersentuh bansos, kerena diduga petugas lapangan tidak serius melakukan survei kepada masyarakat langsung, yang diduga hanya untuk orang terdekatnya (pendukung politik). (Erfandi).

baca selengkapnya
LAWAN KORUPSI

Belum Genap Setahun Pavingisasi DD 2019 Jalan Gading “Ambyar”

PRN NGANJUK | Layak dikaji ulang pengerjaan Dana Desa dengan anggaran hampir 600 juta diperuntukkan proyek Pavingisasi di dusun Jatigetih Sanggrahan belum genap setahun “Ambyar” berantakan.

Berdasarkan laporan keluhan warga Sanggrahan terkait jalan paving yang rusak parah, tim Pena Rakyat News kroscek lokasi dan benar adanya.

Tampak di jalan Gading dusun Jatigetih Sanggrahan ditengah pemukiman rumah warga bergelombang dan paving mengelupas bahkan sulit dilewati pengguna jalan.

“Ini tidak masuk akal masak proyek dengan anggaran besar hasilnya kayak begini, mending tidak dipaving masih bisa dilewati” ungkap warga yang tidak bersedia disebut namanya.

Sementara menurut Sartib selaku tim pendamping TPK memberikan keterangan mendatar bahwa penyebab rusaknya jalan karena banyak lalu lalang truk material yang lewat, sedangkan terkait anggaran yang dihabiskan untuk proyek paving tersebut Sartib tidak dapat menjawab.

Menanggapi hal ini Dasiyan dari LSM GMBI setelah melihat fisik proyek DD tahun 2020 untuk Pavingisasi dengan anggaran Rp.574.057.500. dengan luas 4108 M2 di jalan Gading Sanggrahan yang dikerjakan tahun 2019 jelas menuai banyak pertanyaan dan dugaan penyimpangan.

“Saat ini kami dari media dan LSM sudah mengantongi bukti termasuk nota yang diduga fiktif, dan kami akan segera melaporkan dugaan Mark up ini” tegas Dasiyan. (Tobing/Farida).

baca selengkapnya
LAWAN KORUPSI

Diduga Gunakan Data Lama BST Kota Mojokerto Terkesan “Dagelan”

PRN MOJOKERTO | Penerima BST  (Bantuan Sosial Tunai) adalah warga yang dianggap layak menerima bantuan dan terkena dampak ekonomi langsung akibat pandemi covid-19 dan sudah dilengkapi dengan data seperti BNBA (by name by address), NIK dan nomor handphone.

Namun berbeda dengan fakta diwilayah Kota Mojokerto, data yang terkirim oleh pemerintahan desa/kelurahan dari tingkat RT/RW terkait warga yang berhak menerima malah diduga hanya sebagai hiasan dan pihak Dinas Sosial tetap menggunakan data yang sudah usang.

Hal ini seperti yang dikutip di beberapa media online,  Ketua DPRD Kota Mojokerto Sunarto dalam hearing Komisi III (Kesra) dengan Dinas Sosial setempat, Selasa (12/5/2020) malam, mengatakan bahwa terkait sasaran dan penyaluran BTS Kemensos bagi warga terdampak corona yang berujung polemik di masyarakat, salah satunya tak tepat sasaran, hingga sangat disayangkan jika dana 51 miliar dari APBD yang diajukan eksekutif untuk program percepatan penanganan dampak pandemi covid-19 menjadi amburadul.

” Data yang di pakai dinas sosial adalah data tahun 2017, saya mempertanyakan kenapa ambil data di dispenduk saja sangat lama sekali, sehingga nampak sangat tak sinkron antar dinas di pemerintah kota ini selain itu dana sebesar 51 miliar tersebut untuk bantuan sembako masih terealisasi 1,6 miliar apakah yang lainya untuk dana APK, obat dan sosialisasi, khawatirnya digunakan untuk honor habis “kata Sunarto. (Dikutip di lenterainspiratif.com)

Sementara menanggapi hal ini ramai juga dibahas di grup wa Masyarakat Berbagi Info 13/5/2020, SWN (inisial,red) salah satu anggota grup mengungkap fakta yang sebenarnya terjadi dilingkungan RW 08 Keboan Kel  Gununggedangan.

“Yang bikin kacau itu menurut saya ya…Dinas Sosial sendiri. Lha gimana ndak kacau, saya sebagai RW disuruh ndata Warga yg terdampak Covid-19 untuk mendapat bantuan BLT. Sudah saya data dan menurut saya layak mendapat bantuan selanjutnya data dikirim ke Dinas Sosial, ee…lha koq Dinas Sosial masih pakai dan ambil data sendiri, data lama. Lha ini yg membuat kacau. Lagian kita ndata itu juga ada SE Walikota, kenapa Dinas Sosial ndak patuh dengan SE Walikota itu. Masih aja Dinas Sosial nglirik lihat data lama yg ada di Dinas. Sebenarnya buanyak yg membuat kacau, dan ini salah satunya…” Ungkap SWN.

Sampai berita ini diunggah banyak harapan dari masyarakat kota Mojokerto menanti extion dari wali kota Mojokerto dan DPRD Kota Mojokerto yang kabarnya akan membentuk Pansus. (red).

baca selengkapnya
LAWAN KORUPSI

PKH Wilayah Ngronggot “Kebalik” Si Kaya Dapat Si Miskin Gigit Jari

PRN NGANJUK | Harapan Pemerintah Pusat terhadap program Keluarga Harapan dan Bantuan Non Tunai (BPNT) adalah tepat sasaran terhadap warga yang benar-banar layak mendapatkan apalagi disaat  pandemic covid-19 rakyat miskin sangat membutuhkan, namun fakta dilapangan berbicara berbeda terutama di wilayah desa Trayang kecamatan Ngronggot Nganjuk, warga dengan kondisi ekonomi dapat dibilang cukup dan memiliki rumah yang layak huni mendapatkan PKH dan lain-lain, sedangkan warga yang keseharian bekerja sebagai tukang isi korek di pasar Kertosono dan cacat malah tidak pernah mendapatkan bantuan apa-apa. Ada apa dengan data yang dibuat desa Trayang ?

Perihal miris ini berdasarkan penelusuran wartawan Pena Rakyat News saat bertemu dengan Rafiah (53) dikediamannya dusun Nglerep desa Trayang Ngronggot yang kesehariannya sebagai buruh tani sedangkan suaminya sebagai tukang isi korek di pasar Kertosono.

Rafiah sempat berbangga diri diwaktu tahun 2019, pasalnya dirinya di Validasi buku tabungan Bank BRI (Tabunganku) dengan nomor rekening 6420-01-003899-5x-x yang katanya nantinya akan menerima bantuan dari dinas social melalui rekening tersebut, namun semenjak itu pula Rafiah sama sekali belum mendapatkan bantuan apa-apa dan yang lebih parahnya lagi menurut ketua kelompok katanya belum ada bantuan turun.

Kartu Keluarga Sejahtera hanya sebagai Hiasan

“Saya sudah pernah di data oleh perangkat desa dan diundang rapat seluruh anggota dan kelompok tapi saya selama ini belum pernah mendapatkan bantuan apa-apa bahkan rumah ketua kelompok kami saja yang tergolong rumah mewah didesa sudah ada cat tanda penerima PKH” keluh Rafiah.

Sementara untuk memastikan data penerima bantuan awak media komfirmasi kepada Sulistiowati selaku ketua kelompok dan penerima berbagai bantuan pemerintah, menurut keterangan Sulistiowati yang rumahnya berkeramik kinclong dengan desain modern dan di tembok teras terpampang tulisan Penerima PKH menerangkan bahwa jumlah bantuan BNPT totalnya 158 KK, sedangkan PKH 28 KK, dan bantuan BNPT bila diuangkan senilai 200 ribu diterimakan dalam bentuk sembako, beras, minyak dan lain-lain.

Lebih lanjut menurut Kholik selaku kordinator dina social saat dikomfirmasi melalui whatsapp dirinya akan mengkroscek ulang datanya.

“atas nama siapa, nanti biar di check datanya” Pungkasnya. (Tobing/Farida)

baca selengkapnya
LAWAN KORUPSI

Milyaran Rupiah Uang Siswa Tidak Jelas Penggunaannya, Wali Murid ‘Ngluruk’ SMKN Dlanggu

PRN MOJOKERTO | Terkesan dibuat ajang bisnis oleh lembaga pendidikan SMKN Dlanggu Mojokerto, berbagai pungutan mengatas namakan komite sebagai pelancar aksi pembebanan berbagai biaya yang pemanfaatannya tidak jelas dan yang atas nama tabungan siswa juga tidak dikembalikan ke siswa.

Seperti penuturan Fauzi salah satu orang tua siswi dari SMKN Dlanggu Mojokerto kepada Pena Rakyat News, anaknya masuk ke SMKN Dlanggu pada Juli 2017 dan setelah diterima harus membayar Rp.1.500.000. dengan rincian SPP awal bulan, seragam, sumbangan dan lain-lain. Dan kami harus membayar lagi setiap bulannya Rp.200.000. dengan rincian SPP Rp.150.000. dan Tabungan Rp.50.000,-.

Pembayaran terus berjalan sampai Juni 2018 dengan jumlah yang sama, dan pada Juli 2018 uang tabungan siswa 50 ribu berubah istilah menjadi uang kegiatan siswa sampai dengan Juni 2019. Menginjak kelas 12 (kelas 3) terhitung mulai Juli 2019 yang tadinya menggunakan istilah SPP diganti dengan uang sumbangan operasional sekolah sebesar 100 ribu tiap bulannya. Terang Fauzi.

Fauzi juga menambahkan, kekawatiran terkait uang tabungan anaknya mulai 2017 – 2019 sedikit lega karena adanya jawaban  dari Kepala SMKN Dlanggu pada saat rapat wali murid ditahun 2019 lalu, pasalnya Kepala sekolah telah mengeluarkan statemen bahwa uang tabungan akan dikembalikan kepada siswa, namun sayangnya hal itu hanya janji saja dan malah Fauzi diombang ambing untuk menanyakan kepada kepala sekolah dan komite.

“Jangankan dikembalikan saya malah mau nemui Kepala Sekolah sampai berkali-kali tidak diketemukan malah dipingpong kesana kemari, kok aneh ya mas wong dimana-mana namanya tabungan kan harus dikembalikan dan kalau saya total keseluruhan uang dari iuran yang diterapkan oleh pihak sekolah selama 3 tahun mencapai Rp. 2.670.000.000,- itu hanya untuk yang kelas 12 belum yang kelas 11 dan kelas 10, sedangkan pada saat program PSG sama sekali tidak ada kegiatan sedangkan iuran tetap berjalan, trus kemana uang itu, dan dikemanakan dana BOS dari pemerintah dan lain-lainnya ? ” Ungkap Fauzi dengan kecewa.

Sementara menurut Hudi selaku humas di SMKN Dlanggu saat ditemui di ruang kerjanya, dirinya tidak dapat memeberikan keterangan yang berarti dan terkesan melempar persoalan ini kepada komite sekolah.

Sampai berita ini diturunkan redaksi belum dapat menemui Muharto selaku Kepala SMKN Dlanggu dengan dalil selalu tidak ada di tempat. (Gunari).

baca selengkapnya
LAWAN KORUPSI

Dua Proyek 2020 “Tanpa Papan” di Sukoanyar Atas Namakan Dana SILPA 2018

PRN MOJOKERTO | Kinerja pemerintahan desa Kedunggede kecamatan Dlanggu ‘patut’ mendapatkan perhatian khusus dari Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto bahkan layak untuk di investigasi bagi penegak hukum dan penggiat anti korupsi, pasalnya beberapa point hasil temuan awak media terkait proyek pembangunan yang menggunakan anggaran uang rakyat ini terkesan hanya agar memenuhi target saja tanpa mempertimbangkan kwalitas dan resiko hukum yang akan timbul dikemudian hari.

Hal ini seperti yang sudah di investigasi oleh Pena Rakyat News beberapa waktu yang lalu (19/4/20), berdasarkan pengaduan dari Sobirin Kepala Dusun Sukoanyar telah menemukan 2 pekerjaan ditahun 2020 bulan pebruari yang lalu yaitu Rehab Balai Dusun Sukoanyar meliputi pasang keramik 2 kamar masing-masing ukuran 2,5 x 2 meter, pengecatan tembok uk.8×8, dan pemasangan plavon dengan anggaran 30 juta. Dan proyek kedua yaitu membuat Tembok Penahan Tanah (TPT) sepanjang kurang lebih 300 meter dengan anggaran 100 juta.

Kedua proyek ini tanpa menggunakan papan proyek atau papan anggaran sebagai bentuk transparansi dan keterbukaan informasi kepada masyarakat, alhasil kedua pekerjaan yaitu rehab balai dusun dan TPT menurut Heni orang yang bertahun-tahun bekerja sebagai kontraktor yang sempat melihat langsung, kedua pekerjaan tersebut dinilai banyak penyimpangan.

BACA JUGA : https://penarakyatnews.id/2020/04/19/terkesan-kejar-tayang-habiskan-dana-silpa-2018-dikerjakan-2020/

Heni berpendapat dua proyek tanpa papan nama ini penuh misteri dan pastinya penuh kejanggalan, pasalnya hanya pasang keramik 10 meter, pengecatan 8×8 meter dan pasang plapon yang bahannya kayu meranti dan sengon serta bambu habiskan 30 juta. Begitu juga dengan TPT yang terlihat asal jadi tanpa pondasi yang menggunakan anggaran 100 juta, semua terkesan asal membangun tanpa kwalitas. Ucap Heni.

Sementara menurut Reni Rahmawati selaku Sekdes Kedunggede yang pada saat itu menjabat sebagai Kaur Keuangan, membenarkan adanya dua proyek rehab balai dusun dan penahan jalan yang menggunakan dana SILPA tahun 2018 dan dikerjakan sekitar bulan pebruari 2020 yang lalu.

Reni Rahmawati juga menambahkan bahwa saat itu memang permintaan kepala dusun Sukoanyar atapnya menggunakan galfalum namun dalam RAB nya yang dibuat pendampingan dari kecamatan Dlanggu Harun menggunakan kayu tapi tidak disebutkan jenis kayu apa.

“Saya rasa semua proyek rehap balai dusun dan penahan jalan semua sudah sesuai dengan RAP karena kita memakai pendampingan dari pihak kecamatan dan selalu diawasi” Ucap Reni melalui selulernya.

Sedangkan M. KHOSIM selaku kepala desa Kedunggede saat dikonfirmasi melalui selulernya enggan menjawab, begitu juga dengan Amir Hidayat selaku kaur Pembangunan malah memblokir nomor handphone awak media.

Lebih lanjut menurut Nunuk Djatmiko, Ssos.Msi. selaku Camat Dlanggu saat dikomfirmasi diruang Sekertaris Camat (Sekcam) 22/4/20 terkait penggunaan anggaran dana SILPA 2018 yang di gunakan di tahun 2020 dan terkait pendampingan pekerjaan dari kecamatan, Camat Dlanggu enggan menjawab, dan terkesan malah memberikan peringatan agar media hati-hati terhadap pengaduan dari Kasun karena Kasun ada masalah dengan Pemerintahan Desa Kedunggede.

Masih dalam keterangan Camat Dlanggu, terkait jabatan Sekdes dan Kepala desa Kedunggede yang dijabat oleh bapak dan anak kandung, dalam aturannya memang tidak ada jadi syah-syah saja, bahkan menurut Camat Dlanggu saat itu Reni Rahmawati waktu yang menjabat PJ Kades Arifin, dirinya (Reni, red) masih menjabat sebagai kaur keuangan dan untuk menghindari fitnah setelah M. Khosim (bapaknya Reni, red) bulan desember 2019 dilantik menjadi Kades, Reni dimutasi menjadi Sekertaris Desa. Pungkas Camat Dlanggu Nunuk Djatmiko, Ssos.Msi.

Lebih dalam menurut salah satu Kepala Desa diwilayah Kutorejo yang enggan disebut namanya, sangat prihatin dengan kebijakan yang diambil pemerintahan desa Kedunggede, menurutnya dana SILPA dari anggaran apa saja SPJ nya harus jelas dan masuk ke rekening desa dan setelah adanya perubahan Perdes ditahun berikutnya SILPA harus di gunakan, misalnya dana SILPA tahun 2018 penggunaannya harus tahun 2019. Tegas Kades berbadan besar wilayah Kutorejo. (Red) 

baca selengkapnya
LAWAN KORUPSI

Terkesan Mengejar Target, DD Purwojati Digunakan Membangun Jalan Pertanian Diarea Tanah Pabrik

PRN MOJOKERTO | Anggaran dari pemerintah pusat untuk pembangunan disegala sektor pemerintahan desa di seluruh wilayah Indonesia tidak tanggung-tanggung, salah satunya Dana Desa (DD) dan pesan Presiden Jokowi semua lapisan masyarakat harus mengawasi agar uang rakyat yang kembali ke rakyat ini dapat tepat sasaran dan dinikmati oleh rakyat. 20/4/20.

Namun berbeda dengan fakta yang terjadi di desa Purwojati kecamatan Ngoro Mojokerto, entah apa alasan yang mendasar atas pembangunan proyek jalan pertanian dan penahan jalan sepanjang kurang lebih 126 meter menelan anggaran 50 juta yang menggunakan DD tahun 2019 dan dikerjakan oleh Pemdes Purwojati di lahan milik perusahaan PT. IMR ARC STEEL, artinya pembangunan yang menggunakan DD tersebut terkesan dinikmati oleh pihak perusahaan atau bahkan sebaliknya malah menimbulkan polemik baru mengingat kedepan belum diketahui lahan milik PT IMR ARC Steel yang berada didepan atau dekat jalan raya hendak digunakan apa.

Masih dalam seputar rumor tak sedap yang berhasil dihimpun redaksi bahwa adanya dugaan tanah milik kemakmuran di sebelah timur sungai juga dijual kepada pihak perusahaan PT IMR ARC Steel.

Terkait berbagai rumor ini Sugeng Hariyanto dengan didampingi Sekertaris Desa menjelaskan bahwa terkait tanah kemakmuran 3 meter di timur perusahaan adalah bukan tanah kemakmuran, melainkan tanah milik warga, sedangkan terkait jalan pertanian yang dibangun menggunakan dana desa dirinya mengakui kalau sampai detik ini masih belum selesai urusannya dengan pihak perusahaan namun dirinya sudah membicarakan perihal ini kepada dinas terkait.

Sugeng Hariyanto menambahkan, dirinya merasa yakin bahwa apa yang dilakukan itu benar, pasalnya pihak desa berpedoman pada buku kretek desa yang menerangkan bahwa yang dibangun tersebut adalah tanah pertanian desa, seraya Sugeng Hariyanto dan Sekdes memperlihatkan gambar di buku tebal yang katanya buku kretek yang dalamnya warna putih tertulis peta lokasi tanah dan belum kusam sama sekali kepada awak media.  Bersambung…(Gun/sh07).

baca selengkapnya