close

LAWAN KORUPSI

LAWAN KORUPSI

LPKP2HI Sumenep Prihatin dan Menyayangkan Dugaan Pungutan Saat Penerimaan Dana PIP di SDN 1 Kalimook

PRN SUMENEP – Tujuan pemerintah dalam dunia pendidikan adalah sudah jelas, ingin mencerdaskan anak bangsa dan meringankan bahkan menggratiskan segala bentuk biaya pendidikan terutama ditingkat dasar, dan sebagai bentuk upaya keseimbangan untuk mencapai pendidikan yang maksimal, pemerintah juga sangat memperhatikan kesejahteraan para pendidik dengan harapan tidak adanya kecurangan yang berpotensi kepada korupsi di dunia pendidikan.

Untuk mengikat itu semua pemerintah juga sudah mempersiapkan aturan perundangan yang mengikat seperti halnya pada pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, serta Pasal 34 ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dan untuk melengkapi itu semua pemerintah juga menggulirkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), juga Pogram Indonesia Pintar (PIP)  dengan tujuan untuk membebaskan pungutan bagi seluruh siswa jenjang pendidikan dasar.

Namun berbeda dengan SDN 1 Kalimook, rumor yang berhembus keluar dari beberapa wali murid yang tidak bersedia disebut namanya merasa kecewa dengan berbagai kebijakan Kepala SDN 1 Kalimook yang melakukan pemungutan atas penerimaan dana dari Program Indonesia Pintar (PIP) dengan dalil yang bermacam-macam.

Baca juga : https://penarakyatnews.id/2020/03/18/disinyalir-kong-kalikong-kepala-sdn-1-kalimook-dan-komite-sunat-dana-pip-dari-negara/

Masih dalam keterangan wali murid SDN 1 Kalimook, pengakuan yang luar biasa dan patut mendapat perhatian terutama dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep, menurut wali murid semua Murid yang mendapatkan uang dari Pogram Indonesia Pintar (PIP) di SDN 1 Kalimook diduga dilakukan pemungutan saat penerimaaan dana PIP. Untuk bayar kegiatan perpisahan Rp. 100.000 (kls 1 s/d kls 5) dan Rp. 150.000 (kls 6), untuk Musholla Rp. 50.000 (semua Murid) padahal tiap harinya sudah minta sumbangan sukarela kepada Murid, untuk administrasi PIP Rp. 35.000 (semua Murid) dan lain pemberian sukarela kepada petugas sekolah yang mengantar untuk pengambilan uang PIP ke bank.

Sementara hal ini juga mendapat tanggapan dan terkesan pembelaan dari pihak SDN 1 Kalimook, bahwa pemungutan tersebut dibenarkan oleh pihak Komite dan Kepala Sekolah dengan dasar kesepakatan dalam rapat Komite dengan Wali Murid

Menanggapi hal ini BAMBANG RIYADI aktivis dari LPKP2HI ( Lembaga Pemantau Korupsi dan Pengawas Penegak Hukum Indonesia ) Sumenep menyayangkan dugaan pungutan tersebut yang terjadi di SDN 1 Kalimook, dirinya berharap pihak sekolah / Komite melakukan evaluasi dan alangkah bijaknya segera mengembalikan uang dugaan pungutan tersebut kepada Siswa / Wali / Wali Murid , pasalnya kalau hal ini dibiarkan akan berdampak kepada proses hukum yang berkelanjutan karena apa yang dilakukan oleh pihak sekolah berpotensi terjadinya tindak pidana korupsi.

Bambang Riyadi menambahkan, tanpa melakukan pungutan atau pemotongan semua guru dan kepala sekolah serta segala kebutuhan yang ada disekolah seperti pembangunan, sarana dan prasarana pendidikan sudah dicukupi oleh Negara, sehingga kalau sampai masih melakukan pungutan itu sama halnya kuat dugaan mencari keuntungan pribadi dan semua itu sudah diatur dalam Permendikbud No. 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah, Permendikbud No. 44 Tahun 2012 tentang Sumbangan dan Pungutan biaya Pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar. Pungkas Riyadi. (Erfandi)

baca selengkapnya
LAWAN KORUPSI

Disinyalir ‘Kong Kalikong’ Kepala SDN 1 Kalimook dan Komite ‘Sunat’ Dana PIP dari Negara

PRN SUMENEP – Atas adanya hembusan informasi dari masyarakat bahwa ada dugaan uang Program Indonesia Pintar (PIP) sebesar Rp 450.000 per Siswa dipotong oleh pihak Sekolah dengan alasan sudah kesepakatan Komite dan Wali Murid, sehingga sejumlah Wartawan mendatangi Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Kalimook, di desa Kalimook, kecamatan Kalianget, kabupaten Sumenep. Sabtu 14/02/2020.

Kehadiran sejumlah Wartawan tersebut seolah tidak diharapkan oleh Sekolah dan sempat di suruh pulang oleh salah satu Guru SDN 1 Kalimook dengan sikap yang kurang mengenakkan terhadap Wartawan, dengan alasan Kepala Sekolah sedang sibuk dan banyak kegiatan (Syuting untuk lomba), meskipun sudah bilang bahwa dari media/Wartawan, malah di suruh kembali lagi oleh Guru tersebut.

“Dari mana mas…?, silahkan pulang dulu, besok kembali lagi, karena Kepala Sekolah lagi sibuk syuting untuk lomba”. Ucap kasar guru kepada Wartawan.

Berselang beberapa menit menunggu dengan berdiri, sejumlah Wartawan dipersilahkan masuk kedalam ruangan oleh Guru itu dan setelah didalam ruangan, salah satu Wartawan menunjukkan KTA Wartawan dan menjelaskan tujuan datang ke sekolah guna untuk mengkonfirmasi atas informasi dugaan Pemotongan uang PIP di Sekolah, akhirnya Guru tersebut meminta maaf atas sikapnya terhadap Wartawan.

“Saya minta maaf ya atas sikap saya tadi di luar, karena saya sudah emosi”. Maaf Guru itu kepada sejumlah Wartawan.

Tidak lama kemudian Guru tersebut memanggil salah satu Komite yang bernama SUHANDONO selaku Sekretaris Komite di SDN 1 Kalimook dan menjelaskan tentang dugaan pemotongan uang PIP yang berjumlah 248 Murid.

Dengan alasan berdasarkan kesepakatan Wali Murid dengan Komite, SUHANDONO mengakui kegiatan tersebut dengan rincian, untuk perpisahan Rp. 100.000 (kls. 1 s/d kls. 5) dan Rp. 150.000 (kls. 6), untuk pembangunan Musholla Rp. 50.000 (semua Murid), untuk administrasi pembuatan rekening Rp. 35.000 (semua Murid).

“Begini, saya kira itu bukan pungutan liar, semua itu sudah kesepakatan dalam rapat pertemuan Wali Murid dengan Komite dan tidak ada yang komplain”. Tutur SUHANDONO, Sabtu 14/03/2020

Moh Hasan selaku kepala Sekolah mengatakan dengan suara lantang di depan Wartawan dan Komite yang ada bahwa, dalam kesepakatan tersebut tidak ikut campur, cuma membantu mengkoordinir uang tersebut dari Murid.

Masih banyak informasi yang harus di ungkap dalam persoalan ini dan silahkan tunggu berita selanjutnya…. (Erfandi)

baca selengkapnya
LAWAN KORUPSI

Polemik Pembongkaran Toilet dan Mushola “Tanpa Ijin” di Wisata Dlundung Semakin Terkuak

PRN MOJOKERTO – Terkait rumor pembongkaran sarana fasilitas umum toilet dan mushola yang terletak di pintu masuk wana wisata air terjun Dlundung semakin menuai tanda tanya, disatu sisi terutama pihak Pemda Kabupaten Mojokerto menyatakan bahwa 2 bangunan itu dibangun oleh Pemda sejak 2002 otomatis secara de jure bangunan itu milik Pemda, namun disisi lain terdapat pernyataan bahwa 2 bangunan tersebut tak bertuan alias tidak ada yang mengakui dan akhirnya dibongkar.

Dalam edisi online penarakyatnews.id 8/3/20 sedikit dikupas dari pernyataan seorang pejabat Pemkab Mojokerto sebut saja Soleh (Bukan nama sebenarnya, red), dirinya mengetahui persis dan memiliki data bahwa 2 bangunan yang dibongkar adalah asset Pemda yang dibangun sejak tahun 2002, bahkan Soleh juga menegaskan bahwa pernah ada pengajuan ijin pembongkaran dari pihak pengelola wisata Dlundung saat itu namun IJIN belum sempat turun karena masih dipertimbangkan.

Baca juga : https://penarakyatnews.id/2020/03/08/tanpa-ijin-aset-bangunan-milik-pemkab-mojokerto-dibongkar-pengelola-dlundung/

Pernyataan Soleh selaku pejabat yang memiliki kapasitas didalamnya senada dengan apa yang disampaikan oleh Saiful yang mengaku sebagai Pembina dalam pengelolahan wisata air terjun Dlundung, dalam keterangannya Saiful merasa kawatir apabila terjadi seperti ini, pasalnya terkait pembongkaran dan alih fungsi bangunan belum mendapat ijin, dirinya (Saiful, red) berharap agar secepatnya bisa segera dibongkar sehingga tahun baru semua sudah selesai.

Sementara berbeda dengan apa yang diterangkan oleh Amat Susilo selaku Kepala Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan Dan Parawisata (Dispora) Kabupaten Mojokerto saat ditemui diruang kerjanya, dengan tegas Amat Susilo yang baru menjabat ini menyatakan bahwa 2 bangunan toilet dan mushola itu bukan asset Pemda Kabupaten Mojokerto dan menurutnya dari dulu tidak ada yang mengakui bangunan itu.

Masih dalam keterangan Amat Susilo, terkait dengan bangunan yang dibongkar dan dibangun taman selvy yang dikerjakan oleh ‘Kapal Api’ dirinya membenarkan, namun saat ditanya oleh awak media terkait MoU dengan Kapal Api, Amat Susilo tidak dapat menunjukkan dan berjanji akan mencari MoU nya, dan Amat Susilo juga menerangkan bahwa proyek wisata Dlundung adalah dibawah kewenangan Perhutani. Bersambung…(Sh07).

baca selengkapnya
LAWAN KORUPSI

SUGIONO : “Les atau Bimbingan Tambahan itu Sudah Bagian dari Tugas Guru”

Kacab Pendidikan Provinsi Kab.Sumenep Akan Menyikat Habis Sekolah Dan Guru Yang Melakukan Pungutan.

PRN SUMENEP – Persoalan dugaan pungutan liar (Pungli) di satuan pendidikan SMAN I Sumenep, seakan seperti bola liar yang menggelinding hingga mencapai telinga Dinas Pendidikan Propinsi.

Apa yang dilakukan oleh Maswiyanto M.Pd seorang guru Kimia di SMAN I Sumenep yang dari berbagai Nara sumber wali murid telah memungut biaya perbaikan nilai sebesar Rp.200.000, jelas mendapat sorotan dari Wartawan dan LSM (WALAS) Sumenep.

Sejumlah Wartawan dan LSM saat diskusi dengan Sugiono

Sebagai upaya memerangi Pungli sekolah dan upaya untuk menegakkan supremasi hukum, WALAS melangkah ke Dinas Pendidikan Propinsi Cabang Sumenep untuk mengadukan perihal dugaan Pungli yang dilakukan oleh oknum guru kimia SMAN I Sumenep Maswiyanto.

“Kalau oknum guru itu memungut 200 ribu per siswa ada wujut kegiatannya mungkin masih bisa dimaklumi, namun ini tidak ada kegiatan apa-apa, trus uangnya dibuat apa” ungkap salah satu LSM.

Sementara menurut Sugiono selaku kepala cabang Pendidikan Propinsi Kabupaten Sumenep menegaskan bahwa, melarang keras Sekolah menengah melakukan pungutan atau biaya apapun yang memberatkan pada Siswa/Ortu Siswa dengan alasan apapun.

“Yang jelas saya melarang keras dan Saya sudah pernah mengatakan ke semua lembaga pendidikan Sekolah Menengah, tidak boleh lagi melakukan kegiatan apapun yang melakukan pungutan atau bayaran dengan dalil apapun untuk kepentingan macem macem. Les atau bimbingan tambahan itu sudah bagian dari tugas Guru dan tidak boleh dilakukan dirumah, harus menggunakan fasilitas sekolah.” Kata Sugiono kepada Wartawan dan LSM diruang kerjanya, 04/03/2020.

Lanjut Sugiono, “Pungutan tersebut harus di kembalikan tidak ada alasan apapun lagi, dan saya sudah tegaskan kesemua sekolah menengah, kalau masih ada sekolah atau Guru yang melakukan pungutan, berarti orang tersebut harus siap menanggung resikonya sendiri”.

Sebelum diskusi diakhiri, Sugiono Kacab Pendidikan Provinsi kab. Sumenep, mengatakan dengan tegas akan menindak Sekolah atau oknum Guru yang masih melanggar melakukan pungutan.

“Nanti saya sikat bener sekolah atau oknum Guru yang masih melakukan pungutan atau pembayaran apapun diluar ketentuan yang ada. SPP pun sekarang sudah tidak ada pungutan (gratis), apabila di sekolah ada kegiatan untuk siswa, pihak sekolah tidak boleh ikut ikutan meminta atau menarik pungutan, silahkan serahkan pada pihak komite yang ada di setiap sekolah dan jangan sampai memberatkan siswa dan orang tua siswa yang tidak mampu untuk melakukan pembayaran sepeserpun”. Tutur Sugiono.

Ali Selaku ketua WALAS menegaskan, “Uang yang sudah di pungut oleh oknum Guru tersebut harus segera di kembalikan, kalau benar Guru tersebut mengatakan sudah mengembalikan ke Siswa, tolong tunjukkan daftar nama Siswa yang sudah di kembalikan”. Pinta Ali. Minggu 08/03/2020. (Erfandi).

baca selengkapnya
LAWAN KORUPSI

P A R A H….Baru 2 Bulan Proyek Tandon Air SPAM di Pupus Retak dan Bocor

PRN Magetan – Menuju Magetan Terdepan adalah slogan yang diusung Bupati Magetan saat ini, yang tentunya diharapkan semua jalannya pembangunan baik itu fisik maupun non fisik diharuskan dalam kondisi prima dan pantas dubanggakan oleh warga Magetan hal ini berbeda dengan Proyek Dari Dinas PUPR bidang Cipta Karya Kabupaten Magetan, Tandon air SPAM di desa pupus kecamatan lembeyan, magetan. yang dikerjakan oleh Cv. Putra Satika yang baru selesai dikerjakan akhir Desember 2019.

Sesuai pantauan wartawan Penarakyatnews.id dan team di lokasi, Senin (2/3/2020) saat ini sudah retak dan bocor dengan diameter panjang kurang lebih 100 cm, dari retakan tersebut  air mengucur deras. Selain itu cat yang digunakan juga mulai pudar.

Hal ini dikuatkan oleh seorang guru TK yang ada di dekat lokasi yang tidak mau disebutkan namanya “iya mas kemarin ini air mengucur deras dari atas tandon itu “tuturnya.

Proyek tersebut dikerjakan Cv. Putra satika senilai Rp.190 juta,an.

Dan direktur kontraktor Cv. Tersebut adalah JAINI yang tinggal di perumahan Gitadini Magetan.

Team Awak media yang sudah mencari Jaini beberapa kali untuk klarifikasi terkait proyek tersebut, namun belum bisa ketemu, dan di hubungi via nomor telponnya juga tidak diangkat.

Terpisah Mantan kabid cipta karya, Sudiro yang sekarang sudah pindah di ULP, saat di konfirmasi mengatakan.

” pak Jaini sudah saya telpon dan wa terkait pekerjaannya yang bocor di pupus itu mas, tapi tidak diangkat, wa saya juga tidak di balas. Tapi tetap akan saya hubungi terus dan akan saya suruh membenahi, karna itu masih dalam masa pemeliharaan mas,”.terang Sudiro.

Proyek SPAM di desa pupus itu juga tidak dilengkapi papan nama sebagai papan informasi publik, terkesan seperti proyek siluman….bersambung (Beni)

baca selengkapnya
LAWAN KORUPSI

Dipungut Rp.200.000 per Siswa dengan Dalil Bimbingan Belajar “Kegiatan Nol”, Beranikah Kepala Sekolah dan Dinas Terkait Bertindak ?

PRN SUMENEP – Kegiatan pungutan uang untuk bimbingan siswa guna perbaikan nilai yang sering dilakukan oleh oknum Guru Kimia di SMA N 1 Sumenep menjadi sorotan publik, khususnya Wartawan dan LSM yang tergabung dalam Ikatan Wartawan & LSM (IKWAL) Sumenep. Kamis 05/02/2020.

Ali Ketua Ikwal Sumenep mengatakan bahwa kegiatan Pungutan uang yang di lakukan oleh oknum Guru SMA N 1 Sumenep tersebut sesuai dengan pernyataan dari Sugiono Kacab Provinsi Pendidikan yang ada di kabupaten Sumenep adalah Pungutan Liar (Pungli), karena tidak ada perintah atau aturan yang berlaku memperbolehkan untuk melakukan pungutan tersebut.

Pernyataan dari Maswiyanto. M.Pd. guru Kimia yang melakukan pungutan tersebut sebesar Rp 200.000/siswa, mengatakan bahwa sebagai siswa yang tidak mengikuti kegiatan bimbingan tersebut uangnya sudah di kembalikan ke pada siswa. Diberitakan sebelumnya di media Pena Rakyat News, di bantah oleh salah satu ortu siswa yang tidak bersedia disebutkan nama.

BERITA SEBELUMNYA: https://penarakyatnews.id/2020/03/05/aroma-pungli-oknum-guru-sman-i-sumenep-tarik-uang-perbaikan-nilai/

Orang tua (ortu) siswa/murid tersebut mengatakan bahwa uang yang di pungut oleh guru tersebut dalam satu kelas dari teman anaknya tidak ada yang dikembalikan, dan kegiatan tersebut sampai saat Ini tidak ada kegiatan bimbingan tersebut.

“Saya sudah tanyakan ama anak saya uang tersebut belum dikembalikan (anakku marah-marah ke saya takut sampai di panggil oleh gurunya), dan pihak guru/sekolah tersebut tidak pernah memberikan keterangan/penjelasan kepada orang tua terkait kegiatan pembinaan tersebut”. Ucap ortu siswa, Kamis 05/02/2020.

Lanjut ortu siswa, “Setiap ada mata pelajaran pasti mengadakan les/bimbingan yang dilakukan oleh Gurunya yang di adakan di rumahnya dengan memungut biaya dan apabila tidak mengikuti les tersebut nilai rapot anak saya kosong”. Imbuh ortu siswa dengan nada agak takut anaknya terancam. (Erfandi)

baca selengkapnya
LAWAN KORUPSI

“Aroma Pungli” Oknum Guru SMAN I Sumenep Tarik Uang Perbaikan Nilai

PRN SUMENEP – Berdasarkan Informasi dari salah satu pihak orang tua (ortu) murid yang bersekolah di SMA N 1 Sumenep, mengatakan bahwa dari salah satu Guru yang bernama Maswiyanto. M.Pd. (Guru Kimia) telah menarik uang sejumlah Rp 200 ribu untuk kegiatan bimbingan perbaikan nilai yang di duga kegiatan Pungutan Liar (Pungli), Rabu 04/02/2020.

Menurut keterangan ortu murid tersebut yang tidak bersedia disebutkan nama diberita (takut berdampak jelek terhadap anaknya yang masih bersekolah), penarikan uang tersebut di lakukan sekitar kurang lebih 5 atau 4 bulan yang lalu, sampian saat ini belum juga ada kegiatan bimbingan tersebut. Karena sudah di dengar ada larangan untuk lembaga pendidikan melakukan kegiatan sekolah dengan menarik uang atau biaya. Dan sampai saat ini uang tersebut belum juga di kembalikan oleh oknum Guru tersebut.

“Anak saya sampai nangis nangis minta uang untuk bayar kegiatan bimbingan tersebut, pungutan itu sekitar kurang lebih 4 atau 5 bulan yang lalu dan Sampai Saat Ini kegiatan tersebut tidak ada bimbingan untuk anak saya”. Ucapnya ortu murid kepada sejumlah Wartawan dan LSM.

Tercium aroma perbuatan dugaan Pungli berdasarkan informasi tersebut yang dilakukan oleh oknum Guru SMA N 1 Sumenep, sejumlah Wartawan dan LSM yang tergabung dalam Ikatan Wartawan & LSM (IKWAL) Sumenep mendatangi SMA N 1 Sumenep, melakukan klarifikasi atas adanya informasi pungutan uang tersebut. Rabu 04/02/2020.

Maswiyanto. M.Pd. Guru Kimia yang di tuding melakukan pungutan tersebut mengatakan bahwa, Kegiatan tersebut sudah lama tidak ada dan Itu yang dulu sudah ada kegiatan, dan sebagian uang tersebut sudah ada yang dikembalikan kepada siswa, sedangkan sebagian siswa sudah ikut kegiatan bimbingan untuk perbaikan nilai.

“Begini saja, siapa siswa yang bilang seperti itu suruh menghadap kepada saya dan kegiatan tersebut yang meminta adalah dari murid murid sendiri kepada saya dan kegiatan pembinaan tersebut sudah di lakukan secara online, silahkan bisa di cek di setiap murid. Dan bagi siswa yang gak ikut kegiatan pembinaan tersebut uangnya sudah di kembalikan,” Kata Maswiyanto. M.Pd. di salah satu ruangan di SMA N 1 Sumenep. Rabu 04/02/2020.

Sedangkan Sugiono Kacab Provinsi Pendidikan yang ada di kabupaten Sumenep mengatakan dengan setegas tegasnya bahwa lembaga pendidikan tidak di perbolehkan menarik biaya atau bayaran yang bisa membebani murid dan orang tua murid. (Erfandi).

baca selengkapnya
LAWAN KORUPSI

PTSL Jawa-Bali 150 Ribu Desa Garu 500 Ribu, Apakah ini Termasuk Pungli ?

PRN NGANJUK – Tidak sedikit contoh soal kepala desa dan panitia PTSL masuk jeruji besi dikarenakan memungut biaya PTSL / PRONA melebihi ketentuan yang sudah ditetapkan pemerintah.

Pada edisi terdahulu penarakyatnews.id telah mengupas dugaan pungutan liar (pungli) yang berindikasi pada perbuatan melawan hukum Korupsi PTSL desa Garu kecamatan Baton Nganjuk yang terdapat pengakuan memungut biaya per bidang Rp.500.000,-.

Baca juga : https://penarakyatnews.id/2020/02/20/kebal-hukum-biaya-prona-500-ribu-ruangan-steril-dari-wartawan-dan-lsm/

Hal ini dibuktikan dengan statement Munir selaku ketua PTSL desa Garu saat didatangi awak media penarakyatnews.id dan disertai pengusiran kepada awak media dengan alibi ruangan desa harus steril dari wartawan dan LSM.
Perkataan Munir yang masih terngiang di telinga wartawan dan LSM :

“Apa, mau tanya apa, gak usah nanya, paling ujung-ujunganya minta duit,”

“Anda tidak boleh masuk, karena ruangan ini steril dari Wartawan dan LSM,”

Sementara menurut Imam Safi’i selaku kepala desa Garu saat dikonfirmasi redaksi melalui selulernya beberapa hari yang lalu mengatakan bahwa terkait pungutan biaya PTSL didesanya adalah benar 500 ribu per bidang, dan ini sudah menjadi kesepakatan panitia dan pemohon.

Masih dalam keterangan Imam Safi’i saat ditanya apakah hal ini sudah di koordinasikan dengan pihak Kejaksaan, Kepolisian, BPN dan lainnya ? Imam Safi’i tidak berkenan menjawab dan meminta persoalan ini dianggap selesai.

Terdapat hal yang mengejutkan informasi dari salah satu aktivis LSM Nganjuk sebut saja Tegar, pria tinggi gagah ini mengabarkan bahwa sebelum Kepala desa Imam Safi’i berangkat ziaroh ke Madura telah bagi-bagi ampao kepada kurang lebih 30 wartawan dan LSM dengan nilai 100 ribu per ampao.

Terkait hal ini melalui WhatsApp Imam Safi’i membenarkan dan menurutnya uang yang dibagikan adalah uang pribadinya.

Lebih lanjut menanggapi pemberitaan yang berkembang Moch Ansory selaku ketua umum Lembaga Perlindungan Konsumen YAPERMA angkat bicara, sikap dan perilaku seorang Munir (ketua panitia PTSL desa Garu) terkesan hanyalah dibuat untuk menutupi perbuatannya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak ingin dipublikasikan, hal ini sangat disayangkan pasalnya PTSL adalah program pemerintah bukan individu.

“Presiden saja memerintahkan kepada semua lapisan masyarakat atau lembaga kontrol sosial untuk mengawasi dan melaporkan setiap adanya temuan penyimpangan dalam pemerintahan” pungkas Moch Ansory.

Dari data sementara yang di gali awak media PRN, terdapat sekitar 1009 pemohon PTSL desa Garu, jika ditarik kesimpulan dapat diartikan sisa uang lebih yang dikuasai panitia dan kepala desa Garu sebesar 350.000×1009 = Rp. 353.150.000. dikemanakan sisa pungutan PTSL desa Garu ?…(Tobing/ida)

baca selengkapnya
LAWAN KORUPSI

Rumah Mertua Mantan Sekertaris Mahkamah Agung

PRN Tulungagung– Tim komisi pemberantasan korupsi (KPK) kembali mengeledah Rumah salah satu warga Tulungagung Rabu (26/02/2020).

Rumah tersebut diketahui milik Hajah Sumarni yang terletak di RT 01 RW 04 kelurahan sembung kecamatan/kabupaten Tulungagung

Kedatangan Tim KPK kali ini tidak berhubungan dengan kasus korupsi Tulungagung , yang sebelumnya juga melakukan Penggeledahan disejumlah rumah anggota Dewan dan kantor DPRD Tulungagung sebelumnya.

Hajah Sumarni ternyata mertua Nurhadi mantan sekretaris Mahkamah Agung ( MA ) yang menurut informasi sedang menjadi buron KPK.

KPK Geledah Rumah Mertua Nurhadi Di Tulungagung
Hal itu disampaikan Nuryadi selaku ketua RT Setempat seusai mendampingi 8 orang KPK yang masuk dan melakukan penggeledahan rumah tersebut.

Menurutnya Sumarni telah meninggal dunia sehingga rumah hanya ditunggu oleh penjaga rumah bernama Musriah.

Nuryadi juga menjelaskan saat petugas KPK didalam rumah sempat menyampaikan kedatanganya sedang mencari buronan bernama Nurhadi.

” Tadi bilang ke saya agar mendampingi masuk rumah dan ketika saya tanya bilang mencari buronan ” terang Ketua RW Nuryadi.

Keadaan Rumah Mertua Nurhadi Di Tulungagung namun saat keluar rumah masih menurut Nuryadi , petugas tidak membawa barang berupa apapun.

Seperti diketahui Polisi turut menyebar surat Daftar Pencarian Orang (DPO) mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi. Dia menjadi buronan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap dan gratifikasi. Bersambung :(C.M. Dhewanti)

baca selengkapnya
LAWAN KORUPSI

Kebal Hukum… Biaya PRONA 500 Ribu, “Ruangan Steril dari Wartawan dan LSM'”

PRN NGANJUK – Sungguh terkesan tidak memiliki etika  panitia PTSL / PRONA desa Garu kecamatan Baron Nganjuk, pasalnya saat Pena Rakyat News hendak klarifikasi panitia PTSL marah-marah tanpa jelas alasannya.

Sikap panitia PTSL desa Garu terkesan aneh dan patut mendapat perhatian khusus, muncul berbagai pertanyaan yang mengarah pada dugaan banyaknya penyimpangan.

“Apa, mau tanya apa, gak usah nanya, paling ujung-ujunganya minta duit,”

“Anda tidak boleh masuk, karena ruangan ini steril dari Wartawan dan LSM,”

Penggalan kalimat yang terlontar dari mulut Munir selaku ketua panitia prona Desa Garu.

Menurut Munir, kehadiran wartawan hanya sebatas mencari kesalahan serta menakut-nakuti dengan dalih akan diberitakan dan ujungnya hanya minta duit.

Diakui Munir, prona didesanya mendapat 1009 bidang dan ada pungutan sebesar Rp 500.000,- setiap bidang yang akan disertifikatkan.

“Uang tersebut digunakan untuk biaya materai, patok dan operasional.” Imbuh Munir.

Ditempat terpisah LSM GMBI Nganjuk, Ebiet menyayangkan atas sikap ketua panitia prona yang arogan dan mudah memandang orang dengan sebelah mata. Padahal, tidak seharusnya bersikap demikian, karena wartawan mempunyai tugas sebagai kontrol sosial serta sudah tercantum di UU No.40 tahun 1999.

“Seharusnya, dia tidak perlu alergi dengan wartawan ataupun LSM. Jadinya kesannya seperti arogan, apa salahnya berbuat baik dan tidak menutup kemungkinan seakan-akan dia menutupi masalah,” terangnya.

Sementara Keputusasn Bersama (Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi) Nomor: 25/SK/V/2017; Nomor: 590-3167A Tahun 2017; Nomor: 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis.

Didalam Keputusan Bersama ini, dengan jelas ditentukan besaran biaya yang diperlukan untuk persiapan pelaksanaan PTSL, yang dibagi dalam 5 (lima) Kategori, yaitu : Kategori I (Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur) sebesar Rp 450 ribu; Kategoti II (Provinsi Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat) sebsar Rp 350 ribu; Kategori III (Provinsi Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantahn Barat, Sumatera Utara, Aceh, Sumatera Barat, Kalimantan Timur) sebesar Rp 250.000 ribu; Kategori IV (Provinsi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu, Kalimantan Selatan) sebesar Rp 200 ribu; dan Kategori V (Jawa dan Bali) sebesar Rp 150 ribu, semoga Panitia PTSL desa Garu sadar akan aturan. (bing/ida)

baca selengkapnya