close

METRO JABODETABEK

METRO JABODETABEK

Water Cannon Banjirin Disinfektan di Pasar Ciputat, Wilkum Polsek Ciputat Timur

PRN Tangsel | Gunakan Water Cannon, Polsek Ciputat Timur gelar penyemprotan disinfektan disepanjang jalur Ciputat timur, diketahui Kasus Corona di Tangerang Selatan (Tangsel), Banten, mencapai 899. Kasus tersebut tersebar di 7 kecamatan. Dihimpun dari website lawancovid19, tangerangselatankota.go.id.

Penyemprotan Disinfektan tersebut kerjasama antara Polsek Ciputat Timur dengan Brimob Batalion C Polda Metro Jaya pimpinan Kompol Eko. S dan Koramil Ciputat beserta BKO Kostrad juga SatpolPP Kecamatan Ciputat, Jumat (18/9/2020).

Kapolsek Ciputat Timur, Kompol Endy Mahandika, SH menuturkan, Penyemprotan Disinfektan ini bertujuan untuk mencegah penyebaran Covid 19 diwilayah ciputat khusunya dan tangerang selatan pada umumnya.

Harapan kami, lanjut Endy, kegiatan ini bisa menekan penyebaran covid 19 diwilayah hukum Polres Tangsel khususnya Ciputat Timur, tandasnya.

Kompol Endy Juga menghimbau kepada masyarakat, untuk selalu patuhi protokol kesehatan, mengunakan masker saat dalam kegiatan sehari-harinya, dan terimakasih kepada masyarakat yang sudah mematuhi protokol kesehatan, tegasnya.

Disisi lain, Wadanyon Brimobda Batalion C Polda Metro Jaya, Kompol Eko.S, menegaskan, kami dari TNI – Polri bersama pemerintah daerah laksanakan penyemprotan diainfektan dengan harapan dapat memutus mata rantai penyebaran covid-19, terutama diwilayah ciputat dan tengerang selatan pada umumnya.

BKO Kostrad, H.S.Miko berharap, dengan kegiatan pada hari ini, kita berharap agar situasi pandemi ini bisa kembali normal seperti biasanya.

Saduni. Z Terantib Kecamatan Ciputat Timur apresiasi kegiatan penyemprotan disinfektan pada hari ini yang melibatkan TNI-Polri beserta unsur pemerintah daerah, kiranya dengan adanya giat ini bisa dilanjutkan oleh masyarakat di wilayah masing-masing, tutupnya.

Penulis : Ria

baca selengkapnya
METRO JABODETABEK

Amstong Sembiring: Putusan Majelis Pengawas Notaris Ngawur Dan Tidak Masuk Logika Hukum

PRN JAKARTA |  Kuasa Hukum Amstrong Sembiring, SH., MH mendatangi kantor Kemenkum&Ham kanwil DKI Jakarta perihal hasil keputusan Majelis Notaris Propinsi DKI Jakarta tertera no SET.MPWN.PROV.DKI.JAKARTA.08.20-27merupakan dari kelanjutan Pelimpahanan Berita Acara Pemeriksaan NOMOR : 2/MPDN.JAKSEL/SKPM/ II/ TAHUN 2020 yang terdiri dari: Ketua Leolin Jayanti, SH, MH dan Dr. Ilham Hermawan, SH, MH dan Erinawita, SH, MH, masing-masing sebagai Anggota dan dibantu oleh Sesilia Savitri, SH sebagai Sekretaris Majelis laporannya terhadap notaris yang diajukan ke Majelis Pengawas Notaris (MPN) Jakarta Selatan.

Amstrong menjelaskan, keputusan Majelis Notaris Propinsi DKI Jakarta tertera no SET.MPWN.PROV.DKI.JAKARTA.08.20-27 Kantor Wilayah yang terdiri dari : S.H. Leoprayogo, SH, SpN dan Sutirah SH, MH dan Dr. Siti Hajati, SH, MH, CN masing-masing sebagai Wakil Ketua dan Anggota dan dibantu oleh S. Firdaus, Msi selaku Sekretaris Majelis serta Suwandri Munthazur, SH., Yunidar, SH., Suhud Prabowo Mukti, SH., MH. masing-masing sebagai Wakil Sekretaris Majelis yang diputus pada hari Senin, 14 September 2020, dinilai putusannya ngawur, karena laporan tersebut sengaja tidak dijadikan analisis putusan MPW dan langsung saja isinya ditolak, darimana logika hukumnya, putusan tersebut diduga keras adalah titipan atau pesanan dari pihak lawan Soerjani Sutanto yang terus menerus sengaja untuk bisa menguasai keseluruhan peninggalan harta waris sekaligus melindungi oknum notaris tersebut. Padahal laporan tersebut yang diajukan ke MPD/ MPW terbagi dua yaitu laporan dalam aspek formil dan aspek materil, dan nyata-nyata bahwa oknum Notaris Soerhardjo Hadie Widyokusumo tersebut sudah buat akta persetujuan yang ngaco, tidak jelas, dan akta itu sudah dilarang hukum.

Menurut Amstrong bahwa sebagaimana juga diketahui di dalam putusan Mahkamah Agung di tingkat PK (Nomor 214/ 2017) secara eksplisit telah disebutkan bahwa permohonan PK dari saudari Soerjani Sutanto sudah tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut: a. mengenai alasan adanya bukti baru; – bahwa setelah meneliti bukti surat yang diajukan oleh pemohon peninjauan kembali berupa akta hibah nomor 18/2011 tanggal 9 Mei 2011, Mahkamah Agung di tingkat peninjauan kembali berpendapat bahwa bukti tersebut tidak bersifat menentukan karena dalam perkara a quo pemohon peninjauan kembali tidak mengajukan gugatan balik terhadap termohon peninjauan kembali dan menuntut agar tanah dan bangunan (obyek sengketa) dinyatakan sebagai milik sah pemohon peninjauan kembali, karena itu bukti tersebut beralasan untuk dikesampingkan. Sehingga PK tersebut ‘Harus Ditolak’

Menurut Amstrong pula bahwa secara esensi hukum, ditolaknya Permohonan Penijauan Kembali (PK) Soerjani Sutanto karena tidak mengajukan gugatan balik dan menuntut terhadap adik kandung nya agar tanah dan bangunan (obyek sengketa) dinyatakan sebagai milik sah Soerjani Sutanto, karena akta hibah nomor 18/2011 tanggal 9 Mei 2011 itu berasal dari Akta Persetujuan Dan Kuasa tanggal 8 April 2011 yang merupakan Akta Kuasa Mutlak Atau Akta Pemindahan Hak yang telah dilarang secara hukum karena merupakan bentuk penyelundupan.

Amstrong juga menegaskan adanya Putusan Mahkamah Agung RI di tingkat Peninjauan Kembali No. 214 PK/Pdt/2017 tertanggal 15 Juni 2017 yang telah berkekuatan hukum tetap maka Haryanti sebagai ahli waris yang sah (anak kandung Almarhumah Soeprapti) mempermasalahkan akta hibah nomor 18/2011 tanggal 9 Mei 2011 yang dibuat oleh Notaris Ny. Soehardjo Hadie Widyokusumo yang berdasarkan dari Akta Persetujuan Dan Kuasa No 6, 7, 8, dan 9 tanggal 8 April 2011 ;

Kemudian Amstrong menjelaskan bahwa secara kronologis, Akta Persetujuan Dan Kuasa dan berikut Akta Hibah-Nya itu dibuat sekaligus “satu paket” oleh Notaris/ PPAT yang sama yaitu Notaris/ PPAT Ny. Soehardjo Hadie Widyokusumo. Dan hebatnya lagi “pembuatan Akta Hibah dikejar dalam waktu sebulan” yaitu dimana proses pembuatan dari ke dua Akta tersebut hanya berselang 1 (satu bulan), yaitu Akta Persetujuan Dan Kuasa dibuat pada tanggal 8 April 2011 kemudian berikut akta hibah nomor 18/2011 tanggal 9 Mei 2011 ;

“Sudahlah gak usah pura-pura atau berbohong, bahwa perbuatan oknum Notaris/ PPAT itu adalah merupakan pesanan dari Soerjani Sutanto untuk bisa menguasai Harta Waris Peninggalan almarhumah Soeprapti”, ucap Amstrong

Senyatanya menurut Amstrong Akta Persetujuan Dan Kuasa yang dibuat pada tanggal 8 April 2011 yang dibuat oleh Kantor Notaris/ PPAT Soehardjo Hadie Widyokusumo itu adalah merupakan akta yang dilarang secara hukum karena isinya penerima kuasa (Soerjani Sutanto) memiliki kuasa atas tanah-tanah yang disebutkan dalam kuasa tersebut, maka itu adalah sama dengan “Akta Kuasa Mutlak” tentang perolehan hak atas tanah dari pemilik tanah kepada pihak lain ;

Sudah jelas koq kata Amstrong, akta hibah nomor 18/2011 tanggal 9 Mei 2011 yang dibuat oleh Notaris/ PPAT Soehardjo Hadie Widyokusumo yang berdasarkan dari Akta Persetujuan Dan Kuasa No 6, 7, 8 dan 9 adalah merupakan Akta Pemindahan Hak atau Akta Kuasa Mutlak, dan sehingga Akta Hibah itu sudah cacat hukum karena Akta jenis seperti itu sudah lama dilarang secara hukum yang dapat dibuktikan sebagai berikut :

Pertama, adanya Putusan MARI No. 3176 K/Pdt/1988 dan Putusan MARI No. 199 K/TUN/2000 tertanggal 17 Oktober 2002 dengan ketua majelis (Almarhum) Prof. Dr Paulus E Lotulung, dengan kaidah hukum sebagai berikut:

Istilah hukum “Akta Pemindahan Kuasa” isinya, penerima kuasa memiliki kuasa atas tanah-tanah yang disebutkan dalam kuasa tersebut ;

“Akta Kuasa” atau “Akta Pemindahan Kuasa” yang isinya demikian ini adalah sama dengan “Akta Kuasa Mutlak” tentang perolehan hak atas tanah dari pemilik tanah kepada pihak lain.

Dan kedua, menurut Instruksi Mendagri No. 14 Tahun 1982 Jo. No. 12 Tahun 1984. Hal tersebut adalah dilarang, karena dinilai sebagai suatu penyeludupan hukum dalam “perolehan hak atas tanah”.

Serta yang ketiga, disamping itu juga merupakan pelanggaran/penyimpangan Pasal 1813 KUHPerdata ;

Amstrong pun berharap kepada Menteri Kemenkumham, Yasonna Laoly, untuk bisa mengawal dan memantau laporannya di Majelis Pengawas Pusat (MPP) Kemenkumham Republik Indonesia, karena berkas surat ini sebagaimana Wakil Sekretaris MPW Kemenkumham DKI Jakarta akan membuat Surat Pengantar Memori Banding yang diajukan oleh Pelapor untuk kemudian dilimpahkan ke MPP Kemenkumham Republik Indonesia minggu depan. Amstrong berharap pula agar hukum dapat ditegakkan dengan setegak-tegaknya dan tidak ada lagi oknum notaris yang bergentayangan merugikan anggota masyarakat, ucapnya.

Penulis : Ria

baca selengkapnya
METRO JABODETABEK

Operasi Yustisi, Kapolsek Ciputat Timur Bagikan Masker Gratis Kepengguna Jalan

PRN TANGERANG | Dalam rangka oprasi Yustisi, Pembagian masker serentak, kampanye jaga jarak dan hindari kerumunan, polsek Ciputat timur bersama danramil ciputat beserta satuan pamong peraja dan dishub ciputat gelar pembagian masker kepadapengguna jalan di jalan Ir. H. Juanda, lampu merah gintung, Kamis (10/9/2020).

Daripantauan awak media, masih banyak pengguna jalan yang tidak menggunakan masker saat berada diluar rumah, Kapolsek Ciputat Timur Kompol Endy Mahandika, SH yang didampingi Danramil Ciputat Kapten Arh. Samsuri gencar memberikan himbauan sekaligus membagikan masker gratis kepada para penggendara yang kedapatan tidak mengenakan masker.

Kompol Endy Mahandika menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk selalu menggenakan masker saat berada diluar rumah demi memutus mata rantai penyebaran virus covid 19.

Diketahui, wilayah tangerang selatan saat ini masih memberlakukan perpanjangan sosial berskala besar, hal tersebut karena peningkatan jumlah kasus Covid-19 menjadi alasan perpanjangan PSBB diwilayah tangsel.Keputusan itu juga diambil karena angka kasus Covid-19 di wilayah Tangsel cenderung meningkat selama PSBB yang berakhir Minggu kemarin.

Terhitung mulai Senin 7 September 2020, Gubernur Banten Wahidin Halim sudah memutuskan untuk memperpanjang penerapan PSBB di Tangerang Raya hingga dua minggu ke depan, prihal tersebut karena wilayah Tangsel masih menjadi kategori zona oranye di Provinsi Banten dengan risiko sedang, tegas Kapolsek Ciputat Timur.

Kompol Endy berharap, dengan pembagian masker pada hari ini, bisa menekan angka penyebaran virus covid 19 dan masyarakat bisa sadar untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dan prioritaskan 4M dengan selalu menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, tandasnya.

Saat ini, terdapat 105 pasien positif Covid-19 yang masih dirawat atau isolasi mandiri.

Kelurahan Cipayung, Kecamatan Ciputat, menjadi satu-satunya wilayah di Tangsel yang sampai saat ini bebas dari kasus positif Covid-19.

Di sisi lain, Kelurahan Pondok Benda, Kecamatan Pamulang menjadi wilayah dengan kasus positif tertinggi di Tangsel, yakni 61 kasus positif.

Penulis : Ria

baca selengkapnya
METRO JABODETABEK

Rapat Anggota KUD Tunggal Karya Sehati Menunjuk Konsultan Hukum Demi Profesional Kerja

PRN SERANG | Sebagai syarat profesional kerja Koperasi dan menjadikan syarat utama pendirian sebuah koperasi adalah RAT (Rapat Anggota Tahunan) dan hal ini sudah dijalankan oleh Koperasi Unit Desa (KUD) Tunggal Karya Sehati (TKS) Lubuk Bintialo, Kec. Batanghari Leko, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, dan kali ini KUD TKS mengadakan rapat anggota untuk pembahasan dalam sisi hukum. jumat, 17/2020)

M. Anas selaku Pimpinan Rapat KUD TKS bersama seluruh pengurus KUD Tunggal Karya Sehati sepakat untuk menunjuk ELFRIDA TAMPUBOLON, S.H. dan HEFI IRAWAN, S.H., Pada Kantor Hukumnya OLOAN MARPAUNG, S.H. & PARTNERS, yang Beralamat di : Jl. H. Tabroni No. 46 Kalimulya/Cilodong Kota Depok – Jawa Barat, sebagai Konsultan Hukum Koperasi Unit Desa (KUD) Tunggal Karya Sehati (TKS) Lubuk Bintialo, Kec. Batanghari Leko, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan.

Penunjukan ini diperkuat dengan surat nomor 040/Kud/Tks/IV/2020 yang ditanda tangani oleh pimpinan rapat M. Anas dan sekertaris Muchlas dengan harapan KUD Tunggal Karya Sehati ini dapat bekerja secara profesional dan dapat membantu masyarakat dalam perekonomian yang lebih baik sehingga dapat menjaga marwah koperasi yaitu “Dari anggota untuk anggota” (Zami)

baca selengkapnya
METRO JABODETABEK

Buntut Demo di Kemnaker, 8 Orang Pengurus Serikat Pekerja Transjakarta Dipecat

PRN JAKARTA |  Buntut akibat dari aksi demo di depan kantor Kementerian Ketenagakerjaan RI pekan lalu berujung pada pemecatan sejumlah pengurus Serikat Pekerja TransJakarta (SPT).

Pemecatan sepihak yang dilakukan salah satu Badan Usaha Milik Daerah ini mengundang protes keras pengurus Serikat Pekerja Transjakarta (SPT). Dalam keterangan persnya yang di gelar di kantor Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA), Cipinang Muara, Jakarta Timur, Kamis (3/9/2020), Kepala Divisi Hukum Serikat Pekerja Transjakarta, Muslihan Aulia Haris, S.H., menyebut dasar hukum yang diambil manajemen PT. Transjakarta sangat menga-ada dan tidak memiliki dasar hukum soal pemecatan delapan (8) pegawai Transjakarta.

“Atas dasar apa, kasih unjuk kami, teriakin kami, UU atau Peraturan yang mengatakan bahwa unjuk rasa harus meminta izin pada manajemen. Itu semua akal-akalan pihak manajemen. “kata Muslihan.

Ia menambahkan, sebelumnya SPT telah bersurat kepada manajemen sebelum melakukan aksi unjuk rasa, namun tidak ada tanggapan. “Sebelumnya kan kami sudah melakukan pemberitahuan, itu tanggal 25 Juli 2020 kepada kantor Transjakarta dan Polda Metro Jaya. “ungkapnya.

Dalam kasus pemecatan tersebut Muslihan juga mengatakan pihaknya telah menindaklanjuti laporan ke DPRD, Wagub dan Gubernur DKI Jakarta terkait PHK terhadap 8 karyawan Transjakarta sebagai bentuk efek jera kepada pihak manajemen TransJakarta bahwa ada kesalahan manajemem melakukan PHK sepihak dengan alasan yang tidak masuk akal.

Dikabarkan sebelumnya, soal tidak dibayarkannya upah lembur karyawan dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak oleh manajemen TransJakarta juga telah menjadi persoalan hukum. Tepatnya pada hari Senin, 31 Agustus 2020 Serikat Pekerja Transjakarta (SPT) telah membuat laporan kepolisian ke Polda Metro Jaya dengan Nomor LP/5186/VII/YAN/2.5/2020/SPKT/PMJ.

“Laporan Kepolisian itu buntut dari intimidasi yang dilakukan Manajemen PT. Transjakarta dengan memberikan Skorsing kepada beberapa pengurus SPT yang mengikuti aksi penyampaian pendapat dimuka umum di Kementerian Ketenagakerjaan RI pada 29 Juli 2020 lalu. “Ulas Muslihan.

Sementara Kepala Divisi SDM dan Pengkaderisasian Organisasi, Ahmad Firdaus mengatakan pengscorsingan 8 pegawai di hari yang sama ketika PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) sepihak yang dilakukan oleh manajemen PT. Transjakarta melalui pesan singkat whatsApp yang selanjutnya disusul surat PHK (Pemutusan Hubungan Kerja).

“Pemberitahuan itu dikirim melalui kurir yang ditujukan ke saya selaku Kepala Divisi SDM dan Pengkaderisasian Organisasi. Disini kami menilai manajemen Transjakarta telah melanggar UU karena dengan seenaknya melakukan PHK secara sepihak. “Beber Ahmad.

Ia juga mengkritisi manajemen PT. Teansjakarta telah menganomi pegawai adalah pekerja lepas, sehingga dengan mudahnya melakukan pemecatan sepihak dengan alasan yang mengada-ngada.

Ahmad menuding perlakuan manajemen PT. Transjakarta sudah diluar kewenangannya, mereka telah melakukan penyebaran foto secara ilegal dari delapan (8) pengurus yang di PHK ke pihak petugas pengamanan pool untuk melarang masuk kelingkungan Transjakarta. “Artinya perbuatan mereka itu kami anggap sebuah bentuk pencekalan, tentunya hal itu bisa memicu pelaporan kami selanjutnya terkait pidana yang telah menyebarkan foto-foto tersebut, bahkan foto keluarga kamipun ikut disebar,” ujarnya.

Ketika di komunikasikan ke Kuasa Hukum Serikat Pekerja Transjakarta (SPT), Azas Tigor Nainggolan, SH, M. Si, MH., soal persoalan yang muncul akibat adanya pemecatan 8 pegawai Transjakarta, ia membenarkan kliennya telah membuat laporan kepolisian terkait peristiwa adanya kesewenang-wenangan manajemen Transjakarta.

“Aksi protes yang dilakukan para pekerja itu semata-mata untuk kebaikan Direktur Utama TransJakarta yang baru menjabat, jadi apa yang dilakukan oleh SPT adalah bentuk kebaikan Dirut, artinya Dirut baru telah dibohongi oleh manajemen Transjakarta selama ini. “Ungkap Azas Tigor.

Azas mengulas UU Ketenagakerjaan RI secara jelas dan tegas telah mengatur terkait kewajiban untuk membayarkan upah lembur. Tentunya munculnya protes Karyawan PT. Transjakarta untuk menuntut hak-haknya adalah bagian dari pemenuhan Hak Demokrasi.

“Kan jadi bisa dilihat, betapa bobroknya manajemen PT. Transjakarta sebagai salah satu BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) Pemprov DKI Jakarta selama ini dengan melakukan tindak pidana penggelapan upah lembur ribuan pekerjanya selama 2015-2019, sebagaimana diatur dalam Pasal 187 UU No. 13 Th. 2003 Ketenagakerjaan. “Pungkasnya. (opan/prapto)

baca selengkapnya
METRO JABODETABEK

Kapolsek Ciputat Sosialisasi Adaptasi Kebiasaan Baru, Masyarakat Wajib Kenakan Masker

PRN TANGSEL | Dalam sosialisasi Adaptasi kebiasaan baru, Jajaran Polsek Ciputat dan Bhabinkamtibmas berikan Himbauan kepada masyarakat yang berada di wilayah hukum Mapolsek Ciputat untuk selalu menggunakan masker saat berada diluar rumah dan mematuhi protokol kesehatan demi memutus mata rantai penyebaran virus corona.

Dalam pantauan awak media, Jajaran polsek Ciputat Sosialisasikan masyarakat untuk bisa beradaptasi dengan kebiasaan baru agar selalu menggunakan masker saat keluar rumah, tetap menerapkan Physical dan Social Distancing, sosialisasi yang dilakukan secara mobile diterapkan di 13 kelurahan yang berada di wilayah hukum Polsek Ciputat, kamis (20/8/2020).

Sesuai anjuran dari WHO (World Health Organization) atau Organisasi Kesehatan Dunia, masyarakat Wajib menggunakan masker sebagai cara mencegah dan menekan peredaran virus corona (Covid-19).

Hal ini menyusul keputusan Gubernur Provinsi Banten yang memperpanjang PSBB ke delapan di wilayah Tangerang Raya pada Minggu (9/8/2020) lalu.

Hasil rapat evaluasi kepala daerah dengan Gubernur Banten, PSBB kembali diperpanjang hingga 14 hari mendatang atau sampai 23 Agustus 2020, yang mencakup di wilayah Kabupaten Tengerang, Kota Tangerang dan Tangerang Selatan.

Kapolsek Ciputat Kompol Endy Mahandika, SH beserta jajaran nampak diatas mobil dengan menggunakan pengeras suara berikan himbauan dan sosialisasi kepada masyarakat agar selalu kenakan masker saat ada di luar.

Penulis : Ria

baca selengkapnya
METRO JABODETABEK

Bakti Polri Untuk Negeri, Kapolsek Pakuhaji Salurkan Bansos di Kampung Nelayan

PRN TANGERANG |Dalam rangka HUT RI Ke-75, Polri melaksanakan Bakti Sosial secara serentak Pada Hari Rabu 19 Agustus 2020, Bakti sosial Polsek Pakuhaji dengan sasaran para nelayan diwilayah hukum mapolsek Pakuhaji.

Kapolsek Pakuhaji AKP.Dr Edy Suprayitno,SH., MH didampingi Wakapolsek Pakuhaji Iptu Sambas, Sekdes Desa Sukawali Baskani, Kanit Samapta Polsek Pakuhaji Ipda Amsir, Ps Kasie Humas Polsek Pakuhaji Aiptu FG Sugiyarta, Ps Kanit Lantas Aiptu Atep Rohmana dan Anggota Polsek Pakuhaji.

Kapolsek Pakuhaji AKP Dr. Edy Suprayitno beserta 15 Personil Laksanakan Bakti Sosial berupa pemembagikan Paket sembako, beras dan kompor gas kepada warga yang kurang mampu dan ibu-ibu lansia dipemukiman Kampung Nelayan, Rabu (19/08/2020).

Kapolsek Pakuhaji dalam sambutanya, mengucapkan terimakasih kepada Ketua Rt.001 dan Sekertaris Desa (Sekdes) yang turut berpartisipasi dalam pembagian sembako.

Saya selaku Kapolsek Pakuhaji mewakili Kapolres Metro Tangerang Kota Kombes Pol Sugeng Hariyanto menyerahkan Bakti Sosial Kepada Warga Kampung Cituis Rt.001/001 Desa Sukawali, ucapnya.

Lebih lanjut, Edy juga menghimbau kepada warga khususnya para nelayan agar selalu menggunakan masker, jaga jarak dalam adaptasi kebiasaan baru untuk mencegah penyebaran covid-19.

AKP Dr. Edy Suprayitno pimpin Langsung Kegiatan tersebut dan menyerahkan paket bantuan kepada warga Desa sukawali Kecamatan Pakuhai diantaranya , Ibu Tarsih (61) ,Ibu Pipih Lulu (50),Ibu Yani (32) ,Ibu Tinggal (40) dan Bapak Musa (53), Bantuan yg diberikan berupa Kompor Gas 3 Pcs, Paket Sembako 25 Paket dan Beras @ 5 Kg sebanyak 125 Kg.

Setelah selesai penyerahan paket bantuan kemudian Kapolsek Pakuhaji menyerahkan sejumlah masker kepada para Nelayan.

Penulis : Ria

baca selengkapnya
METRO JABODETABEK

Polsek Ciputat Salurkan Bansos di 13 Kelurahan Dalam Rangka Hut RI Ke-75

PRN TANGERANG – Dalam rangka HUT RI Ke-75, Polri melaksanakan Bakti Sosial yang dilaksanakan serentak Pada Hari ini Rabu 19 Agustus 2020, dalam hari Kemerdekaan ke 75 akan tetapi Masih banyak warga yang belum merdeka dari dampak Pandemi Covid-19 sehingga Bakti Sosial ini Bertajuk Bantuan Untuk Warga yang terdampak langsung Pandemi Covid19.

Kapolsek Ciputat beserta jajaran salurkan bantuan kepada 13 kelurahan yang berada di wilayah hukum Polsek Ciputat.

Dalam keterangannya, Kapolsek Ciputat Kompol Endy Mahandika, SH yang didampingi Wakapolsek beserta jajaran, dalam memperingati hari kemerdekaan dan masih dalam situasi pandemi Covid 19 ini, tak hentinya kita dari jajaran polsek ciputat untuk membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan, ucapnya.

Dalam pendistribusian bantuan sosial ini juga, kami selalu mengutamakan protokol kesehatan yaitu 3M (menjaga jarak, memakai masker dan mencuci tangan), seperti apa yang sudah sama-sama kita ketahui, dalam penyerahan bansos ini kita berikan secara simbolis kepada warga yang nanti akan dilanjutkan oleh ketua Rt setempat untuk memberikan secara dor to dor, tegasnya.

Kami dari jajaran Polsek Ciputat berharap, semoga bantuan ini bisa meringankan beban masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19, untuk kedepannya, waloupun nantiada sumbangan atau santunan lainnya tak lupa kita akan tetap berbagi bukan hanya kepada masyarakat yang berada di Kelurahan Cipayung saja, tetapi tetap nanti di 13 kelurahan lainnya yang berada di wilayah hukum polsek ciputat juga dapat, terang Kompol Endy Mahandika, SH dalam sambutannya di Rt.002/009 Kel. Cipayung, Kec. Ciputat.

Penulis : Ria

baca selengkapnya
METRO JABODETABEK

Gebrakan Baru Kompol Endy Mahandika Dalam Menanggulangi Perekonomian Warga Ciputat

PRN TANGSEL | Dalam suasana hari kemerdekaan RI yang Ke-75 tahun dan masih didalam situasi pandemi Covid-19, Kapolsek Ciputat buat gebrakan dan gagasan untuk Pembentukan kembali kampung jawara di wilayah hukum polsek ciputat, hal tersebut dilakukan untuk menanggulangi permasalahan ekonomi masyarakat dimasa pandemi covid 19.

Dalam pantauan awak media, Salah satu contoh sudah mulai terbentuknya kembali Kampung Jawara yang berada di kel. Cipayung, kec.Ciputat sudah berjalan UMKM mandiri yang dikelolah oleh warga sekitar antara lain, membudi dayakan tanaman hidroponik, peternakan ikan patin, lele dan lainnya, bahkan warga membuka ruang untuk belajar dalam Pengelolaan budi daya hidroponik juga memproduksi Sabun cuci yang ramah lingkungan.

Kompol Endy Mahandika, SH memaparkan, untuk mensejahterakan warga di wilayah hukum polsek ciputat dan menanggulangi perekonomian warga di masa pandemi, kita budidayakan tanaman dan peternakan yang bisa dikelolah oleh warga sendiri dan hasilnya nanti juga kembali lagi untuk warga, ucapnya, Rabu (19/8/2020).

Kedepan, kita dari jajaran polsek ciputat, akan bentuk kembali kampung jawara minimal 1 di setiap kelurahan dari 13 kelurahan yang berada di bawah wilayah hukum mapolsek ciputat, demi edukasi masyarakat untuk selalu mentaati protokol kesehatan dan dihidupkannya kbali siskambling di setiap kampung jawara Ciputat untuk saling bisa menjaga ketertiban dan keamanan wilayah agar kamtibmas kondusif masyarakat semakin produktif, tegas Endy.

Disisi lain, ibu Linda salah satu pengurus dan pemateri pelatihan hidroponik, Dirinya menjelaskan, untuk di kampung jawara kel.cipayung ini, kita budidayakan hidroponik, aquaponik dan pemeliharaan ikan, kita juga membuka ruang pelatihan yang bentuknya seperti rumah kebun untuk mempelajari hidropinik, aquaponik maupun budidaya peternakan ikan, tandasnya.

Penulis : Ria

baca selengkapnya
METRO JABODETABEK

Sebanyak 1.608 WBP Lapas Kelas I Tangerang Bisa Hirup Udara Bebas

PRN Tangerang – Sebanyak 1608 warga binaan pemasyarakatan (WBP) mendapat Remisi Umum 17 Agustus 2020 dengan total jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan sebanyak 2334 Orang. Penyerahan Remisi Umum 17 Agustus 2020 dilakukan secara simbolis mengedepankan protokol kesehatan penanggulangan covid 19 dengan menggunakan masker dan sosial distancing, dihadiri oleh Pejabat Struktural Lapas Kelas I Tangerang dan Warga Binaan di Aula Lapas Kelas I Tangerang.

Jumadi selaku Kalapas Kelas 1 Tangerang menjelaskan dari 2334 Warga Binaan, terdapat 1608 orang Warga Binaan yang menerima remisi tersebut karena telah memenuhi syarat administratif dan subtantif sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku.

“Kami menekankan bahwa setiap fasilitas / layanan yang diberikan oleh Lapas Kelas I Tangerang gratis tidak dipungut biaya,” katanya.

Penyerahan Remisi merupakan Apresiasi Negara atas pencapaian yang sudah dilakukan oleh Warga Binaan Pemasyarakatan selama menjalani pembinaan di Lapas dengan harapan dapat mempercepat proses kembalinya narapidana dalam kehidupan bermasyarakat. Ujar Jumadi.

Penulis : Ria

baca selengkapnya