close

OPINI

OPINI

Inilah Perbedaan Antara Kepailitan dan PKPU

Oleh :

Iskandar Laka, S.H., M.H.
Penasehat Hukum PRN dan Dosen FH Uniyos Surabaya

Meskipun diatur didalam Undang-Undang yang sama, Kepailitan Dan PKPU adalah dua hal yang berbeda, mungkin masih banyak orang yang bingung membedakan dimanakah letak perbedaannya ? berikut klasifikasi perbedaan Kepailitan dan PKPU:

PENGERTIAN:
KEPAILITAN
Kepailitan merupakan suatu kondisi dimana seorang debitur tidak dapat menyelesaikan pembayaran hutangnya kepada Kreditur, sehingga Kreditur dapat mengajukan permohonan pailit agar harta debitur dapat dipergunakan untuk membayar hutang tersebut.
PKPU
PKPU bisa diartikan penundaan atau penangguhan, yakni penundaan pembayaran hutang untuk mencegah terjadinya Kepailitan.

SUMBER HUKUM:
KEPAILITAN
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
PKPU
Pasal 222 sampai dengan pasal 294, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

UPAYA HUKUM:
KEPAILITAN
Kasasi ke Mahkamah Agung Terhadap Putusan Permohonan Pernyataan pailit Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung terhadap putusan permohonan pernyataan pailit yang telah berkekuatan hukum tetap. Pasal 11 ayat (1) dan pasal 14 UU No.37 Thn 2004 (UU Kepailitan)
PKPU
Terhadap putusan PKPU tidak dapat diajukan upaya hukum apapun Pasal 235 Ayat (1) UU Kepailitan.

PENGURUSAAN HARTA DEBITUR
KEPAILITAN
Yang berhak melakukan pengurusan harta debitur dalam kepailitan adalah Kurator. Pasal 1 ayat (5), Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 16 UU Kepailitan
PKPU
Yang Melakukan Pengurusan Harta Debitur dalam PKPU adalah pengurus. Pasal 225 ayat (2) dan ayat (3) UU Kepailitan.

KEWENANGAN DEBITUR:
KEPAILITAN
Sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, debitur kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus seluruh harta kekayaan yang termasuk dalam harta pailit. Pasal 24 Ayat (1) UU Kepailitan
PKPU
Dalam PKPU, debitur masih dapat melakukan pengurusan hartanya selama mendapatkan persetujuan dari pengurus.

JANGKA WAKTU PENYELESAIAN:
KEPAILITAN
Dalam kepailitan, setelah diputuskannya pailit oleh Pengadilan Niaga, tidak ada batas waktu tertentu untuk penyelesaian seluruh proses kepailitan.

PKPU : Dalam PKPU, PKPU dan perpanjangannya tidak boleh melebihi 270 (dua ratus tujuh puluh) hari setelah putusan PKPU sementara diucapkan. Pasal 228 Ayat (6) UU Kepailitan.

Jika terdapat permohonan PKPU dan Kepailitan secara bersamaan, Maka Permohonan PKPU Wajib Didahulukan Daripada Kepailitan. Pasal 229 ayat (3) dan ayat (4) UU Kepailitan.

baca selengkapnya
OPINI

TUJUAN PENGERTIAN DAN SIFAT HUKUM

Oleh :

AGUS SALIM, S.Pd., S.H., M.H.

PENASEHAT HUKUM PRN & DOSEN FH UNIYOS SURABAYA

 

Ciri-Ciri Hukum sebagai berikut :

  1. Adanya perintah dan/atau larangan
  2. Perintah dan/atau larangan Itu harus patuh ditaati setiap orang.

Unsur-Unsur Hukum :

  1. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat
  2. Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib
  3. Peraturan itu bersifat memaksa.
  4. Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas dan nyata

Sifat dari hukum yaitu “MENGATUR dan MEMAKSA”

Tujuan Hukum menurut Prof. Subekti, S.H. yaitu ; untuk mencapai kemakmuran dan kebahagiaan pada rakyat.

Tujuan hukum untuk melindungi semua masyarakat dapat kita simpulkan menjadi 3 yaitu : Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan.

baca selengkapnya
OPINI

Alasan Orang Mau Menaati Hukum, Begini Penjelasannya

Iskandar Laka, S.H.M.H.
(Konsultan Hukum Pena Rakyat News Dan Dosen FH Universitas Yos Soedarso Surabaya)

Alasan orang mau menaati hukum menurut Prof. Dr. B. Arief Sidahrta, S.H. terdiri dari lima hal. Begini penjelasannya.

Pertama adalah karena takut dengan sanksi hukum yang dianggapnya suatu petaka. Menurut Sidharta orang menaati hukum karena takut akan sanksi (hukuman). Sanksi itu adalah petaka bagi yang terkenanya. Hukuman itu dijatuhkan kepada seseorang yang terbukti melanggar hukum dan diputus bersalah oleh pengadilan. Hukuman pada dasarnya adalah perwujudan konkretisasi kekuasaan negara dalam pelaksanaan kewajibannya untuk dapat memaksakan ditaatinya hukum.
Keberadaan sanksi secara normatif, seseorang memiliki rasa takut misalnya takut dipenjara yang secara otomatis segalanya serba dibatasi dengan aturan secara ketat didalamnya. Karena serba terbatas, hak-hak dalam keseharian sebagai kenikmatan tercerabut menyebab kehidupan nestapa yang mana beum apa-apa sudah terbayang dalam benak seseorang. Maka perasaan takut pun tak dapat dihindari oleh seserang pada umumnya. Akhirnya Upaya untuk menghindari penjara mengalir begitu saja.

Kedua menurut Arief Sidharta, oarng mau menaati hukum karena memang benar-benar orang yang taat dan soleh serta dapat membedakan antara yang baik dan buruk.
Dia sadar bahwa dalam kehidupan itu terdapat dua pilihan yang harus dipilih yang tidak mungkin memilih keduanya atau juga memilih keduanya.
Maka berbuat kebaikan dapat konsekuensi yang baik pula terhadap diri seseorang sehingga rasa damai, ketenangan diri dan kebahagian sangat terbuka lebar jalan kehidupannya. Namun begitu sebaliknya jika berbuat buruk atau jahat terhadap pihak lainnya dapat berimplikasi ketidakbaikan bagi pelakunya.
Jadi menurut Sidharta, pada situasi dan kondisi kehidupan normal sebenarnya seseorang bisa menggunakan pilihannya, tetapi kkarena keadaan yang situasional terdapat potensi seseorang memilih untuk berbuat jahat dan salah, terlepas diengaja atau tidak meskipun perbuatannya itu merugikan orang lain.

Ketiga, menurut Sidharta, orang menaati hukum karena pengaruh lingkungan dalam hal ini masyarakat sekelilingnya. Hal itu karena manusia tidak mungkin dapat sendirian, tetapi selalu hidup berdampingan dengan masyarakat. Masyarakat secara langsung atau tidak langsung, dapat memberikan warna dan pengaruh, baik ataupun buruk, terhadap warganya.
Masyarakat dapat mempengaruhi baik apabila lingkungan disekitarnya juga baik dan begitu pula sebaliknya dimana masyarakatnya berperilaku tidak baik, maka masyarakatnya juga akan terkena dampak yang tidak baik. Besarnya pengaruh masyarakat terhadap perilaku seseorang atau keluarga adalah realitas yang ada dan tidak dapat dibantah.
Hal ini terjadi, karena masyarakat dan hukum dapat saling mempengaruhi, sehingga keduanya memang dapat saling mengisi yang akan tergantung pada pola perilaku masyarakatnya. Nah, kemungkinan sebagaimana tersebut itu ada, karena dimana ada masyarakat maka di situ pulalah akan ada hukumnya. Dengan dasar berpikir demikian, maka akan jelasl bahwa ketaatan masyarakat terhadap hukum sangat besar pengaruhnya Sehingga melalui jalan ini dapat dipahami bahwa ketaatan masyarakat terhadap hukum dan dominasi kebiasaan untuk taat sangat berperan besar sekali.
Budaya ketaatan mengantri atau menggunakan seat belt di mobil adalah refleksi masyarakatnya untuk taat kepada hukum yang berlaku. Begitu halnya dengan ketidakaatan pengendara motor yang melawan arus adalah potret masyarakatnya itu sendiri yang tidak taat kepada hukum dimana pengaruh masyarakat sangat besar adanya. Artinya, ketaatan dan ketidaktaatan terhadap hukum itu juga akan bergantung kepada masyarakatnya yang menjadi salah satu kontributornya.

Kemudian keempat menurut Sidharta, orang menaati hukum atau mengikuti peraturan hukum karena tidak ada pilihan lain. Dalam hidup dan kehidupan manusia dihadapkan kepada dua pilihan dalam hal ketaatan. Pilihan jatuh kepada cenderung untut taat kepada aturan, tetapi juga ada orang yang memang tidak berkehendak tidak taat kepada aturan. Menjadi hidup taat dan teratur bagaikan jalan terjal berbanding terbalik dengan tidak taat di mana kemudahan dan tidak repotnya menjadi dasar untuk melakukannya.

Hal ini, karena secara alamiah manusia memang tidak mudah menjalani kehidupan susah dan salah satunya adalah taat kepada aturan yang berlaku. Ketaatan terhadap aturan adalah sebuah pilihan yang baik dan menjadikan hidupnya menjadi damai, aman tentram dan tenang. Namun, terkadang manusia juga terpaksa melanggar aturan (tidak taat), sehingga harus bertanggung-jawab atas perbuatannya itu. Dengan dasar kerangka konsekuensinya inilah, manusia sedapat mungkin tidak melanggar aturan yang berlaku karena melanggar berarti sama saja akan sanksi hukumnan terhadapnya.

Artinya, terpaksalah manusia memang harus mentaati aturan sebagai pilihan dan jalan terbaik, sehingga mentaatinya itu karena memang tidak ada hak kepadanya untuk dapat memilih. Hal ini bagaikan peribahasa bagai makan buah simalakama” yang dalam tulisan ini mengandung arti tidak punya pilihan. Pilihan yang mau ke kiri salah, ke kanan salah, maju salah, mundur pun salah, sehingga memang hanya satu yang harus dipilihnya yaitu terpaksalah taat sebagai jalan terbaik karena memang tidak ada pilihan lainnya. Jatuhnya pilihan taat karena tidak pilihan lainnya dengan satu celah kemungkinan tidak terpaksa taat yaitu berupa akan terjadinya penghukuman sanksi terhadap orang berbuat salah dan melanggar aturan yang berlaku.

Kelima, Sidharta menyampaikan, orang menaati hukum itu karena kombinasi keempat faktor tersebut di atas. Hal ini adalah konsekuensi logis gabungan dari keempat penyebab mengapa orang menaati hukum. Artinya, dapat saja orang menaati hukum itu disebabkan oleh salah satu atau lebih, bahkan mungkin semuanya, sebagai hal yang menjadi latar belakang ketaatannya. Maksudnya, bergantung pada kejadian masing-masing, yang bisa berbeda atau sama.

Dengan demikian, ketaatan orang dalam kehidupan manusia mengikuti penyebabnya yang bersifat personal pelakunya. Apakah karena penyebab pertama, kedua, ketiga atau keempat dan bahkan sangat terbuka bahwa realitasnya dapat saja terjadi gabungan keseluruhannya.

Belajar dari penjelasan dan pemaparan tersebut di atas terbuka untuk dapat memahami dengan lebih baik di mana penyebab utamanya ketaatan itu ada dan berasal. Diharapkan melalui cara demikian dapat dipotret dengan lebih jelas, baik secara sosiologis dan secara antropologis, termasuk ilmu hukum itu sendiri soal ketaatan masyarakat terhadap hukum yang berlaku. Sebuah usaha awal untuk dapat mencari jawaban terhadap pertayaan yang mendasari mengapa hukum itu ditaati.

baca selengkapnya
OPINI

Asas-Asas Dasar Dalam Hukum Administrasi Negara

Oleh : Iskandar Laka, S.H.,M.H.

Pakar Hukum dan Dosen Fakultas Hukum Uniyos Surabaya

Asas-asas dalam hukum adminitrasi negara ini diajarkan kepada para calon yuris pada saat menempuh study strata hukum adminitrasi negara dan menjadi landasan didalam praktik birokrasi hukum administrasi negara yang tidak banyak diketahui oleh masyarakat yang awam hukum, berikut Asas-asas nya;

  1. Asas Ne bis Vexari Rule

Adalah asas yang menginginkan setiap Tindakan dalam administrasi negara itu harus berdasarkan undang-undang dan hukum yang ada.

  1. Asas Principle Of Eguality (Asas Kesamaan dalam Pengambilan Keputusan)

Adalah asas yang menginginkan agar ketika ada suatu kasus maupun fakta yang serupa, seluruh alat administrasi negara haruslah mempunyai keputusan yang serupa (sama).

  1. Asas Principle of proportionality Asas Keseimbangan)

Adalah asas yang menginginkan penjatuhan hukuman dalam proporsi yang wajar bagi pegawai yang telah melakukan kesalahan.

  1. Asas Principle of Legality (Asas Kepastian Hukum)

Adalah asas yang menginginkan agar hak yang telah diperoleh seseorang berdasarkan keputusan pejabat/badan administrasi negara itu dihormati.

  1. Asas Principle Of Motivation (Asas Motivasi untuk segala keputusan)

Adalah asas dimana pejabat administrasi negara maupun pemerintah harus punya motivasi yang kuat, adil, benar dan jelas dalam mengambil suatu keputusan.

  1. Asas Of Non-Minuse of Competence (Asas Tidak mencampuraduk kewenangan)

Adalah asas yang menginginkan agar pejabat administrasi negara dalam pengambilan keputusan tidak memakai kewenangan ataupun kekuasaannya. (Bukan ranah kewenangannya tapi ikut memutuskan)

  1. Asas Principle of Meeting Raised Expectation (Asas Menanggapi harapan yang Wajar)

Adalah asas yang menginginkan pemerintah dapat menimbulkan harapan yang wajar bagi kepentingan rakyatnya.

  1. Asas Principle Of Public Service (Asas Penyelenggaraan Umum)

Adalah asas yang mengingankan agar kiranya pemerintah selalu mengutamakan kepentingan umum dalam melaksanakan tugasnya.)

  1. Asas Sapientia (Asas Kebijaksanaan)

Adalah asas yang menginginkan pejabat administrasi negara harus selalu bijaksana dalam melakukan tugasnya.

  1. Asas Principle of Undoing the Conseguence of annule Decision

Adalah asas yang meniadakan akibat-akibat dari suatu pembatalan keputusan.

  1. Asas Principle of Corefness (Asas Bertindak Cermat)

Adalah asas yang menginginkan administrasi negara hati-hati dalam tindakannya agar tidak melahirkan kerugian bagi masyarakat.

  1. Asas Principle of Fair Play (Asas Permainan yang Layak)

Adalah asas yang menginginkan agar pejabat administrasi negara memberikan suatu kesempatan yang sebanyak-banyaknya untuk mendapatkan informasi yang benar dan adil kepada masyarakat.

  1. Asas Principle Of Protectiing the Personal Way of Life (Asas Perlindungan Pandangan Prabadi)

Adalah asas yang menginginkan agar adanya perlindungan bagi pandangan hidup setiap pribadi.

  1. Asas Principle of Resonable or Prohibition of Arbitrariness (Asas Kewajaran dan Keadilan)

Adalah asas yang menginginkan pemerintah tidak boleh sewenang-wenang ataupun berbuat tidak layak dalam melakukan tindakannya.

baca selengkapnya
OPINI

PEMBIDANGAN HUKUM PIDANA DIDALAM KUHP YANG PERLU MASYARAKAT AWAM KETAHUI

oleh : Iskandar Laka, S.H.,M.H.

Pakar Hukum dan Dosen Uniyos Surabaya

 Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disingkat KUHP terbagi 3 (Tiga) Buku yaitu;

Buku Pertama Tentang : Peraturan Umum, mulai dari Pasal 1 sampai dengan Pasal 103.

Buku Kedua Tentang : Kejahatan. Mulai dari Pasal 104 sampai dengan Pasal 488.

Buku Ketiga Tentang : Pelanggaran, Mulai dari Pasal 489 sampai dengan Pasal 569.

Untuk materi yang kami sajikan dalam artikel Opini kali ini Fokusnya tentang Kejahatan dan Pelanggaran.

 KEJAHATAN

  1. Terdapat dalam buku ke-2 KUHP
  2. Jenis pemidanaannya adalah Penjara
  3. Perbuatan yang bertentangan dengan kepentingan umum
  4. Disebut juga dengan (misdrijven)
  5. Ada 3 macam yaitu, Kejahatan terhadap negara,harta benda,badan dan nyawa orang.

PELANGGARAN

  1. Terdapat dalam buku ke-3 KUHP
  2. Jenis pemidanaannya adalah Kurungan
  3. Perbuatan yang tidak mentaati larangan atau keharusan yang ditentukan oleh penguasa negara
  4. Disebut juga dengan (overtredingen)
  5. Ada 3 macam yaitu, Pelanggaran keamanan umum bagi orang,barang,dan kesehatan umum.

INI YANG TERMASUK ISI BUKU KEDUA KUHP Antara Lain;

BAB I (PASAL 104-129)          : KEJAHATAN TERHADAP KEAMANAN NEGARA

BAB II (PASAL 130-139)         : KEJAHATAN TERHADAP MARTABAT PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

BAB III ( PASAL 139A-145)   : KEJAHATAN TERHADAP NEGARA SAHABAT DAN TERHADAP KEPALA NEGARA SAHABAT SERTA WAKILNYA

BAB IV (PASAL 146-153)       : KEJAHATAN TERHADAP MELAKUKAN KEWAJIBAN DAN HAK KENEGARAAN

BAB V (PASAL 153 BIS-181) : KEJAHATAN TERHADAP KETERTIBAN UMUM

BAB VI (PASAL 182-186)       : PERKELAHIAN TANDING

BAB VII ( PASAL 187-206)     : KEJAHATAN YANG MEMBAHAYAKAN KEAMANAN UMUM BAGI ORANG ATAU BARANG

BAB VIII (PASAL 207-241)    : KEJAHATAN TERHADAP PENGUASA UMUM

BAB IX (PASAL 242)               : SUMPAH PALSU DAN KETERANGAN PALSU

BAB X (PASAL 244-252)         : PEMALSUAN MATA UANG DAN UANG KERTAS

BAB XI (PASAL 253-262)       : PEMALSUAN MATERAI DAN MERK

BAB XII (PASAL 263-276)      : PEMALSUAN SURAT

BAB XIII (PASAL 277-280)    : KEJAHATAN TERHADAP ASAL-USUL PERKAWINAN

BAB XIV (PASAL 381-303 BIS)     :           KEJAHATAN TERHADAP KESUSILAAN

BAB XV (PASAL 304-309)      : MENINGGALKAN ORANG YANG PERLU DITOLONG

BAB XVI (PASAL 310-321)    : PENGHINAAN

BAB XVII (PASAL 322-323)   : MEMBUKA RAHASIA

BAB XVIII (PASAL 324-337) : KEMERDEKAAN TERHADAP KEMERDEKAAN ORANG

BAB XIX (PASAL 338-350)    : KEJAHATAN TERHADAP NYAWA

BAB XX (PASAL 351-358)      : PENGANIAYAAN

BAB XXI (PASAL 359-361)    : MENYEBABKAN MATI ATAU LUKA-LUKA KARENA KEALPAAN

BAB XXII (PASAL 362-367)   : PENCURIAN

BAB XXIII (PASAL 368-371) : PEMERASAN DAN PENGANCAMAN

BAB XXIV (PASAL 372-377) : PENGGELAPAN

BAB XXV (PASAL 378-395)   : PERBUATAN CURANG

BAB XXVI (PASAL 396-405) : PERBUATAN MERUGIKAN PEMIHUTANG ATAU ORANG YANG MEMPUNYAI HAK

BAB XXVII (PASAL 406-412)  :     MENGHANCURKAN ATAU MERUSAKKAN BARANG

BAB XXVIII (PASAL 413-437) :     KEJAHATAN JABATAN

BAB XXIX (PASAL 438-479) : KEJAHATAN PELAYARAN

BAB XXIXA (PASAL 479A-479R) : KEJAHATAN PENERBANGAN DAN KEJAHATAN TERHADAP SARANA/ PRASARANA PENERBANGAN

BAB XXX (PASAL 480-485)   : PENADAHAN PENERBITAN DAN PERCETAKAN

BAB XXXI (PASAL 468-488) : ATURAN TENTANG PENGULANGAN KEJAHATAN YANG BERSANGKUTAN DENGAN BERBAGAI BAB

CATATAN :

Dari semua Pasal yang telah Dijelaskan tersebut diatas, ada banyak Pasal yang sudah DIHAPUS dari KUHP, Pasal Apa Saja yang sudah dihapus berikut uraiannya:

Pasal 94; Pasal 105;Pasal 130; Pasal 132; Pasal 133; Pasal 135; Pasal 136; Pasal 138; Pasal 139 ayat (1); Pasal 153 bis Pasal 153 teri Pasal 161 bis Pasal 171; Pasal 230.

Karena apa dihapus? karena, Undang Indang No 1 Tahun 1946.

Pasal 134; Pasal 136 bis Pasal 137;

Karena apa dihapus? karena, Putusan, Mahkamah Konstitusi No-13-22/PWU-V/2006;

Pasal 154; Pasal 155;

Karena apa dihapus? Putusan, Mahkamah Konstitusi No.06/PUU-V/2007.

Pasal 209; Pasal 210; Pasal 387; Pasal 388; Pasal 415; Pasal 416; Pasal 417; Pasal 418; Pasal 419; Pasal 420; Pasal 423; Pasal 425; Pasal 435;

Karena apa dihapus? karena, Undang-Undang No-20 Tahun, 2001 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999;

Pasal 287; Pasal 290 ayat (2) dan ayat (3);

Karena apa dihapus? karena, Undang-Undang No; 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Pasal 297; Pasal 324;

Mengapa dihapus? karena, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Ada beberapa Pasal krusial yang perlu masyarakat awam hukum pahami sehingga bisa menghindar diri perbuatan yang memenuhi unsur-unsur delik pidana didalam buku kedua ini.

  1. PASAL 179 KUHP ( PENGRUSAKAN DAN PENGGEROYOKAN )
  2. PASAL 383 KUHP ( PERJUDIAN )
  3. PASAL 328 KUHP ( PENCULIKAN )
  4. PASAL 338 KUHP ( PEMBUNUHAN TIDAK BERENCANA )
  5. PASAL 340 KUHP ( PEMBUNUHAN BERENCANA )
  6. PASAL 351 KUHP ( PENGANIAYAAN )
  7. PASAL 362 KUHP ( PENCURIAN )
  8. PASAL 372 KUHP ( PENGGELAPAN )
  9. PASAL 496 KUHP ( MENGHANCURKAN ATAU MERUSAK BARANG)

Semoga artikel opini ini memberi pemahaman dan pencerahan hukum kepada masyarakat yang awam tentang delik-delik hukum pidana materiil sehingga bisa terhindar dari perilaku-perilaku yang menyimpang dari larangan dan snksi pidana.

Bersambung……

baca selengkapnya
OPINI

UPDATE  KEBIJAKAN DANA DESA TAHUN 2021

Oleh : Iskandar Laka, S.H.,M.H.

Praktisi Hukum dan Pembina Pena Rakyat News

 Masih Adakah Dana Desa Tahun 2021 ? Dana Desa Dalam APBN Tahun 2021 Sebesar 72 Triliun, Masih Adakah BLT Dana Desa Tahun 2021 ? BLT Dana Desa Tahun 2021 Masih ada Besarnya 300.000 per KPM.

 REVIEW KEBIJAKAN PENYALURAN DANA DESA TA 2020

  1. Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD
  2. Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap Daerah kabupaten/kota dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD
  3. Pemotongan Dana Desa setiap Daerah kabupaten/kota dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari bupati/wali kota
  • Penyaluran Dana Desa dilakukan dalam 3tahap, dengan ketentuan:
  1. Tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 40%;
  2. Tahap II paling cepat bulan Maret sebesar 40%; dan
  3. Tahap III paling cepat bulan Juni sebesar 20%.
  • Penyaluran Dana Desa untuk Desa berstatus Desa mandiri dilakukan dalam 2 tahap, dengan ketentuan:
  1. Tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 60%; dan
  2. Tahap II paling cepat bulan Maret sebesar 40%.

PERUBAHAN KEBIJAKAN DANA DESA 2020

Dana Desa untuk BLT Desa dalam rangka penanganan dampak ekonomi COVID-19.

KEBIJAKAN DANA DESA 2020 :

  1. Penyempurnaan kebijakan pengalokasian:
  • Penyesuaian metode dan bobot Perhitungan Alokasi;
  • Pemberian Alokasi Kinerja kepada desa-desa dengan kinerja baik.
  1. Perbaikan mekanisme penyaluran Dana Desa, dengan:
  • Penyaluran berbasis kinerja dari RKUN langsung ke Rekening Kas Desa dengan tetap tercatat di RKUD dalam 3 tahap (40%, 40% dan 20%)
  • Pemberian reward kepada daerah berkinerja baik dalam penyaluran, melalui penyaluran 2 tahap (60% dan 40%).

Kebijakan dana desa 2020 sebagai respon penanganan pandemi covid-19 :

  1. Penyesuaian pagu Dana Desa dari Rp72,0 triliun menjadi Rp71,19 triliun (perkiraan serapan alamiah)
  2. Penggunaan Dana Desa untuk BLT Desa:
  • Besaran : Rp. 000/KPM/bulan untuk 3 (tiga) bulan pertama; dan Rp. 300.000/KPM/bulan untuk 6 (enam) bulan berikutnya
  • Penerima : keluarga miskin atau tidak mampu; dantidak termasuk penerima PKH, Kartu Sembako, dan Kartu Pra Kerja.
  • Pendataan : dilakukan oleh Kepala Desa /Tim Relawan Desa dengan pendampingan dari Pemda diatur oleh Kemendes PDTT.
  1. Redesign Penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa:
  • Simplifikasi prosedur : Diajukan oleh pemda ke KPPN dengan menandai OMSPAN.
  • Relaksasi persyaratan penyaluran : penyaluran Tahap II dan penyaluranbulanan untuk BLT Desatanpa syarat.
  • Relaksasi mekanisme penyaluran:penyaluran DD bulanan dapat 2x sebulan dengan rentang waktu paling cepat 2 minggu.

PERMASALAHAN PENYALURAN DANA DESA 2020

  1. Status hukum kepala desa > menghambat proses pelaporan Dana Desa (substansi dan otorisasi laporan)
  2. Status hukum Desa meliputi : Desa berubah menjadi kelurahan, Desa tidak terdapat penduduk dll.
  3. Permasalahan internal di Desa antara lain : Pergantian Kepala Desa dan perangkat Desa; BPD belum terbentuk
  4. Penolakan Desa atas Dana Desa berdampak pada tidak dapat disalurkannya Dana Desa
  5. Kesalahan dalam Kode dan penamaan Desa > keterlambatan penyaluran Dana Desa.
  6. Perubahan kebijakan mengenai penyaluran Dana Desa sebagai respon atas pandemi COVID-19;

PMK NO.222/PMK.07/2020 TENTANG PENGELOLAAN DANA DESA

  1. Undang-Undang : Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021
  2. Perpres : Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021
  3. PMK : Peraturan Menteri keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa

PENGANGGARAN DANA DESA

  • DJPK selaku PPA BUN Pengelolaan TKDD menyusun Indikasi Kebutuhan Dana Desa kepada DJA paling lambat bulan Maret
  • Penyusunan dan penyampaian IKD Dana Desa berpedoman pada PMK mengenai tata cara perencanaan, penelaahan, dan penetapan alokasi anggaran BA BUN, dan pengesahan BA BUN
  • IKD Dana Desa memperhatikan:
  1. Persentase Dana Desa yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
  2. Kinerja pelaksanaan Dana Desa;
  3. Kemampuan Keuangan Negara.
  • Dasar penganggaran Dana Desa dan penyusunan arah kebijakan serta alokasi Dana Desa dalam Nota Keuangan dan rancangan APBN

PENGALOKASIAN DANA DESA

  • 2020 : AD : 69%, AF : 28%, AA : 1,5%, AK : 1,5%.
  • 2021 : AD : 65%, AF : 31%, AA : 1%, AK : 3%.

Alokasi Dasar (AD)      :    Dibagi secara merata kepada setiap desa berdasarkan klaster jumlah penduduk

Alokasi Formula (AF)   :    Dibagi berdasarkan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa.

Alokasi Afirmasi (AA) :    Dibagi dengan proporsional kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang mempunyai jumlah penduduk miskin tinggi.

Alokasi Kinerja (AK)   :    Dibagi kepada desa yang memiliki kinerja terbaik.

DAMPAK KEBIJAKAN DANA DESA

  1. Dana Desa Kab/Kota tidak ada yang turun (hold harmless)
  2. Dialokasikan kepada 74.961 desa berdasarkan data Kemendagri
  3. Rasio ketimpangan distribusi (0,467) < tahun 2020 (0,476)
  4. Rata-rata per desa (Rp961juta) > tahun 2020 (Rp 950 juta)
  5. Dana Desa di Desa dengan JPM Tinggi (Rp 27,42T) > tahun 2020 (Rp 27,30T)

VARIABEL DAN INDIKATOR PENILAIAN KINERJA DESA

  • Penilaian kinerja desa didasarkan pada variabel pengelolaan keuangan desa, pengelolaan Dana Desa, capaian output Dana Desa, dan capaian outcome Dana Desa.
  • Alokasi Kinerja (3%) Diperuntukkan bagi Desa yang berkinerja Baik sebanyak 7.496 Desa (10% dari Jumlah Desa)

Tujuan Alokasi Kinerja:

  1. Mendorong peningkatan kinerja PADes:
  2. Mendorong kinerja pengelolaan Dana Desa:
  3. Mendorong kinerja pengentasan kemiskinan di Desa:
  4. Mendorong kinerja peningkatan status Desa.

PENGGUNAAN DANA DESA

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaanpembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Dana Desa diprioritaskan penggunaannya untuk pemulihan ekonomi dan pengembangan sektor prioritas di Desa.

Pemulihan ekonomi

  • Jaring pengaman sosial,
  • Padat Karya Tunai,
  • Pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah,
  • Sektor usaha pertanian, dan
  • Pengembangan potensi Desa melalui Badan Usaha Milik Desa.

Pengembangan Sektor prooritas

  • Pengembangan Desa Digital, Desa Wisata,
  • Usaha budi daya pertanian, peternakan, perikanan,
  • Ketahanan pangan dan hewani,
  • Perbaikan fasilitas kesehatan,
  • Kegiatan penanggulangandampak pandemi COVID-19

Penggunaan Dana Desa berpedoman pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengenai prioritas penggunaan Dana Desa.

KRITERIA PENERIMA DAN PENGGUNAAN BLT DESA

Bantuan Langsung Tunai Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari  Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Besaran BLT Desa : Rp. 300.000 per bulan per KPM untuk 12 bulan mulai Januari 2021.

Kriteria Penerima Manfaat BLT Desa diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:

  • Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan;dan
  • Tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, Bantuan Sosial Tunai, dan program bantuan sosial Pemerintah

 KEBIJAKAN UMUM PENYALURAN DANA DESA

  1. Dana Desa disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Desa (RKD).
  2. Penggunaan Dana Desa pada TA 2021:
  3. Keperluan penyaluran BLT Desa   > PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA
  4. Membiayai kegiatan lain diluar BLT Desa
  5. BLT Desa dilaksanakan selama 12 bulan, dari bulan Januari s.d. Desember 2021
  6. Penyaluran Dana Desa untuk:
  7. BLT Desa disalurkan setiap bulan secara pro rata nilai total penyaluran BLT Desa setahun diperoleh dari:  Jumlah KPM x Rp300.000,-x 12 bulan
  8. Diluar BLT Desa: Desa Reguler : 3 tahap, Desa Mandiri : 2 tahap
  9. Sebelum melakukan permintaan penyaluran pertama kali, Pemda harus melakukan perekaman jumlah KPM terlebih dahulu, kecuali berdasarkan Musdes tidak terdapat penerima BLT Desa.

BESARAN PENYALURAN DANA DESA REGULER

TAHAP I 40%

DD untuk non BLT

Disalurkan sebesar : 40% pagu DD –Kebutuhan BLT Bulan 1 s.d. 5*)

DD untuk BLT Desa

BLT bulan 1 s.d. 5 disalurkan setiap bulan berdasarkan jumlah KPM yang telah di rekam pada bulan ke-1.

TAHAP II 40%

DD untuk non BLT

Disalurkan sebesar: 40% pagu DD–Kebutuhan BLT Bulan 6 s.d. 10*)

DD untuk BLT Desa

BLT bulan 6 s.d. 10 disalurkan setiap bulan berdasarkan jumlah KPM yang telah di rekam pada bulan ke-1.

TAHAP III 20%

DD untuk non BLT

Disalurkan  sebesar: 20% pagu DD –Kebutuhan BLT Bulan 11 s.d. 12*)

DD untuk BLT Desa

BLT bulan 11 s.d. 12 disalurkan setiap bulan berdasarkan jumlah KPM yang telah di rekam pada bulan ke-1.

BESARAN PENYALURAN DANA DESA MANDIRI

TAHAP I 60%

DD untuk non BLT

Disalurkan sebesar 60% pagu DD –Kebutuhan BLT Bulan 1 s.d. 7*

DD untuk BLT Desa

BLT bulan 1 s.d. 7 disalurkan setiap bulan berdasarkan jumlah KPM yang telah di rekam pada bulan ke-1

TAHAP I 40%

DD untuk non BLT

Disalurkan sebesar 40% DD pagu –Kebutuhan BLT Bulan 8 s.d. 12*

DD untuk BLT Desa

BLT bulan 8 s.d. 12 disalurkan setiap bulan berdasarkan jumlah KPM yang telah di rekam pada bulan ke-1

 PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DESA

  • PEMERINTAH DESA WAJIB MENGANGGARKAN DAN MELAKSANAKAN KEGIATAN BLT DESA
  • BESARAN BLT DESA : 000/KPM untuk bulan ke-1 s.d. bulan ke-12.
  1. Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa mengenai :
  2. Penetapan Jumlah KPM tahun 2021; atau
  3. Tidak terdapat penyaluran BLT Desa apabila tidak terdapat calon KPMBLT Desa yang memenuhi kriteria
  4. Melaporkan realisasi penyaluran BLT Desa
  • KRITERIA KPM

Paling sedikit memenuhi kriteria:

  1. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan; dan
  2. Tidak termasuk penerima PKH, Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, Bansos Tunai, dan Program Bansos Pemerintah lain.
  3. Penetapan calon penerima BLT mempertimbangkan DTKS dari Kemensos

LANGKAH-LANGKAH STRATEGIS PERCEPATAN PENYALURAN DANA DESA

  1. PEMERINTAH DAERAH
  2. Segera menerbitkan Peraturan Bupati/Wali Kota yang mengatur mengenai tata cara perhitungan dan penetapan rincian Dana Desa per Desa (PERKADA);
  3. Melakukan perekaman alokasi Dana Desa per Desa pada Aplikasi OMSPAN berdasarkan PERKADA;
  4. Menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa yang ditandatangani oleh Bupati/Wali Kota;
  5. Percepatan rekonsiliasi sisa Dana Desa TA 2015 s.d. 2019;
  6. Menyetorkan sisa Dana Desa hasil rekonsiliasi ke RKUN;
  7. Berkoordinasi dengan Kemendagri apabila terdapat perbedaan kode dan nama Desa dengan tabel referensi OMSPANuntuk menghindari gagal salur atau keterlambatan penyaluran;
  8. Meminta kepada Pemerintah Desa untuk segera melengkapi persyaratan penyaluran;
  9. Untuk desa yang baru salur Dana Desa tahun 2021, berkoordinasi dengan KPPN untuk mendaftarkan data rekening Desa;
  10. Segera mengajukan permintaan penyaluranDana Desa ke KPPN terhadap Desa-Desa sudah siap salur tanpa perlu menunggu semua Desa siap.
  11. PEMERINTAH DESA:
  12. Segera menetapkan APBDes;
  13. Menetapkan Perkades yang mengatur mengenai BLT Desa;
  14. Melaporkan penyaluran BLT Desa TA 2020 kepada Pemda;
  15. Melaporkan penyaluran BLT Desa TA 2021 kepada Pemda setiap bulan;
  16. Melaporkan penyerapan dan capaian output Dana Desa TA 2020 kepada Pemda;
  17. Menyelesaikan rekonsiliasi sisa Dana Desa dengan Pemda;
  18. Menyetorkan sisa Dana Desa hasil rekonsiliasi ke RKUD.
  19. KPPN
  20. Berkoordinasi dengan Pemda untuk percepatan pemenuhan persayaratan penyaluran
  21. Melakukan penelitian terhadap alokasi Dana Desa yang direkam Pemda di OMSPAN dibandingkan dengan PERKADA
  22. Meneliti kelengkapan dokumen persyaratan penyaluran
  23. Segera melakukan penyaluran sesuai dengan ketentuan apabila persyaratan telah terpenuhi sesuai ketentuan
  24. Melakukan monitoring OMSPAN secara harian untuk memantau pengajuan permintaan penyaluran Dana Desa.
  25. KANWI DITJEN PERBENDAHARAAN
  26. Melakukan koordinasi dengan Pemdadalam rangka penyaluran Dana Desa
  27. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyaluran Dana Desa
  28. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelesaian rekonsiliasi sisa Dana Desa tahun 2015 s.d. 2019
  29. Melakukan pemantauan dan berkoordinasi dengan Pemda atas kewajiban penyetoran sisa DD hasil rekonsiliasi ke RKUN.

Sumber:

BDK MALANG BPPK KEMENKEU

SOSIALISASI PMK 222/PMK.07/2020 TTG  PENGELOLAAN DANA DESA

Kebijakan Penyaluran DD –Dit PA DJPBn

baca selengkapnya
OPINI

MEMAHAMI UNTUK MEMBASMI

Oleh : Iskandar Laka, S.H.M.H. (Praktisi Hukum & Penasehat Hukum Pena Rakyat News).

Dalam seni perang, terdapat ungkapan untuk memenangi peperangan harus mengenal lawan dan mengenali diri sendiri Untuk itu, mahasiswa harus mengetahui apa itu korupsi.

Korupsi Dan Dampaknya

Henry Campbell Black
Dalam Black’s Law Dictionary menjabarkan korupsi adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud memberikan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas dan hak orang lain.

Menurut KBBI, Korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Mengkorupsi adalah menyelewengkan atau menggelapkan (uang dan sebagainya).

Rusaknya sistem tatanan masyarakat, Ekonomi biaya tinggi dan sulit melakukan efisiensi,
Munculnya berbagai masalah sosial di masyarakat, Penderitaan sebagian besar masyarakat di sektor ekonomi, administrasi, politik, maupun hukum, Yang pada akhirnya menimbulkan sikap frustasi, ketidakpercayaan, apatis terhadap pemerintah yang berdampak kontraproduktif terhadap pembangunan.

Gerakan Anti Korupsi
Berdasarkan UU No. 30 Tahun 2002, upaya pemberantasan korupsi tidak akan pernah berhasil tanpa melibatkan peran unsur utama.
PENCEGAHAN
PENINDAKAN
PERAN SERTA MASYARAKAT
BERANTAR

Peran Mahasiswa Dalam Sejarah Perjalanan Gerakan Anti Korupsi
Tercatat dalam peristiwa-peristiwa sejarah besar
1908 : Kebangkitan Nasional
1928 : Sumpah Pemuda
1945 : Proklamasi Kemerdekaan RI
1996 : Orde Baru
1998 : Reformasi
Mahasiswa tampil di depan sebagai motor penggerak dengan berbagai gagasan, semangat dan idealisme yang mereka miliki.

Mahasiswa & Potensi Dalam Dirinya, Mahasiswa sebagai peserta didik, dimana mahasiswa diproyeksikan menjadi 1 diantara jalan ini, Birokrat, Pengusaha, Teknokrat, Profesional Lainnya.
Oleh karena itu, mahasiswa dituntut untuk memiliki
Kecerdasan Intelektual
Kecerdasan Emosional
Kecerdasan Spiritual
Hal tersebut disebabkan kecerdasan intelektual saja tidak dapat mencegah orang untuk menjadi serakah, egois, dan bersikap negatif lainnya.
Dengan berbekal hal-hal tersebut, mahasiswa akan dapat menjadi agen pembaharu yang handal, yang menggantikan peran-peran pendahulunya di masa yang akan datang akan dapat melakukan perbaikan terhadap kondisi yang ada kearah yang lebih baik.

Peran Mahasiswa Memberantas Korupsi Masa Kini
Sebagai Creative Leader : Melakukan peran edukatif dengan melakukan bimbingan, penyuluhan, dan pendampingan di masyarakat. Misalnya pada saat KKN mahasiswa bisa membantu dengan memberikan pedoman untuk pengelolaan Dana Desa melalui sistem administrasi keuangan desa berbasis digital agar dapat dikontrol secara real time.
Sebagai Agen Perubahan : Mahasiswa diharapkan aktif berperan sebagai agen perubahan dan motor penggerak gerakan anti korupsi di masyarakat.
Sebagai Kontrol Sosial : Mahasiswa harus bisa mengontrol penyimpangan yang terjadi terhadap sistem, norma, dan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Mahasiswa juga dapat berperan dalam mempengaruhi kebijakan publik dari pemerintah.

Bagaimana dengan DPR ?
Parlemen memiliki fungsi-fungsi vital dalam memberantas korupsi
Legislasi
Pengawasan
Kontrol Anggaran

TUGAS KPK
Pasal 6 UU No 19 Tahun 2019

Pencegahan
Tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi.
Koordinasi, Koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik.

Monitor, Monitor terhadap penyelenggaraan pemerintah .

Supervisi, Supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Penindakan, Penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.

Eksekusi, Tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

DAMPAK KORUPSI
Dampak Langsung : Kerugian Keuangan Negara
Dampak Tidak Langsung : Ekonomi, Penegakan Hukum, Politik & Demokrasi, Sosial & Kemiskinan, Birokrasi Pemerintahan, Kerusakan Lingkungan, Pertahanan & Keamanan, Ketahuan Budaya & Religiusitas.

SEANDAINYA UANG YANG DIKORUPSI DIGUNAKAN UNTUK PEMBANGUNAN
Uang yang dikorupsi sebesar Rp. 168 T
Membangun 195 ribu gedung sekolah dasar (SD) baru dengan fasilitas yang lumayan lengkap.
Membiayai sekolah 3,36 juta orang hingga menjadi sarjana.
Memperbaiki 21.313 km jalan Kabupaten dan 2.468 km jalan Provinsi yang rusak.
Memodali 33,6 juta kepala keluarga untuk berwirausaha dengan modal Rp. 5 juta per kepala.
Membangun jaringan PLN di 5.040 desa terpencil.

PERILAKU KORUPTIF
KORUPSI VERSI MAHASISWA
MENCONTEK
TITIP ABSEN
TERLAMBAT
PLAGIAT
PROPOSAL PALSU
GRATIFIKASI KE DOSEN
MARK UP ANGGARAN
PENYALAHGUNAAN DANA BEASISWA

BAGAIMANA PERAN KITA?
INTEGRITAS /in·teg·ri·tas/
Keselarasan pikiran, perkataan, dan perbuatan dengan standar norma/ hukum/ nilai yang berlaku

STRATEGI PEMBERANTASAN KORUPSI
PENINDAKAN : Takut Korupsi – Efek Jera > PENYELIDIKAN, PENYIDIKAN, PENUNTUTAN,EKSEKUSI
PENCEGAHAN : Tidak bisa korupsi – Perbaikan Sistem > PENCEGAHAN DAN MONITORING
EDUKASI DAN KAMPANYE : Tidak ingin korupsi – Membangun nilai > PENDIDIKAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI
Menjadi pusat gerakan akademis pemberantasan korupsi dan mendorong gerakan pemberantasan korupsi baik secara lokal maupun nasional.
PENDIDIKAN
Orientasi Mahasiswa (pengenalan)
Masa Perkuliahan (pendalaman)
Pembekalan Yudisium/ Wisuda (pembekalan)
Kampanye Sosial
PENELITIAN
Skripsi Anti Korupsi
Riset/Kajian
Pembentuka npusat kajian Anti Korupsi
Perbaikan sistem/ tata kelola kampus
PENGABDIAN MASYARAKAT
KKN Tematik Anti Korupsi/ layanan publik.

PERANMAHASISWA
PENGABDIAN MASYARAKAT
PENDIDIKAN
PENELITIAN
Pasal 1 UU nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK:
“Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah serangkaian kegiatan untuk mencegah dan memberantas terjadinya tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di siding pengadilan, dengan peran serta masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Simpulan
Mahasiswa sebagai kontrol sosial, sebagai agen perubahan dan penyambung lidah rakyat mampu
tampil terdepan sebagai penggerak Gerakan anti korupsi yang didukung oleh kompetensi dasar yang dimiliki, menyuarakan kebenaran dan mengkritisi kebijakan yang koruptif.

Sumber:
Direktur Jejaring Pendidikan KPK
www.kpk.go.id

baca selengkapnya
OPINI

Dasar Hukum Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum  

Oleh:

Iskandar Laka, S.H,. M.H.

(Konsultan Hukum Pena Rakyat News dan Dosen Fakultas Hukum UNIYOS Surabaya)

Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk kepentingan umum.

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Bab VIII.

Peraturan Presiden No. 71 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Presiden Nomor 40 tahun 2012 Tentang Pembangunan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar Udara.

Peraturan Presiden No. 99 thn 2014 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Presiden No. 30 tahun 2015 Tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Presiden nomor 71 tahun 2012 Tentang Penyelenggaran Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Presiden Nomor 148 tahun 2015 Perubahan keempat Peraturan Presiden nomor 71 tahun 2012.

Peraturan KBPN Nomor 5 tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah.

Permen ATR Nomor 6 tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah.

PENGERTIAN PENGADAAN TANAH

Kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberikan ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak.

PENGADAAN TANAH DENGAN TAHAPAN

Tahapan Dalam Pengadaan Tanah; Perencanaan; Persiapan; Pelaksanaan; Penyerahan Hasil.

PERENCANAAN

Perencanaan Pengadaan tanah disusun dalam bentuk dokumen perencanaan yang paling sedikit memuat;

Maksud dan tujuan rencana pembangunan; Kesuaian dengan Tata Ruang; Letak Tanah; Luas Tanah; Gambaran umum status tanah; Perkiraan waktu pelaksanaan pengadaan tanah; Perkiraan jangka waktu pembangunan; Perkiraan nilai tanah; Rencana anggaran.

PERSIAPAN

Persiapan pengadaan tanah intansi yang memerlukan tanah tanah bersama pemerintah melaksanakan; Pemberintahuan rencana pembangunan; Pendataan awal lokasi dilaksanakan dalam waktu paling lama 30 hari; Konsultasi publik rencana pembangunan.

PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH

Berdasarkan penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum intansi yang memerlukan tanah mengajukan pelaksanaan pengadaan tanah kepada lembaga Pertanahan sebagai pelaksana. Tahapan Pelaksanaan pengadaan tanah meliputi: Inventarisasi dan identifikasi pengusaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah; Penilaian ganti rugi; Musyawarah penetapan ganti rugi; Pemberitahuan ganti rugi; Pelepasan tanah.

PASAL 54 PERPRES No. 148 Thn 2015

Dalam melaksanakan kegiatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1), Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah dapat membentuk Satuan Tugas dalam waktu paling lama 2 (dua) hari kerja sejak dibentuknya Pelaksana Pengadaan Tanah, yang membidangi inventarisasi dan identifikasi: a. Data fisik penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah; dan b. Data Pihak yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah.

Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk untuk 1 (satu) Satuan Tugas atau lebih dengan mempertimbangkan skala, jenis, serta kondisi geografis dan lokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah.

TUGAS DAN FUNGSI SATUAN TUGAS A

  1. Pengukuran batas keliling lokasi pengadaan tanah;
  2. Pengukuran bidang per bidang;
  3. Menghitung, menggambar bidang per bidang dan batas keliling; dan
  4. Pemetaan bidang per bidang dan batas keliling bidang tanah

TUGAS DAN FUNGSI SATUAN TUGAS B

Satgas B melaksanakan pengumpulan data Pihak Yang Berhak, paling kurang :

  1. Nama, pekerjaan, dan alamat;
  2. Nomor Induk Kependudukan atau identitas diri lainnya;
  3. Bukti penguasaan dan/atau kepemilikan tanah, bangunan, tanaman dan/atau benda yang berkaitan dengan tanah;
  4. Letak tanah, luas tanah dan nomor identifikasi bidang;
  5. Status tanah dan dokumennya;
  6. Jenis penggunaan dan pemanfataan tanah;
  7. Penguasaan dan/atau kepemilikan tanah, bangunan, dan/atau benda lain yang berkaitan dengan tanah;
  8. Pembebanan hak atas tanah; Ruang atas dan ruang bawah tanah.

TAHAPAN INVENTARISASI DAN IDENTIFIKASI

Persiapan pelaksanaan; Undangan Kepada Kepala Desa/Lurah, Panitia Pelaksana, satgas A dan B untuk mempersiapan pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi pada tanah yang terkena pengadaan tanah.

Sosialisasi untuk menyampaikan kepada masyarakat yang terkena pengadaan tanah tentang informasi yang meliputi tujuan pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi mengenai  subyek hak dan obyek hak.

Kegiatan Inventarisasi dan identifikasi Penguasaan, pemilikan , penggunaan serta pemanfaatan tanah meliputi;

  1. Pengukuran dan pemetaan bidang perbidang tanah
  2. Pengumpulan data pihak yang berhak dan obyek pengadaan tanah
  3. Jangka waktu 30 hari kerja.
  4. Pengumpulan data inventarisasi dan identivikasi paling kurang : Nama. Pekerjaan, alamat pihak yang berhak
  5. NIK atau identitas diri lainnya
  6. Bukti penguasaan dan/atau pemilikan tanah , bangunan. Tanaman , atau benda yang berkaitan dengan tanah
  7. Letak tanah dan luas tanah dan NIB
  8. Status tanah dan dokumen
  9. Jenis penggunaan tanah dan pemanfaatan tanah
  10. Pemilikan atau penguasaan tanah, bangunan dan benda lain yang terkait dengan tanah
  11. Pembentukan hak atas tanah
  12. Ruang atas dan ruang tanah

PENGUMPULAN DATA FISIK DAN YURIDIS

Satgas B dan desa menghadirkan pemilik tanah yang terkena pengadaan tanah untuk mendata tentang status kemilikan tanah dan dokumen bukti kemilikan tanah.

Melaksanakan bersama-sama satgas A dan B untuk melakukan Verifikasi dan indentifikasi terhadap kepemilikan dan dokumen penguasaan tanah dibantu oleh perangkat kelurahan.

PENYERAHAN/HASIL

Data fisik; Peta Bidang

Data yuridis; Alas Hak/bukti kepemilikan, penguasaan hak atas tanah

  1. Pelepasan hak atas tanah
  2. Berita acara pelepasan hak atas tanah
  3. Pemutusan hubungan hukum hak atas tanah
  4. Kwitansi ganti rugi

PENGADAAN TANAH SECARA LANGSUNG

Pelaksanaan Pengadaan Tanah Secara Langsung Yaitu yang 5 Hektar sesuai dengan Perpres No. 40 Thn 2014.

  1. Dalam rangka efisiensi dan efektifitas, pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang luasnya tidak lebih dari 5 (lima) hektar, dapat dilakukan langsung oleh instansi yang memerlukan tanah dengan pihak yang berhak.
  2. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang luasnya tidak lebih dari 5 (lima) hektar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan tata ruang wilayah.
  3. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memerlukan penetapan lokasi.
  4. Penilaian tanah dalam rangka pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi yang memerlukan tanah menggunakan hasil penilaian jasa penilai.

PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH SECARA LANGSUNG

  1. Kesesuaian Tata Ruang (Advice Planing)
  2. Pengukuran Bidang Tanah
  3. Penetapan Jasa Penilai
  4. Hasil Penilaian obyek pengadaan tanah dari Jasa penilai Merupakan Nilai tunggal sebagai dasar pemberian ganti rugi (Perpres 71 Thn 2012 Pasal 66 huruf (b)
  5. Kesepakatan besaran ganti rugi antara instansi yang memerlukan tanah dengan pihak yang berhak
  6. Pembayaran Gantirugi pada pihak yang berhak
  7. Pelepasan hak dihadapan kepala kantor (Perpres 71 Thn 2012 Pasal 96 (a), (b)

JENIS /BENTUK GANTI RUGI

Uang; Tanah tanah pengganti; Pemukiman kembali; Kepemilikan saham; Dan atau bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak.

Pemberian ganti kerugian berdasarkan UU No. 2 Thn. 2012 Pasal 41:

  1. Ganti Kerugian diberikan kepada Pihak yang Berhak berdasarkan hasil penilaian yang ditetapkan dalam musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) dan/atau putusan pengadilan negeri/Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (5).
  2. Pada saat pemberian Ganti Kerugian Pihak yang Berhak menerima Ganti Kerugian wajib: a. Melakukan pelepasan hak, dan; b. Menyerahkan bukti penguasaan atau kepemilikan Objek Pengadaan Tanah kepada Instansi yang memerlukan tanah melalui Lembaga Pertanahan.

DASAR YANG DINILAI

Tanah; Ruang atas tanah dan bawah tanah; Bangunan; Tanaman; Benda yang berkaitan dengan tanah; Kerugian lain yang dapat dinilai.

 

baca selengkapnya
OPINI

PROSEDUR PENANGKAPAN DALAM UPAYA PAKSA OLEH PENYELIDIK/PENYIDIK (POLISI)

Oleh:
Iskandar Laka, S.H., M.H.
(Konsultan Hukum Pena Rakyat News dan Dosen FH Universitas Yos Soedarso Surabaya)

Prosedur Penangkapan menurut KUHAP; Bahwasannya Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan/atau peradilan.

Pasal 1 Angka 20 KUHAP perhatikan waktunya; Penangkapan dapat dilakukan untuk paling lama 1 hari, tetapi, penangkapan tak bisa dilakukan pada pelaku pelanggaran, kecuali telah dipanggil secara sah 2 kali berturut-turut dan tidak memenuhi panggilan itu tanpa alasan yang sah.

Khusus kasus narkotika, maks lama penangkapan 3×24 jam dan bisa diperpanjang lagi dalam durasi yang sama. Untuk kasus terorisme lama penangkapan maks 14 hari dan bisa diperpanjang maks 7 hari.

Pasal 19 KUHAP, Pasal 76 Undang-Undang Narkotika, Pasal 28 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, dan M. Yahya Harahap. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan, lihat halaman 160.

Bila terjadi undercover; Penangkapan tidak bisa sewenang-wenang, harus ditujukan bagi mereka yang benar-benar melakukan tindak pidana dan dilakukan menurut cara-cara KUHAP. Polisi dilarang merekayasa dan memanipulasi perkara isi keterangan dalam berita acara pemeriksaan dan status barang bukti.

Jadi, penangkapan dengan jebakan yang menyalahi prosedur bisa diajukan permohonan praperadilan. Penjelasan Pasal 17 dan Pasal 77 KUHAP, Pasal 14 huruf c, d, h Perkapolri No. 14 Thn. 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, M. Yahya Harahap. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan, lihat halaman 157.

Jika melakukan upaya paksa tidak boleh ada kekerasan; Polisi dilarang menyiksa tahanan atau orang yang disangka terlibat dalam tindak pidana. Tidak boleh penangkapan menggunakan kekerasan, terkecuali untuk mencegah kejahatan atau membantu melakukan penangkapan tersangka yang sesuai peraturan penggunaan kekerasan.

Pasal 10 huruf c dan Pasal 11 Ayat (1) huruf b Pelkapolri No. 8 Thn. 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kewajiban Penyelidik/Penyidik untuk menujukan Surat Perintah; Polisi memperlihatkan surat tugas dan memberikan surat perintah penangkapan kepada tersangka pada saat ditangkap.

Jadi kalau ditangkap polisi, jangan lupa minta surat perintah penangkapannya ya! Kalau tidak ada Anda berhak menolaknya. Namun jika tertangkap tangan, dan penangkapan yang dilakukan tanpa disertai surat perintah tetapi tertangkap maka harus segera diserahkan beserta barang bukti yang ada kepada penyidik/penyidik pembantu terdekat.

Pasal 18 ayat (1) dan (2) KUHAP, M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyelidikan dan Penuntutan, halalaman 159. Demikian Prosedural sederhana yang bisa sebagai pencerahan bagi masyarakat pencari Keadilan.

baca selengkapnya
OPINI

TAHUKAH ANDA TENTANG INFO DESA? BERIKUT GEJALA-GEJALA YANG TAMPAK DAN PERLU DI AWASI AGAR ANGGARAN BLT DANA DESA TEPAT SASARAN

Oleh;
Iskandar Laka, S.H., M.H.
(Konsultasn Hukum Pena Rakyat News dan Dosen FH Universitas Yos Soedarso Surabaya)

Banyak desa yang terdapat problem dan cacat hukum yang tidak sesuai aturan hukum namun tidak dapat berbuat apa-apa karena tidak tahu mengenai info desa. Berikut ciri-cirinya:
Pertama; tentang daftar nama penerima BLT biasanya nama keluarga sipenerima BLT Dana Desa tidak dipublish (tidak dapat dilihat secara umum). Hal itu sesuai UU No. 14 Tahun. 2008, Perki No. 1 Tahun. 2018, Permendagri No. 20 Tahun. 2018.

Kedua; Mengenai laporan, laporan yang diajukan realisasinya sama persis dengan Rencana Anggaran Belanja (RAB). Dasar Hukum Permendagri No. 46 Tahun 2016, Permendagri No. 20 tahun. 2018, PMK 50 tahun 2020.

Ketiga; Struktur Lembaga Desa Dominasi oleh Family Kepala Desa dan Pendukungnya dalam mengisi kepengurusan. Landasan Hukum bisa check pada Permendagri No. 18 Tahun. 2018.

Keempat; Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pasif (tutup mata) sehingga tak pernah melakukan evaluasi pada laporan tentang realisasi kegiatan. Acuan Permendagri No. 110 Tahun. 2016 dan 111 Tahun. 2015.

Kelima; Kepala Desa biasanya cenderung memegang peranan secara penuh artinya seluruh keuangan desa dikendalikan secara sepihak, sementara Kaur Keuangan hanya sebatas sebagai petugas pengambil anggaran saja. Check Permendagri No. 20 Tahun. 2018, PMK No 193 Tahun 2018, PMK No. 205 Tahun. 2019.

Keenam; Perangkat Desa Pamong Desa tidak melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi (tupoksi) sesuai dengan Jabatan yang diembannya justru melibatkan diri pada fungsi lain yang sekiranya basah mudah menghasilkan fee dan Jarang hadir stand by Masuk Kantor Desa selain sekedar absen. Dasra Hukum Permendagri No. 84 Tahun 2015, Permendagri No. 20 Tahun. 2018, PMK 193 Tahun. 2018, PMK No. 205 Tahun. 2019, LKPP No. 12 Tahun 2019.

Ketujuh; Rople jabatan, artinya banyak Jabatan ganda dalam berbagai lembaga desa atau terkadang hanya cantumkan nama orang lain sebagai formalitas dalam kegiatan desa dengan beragam dalih sementara yang aktif hanya perangkat itu-itu saja untuk menjaga kerahasiaan. Lihat Permendagri No. 18 Tahun. 2018.

Kedelapan; Biasanya Perangkat desa yang Jujur dan Vokal misalnya, justru tidak diikutsertakan pada setiap kegiatan desa. Lihat Permendagri No. 84 Tahun. 2015, Permendagri No. 20 Tahun. 2018, UU No. 14 Tahun. 2008, Perki No. 1 Tahun. 2018.

Kesembilan; Banyak kegiatan yang terlambat pelaksanaannya alias molor dari Jadwal yang disepakati, sementara anggaran sudah dicairkan dapatlah dikatakan seperti tidak menyalurkan BLT Dana Desa. Dasar hukum Permendagri No. 114 Tahun. 2014, Permendes No 17 Tahun. 2019.

Kesepuluh; Jika ada musyawarah desa tertentu (khusus) yg diundang hanya pendukung atau dominasi orang-orangnya Kepala Desa dan BPD saja. Sehingga masyarakat yang biasanya kritis, cerdas dan bahkan vokal ditilap tidak dilibatkan dalam setiap kegiatan musyawarah. Acuan Permendes No. 114 Tahun. 2014, Permendes No. 17 Tahun. 2019.
Kesebelas; Miskin laporan artinya tidak ada rutinitas laporan realisasi pada awal tahun anggaran dalam bentuk banner atau poster apalagi baliho yang semestinya dipasang pada tempat-tempat yang strategis agar dapat dilihat oleh masyarakat. Dasar hukunya jelas, UU No. 14 Tahun. 2008, Perki No. 1 Tahun. 2018, Permendagri No. 20 Tahun. 2018.

Kedua Belas; Bumdes (Badan Usaha Milik Desa) tidak berkembang. Jia adapun stagnan alias jalan ditempat sehingga miskin kebermanfaatan terhadap masyarakat desa. Lihat Permendes No. 4 Tahun. 2015.

Ketiga belas; Setiap Belanja barang dan jasa selalu dimonopoli Kepala desa atau orang-orang dekat Kepala Desa saja. Check Permendagri No. 20 Tahun. 2018, PMK 193 Tahun. 2018, PMK No. 205 Tahun. 2019, LKPP No. 12 Tahun. 2019.

Keempat belas; Pengirim atau penyuplai barang dan jasa biasanya dipilih dari orang yang terdekat dengan Kepala desa atau pendukungnya. Lihat Permendagri No. 20 Tahun. 2018, PMK No. 193 Tahun. 2018, PMK No. 50 Tahun. 2020, LKPP No. 12 Tahun. 2019.

Kelima belas; Sering tanpa woro-woro atau tidak ada sosialisasi kepada masyarakat desa tentang suatu kegiatan beserta anggarannya di desa yang hendak dilaksanakan. Aturannya semestinya sesuai dengan Permendagri No. 114 Tahun. 2014, Permendes No. 17 Tahun. 2019.

Keenam belas; Kades cenderung marah dan murka ndongkol jika ada masyarakat yang menanyakan mengenahi anggaran suatu kegiatan beserta anggaran di desa. Aturannya ada di Permendagri No. 114 Tahun 2014, Permendagri No. 20 Tahun. 2018, Permendes No. 17 Tahun. 2019, UU No 14 Thn. 2008, PMK No. 193 Tahun. 2018, PMK No. 205 Tahun. 2019, LKPP No 12. Tahun. 2019.

Ketujuh belas; Kades tidak memiliki atau tidak Melakukan Program Kerja dalam Pemerintahan sementara untuk Perangkat Desa sebagai pembantunya saja. Lihat Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

baca selengkapnya
Selamat Hari Pers Nasional 9 Februari 2021