close

OPINI

OPINI

PENYELESAIAN SENGKETA PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL (LANJUTAN)

Oleh;

Iskandar Laka, S.H, M.H.

(Konsultan Hukum Pena Rakyat News dan Dosen FH. UNIYOS Surabaya)

Ahmad Syafii, M.Pd.I.

(Dewan Redaksi Pena Rakyat News dan Pengurus Div. Edukasi Iskandar Law Firm)

Ketika ketika melakukan aksi mogok kerja, maka pertanyaannya adalah bolehkah, pertanyaan tersebut secara otomatis dari sudut pandang hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana isi materi Basani Situmorang, S.H., M.H., melalui chanel https://www.youtube.com/watch?v=TZ4TwZfIjvM dan dikatakan sebagai berikut;

Mogok kerja adalah hak para pekerja atau dapat disebut sarikat pekerja. Pertanyaannya adalah kenapa? Karena gagalnya perundingan yang dilakukan secara damai dan sah.

Menurut Basani dalam chanel tersebut dikatakan, kewenangan Arbitrase hanya dua, kepentingan dan antar Sarikat Pekerja (SP). Kalau mediasi perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan PHK, perselisihan antar SP, sedangkan Konsiliasi perselisihan kepentingan, perselisihan hak, dan perselisihan antar SP, jadi dari ketiga institusi ini haknya berbeda-beda. Mediasi empat, Konsiliasi tiga, Arbitrase dua. Di PHI (Pengadilan Hubungan Industrial) pun lihat ini. Dari empat kasus yang kita masukkan di PHI dua final di PHI. Kalau dia perselisihan PHK  pertama bisa kasasi, tetapi kalau perselisihan antar SP final di PHI.

Jadi dari empat perkara itu, dua final di Pengadilan Hukum Industrial, dua bisa kasasi, yang bisa kasasi perselisihan hak dan perselisihan PHK, sedangkan perselisihan kepentingan dan antar Sarikat Pekerja final di PHI.

PHI perkara perdata, sehingga penyelesaiannya dengan hukum acara perdata. Jadi makanya tadi kalau yang ada sanksinya pidana tidak ditangani oleh PHI. Tapi kalau Yurisdiksinya PHI memeriksa dan memutus perkara hak, kepentingan PHK dan antar SP. Diluar itu tidak ada kewenangan PHI.

Jadi diluar yang empat, PHI tidak bisa menyelesaikan. Proses beracara sidang 50 hari, ini juga lebih, jadi kalau undang-undang Bipartit 30 hari, konsiliasi 30 hari, Arbitrase 30 hari, Pengadilan 50 hari kerja.

Pertanyaannya; Basani mengatakan, Selesaikah? Tidak, karena PHI perkara perdata, sidang bisa ditunda dua kali. Makanya diatur sidangnya dua kali. Kalau sidang ditunda dua kali, penggunggat tidak datang gugatan gugur, bisa diajukan gugatan kembali. Tapi kalau tergugat tidak hadir di Verstek. Diputus tanpa kehadiran tergugat. Di PHI ada bisa beracara cepat, ada beracara biasa. Kalau dia acara biasa selesailah 50 hari. Tetapi kalau dia acara cepat 21 hari biasanya Replik, Duplik tidak ada. Jadi begitu gugatan jawaban langsung pembuktian.

Jadi kalau mau minta acara cepat ini harus ada permohonan digugatan. Suatu misal katakanlah khawatir perusahannya mau lari misalnya, atau sudah mau dipailitkan atau alasan segala macam. Kalau ada alasan diperiksa acara cepat, dibuat bersamaan dengan gugatan penggugat baru nanti jawaban, Replik dari gugatan, Duplik dari tergugat, disinilah kita berikan semua termasuk kehadiran saksi, apakah saksi fakta apakah saksi ahli.

Pembuktian disini, setelah kesimpulannya. Inilah yang kita katakan tadi sejak sidang pertama harus selesai 50 hari kerja kalau acara biasa. Kalau acara cepat biasanya Replik, Duplik ini tidak ada. Begitu jawaban langsung pembuktian. Jadi suatu misal katakanlah 21 hari kerja, apa perselisihan hak, apa timbul karena tidak dipenuhi hak, atau akibat ada perbedaan pelaksanaan penafsiran ketentuan.

Perbedaan penafsiran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan apa, ini yang selalu saya katakan haruslah kita atur, peraturan perusahaan, (peraturan perusahaan), kata Basuni melalaui chanel https://www.youtube.com/watch?v=APYiKNSPXGo&feature=youtu.be. Lihat Pasal. 82 tentang Cuti Hamil dan Melahirkan Bagi Perempuan dalam UU. No. 13 Thn. 2003, pekerja wanita diberikan cuti satu setengah bulan, sebelum melahirkan, satu setengah bulan setelah melahirkan, lahir prematur berapa bulan cutinya? 3 bulan kata pekerjaan tapi manajemen satu setengah bulan sudah lahir Undang-Undang tidak lahir normal, lahir cesar, lahir prematur lahir vakum tidak ada itu lahir satu setengah bulan. Kalau ada peraturan perundang-undangan kita itu asalnya, itu bisa menimbulkan penafsiran ganda.

Maka kesimpulannya Perjanjian Kerja Bersama, bukan kesepakatan mau sama mau, tetapi lebih kepada keberpihakan antara kedua belah pihak. Uang misalnya, tidak dikasih, apa keterangannya. Sehingga mengapa kita berikan 30 hari Sebelum mengundurkan diri misalnya, kita berikan waktu untuk memberi kesempatan kepada pengurus untuk mencari gantinya karena bukan kemauan dari pengusaha PHK Dia sehingga tidak siap orangnya. Berilah waktu 30 hari. Maka inilah pembuat Undang-Undang itu memperhatikan kepentingan kepentingan kedua belah pihak. Dari itu terkadang terdapat perusahaan kalau si pekerja itu high skills, mau mengundurkan diri harus mencari penggantinya dulu.

baca selengkapnya
OPINI

KAJIAN ASAS RESTORATIVE JUSTICE MELALUI PERJA RI NO. 15 THN. 2020 SEBAGAI PAYUNG HUKUM BAGI PENEGAK HUKUM

Oleh:
Iskandar Laka, S.H, M.H.
(Konsultan Hukum Pena Rakyat News dan Dosen FH. UNIYOS Surabaya)

Problematika penerapan asas restorative justice dan penghentian penyidikan dan penuntutan demi kepentingan hukum di Indonesia sebagaimana diatur didalam KUHAP, Sebelum adanya produk hukum PERJA NO. 15 THN 2020 Kapolri telah mengeluarkan produk hukum yaitu ; PERKAP Kapolri NO. 6 THN 2019 sebagai pedoman polri didalam menerapkan asas restorative justice dan akhirnya Kejaksaan Agung Republik Indonesia kini mengikuti kepolisian mengeluarkan produk hukum baru dalam bentuk Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun. 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif disingkat PERJA NO. 15 THN 2020. Peraturan tersebut ditandatangani oleh Burhanuddin Jaksa Agung Republik Indonesia tertanggal 21 Juli 2020 di Jakarta.

Peraturan tersebut di undangkan pada tanggal 22 Juli 2020 ditandatangani oleh Widodo Eka Tjahjana Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di Jakarta, Berita Negara Republik Indonesia No, 811 Thn. 2020.

Keadilan Resporatif dalam Ketentuan Umum Pasal. 1 Ayat (1) disebutkan bahwa; Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, Korban, keluarga pelaku/Korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Kemudian masih pada pasal yang sama didalam Ayat (2) dikatakan bahwa; Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Sementara dalam ayat (3) masih pada Pasal. 1 tersebut disebutkan; Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.
Sedangkan dalam Ayat (4) dikatakan; Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
Kemudian ada yang menarik dan merupakan sebuah kemajuan perihal yang selama ini mendapat banyak sorotan adalah sebagaimana tertuang pada Pasal. 3 tentang Penutupan Perkara demi Kepentingan dalam Ayat (1) dikatakan; Penuntut Umum berwenang menutup perkara demi kepentingan hukum.

Sedangkan Ayat (2) disebutkan; Penutupan perkara demi kepentingan hukum dilakukan dalam hal: a. terdakwa meninggal dunia; b. kedaluwarsa penuntutan pidana; c. telah ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap seseorang atas perkara yang sama (nebis in idem); d. pengaduan untuk tindak pidana aduan dicabut atau ditarik kembali; e. telah ada penyelesaian perkara di luar pengadilan (afdoening buiten process).
Nah pada ayat (3) dikatakan bahwa; Penyelesaian perkara di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dapat dilakukan dengan ketentuan: a. untuk tindak pidana tertentu, maksimum pidana denda dibayar dengan sukarela sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau b, dan telah ada pemulihan kembali keadaan semula dengan menggunakan pendekatan Keadilan Restoratif.

Dengan demikian ada potensi dilakukannya penyelesaian perkara melalui pendekatan Keadilan Restoratif, artinya perkara dapat diselesaikan diluar pengadilan. Namun tidak serta merta hal tersebut dapat dilakukan. Karena sudah barang tentu melihat suatu perkara secara utuh terlebih dahulu. Meskipun segala sesuatunya telah memenuhi syarat untuk dilakukan penyelesaian dengan pendekatan Keadilan Restoratif, namun ditingkat teknis dalam mengaplikasikan Peratauran Kejaksaan RI No. 15 Thn. 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif tersebut perlu kesiapan para Penegak Hukum.

Misalnya ditingkat Kasi Pidana Umum membutuhkan Standar Operasional Prosedur. Sedangkan untuk menyelesaikan SOP untuk dapat dijadikan acuan juga terkadang menjadi terhambatnya sebuah proses. Maka inilah yang dimaksudkan salah satu kesiapan para Penegak Hukum. Karena besar kemungkinan dengan kehati-hatian yang mendalam maka proses penyusunan SOP agak lama.

Secara substantif Keadilan Restoratif sebagai peraturan yang disahkan 21 Juli 2020 tersebut adalah penyelesaian perkara tindak pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, atau korban maupun pihak lain bersama-sama mencari penyelesaian yang adil. Kemudian menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan perlu dipahami bahwa hal itu tidak menjadi suatu pembalasan.

Dalam hal ini meskipun Jaksa diberi kewenangan menghentikan penuntutan berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif berasaskan kepada 5 hal. Seperti; keadilan, kepentingan umum, proporsional, pidana sebagai jalan terakhir, serta cepat, sederhana dan tidak kalah penting adalah biaya ringan. Peraturan tersebut tidak menutup kemungkinan terhadap penyelesaian perkara di luar pidana dengan otomatis melalui berbagai ketentuan, sehingga Jaksa diberi opsi dapat menawarkan upaya atau pendekatan perdamaian pada korban dan juga tersangka.

Keadilan tersebut dimaksudkan sebagaimana dalam buku Pengkajian Hukum tentang Penerapan Restorative Justice dalam buku Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-anak halaman xxvi, disusun M. Taufik Makarao bersama tim penyusun lainnya diterbitakan oleh BPHN Kementerian Hukum Dan Ham RI Thn. 2013 mengatakan bahwa Restorative Justice merupakan reaksi terhadap teori retributif yang berorientasi pada pembalasan dan teori neo klasik yang berorientasi pada kesetaraan sanksi pidana dan sanksi tindakan.

Selanjutnya Makarao mengatakan pada halaman xxvii dengan mengutip prana http//:152.118.58.226 Powered by Mambo Open Source Generated: 7 Nopember, 2008, 18:00 bahwa; Restorative Justice adalah peradilan yang menekankan pada perbaikan atas kerugian yang disebabkan atau terkait dengan tindak pidana. Restorative Justice dilakukan melalui proses kooperatif yang melibatkan semua pihak (stake holders).
Dalam bukunya M. Taufik Makarao dan tim mengatakan ada tiga prinsip dasar Restorative Justice: Pertama, Terjadi pemulihan kepada mereka yang menderita kerugian akibat kejahatan; Kedua, Pelaku memiliki kesempatan untuk terlibat dalam pemulihan keadaan (restorasi); Ketiga, Pengadilan berperan untuk menjaga ketertiban umum dan masyarakat berperan untuk melestarikan perdamaian yang adil.

baca selengkapnya
OPINI

SYARAT YURIDIS PENGALIHAN HARTA WARIS MELALUI PROSES AKTA PPAT

Oleh;

Iskandar Laka, S.H, M.H.

(Konsultasn Hukum Pena rakyat News dan Dosen FH. Universitas Yos Soedarso Surabaya)

Ahmad Syafii, M.Pd.I.

(Dewan Redaksi Pena Rakyat News dan Pengurus Div. Edukasi Iskandar Laka Law Firm)

Harta peninggalan dapat menjadi berkah dan terkadang menjadi congkrah (Jawa) bagi masyarakat di Indonesia yang merasa menjadi ahli waris dari seorang pewaris. Persoalan kemudian muncul karena perbedaan penafsiran atas harta peninggalan seseorang terhadap ahli warisnya. Besar kemungkinan segala sesuatu tidak adanya bukti atau catatan yang jelas.

Maka untuk mendapatkan legalitas bahwa seseorang adalah ahli waris melalui proses balik nama dengan suatu misal untuk mendapatkan sebidang tanah, maka hal tersebut dapat merujuk pada ketentuan yang telah ada sebagaimana dalam Psl. 111 ayat 1 (c) pada poin 4 dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Thn. 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Thn. 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

PMNA No. 3 Thn. 1997 sebagaimana pada Pasal tersebut diatas sebagai pembuktian adalah sebagai berikut; Pertama, bagi warganegara Indonesia penduduk asli: surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan dikuatkan oleh Kepala Desa/Kelurahan dan Camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia; Kedua, bagi warganegara Indonesia keturunan Tionghoa: akta keterangan hak mewaris dari Notaris; Ketiga, bagi warganegara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya: surat keterangan waris dari Balai Harta Peninggalan.

Hal tersebut perlu untuk dicatatkan dengan benar tentang keterangan waris yang dibuat oleh/di hadapan pejabat yang berwenang, mengenai siapa saja ahli waris dari seseorang yang suatu misal telah meninggal dunia yang berposisi sebagai pewaris. Sehingga berdasar pada keterangan waris tersebut, ahli waris dapat mendapatkan hak-haknya berkaitan dengan harta peninggalan pewaris.

Ketentuan tentang siapa dan siapa yang menjadi ahli waris sebagaimana telah ada dalam Psl. 111 ayat 1 huruf (c) poin 4 tersebut diatas bahwa; Untuk warga atau penduduk golongan Eropa misalnya dan / atau WNI warga keturunan Tionghoa, dengan keterangan waris telah didapat dan dibuat di hadapan Notaris yang ditunjuk. Adapun untuk warga / penduduk pribumi, keterangan waris cukup dibuat di bawah tangan, dengan disaksikan dan dibenarkan secara sah oleh perangkat desa yang ada. Sementara untuk warga WNI keturunan Timur Asing, yang memiliki kewenangan membuat adalah keterangan ahli waris dimaksud dapat dilakukan Balai Harta Peninggalan (BHP) yang ada.

Namun perlu diketahui bahwa pembagian warisan menurut Islam, pada masa sebelum tahun 1990 dibuat oleh Pengadilan Agama berupa Fatwa Waris. Perkembangan selanjutnya pada permulaan tahun 1990 Mahkamah Agung membuat edaran tentang larangan terhadap Pengadilan Agama untuk membuat Fatwa Waris bagi WNI yang beragama Islam. Oleh karenanya pada masa tersebut selanjutnya keterangan waris bagi orang muslim cukup dibuat di bawah tangan disahkan Lurah dan Camat.

Sehingga demikian meskipun keterangan waris yang telah dibuat oleh pejabat yang berwenang, keterangan waris dimana telah dibuat di bawah tangan tersebut tidak menetapkan besaran jumlah atau bagian dari masing-masing ahli waris. Akibatnya masing-masing ahli waris pada akhirnya membuat catatan sendiri, yang mana Lurah atau Kepala Desa hanya membenarkan dan menyaksikan sedangkan Camat sebatas menguatkan. Dalam hal ini Lurah dan Camat berposisi mendaftarkan surat yang telah ditanda tangani oleh ahli waris sebelumnya, sehingga wajar jika dikemudian hari terdapat sengketa.

Namun yang lebih mengkawatirkan adalah bagi pribumi, biasanya tidak dilakukan validasi terhadap bunyi wasiat terlebih dahulu oleh ahli waris. Semestinya rechek naskah wasiat sebelum dibuat suatu pernyataan ahli waris di bawah tangan. Hal ini untuk antisipasi jika suatu ketika pewaris ternyata pernah melakukan wasiat secara diam-diam atau terang-terangan di hadapan Notaris tetapi tidak memberitahukannya kepada ahli waris dari pewaris atau bisa jadi orang lain. Akibatnya ahli waris atau pihak lain yang nantinya akan melakukan pengalihan hak atas harta peninggalan pewaris tidak mengetahui.

Hal tersebut kemudian sudah pasti akan melibatkan pihak ke-tiga dalam hal ini Notaris/PPAT jika ternyata dikemudian hari diketahui telah dijual oleh ahli waris berdasarkan keterangan waris sebelumnya. Karena telah merasa tindakan ahli waris telah berdasarkan undang-undang tanpa mempertanyakan ada atau tidaknya wasiat dari pewaris. Dengan melakukan tindakan diam-diam di catatkan di Notaris/PPAT inilah terkadang menjadi pemicu sengketa. Sementara Notaris/PPAT sebatas mencatatkan siapa dengan disaksikan siapa untuk mencatat apa. Oleh karenanya, maka seyogyanya keterangan waris warga pribumi ada baiknya jika dikembalikan kewenangan kepada Pengadilan Agama suatu misal dalam bentuk Fatwa Waris. Sebab dengan hal tersebut setidaknya memberikan hambatan bagi orang-orang yang sekedar seolah-olah mengaku ahli waris untuk mendapatkan hak atas suatu warisan tertentu.

Untuk PPAT selain memiliki kewenangan sebagai yang telah disebutkan di atas, khusus untuk pembuatan akta PPAT, PPAT yang tidak merangkap sebagai notaris diberi kewenangan untuk melakukan pengesahan kecocokan fotocopy dengan aslinya yang terlegalisir. Kewenangan sebagaimana tersebut telah diatur dalam Keputusan Kepala BPN RI. No. 354/Kep-100.17.3/VIII/2014 tentang Kewenangan Pengesahan Kecocokan Fotokopi dengan aslinya untuk pejabat pembuat akta tanah yang tidak merangkap Notaris.

PPAT dapat melakukan pengesahan fotocopy identitas diri, kartu tanda penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan data pendukung lainnya. Pengesahan sudah barang tentu dilakukan dengan memperlihatkan aslinya dihadapan PPAT dan selanjutnya PPAT melakukan verifikasi sesuai dengan fakta dan dokumen aslinya, dicap dan ditandatangani oleh PPAT dengan kata-kata FOTOCOPY INI SESUAI DENGAN ASLINYA. Namun demikian, yang harus digarisbawahi dari kewenangan tersebut adalah bahwa kewenangan untuk melakukan pengesahan kecocokan fotocopy dengan aslinya tersebut hanya sebatas untuk keperluan pembuatan Akta PPAT saja.

Hal tersebut sesuai dengan pendapat dari A.P. Perlindungan bahwa; Tugas PPAT adalah melaksanakan suatu recording of deed conveyonce, yaitu suatu perekaman pembuatan akta tanah yang meliputi mutasi hak, pengikatan jaminan dengan hak atas tanah sebagai Hak Tanggungan, mendirikan hak baru atas sebidang tanah (Hak Guna Bangunan di atas Hak Milik atau Hak Pakai di atas Hak Milik) ditambah surat kuasa memasang Hak Tanggungan.

Perlu digarisbawahi tidak semua masyarakat melek dan sadar hukum, maka siapa saja yang mengetahui dan melek peraturan yang berlaku ada baiknya jika pro aktif melakukan edukasi, syukur-syukur jika pihak yang berwenang punya program edukasi terhadap masyarakat tentang harta warisan. Oleh karenanya tentang harta warisan selayaknya menjadi penting untuk dicatatkan tentang siapa mendapatkan apa. Atau siapa yang pribumi Ayahkah atau Ibukah agar penentuan siapa saja yang berhak mendapatkan warisan apa sebagai harta peninggalan menjadi jelas dan aman serta amanah karena adanya bukti dokumen yang tercatat secara legal. Serta siapa pejabat yang berwenang membuat catatan tentang ahli waris tersebut. Jika semua telah diidentifikasi sebelumnya In syaa Allah tidak akan ada persoalan yang berarti.

baca selengkapnya
OPINI

PEMAHAMAN UU No 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA

PEMAHAMAN UNDANG UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA DI SOSIALISASIKAN OLEH LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN YAPERMA CABANG DEPOK,
UJANG KOSASIH

Pihak, Atau Karena Alasan-Alasan Yang Oleh Undang-Undang Di Nyatakan Cukup Untuk Itu.
Suatu Perjanjian Harus Di Laksanakan Dengan Itikad Baik.

Jika Melihat Sumber Dari Perjanjian Fidusia ( Yang Tidak Didaftarkan ) Adalah Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Yang Merupakan Ranah Keperdataan, Maka Kembali Berlaku Pasal 1320 Dan Pasal 1338 KUHPerdata, Yaitu :

Pasal 1320

Untuk Sahnya Suatu Perjanjian Di Perlukan Empat Syarat :
Sepakat Mereka Yang Mengikatkan Dirinya;
Kecakapan Untuk Membuat Suatu Perikatan;
Suatu Hal Tertentu;
Suatu Sebab Yang Halal;

Pasal 1338

( Asas Perjanjian Pacta Sun Servanda )
Semua Perjanjian Yang Di Buat Secara Sah Berlaku Sebagai Undang-Undang Bagi Mereka Yang Membuatnya.
Suatu Perjanjian Tidak Dapat Di Tarik Kembali Selain Dengan Sepakat Kedua Belah Pihak.

Mencermati Penggunaan Dasar Pasal 372 KUHP Atas Pengalihan Benda Jaminan Fidusia Yang Tidak Di Daftarkan, Sebelum Kita Mencermati Pasal 372 KUHP Maka Kita Cermati Pasal 4 UUJF, Yang Berbunyi Bahwa Jaminan Fidusia Adalah Perjanjian Ikutan Dalam Suatu Perjanjian Pokok Yang Menimbulkan Kewajiban Bagi Para Pihak Untuk Memenuhi Suatu Prestasi. Hingga Kesimpulanya Bawha Perjanjian Pokoknya Adalah Pinjam Meminjam Uang Antara Debitor Sebagai Pemberi Fidusia Dan Kreditor Sebagai Pemegang Fidusia, Dan Perjanjian Fidusia Itu Sendiri Merupakan Perjanjian Tambahan Yang Mengikuti Perjanjian Pokoknya. Dengan Putusan Hakim Yang Berkekuatan Hukum Tetap.

Kekuatan Hukum Tetap Tersebut Yang Di Maksud Pada Sertifikat Jaminan Fidusia Adalah Kekuatan Berupa Hak Eksekutorial ( Parate Eksekusi ) Apabila Debitor Melakukan Pelanggaran Perjanjian Fidusia Kepada Kreditor Sesuai UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Oleh Karena Itu Apabila Pembebanan Benda Jaminan Fidusia Tidak Memenuhi Pasal-Pasal Sebagaiman Di Sebut Diatas, Maka Perjanjian Jaminan Fidusia Yang Tidak Dibuat Dengan Akta Notaris Dan Tidak Didaftarkan, Tidak Dilindungi Oleh UU No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia,Yang Berakibat Pemegang Fidusia Tidak Menyelesaikan Permasalahan Pengalihan Benda Jaminan Benda Tersebut Oleh Pemberi Fidusia (Debitur) Berdasarkan Pasal 36 UUJF. Di Atur Lebih Lanjut Dengan Peraturan Pemerintah, Apakah
Perjanjian Pembebanan Benda Jaminan Fidusia Tersebut Di Buat Dengan Akta Notaris? Jika Ya, Maka Ketentuan Dalam Pasal 5 UUJF Telah Terpenuhi.

Pasal 11 UUJF :

Bahwa Benda Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia Wajib Di Daftarkan. Apakah Perjanjian Pembebanan Benda Jaminan Fidusia Tersebut Sudah Didaftarkan? Jika Ya, Maka Ketentuan Pasal 11 UUJF Telah Terpenuhi.
Sehingga Jika Kedua Pasal Tersebut Telah Terpenuhi Maka Sebagai Wujud Dari Dipenuhinya UUJF, Pemegang Fidusia Akan Menerima Sertifikat Jaminan Fidusia Yang Memuat Irah-Irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.
Dimana Irah-Irah Pada Sertifikat Jaminan Fidusia Tersebut Artinya Memiliki Kekuatan Eksekutorial Yaitu Kekuatan Yang Sama Mencermati Penggunaan Dasar Pasal 36 UUJF Atas Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan, Maka Kita Sebaiknya Melihat Dasar Hukum Sebelum Ke Pasal 36 UUJF, Yaitu;

Pasal 4 UUJF :

Jaminan Fidusia Adalah Perjanjian Ikutan Dari Suatu Perjanjian Pokok Yang Menimbulkan Kewajiban Bagi Para Pihak Untuk Memenuhi Suatu Prestasi.
Perjanjian Pokoknya Adalah Pinjam Meminjam Uang Antara Debitor Sebagai Pemberi Fidusia Dan Kreditor Sebagai Pemegang Fidusia.

Pasal 5 UUJF

Pembebanan Benda Dengan Jaminan Fidusia Dibuat Dengan Akta Notaris Dalam Bahasa
Indonesia Dan Merupakan Akta Jaminan Fidusia.

Terhadap Pembuatan Akta Jaminan Fidusia Dikenakan Biaya Yang Besarnya diatur oleh pemerintah.

Dalam Prakteknya Sekarang Ini Ternyata Masih Ada Beberapa Kreditur ( Pemegang Fidusia ) Yang Tidak Mendaftarkan Pembebanan Benda Dengan Jaminan Fidusia. Akan Tetapi Ketika Debitur Wanprestasi Dan Mengalihkan Benda Jaminanya Kepada Orang Lain, Mereka Menempuh Jalur Hukum Seolah Orlah Benda Tersebut Didaftarkan.
Jalur Hukum Yang Di Tempuhnyapun Seolah Sama Dengan Pembebanan Benda Jaminan Fidusia Yang Di daftarkan, Yaitu Dengan Melaporkan Ke Kepolisian Dengan Dasar Menggunakan Pasal 36 UUJF Ataupun Dengan Menggunakan Pasal 372 KUHP Atas Dugaan Penggelapan. Keuda Pasal Sebagai Mana Tersebut Diatas Adalah Serupa Tapi Tak Sama. Karena Pasal 36 UUJF Merupakan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis Yaitu Hukum Yang Bersifat Khusus Yang Mengesampingkan Hukum Yang Bersifat Umum. Artinya UUJF Mengesampingkan Undang-Undang Yang Besifat Umum Yaitu KUHP.

Pemikiran. ,eksekusi-terhadap-benda-objek-perjanjian-fidusia-dengan-akta-di-bawah-tangan ) Sehingga Pasal 372 KUHP Tidak Dapat Serta Merta Diterapkan Atas Perbuatan Debitur Yang Mengalihkan Benda Jaminan Fidusia ( Yang Tidak Di Daftarkan ) Karena :

Perjanjian Pokok Yang Menjadi Dasar Terbitnya Perjanjian Fidusia Adalah Utang Piutang Yang Masuk Dalam Ranah Keperdataan.

Sebelum Memperoleh Putusan Dari Pengadilan Negri Setempat Yang Menyatakan Siapah Yang Berhak Dan Sah Secara Hukum Atas Kepemilikan Benda Yang Menjadi Jaminan Fidusia Tersebut Karena Benda Jaminan Fidusia Tersebut Sebagian Adalah Milik Kreditur Dan Sebagian Lagi Adalah Milik Debitur.

Oleh Karena Itu Pembebanan Benda Jaminan Pasal 372 KUHPidana Menandakan; Barang Siapah Dengan Sengaja Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaanya Bukan Karena Kejahatan Di Ancan Karena Penggelapan, Dengan Pidana Penjara Paling Lama 4 Tahun Atau Pidana Denda Paling Banyak Sembilan Ratus Rupiah.Oleh Kreditor,

Tetapi ini Juga Bisa Jadi Blunder Karena Bisa Saling Melaporkan Karena Sebagian Dari Barang Tersebut Menjadi Milik Berdua Kreditor Maupun Debitur, Di Butuhkan Keputusan Perdata Oleh Pengadilan Negri Setempat Untuk Mendudukan Porsi Masing-Masing Pemilik Barang Tersebut UntukKedua Belah Pihak. Jika Hal Ini Ditempuh Maka Akan Terjadi Proses Hukum Yang Panjang, Melelahkan Dan Menghabiskan Biaya Yang Tidak Sdikit. Akibatnya, Margin Yang Hendak Dicapai Perusahaan Yang Tidak Terealisir Bahkan Mungkin Merugi, Termasuk Rugi Waktu,

Berkaitan Dengan Pengalihan Benda Jaminan Fidusia ( Tidak Didaftarkan ) Dengan Pasl 372 KUHP, Mari Kita Cermati satu Persatu;

Pasal 4 UUJF, Berbunyi Bahwa Jaminan Fidusia Adalah Perjanjian Ikutan Dari Suatu Perjanjian Pokok Yang Menimbulkan Kewajiban Bagi Para Pihak Memenuhi Suatu Prestasi. Artinya Benda Jaminan Fidusia ( Tidak Didaftarkan ) Yang Menjadi Jaminan Atas Pelunasan Utang Debitur Secara Serta Merta Mengikuti Perjanjian Pokoknya Pinjam Meminjam Uang Yang Menjadi Ranah Keperdataan.

Apabila Debitur Mengalihkan Benda Objek Fidusia Yang Di Lakukan Dibawah Tangan Kepada Pihak Lain Tidak Dapat Di Jerat Dengan UU No. 42 Thaun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Karena Tidak Syah Atau Legalnya Perjanjian Jaminan Fidusia Yang Dibuat. Mungkin Saja Debitur Yang Mengalihkan Barang Objek Jaminan Fidusia Di Laporkan Atas Tuduhan Penggelapan.

Akhirnya Akan Sangat Merugikan Kreditur Ituh Sendiri, Karena Tidak Adanya Jaminan Kepasitian Hukum Sebagai Mana Yang Telah Di Atur oleh UU No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan fidusia

ISU HUKUM (Legal Issues)

Adapun yang menjadi permasalahan hukum antara lain :

1. Bagaimana Penerapan Undang-Undang RI Nomor : 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (UUJF) menurut Pasal 63 ayat (2) KUHP yang dikenal dalam ilmu hukum sebagai asas lex specialis derogat legi generalis, yaitu aturan hukum yang lebih khusus mengesampingkan aturan hukum yang lebih umum.

2. Bagaimana Penerapan Undang-Undang RI Nomor : 42 Tahun 1999 Tentang
Jaminan Fidusia (UUJF), sebagaimana dimaksud Pasal 36 UUJF …………….. ?

SUMBER HUKUM (Source of Law)

Adapun yang menjadi sumber hukum dalam opini hukum (legal opinion) adalah sebagai berikut :

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
b. Pasal 63 ayat (2) KUHP
c. Undang-Undang RI Nomor : 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (UUJF)

ARGUMENTASI HUKUM (Legal Arguments)

PENYIDIK DAN JAKSA PENUNTUT UMUM KEJAKSAAN NEGERI WAJIB MENERAPKAN ATURAN HUKUM YANG LEBIH KHUSUS MENGESAMPINGKAN ATURAN HUKUM YANG LEBIH UMUM
1. Bahwa Secara istilah asas lex specialis derogat legi generalis, yaitu aturan hukum yang lebih khusus mengesampingkan aturan hukum yang lebih umum, pada dasarnya mengandung satu kata pokok, yaitu “asas”, Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, “asas” diartikan sebagai hukum dasar atau dasar (sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat ).
2. Bahwa pada Pasal 28G (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”;
(2) “Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain”, Hal ini menunjukkan bahwa konstitusi Indonesia melindungi hak seseorang untuk tidak dituntut atau dihukum atau diterapkan dengan cara penerapan yang bertentangan dengan aturan hukum yang lebih khusus mengesampingkan aturan hukum yang lebih umum, Asas lex specialis derogat legi generalis memiliki arti penting untuk melindungi warga negara dari kesewenang-wenangan penguasa dan menjaga undang-undang tidak diberlakukan hukum yang lebih Umum apabila ada Hukum yang lebih Khusus sehingga ada jaminan kepastian hukum.
3. Bahwa selain itu berdasarkan UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA Pasal 5 menyatakan :
(1) Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum.
(2) Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang obyektif dan tidak berpihak.
(3) Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya, Dengan demikian semakin memperjelas bahwa oleh siapapun dan kepada siapapun dilarang pemberlakuan ketentuan Hukum yang bersifat Umum kecuali Hukum yang bersifat Khusus.
4. Bahwa Laporan Polisi yang dilakukan oleh pihak finance Jelas dan terang tentang Pengalihan Obyek Jaminan Fidusia yang telah dilakukan oleh Debitur (Pemberi Fidusia) yang telah mengalihkan Obyek Jaminan Fidusia kepada Pihak lain tanpa seizin Penerima Fidusia (Ic. Lembaga Pembiayaan. Bahwa atas Laporan para pelaku usaha/finance biasanya, Penyidik meletakan pasal 36 jo 372 atau 378 ,lalu melakukan pelidikan dan penyidikan dan merutnya sudah lengkap P-21 Dan akan dilimpahkan kejari/JPU, Prihal hasil penyidikan perkara pidana sudah lengkap ( P-21 ) Ada apa Gerangan ?, Mohon dikoreksi olah pihak Kejaksaan/JPU;
5. Bahwa Lampiran Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Kehakiman RI, Jaksa Agung RI dan Kepala Kepolisian RI Nomor: KMA/003/ SKB/II/1998Nomor: M.02.PW.07.03.Th.1998Nomor: Kep/007/ JA/2/1998Nomor: Kep 02/11/1998Tanggal 5 Pebruari 1998 menentukan waktu secara limitatif “dalam pengiriman SPDP oleh Penyidik yaitu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan dan untuk daerah terpencil selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari” dalam perkara a quo kami menduga kasus ini di rekayasa karena pelaku pengalihan objek jaminan fidusia tidak dilakukan proses pelidikan dan penyelidikan;
8. Bahwa Dalam Undang-Undang RI No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Pasal 21 AYAT (3) Menyatakan “Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang telah dialihkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib diganti oleh Pemberi Fidusia dengan objek yang setara”, Jelas menurut Undang-Undang ini apabila terbukti Terlapor mengalihkan Obyek Jaminan Fidusia, Terlaporlah yang wajib mengganti dengan obyek yang setara kepada Penerima Fidusia;contoh atas nama telah mengalihkan atau mentecoper kendaraannya kepada pihak ke dua lalu pihak ke dua tidak mengangsur sesuai perjanjian biasanya atas nama melaporkan pihak ke dua dengan tuduhan penipuan dan penggelapan,dalam hal ini jelas pelaku tindak pidana pasal 36 fidusia adalah dibitur atau atas nama,
9. Bahwa Dalam Undang-Undang RI No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Pasal 22 Menyatakan “Pembeli benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang merupakan benda persediaan Bebas dari Tuntutan meskipun pembeli tersebut mengetahui tentang adanya Jaminan Fidusia itu”, dengan ketentuan bahwa pembeli telah membayar lunas harga penjualan Benda tersebut sesuai dengan harga pasar;
PEMBERLAKUKAN UNDANG-UNDANG No. 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA :
10. Bahwa buah hasil dari kajian dan penolakan Asas Hukum Umum dalam Perkara ini, yang pada intinya diatur sebagaimana dimaksud asas lex specialis derogat legi generalis yang memiliki arti penting untuk melindungi warga negara dari kesewenang-wenangan penguasa dan menjaga undang-undang tidak diberlakukan hukum yang lebih Umum apabila ada Hukum yang lebih Khusus sehingga ada jaminan kepastian hukum.
11. Bahwa selain itu untuk menindak lanjuti Laporan Polisi, Jelas dan terang tentang Pengalihan Obyek Jaminan Fidusia (Pemberi Fidusia) yang telah mengalihkan Obyek Jaminan Fidusia kepada Pihak lain tanpa seiizin Penerima Fidusia (Ic. Lembaga Pembiayaan)” Penyidik Cukup Memproses Hukum Pemberi Fidusia Sebagaimana dimaksud Pasal 36 UU RI No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dan tidak Menjerat pihak lain dengan Pasal 378 KUHP Dan 372 KUHP (Generalis);
12. Dengan demikian semakin jelas bahwa perberlakuan Pasal 378 KUHP Dan 372 KUHP tentang Penipuan dan penggelapan tidak sesuai dengan fungsi dan tujuan Undang-Undang 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Untuk itu sudah selayaknyalah Penyidik POLRI dan JPU Kejaksaan Negeri untuk mematuhi Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Kehakiman RI, Jaksa Agung RI dan Kepala Kepolisian RI Nomor: KMA/003/ SKB/II/1998Nomor: M.02.PW.07.03.Th.1998Nomor: Kep/007/ JA/2/1998Nomor: Kep 02/11/1998Tanggal 5 Pebruari 1998 menentukan waktu secara limitatif “dalam pengiriman SPDP oleh Penyidik yaitu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan dan untuk daerah terpencil selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari”;
KESIMPULAN dan REKOMENDASI (Conclusions and Recommendations)
Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Diharapkan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri tidak menerapkan Peraturan yang TIDAK RESPONSIF, dan hanya menjalankan Hukum sesuai yang diamanatkan oleh Undang-Undang RI No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia;
2. Diharapkan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri tidak menerapkan Peraturan yang TIDAK RESPONSIF, yang cenderung bertentangan dengan fungsi dan tujuan Asas lex specialis derogat legi generalis memiliki arti penting untuk melindungi warga negara dari kesewenang-wenangan penguasa dan menjaga undang-undang tidak diberlakukan hukum yang lebih Umum apabila ada Hukum yang lebih Khusus sehingga ada jaminan kepastian hukum.
Diharapkan penyidik polri dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri mematuhi Pasal 63 ayat (2) KUHP yang menyatakan :
“Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan.”

baca selengkapnya
OPINI

PENGALIHAN HAK DALAM UNDANG UNDANG JAMINAN FIDUSIA

Oleh;
Iskandar Laka, S.H, M.H.
(Konsultan Hukum Penara Rakyat News dan Dosen FH. UNIYOS Surabaya)

Kepemilikan suatu barang dan/atau benda di Indonesia telah dijamin oleh undang-undang. Maka ketika suatu benda dan/atau barang telah dikuasi oleh seseorang secara sah maka ketika terjadi perpindahan penguasaannyapun juga harus melalui mekanisme yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut perlu diperhatikan oleh para pihak agar tidak terjadi persoalan dikemudian hari. Sebab banyak sengketa terjadi dimasyarakat besar kemungkinan proses yang dilakukan seringkali mengabaikan peraturan yang berlaku.

Jaminan Fidusia adalah Undang Undang yang mengatur tentang kepemilikan hak yang secara rinci termaktub dalam UU No. 42 Thn. 1999 tentang Jaminan Fidusia. Dengan demikian segala sesuatu perpindahan hak dan penguasannya selayaknya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang telah ada tersebut. Sebab dalam Bab I tentang Ketentuan Umum pada undang undang tersebut terutama Pasal 1 ayat (1) dikatakan bahwa; Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Dalam ayat (2) dijelaskan bahwa; Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.

Maka selanjutnya perlu diingat bahwa dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana Psl. 372 dikatakan bahwa; Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Kemudian dalam KUHP Psl. 378 dikatakan bahwa; Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Selanjutnya mari kemabli ke jaminan Fidusia, pada Ketentuan Pidana Bab VI Psl. 35 UU No. 42 Thn 1999 tentang Jaminan Fidusia dikatakan bahwa; Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Selain pasal tersebut ada ketentuan lain dalam UU No. 42 Thn. 1999 tersebut dikatakan dalam Psl. 36 bahwa; Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Adapun bunyi Psl. 23 ayat (2) sebagaimana tersebut dalam UU No. 42 Thn. 1999 tentang Fidusia adalah sebagai berikut; Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia.

Tersebut adalah merupakan ketentuan yang telah disepakati dan diundangkan secara sah untuk dipedomani bersama agar tidak terjadi persoalan-persoalan yang dapat merugikan. Jika para pihak sebagai anggota masyarakat melakukan kegiatan-kegiatan sesuai dengan norma dan aturan-aturan yang berlaku, maka tidak akan ada persoalan yang dapat menimbulakan sengketa berkepanjangan dengan catatan tindakan para pihak tidak didasari hegemoni dan kesewenang-wenangan, apalagi sampai bermaksud ingin mencari keuntungan untuk diri sendiri dengan merugikan orang lain.

baca selengkapnya
OPINI

KRITIK SOSIAL DALAM FENOMENA PETRUK DADI RATU BAGIAN III

Oleh;
Ahmad Syafii, M.Pd.I.
(Dewan Redaksi Pena Rakyat News dan Pengurus Div. Edukasi Iskandar Laka Law Firm)

Prabu Krisna, Semar Bodronoyo, dan Gareng serta Bagong berempat pergilah ke wilayah kerajaan Lojitengoro bermaksud menemui Prabu tong Tong Sot yang telah membuat huru hara. Namun lagi-lagi terjadi pertempuran hebat antara Gareng dan Bagong dengan Prabu Tong Tong Sot Wel Geduwelbeh. Duel ketiganya tak mendapatkan kemenangan diantara mereka karena sama-sama saktinya. Namun disaat tangah adu jotos dan gulat dalam pertempuran, terdapat tanda-tanda khas yang dirasakan oleh si Gareng berupa bau keringat. Gareng dan Bagong mengenali bahu keringat yang timbul dari badan Prabu Tong Tong Sot. Keringat sang Prabu tersebut mirip bahu keringat Petruk, maka Gareng dan Bagong curiga kalau Prabu Tong Tong Sot adalah Petruk saudaranya sendiri yang menghilang.

Gareng dan Petruk memang hafal sekali akan kelemahan Petruk, maka ketika Parbu Tong Tong Sot lengah dalam duel, Gareng dan Bagong tidak serta merta melayangkan pukulan. Mengingat sang prabu tersebut sakti mandraguna tak mempan dengan senjata apapun. Namun dengan kecerdikan Gareng dan Bagong digunakannya jurus menggelitik sebagai kelemahan Petruk. Wal khasil siasat Gareng dan Bagong mendapatkan hasil untuk melemahkan lawan sehingga prabu Tong Tong Sot pun merasa kegelian saat digelitik.

Mengetahui dengan pasti dan yakin bahwa yang dihadapi lawan tanding gareng dan Bagong adalah Petruk bukan Prabu Tong Tong Sot, seketika itu juga Gareng berucap Truk Petruk kata Gareng ayo pulang kamu ini Petruk. Wes Ngakuo wae Truk sambung Bagong kepada Prabu Tong Tong Sot Wel Geduwelbeh. Mengetahui saudaranya mengenali dirinya Prabu tong Tong Sot alias Petruk Kantongbolong ngibrit lari untuk menghindar. Selanjutnya Gareng dan Petruk melaporkan hal tersebut kepada Ki Lurah Semar Brodronoyo.

Ki Lurah Semar sejatinya juga berilmu tinggi, maka dihampirinya Prabu Tong Tong Sot Wel Geduwelbeh sembari menyaapa; Toleee, Petruk Anakku sadar ngger (panggilan orang tua kepada anaknya angger), kita ini abdi, wong cilik oglak aglik koyok dingklek tolee, gedhibal songolikur paling ngisor, orang rendahan, kawulo alit, rakyat jelata, tidak sepantasnya menduduki posisi seperti yang kamu lakukan ini. Wes tinakdir deneng Kang Murbeng dumadi, Engkang Akaryo Jagad, bahwa kita ini hanyo pamonge poro bendoro. Ojo diterusno tolee, mundak ora becik tembe mburine. Lakonono kanthi ikhlas lelampahan kang wes ginaris, supoyo ing tembe bali marang asal sejatine ora tuno tolee. Upamane poro ndoro gung binathoro yen mlanggar janjine wes ben kersane dewe minongko penggede mbesok tembe akhire ben dirasakno lan digetune dewe akibate. Mergo kabeh penggawe becik utowo olo bakal balik marang awake dewe-dewe minongko piwalese Gusti Engkang Murbeng dumadi.

Baliklah ngger ke wujud aslimu, baliklah ke derajatmu titah sawantahmu ngger. Mendengar sapaan Ki Lurah Semar Bodronoyo tersebut Prabu Tong Tong Sot mendadak pucat pasi dan lemas tak memiliki daya. Dia kemudian sadar yang dilakukan itu tidak benar. Namun ketidak adilan dan keangkuhan para pemimpin kerajaan yang memicu dia berulah seperti itu. Bersimpuhlah dia dihadapan ki Semar seraya melepaskan mahkotanya. Seketika itu juga berubah pula Prabu Tong Tong Sot Wel Geduwelbeh menjadi jleger Petruk yang sesungguhnya.

Maka sembari dia gendong golek kencono tak lain adalah Abimanyu yang sedang sakit parah. Seraya berkata Abimanyu kepada Petruk; kamu tidak akan bisa berkuasa kecuali memangku aku, saat itu juga si petruk memangku golek kencono. Dalam sekejap sang Abimanyu sembuh seperti sedia kala, dan kemblilah 3 wahyu yang sebelumnya telah hinggap ke Petruk kepada Abimanyu. Petruk kemudian berkata, seorang raja tidak ada artinya kalau tidak dipangku rakyat rendahan seperti saya. Karena keberadaan seorang raja tetapi tanpa dalam pamangkuan, dukungan secara penuh dari rakyat maka tidak akan berti apa-apa kekuasaan yang dimilikinya. Kecuali tak lebih dari hanya sebagai boneka belaka. Adanya raja karena ada rakyatnya, ada pemimpin karena ada yang dipimpinnya. Kebesaran raja karena besarnya dukungan rakyatnya. Jadi tidak pantas para ndoro adigang adigung adiguno sopo iro sopo ingsung. Mergo nek ketemu wolak walinging mongso bakal getun koyo kedadihan iki mau, begitu petruk berucap.

Dilain pihak Sri Krisna kemudian mengucapkan terimakasih kepada Ki Lurah Semar. Karena sudi turun tangan ikut menangani kemelut akibat kesalahan para punggawa manggalaning yudho kerajaan yang keluar dari jalur kode etik pejabat, sehingga mengakibatkan Petruk muntab ngacak-acak tatanan yang telah dibuat dan disepakati namun dilanggar sendiri oleh para pimpinan kerajaan. Tak lupa meminta maaf kepada Petruk atas ulahnya dan para pemimpin kerajaan lainnya yang khilaf dan diliputi keangkuhan serta semena-menaa dalam membuat kebijakan yang merugikan masyarakat banyak.

Bagiamanapun kata Krisna, masyarakat adalah segala-galanya maka tak pantas hanya dipandang ketika dibutuhkan dukungannya atau diambil jasanya namun tak memberikan penghargaan justru menista kepada rakyat yang menyengkuyung. Apalagi sampai buta tak mampu melihat mata hatinya berarti nulayani kodtrate ratu/raja yang sabdanya tan keno wola wali. Lebih parah lagi jika para ratu/raja lupa setelah mendapatkan yang diinginkan tegese mblenjani janji, atau malah mendiskreditkan anggota masyarakat tertentu untuk menutupi kesalahannya. Hal itu bukan perbuatan raja atau pemimpin apapun yang bijak namun penipuan terhadap masyarakat dan kejahatan publik yang wajib dibongkar jika merugikan anggota masyarakatnya seperti yang dilakukan oleh Petruk tadi, kata Krisna.

Kisah Petruk tersebut mengingatkan kepada masyarakat secara umum agar tidak sewenang-wenang ketika menjadi seorang pimpinan. Karena jabatan pimpinan tidak ada artinya jika tak ada yang dipimpin. Selayaknya kembali tentang pelajaran aliran air, karena dia akan mengalir dari atas kebawah dan menjadi sumber penghidupan makhluk dibumi secara merata sesuai dengan struktur tanah, begitulah sikap pemimpin. Begitu pula sang Semar bersikap bijak dan kebapakan, turun dan meyadarkan putranya dikala lupa akan jati dirinya sebagai wong alit, sehingga tutur katanyapun menyejukkan seperti air dan tidak asal backup meskipun anaknya sendiri. Maka wajar jika Ki Semar menjadi rujukan bukan hanya kawulo alit tetapi juga engkang sinuwun poro ndoro lan priyayi gung, yang memandang kebaikan dan kebenaran sebagai sebuah nilai yang dijunjung tinggi.

baca selengkapnya
OPINI

KRITIK SOSIAL DALAM FENOMENA PETRUK DADI RATU BAGIAN III

Oleh;

Ahmad Syafii, M.Pd.I.

(Dewan Redaksi Pena Rakyat News dan Pengurus Div. Edukasi Iskandar Laka Law Firm)

Prabu Krisna, Semar Bodronoyo, dan Gareng serta Bagong berempat pergilah ke wilayah kerajaan Lojitengoro bermaksud menemui Prabu tong Tong Sot yang telah membuat huru hara. Namun lagi-lagi terjadi pertempuran hebat antara Gareng dan Bagong dengan Prabu Tong Tong Sot Wel Geduwelbeh. Duel ketiganya tak mendapatkan kemenangan diantara mereka karena sama-sama saktinya. Namun disaat tangah adu jotos dan gulat dalam pertempuran, terdapat tanda-tanda khas yang dirasakan oleh si Gareng berupa bau keringat. Gareng dan Bagong mengenali bahu keringat yang timbul dari badan Prabu Tong Tong Sot. Keringat sang Prabu tersebut mirip bahu keringat Petruk, maka Gareng dan Bagong curiga kalau Prabu Tong Tong Sot adalah Petruk saudaranya sendiri yang menghilang.

Gareng dan Petruk memang hafal sekali akan kelemahan Petruk, maka ketika Parbu Tong Tong Sot lengah dalam duel, Gareng dan Bagong tidak serta merta melayangkan pukulan. Mengingat sang prabu tersebut sakti mandraguna tak mempan dengan senjata apapun. Namun dengan kecerdikan Gareng dan Bagong digunakannya jurus menggelitik sebagai kelemahan Petruk. Wal khasil siasat Gareng dan Bagong mendapatkan hasil untuk melemahkan lawan sehingga prabu Tong Tong Sot pun merasa kegelian saat digelitik.

Mengetahui dengan pasti dan yakin bahwa yang dihadapi lawan tanding gareng dan Bagong adalah Petruk bukan Prabu Tong Tong Sot, seketika itu juga Gareng berucap Truk Petruk kata Gareng ayo pulang kamu ini Petruk. Wes Ngakuo wae Truk sambung Bagong kepada Prabu Tong Tong Sot Wel Geduwelbeh. Mengetahui saudaranya mengenali dirinya Prabu tong Tong Sot alias Petruk Kantongbolong ngibrit lari untuk menghindar. Selanjutnya Gareng dan Petruk melaporkan hal tersebut kepada Ki Lurah Semar Brodronoyo.

Ki Lurah Semar sejatinya juga berilmu tinggi, maka dihampirinya Prabu Tong Tong Sot Wel Geduwelbeh sembari menyaapa; Toleee, Petruk Anakku sadar ngger (panggilan orang tua kepada anaknya angger), kita ini abdi, wong cilik oglak aglik koyok dingklek tolee, gedhibal songolikur paling ngisor, orang rendahan, kawulo alit, rakyat jelata, tidak sepantasnya menduduki posisi seperti yang kamu lakukan ini. Wes tinakdir deneng Kang Murbeng dumadi, Engkang Akaryo Jagad, bahwa kita ini hanyo pamonge poro bendoro. Ojo diterusno tolee, mundak ora becik tembe mburine. Lakonono kanthi ikhlas lelampahan kang wes ginaris, supoyo ing tembe bali marang asal sejatine ora tuno tolee. Upamane poro ndoro gung binathoro yen mlanggar janjine wes ben kersane dewe minongko penggede mbesok tembe akhire ben dirasakno lan digetune dewe akibate. Mergo kabeh penggawe becik utowo olo bakal balik marang awake dewe-dewe minongko piwalese Gusti Engkang Murbeng dumadi.

Baliklah ngger ke wujud aslimu, baliklah ke derajatmu titah sawantahmu ngger. Mendengar sapaan Ki Lurah Semar Bodronoyo tersebut Prabu Tong Tong Sot mendadak pucat pasi dan lemas tak memiliki daya. Dia kemudian sadar yang dilakukan itu tidak benar. Namun ketidakadilan dan keangkuhan para pemimpin kerajaan yang memicu dia berulah seperti itu. Bersimpuhlah dia dihadapan ki Semar seraya melepaskan mahkotanya. Seketika itu juga berubah pula Prabu Tong Tong Sot Wel Geduwelbeh menjadi jleger Petruk yang sesungguhnya.

Maka sembari dia gendong golek kencono tak lain adalah Abimanyu yang sedang sakit parah. Seraya berkata Abimanyu kepada Petruk; kamu tidak akan bisa berkuasa kecuali memangku aku, saat itu juga si petruk memangku golek kencono. Dalam sekejap sang Abimanyu sembuh seperti sedia kala, dan kemblilah 3 wahyu yang sebelumnya telah hinggap ke Petruk kepada Abimanyu. Petruk kemudian berkata, seorang raja tidak ada artinya kalau tidak dipangku rakyat rendahan seperti saya. Karena keberadaan seorang raja tetapi tanpa dalam pamangkuan, dukungan secara penuh dari rakyat maka tidak akan berti apa-apa kekuasaan yang dimilikinya. Kecuali tak lebih dari hanya sebagai boneka belaka. Adanya raja karena ada rakyatnya, ada pemimpin karena ada yang dipimpinnya. Kebesaran raja karena besarnya dukungan rakyatnya. Jadi tidak pantas para ndoro adigang adigung adiguno sopo iro sopo ingsung. Mergo nek ketemu wolak walinging mongso bakal getun koyo kedadihan iki mau, begitu petruk berucap.

Dilain pihak Sri Krisna kemudian mengucapkan terimakasih kepada Ki Lurah Semar. Karena sudi turun tangan ikut menangani kemelut akibat kesalahan para punggawa manggalaning yudho kerajaan yang keluar dari jalur kode etik pejabat, sehingga mengakibatkan Petruk muntab ngacak-acak tatanan yang telah dibuat dan disepakati namun dilanggar sendiri oleh para pimpinan kerajaan. Tak lupa meminta maaf kepada Petruk atas ulahnya dan para pemimpin kerajaan lainnya yang khilaf dan diliputi keangkuhan serta semena-menaa dalam membuat kebijakan yang merugikan masyarakat banyak.

Bagiamanapun kata Krisna, masyarakat adalah segala-galanya maka tak pantas hanya dipandang ketika dibutuhkan dukungannya atau diambil jasanya namun tak memberikan penghargaan justru menista kepada rakyat yang menyengkuyung. Apalagi sampai buta tak mampu melihat mata hatinya berarti nulayani kodtrate ratu/raja yang sabdanya tan keno wola wali. Lebih parah lagi jika para ratu/raja lupa setelah mendapatkan yang diinginkan tegese mblenjani janji, atau malah mendiskreditkan anggota masyarakat tertentu untuk menutupi kesalahannya. Hal itu bukan perbuatan raja atau pemimpin apapun yang bijak namun penipuan terhadap masyarakat dan kejahatan publik yang wajib dibongkar jika merugikan anggota masyarakatnya seperti yang dilakukan oleh Petruk tadi, kata Krisna.

Kisah Petruk tersebut mengingatkan kepada masyarakat secara umum agar tidak sewenang-wenang ketika menjadi seorang pimpinan. Karena jabatan pimpinan tidak ada artinya jika tak ada yang dipimpin. Selayaknya kembali tentang pelajaran aliran air, karena dia akan mengalir dari atas kebawah dan menjadi sumber penghidupan makhluk dibumi secara merata sesuai dengan struk*Lah mas nono kebanyakan duit maka nya baru bangun kalau pagi-pagi buru dollar dulu.*un dan meyadarkan putranya dikala lupa akan jati dirinya sebagai wong alit, sehingga tutur katanyapun menyejukkan seperti air dan tidak asal backup meskipun anaknya sendiri. Maka wajar jika Ki Semar menjadi rujukan bukan hanya kawulo alit tetapi juga engkang sinuwun poro ndoro lan priyayi gung, yang memandang kebaikan dan kebenaran sebagai sebuah nilai yang dijunjung tinggi.

baca selengkapnya
OPINI

PENYELESAIAN SENGKETA PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

Oleh;
Iskandar Laka, S.H, M.H.
(Konsultasn Hukum Pena rakyat News dan Dosen FH Universitas Yos Soedarso Surabaya)
Ahmad Syafii, M.Pd.I.
Dewan Redaksi Pena Rakyat News dan Pengurus Div. Edukasi Iskandar Laka Law Firm)

Perbedaan pendapat sering terjadi anatara pekerja dengan pengusaha. Undang Undang No. 2 Thn. 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, telah mengatur penyelesaian perbedaan pendapat dimana bisa mengakibatkan pertentangan antara pengusaha dengan pekerja. Terkait hubungan antara pengusaha dengan pekerja telah diatur dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disingkat UU No. 13 Thn 2003 tentang Ketenakerjaan. Dalam undang undang tersebut secara tegas Pasal 1 angka (16) disebutkan bahwa; Hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ini sering terjadi persoalan antara pekerja dengan pengusaha namun seringkali juga mengalami jalan buntu alias tidak ada penyelesaian yang baik. Hal tersebut dapat memicu ketidakpercayaan masyarakat terhadap asas hukum yang seharusnya dijunjung tinggi. Demikian ini besar kemungkinan akibat dari ketidaktahuan para pihak dalam menyelesaikan perbedaan pandangan atau enggan menuturkannya dengan baik kepada pihak yang berwenang.

Penyelesaian perselisihan antara pekerja dengan pengusaha sebenarnya dapat diselesaikan dengan baik ketika keduanya menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Langkah-langkah yang seharusnya diambil adalah sebagaimana yang disampaikan oleh Basani Situmorang, S.H, M.H., yang dipublish pada chanel https://www.youtube.com/watch?v=rlikBTFSXIE, yang tayang perdana dalam format video pada tanggal 18 Juli 2019 sesuai diskripsi pada pranala tersebut. Isi dari materi diresume oleh penulis dengan tema Perselisihan Hubungan Industrial.

Dalam materi tersebut dijelaskan bahwa Setiap permasalahan wajib Bipartit. Menurut Basani bahwa; Apapun permasalahan kita wajib Bipartit. Mengapa kita katakan wajib Bipartit, karena sesuai dengan filosofi kita, musyawarah mufakat alenia ke-4 Pancasila kita, jadi wajib. Pada waktu ini Bipartit, harus selesai dalam 30 hari. Ketika kurun waktu 30 hari tidak harus duduk dimeja perundingan. Suatu misal ada surat SP, yang berisi meminta tentang permintaan berunding namun tidak ditanggapi manajemen, maka diulangi lagi, kalau sudah 30 hari deadlok. Maka kemudian mereka pekerja boleh mogok sesuai dengaan Pasal 137.

Penulis mencatat dalam paparan Basani bahwa mogok kerja adalah hak pekerja atau sarikat pekerja karena gagalnya perundingan yang dilakukan secara damai dan sah. Sehingga secara gamblang dikatakan jadi bukan deadlock itu duduk bersama begini, surat undang-mengundangpun kalau tidak ditanggapi 30 hari kerja deadlock.

Namun jika kemudian tiba-tiba datang ke pengadilan dan menyatakan kami belum pernah Bipartit, jadi harus dikembalikan”, maka perlu dilihat dulu prosesnya. Makanya kalau surat undangan dilayangkan untuk minta berunding tetapi tidak dilayani, sampai lebih 30 hari kerja, maka ketika terjadi mogok, mogoknya sah menurut Pasal 137 UU. No. 13 Thn. 2003 tentang Ketenagakerjaan. Oleh karena itu di dalam risalah harus jelas, apa pokok masalahnya, apa alasan perselisihannya. Perselisihan hak-kah, kepentingan-kah, PHK-kah antar SP-kah, jadi harus jelas didalam risalah, kemudian pendapat para pihak, kesimpulannya apa.

Misalnya, katakanlah perselisihan PHK, PHK-nya sudah oke, kompensasinya harus jelas. SP-nya sepakat, manajemennya sepakat, atau pekerjanya sepakat, bikinlah perjanjian bersama, lanjut dengan daftarkan ke PHI (Pengadilan Hubungan Industrial). Inilah yang dikatakan wajib Bipartit, supaya cepat. Mediasi dilakukan kalau Bipartit gagal. Dikatakan di undang-undang catatkanlah kasusnya ke instansi yang bertanggungjawab dibidang ketenagakerjaan lampirkan risalah tadi. Tujuannya adalah supaya mediator bisa memahami kondisi yang sudah berjalan, langkah-langkah apa yang sudah diambil.

Kemudian jika dipanggil oleh mediator harus datang, Karena terkadang risalah tidak ditandanagtangani, jangan bilang kami kan belum Bipartit, tetap harus datang. Arbitrase itu kalau kita gagal Bipartit, dan perlu dicatatkan ke Disnaker, kemudian Disnaker kadang menawarkan Konsiliasi atau Arbiter. Kalau memilih Konsiliasi tidak perlu kesepakatan tertulis, bisa lisan, mengapa karena hasilnya anjuran, bisa diterima bisa ditolak, tetapi kalau kita memilih Arbiter harus ada kesepakatan tertulis para pihak. Mengapa, karena hasilnya Arbitrase adalah putusan mengikat dan final. Jadi kalau tidak ada apa-apa putusan Arbiter wajib dilaksanakan oleh para pihak, tapi kalau konsiliasi atau mediasi hasilnya anjuran, bisa diterima bisa ditolak.

Pertanyaannya adalah, kalau anjuran diterima atau ditolak, siapa yang menjadi penggugat (lihat edisi berikutnya).

baca selengkapnya
OPINI

KRITIK SOSIAL DALAM FENOMENA PETRUK DADI RATU BAGIAN II

Oleh;

Ahmad Syafii, M.Pd.I.

(Dewan Redaksi Pena Rakyat News)

Satu babak peristiwa dalam lakon Petruk Dadi Ratu di dunia pewayangan sebagai sebuah warning tentang peran seorang pemimpin dalam setiap lini struktur kehidupan di jagad raya. Dengan peristiwa seorang tokoh dalam cerita wayang si Petruk sebagai simbul kawulo alit dengan status sosial paling rendah sebagai pesuruh, atau seorang tokoh wayang mewakili figur rakyat jelata yang tidak ada kepantasan menjadi seorang panutan apalagi dijadikan pemimpin dapat berakibat kepada ketidak selarasan dalam kebijakan.

Hal tersebut pernah dilakoni oleh Petruk yang notabene seorang kawulo alit rendahan tiba-tiba jadi Raja bergelar Prabu Tong Tong Sot Wel Geduwelbeh alias Petruk Kantong Bolong, weleh weleh weleh (seloroh Bagong). Kang Gareng yang berposisi lebih tua menyahuti seloroh si Bagong; Tetapi Petruk kesaktiannya melebihi para Dewa dan para Penguasa di Mayapada lho Gong, kata Gareng kepada Bagong adiknya. Romo Semar sedianya tidak mau ikut-ikutan dialog ngalor ngidul dengan anak-anaknya tersebut, namun dirasa ada kalimat Gareng yang dapat mendiskreditkan orang maka terusiklah perhatian Ki Lurah Semar Bodronoyo.

Ki Semar pun akhirnya memotong dialog dan menjelaskan alur cerita yang sebenarnya dan berucap dengan bahasa Jawa; ooohh toleee tole, mbegegeg ugeg ugeg hmel hmel sak ndulito, toleee. Coba waspadakno lan rasakno miline banyu sak jeroning akal lan rosomu mengko bakal ketemu yen iline banyu kuwi urut-urutane soko nduwur mandeg ono ngisor. Tegese ora ono banyu kuwi mili soko ngisor tumuju awang-awang kejobo ono sebab. Contone mendung kuwi soko ngisor rupo uwap sebab ono panas cahyoning suryo, banjur ngumpul dadi mendung digowo angin, nanging bakal bali menyang ngisor maneh rupo udan, toleee. Dadi kabeh ngono bakal balek menyang asale. Petruk madek dadi ratu kuwi ceritane koyo ngene, Semarpun melanjutkan cerita Petruk madek dadi ratu.

Pada saat Petruk mendapat wahyu keprabon seketika itu juga dia memiliki kesaktian yang tanpa tanding. Maka setelah dapat mengalahkan para raja termasuk Nerpati Basukarno manggolo yudho (panglima perang) para kurawapun bertekuk lutut. Giliran berikutnya para pandawapun demikian dikalahkan juga dan menjadi anak buah Petruk Kantong Bolong yang sebelumnya jadi ndoronya (tuannya). Karena Wilayah kekuasaan Lojitengoro sudah dikuasai dan menjadi raja degdoyo mondroguno. Gelar Prabu Tong Tong Sot Wel Geduwelbeh pun menjadi nama kebesarannya.

Sebelumnya pada bagian I telah diceritakan keberhasilan Petruk menaklukkan para raja dan berhasil merebut tahta Pulasara di Astina Pura serta golek kencono yang bisa diajak dialog. Dengan Jamus Kalimosodo dalam kekuasaan Petruk maka seluruh wilayah menjadi negara taklukan negara Lojitengoro dengan prabu Tong Tong Sot Wel Geduwelbeh alias Petruk Kantong Bolong tersebut sebagai rajanya. Petruk yang sebelumnya berkepribadian kritis dan realistis namun tetap santun dan andap asorpun berubah menjadi pribadi yang adigang adigung adiguno, jadi bukan hanya penampilan, tetapi kepribadiannya juga terpengaruh seiring meningkatnya kesaktian si Petruk dengan tiba-tiba.

Situasi sudah tidak terkendali dan bahkan bertentangan dengan tatanan hukum alam (Sunnatullah), maka para Dewa di Kahyangan Jonggringsaloko pada murka dan turun ke Mayapada untuk menghentikan ulah Petruk alias Prabu Tong Tong Sot Wel Geduwelbeh. Namun para Dewa tidak berdaya menghadapi Prabu Tong Tong Sot. Kahyangan Junggringsalokopun akhirnya diacak-acak oleh Prabu Tong Tong Sot. Sudah barang tentu akhirnya sang Prabu lebih menggila kelakuannya. Semua angger-angger diubah, yang semula dilarang menjadi diperbolehkan seperti maling, berjudi, minum-minuman keras, madon (main perempuan) dan lain sebagainya diubah diperbolehkan. Semua para raja dan para Dewa sudah takluk bertekuk lutut. Ketika mereka para raja dan dewa dikumpulkan dihadapan prabu Wel Geduwelbeh didamprat habis-habisan karena prilaku para pimpinan yang sewenang wenang dan doyan korupsi suka merampas hak orang lain namun dibungkus dengan rapi seolah-olah sudah menjadi kode etik para pemilik kekuasaan para wayang. Kemarahan prabu Wel Geduwelbeh tak habis-habisnya dan menelanjangi aib para raja, sehingga semuanya dibongkar. Sebab prabu Tong Tong Sot sangat hafal kelakuhan para raja, mengingat dia adalah Petruk yang hidup dari generasi ke generasi sejak sang Hyang Wisnu ngejowantah sampai dengan saat ini murka.

Begitu situasi sudah tak dapat dikendalikan, maka Sri Krisna raja yang ditaklukan Prabu tong Tong Sot dari Dwarawati sekaligus penasehat pandawa pergi menuju padepokan Karangkedempel tempat Begawan Ismoyo alias Ki Semar romonya Petruk tinggal. Kebetulan Semar bersama kedua anaknya yakni Gareng dan Bagong sedang kumpul bercengkrama. Maka tanpa basa basi pada saat itu juga Sri Kresna meminta kepada Semar untuk menyelesaikan pergolakan yang tidak wajar tersebut akibat ulah Prabu Tong Tong Sot yang tiba-tiba mencuat viaral dimedsos dunia wayang dengan kerajaan Lojitengoro.

Dalam dunia wayang, sudah menjadi ciri wanci manakala ada huru hara punakawanlah yang akhirnya tampil mengambil resiko untuk menyelesaikan. Termasuk ketika terdapat tanda-tanda alam sudah tidak bersahabat karena ulah para ndoro alias para penguasa yang tidak dapat dipertanggungjawabkan karena merugikan kebanyakan masyarakat pewayangan. Biasanya para punakawan tampil membuat gempar atau ontran-ontran. Tujuannya adalah mengingatkan para pemangku jabatan supaya kembali kepada tatanan, kode etik, atau angger-angger pewayangan yang telah diabaikan.

baca selengkapnya
OPINI

REFLEKSI DIRGAHAYU REPUBLIK INDONESIA ; MENGINGAT KEMBALI CITA-CITA LUHUR KEMERDEKAAN

Oleh;

Iskandar Laka, S.H, M.H.

(Konsultan Hukum Pena Rakyat News dan Dosen FH UNIYOS Surabaya)

Ahmad Syafii, M.Pd.I.

(Dewan Redaksi Pena Rakyat News dan Pengurus Biro Hukum Yuris Surabaya)

Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia dengan semboyan Bhinika Tunggal Ika sudah semestinya bukan sebagai kepantasan di lisan saja atau menjadi gambar pajangan dinding belaka namun lebih dari itu perlu ditancapkan dalam jiwa setiap warga negara, sehingga nilai-nilai yang ada didalamnya dapat dimengerti dan diaplikasikan dalam kehidupan nyata. Hal tersebut menjadi penting mengingat bangsa Indonesia yang hetorogen.

Menjelang Dirgahayu Rebuplik Indonesi yang ke 75 pada tanggal 17 Agustus 2020 besok, rasanya perlu untuk mengingat kembali makna kemerdekaan bangsa Indonesia yang berlandaskan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dimana memiliki makna dengan salah satu diantaranya sebagai ideologi nasional. Hal tersebut perlu dipertahankan bahwa Pancasila sebagai Dasar Negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia, agar kehidupan berbangsa dan bernegara tidak mudah terpecah belahkan oleh trik dan intrik dalam kehidupan bermasyarakat yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Karena Pancasila bukan hanya satu golongan tertentu namun milik seluruh bangsa Indonesia sebagai pandangan hidup serta kepribadian bangsa tercermin dalam kehidupan sehari-hari.

Urgensinya dari hal tersebut adalah untuk menghindari terjadinya ancaman terhadap persatuan dan kesatuan bangsa. Sebab marak ditengah-tengah masyarakat terjadi persoalan-persoalan yang mengarah kepada konflik sosial, pelanggaran hak asasi manusia, dan berbagai modus bentuk-bentuk ancaman konflik lainnya termasuk didalamnya ras dan agama.

Salah satu bentuk yang relevan dengan nilai Pancasila sebagai contoh seperti; (1) Gemar bermusyawarah dalam mengambil keputusan bersama; (2) Menciptakan suasana kekeluargaan dalam kegiatan bermusyawarah; (3) Tidak memaksakan kehendak terhadap orang lain dalam bermusyawarah; (4) menghormati keputusan yang diambil didalam musyawarah; (5) membuat keputusan dalam setiap musyawarah. Tersebut adalah bentuk contoh aplikasi pengamalan Pancasila ditengah-tengah masyarakat selaras dengan Sila ke Empat dalam Pancasila, (Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan).

Namun dewasa ini miris melihat perilaku kehidupan dimasyarakat yang seperti jauh panggang dari api begitu peribahasa mengistilahkan, artinya cita-cita luhur bangsa dalam mencapai kemerdekaan dengan Pancasila sebagai Pandangan Hidup tak dihiraukan. Sebab banyak persoalan-persolan yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945. Bhineka Tunggal ika nyaris tak diingat kembali dalam penerapannya. Revolusi industri 4.0 rupanya benar-benar akan mampu menyeret anak bangsa tercerabut dari akar budayanya, yakni warisan leluhurnya sebagai manifestasi cita-cita luhur kemerdekaan.

Ingat, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan jelas disebutkan bahwasannya cita-cita luhur bangsa Indonesia ialah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Teks yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945. Artinya seluruh peraturan perundang-undangan yang lahir tidak bertentangan dengan UUD 1945.

Dengan demikian ketika ada perbuatan jenis dan bentuk apapun dalam wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia yang berdaulat ini selayaknya wajib tunduk dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Siapapapun baik dengan sendiri-sendiri maupun berkelompok membuat aturan untuk mengatur diri sendiri tetapi dan wajib tetap mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dimana seharusnya telah sesuai dengan amanah UUD 1945 sebagai sumber dari segala sumber hukum di NKRI tercinta ini, Sehingga tidak ada perbuatan diskresi tanpa asas yang jelas. Karena kemerdekaan bukan milik perorangan atau juga bukan milik golongan tertentu tetapi milik seluruh bangsa Indonesia.

Kita ini tidak perlu repot-repot meneteskan darah dan nyawa berjuang mewujudkan kemerdekaan dari tangan penjajah, namun hanya tinggal meneruskan perjuangan para pendahulu, mengawal cita-cita kemerdekaan yang secara sah milik bangsa Indonesia sejak maklumat proklamasi dikumandangkan pada tanggal 17 Agustus 1945 oleh Ir. Soekarno dan Moh. Hatta menjadi bangsa yang berdaulat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, hanya itu saja kok. Maka bukan membuat kemerdekaan di dalam kemerdekaan atas kemerdekaan dan kesenangan sendiri atau kelompoknya saja.

Kalau hanya nguber kemerdekaan sendiri merampas kemerdekaan orang lain itu bukan cita-cita luhur kemerdekaan, tetapi justru itulah yang ditentang hingga muncul peristiwa kemarahan arek arek Suroboyo 10 Nopember 1945 di Jembatan Merah Surabaya, peristiwa 15 Desember 1945 di Palagan Ambarawa, peritiwa Bandung lautan api 24 Maret 1946, dan lain-lain. Itu semua oleh bangsa Indonesia dilakukan untuk mempertahankan kemerdekaan atas kemerdekaannya yang dikhianati melalui pemboncengan NICA (Netherlands Indies Civil Administration) terhadap misi Sekutu (Britania Raya) ketika masuk melakukan pelucutan senjata di Indonesia. Masak hal itu mau kita ingkari dan dilupakan wong tercatat rapi dalam sejarah.

Di era kemerdekaan ini bentuk-bentuk ambisi berlebihan dan hedonisme, hegemoni, serta egosentris selayaknya tidak muncul ditengah lapisan masyarakat baik secara personal atau terstruktur. Hal itu merupakan salah satu bentuk pengingkaran cita-cita luhur kemerdekaan bangsa Indonesia. Suatu misal upaya meraih kesenangan sendiri kemudian merampas hak kesenangan anggota masyarakat lain itu apa hebatnya. Atau contoh lain lagi, ketika hendak makan enak untuk diri sendiri dengan merampas hak makan anggota masyarakat lain terus apa artinya kemerdekaan, masak seperti itu hebat dan dibanggakan sebagai wujud penerus kemerdekaan. Infiltrasi sikap dan brntuk-bentuk prilaku homogenitas terhadap kehidupan lainnya seperti itu justru dapat memicu peristiwa-peristiwa besar seperti Bandung lautan api, Jembatan Merah Surabaya, Palagan Ambarawa terulang dalam bentuk lain.

Perlu dicatat bahwa dalam Pasal 28 A UUD 1945 telah menjamin hak hidup setiap orang dalam berbangsa dan bernegara dalam ranah ke-Indonsiaan sebagai bagian dari sumber hukum. Termaktub dalam pasal tersebut bahwa; Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Memghormati hak hidup orang lain bukankah salah satu bentuk mengawal nilai-nilai kemerdekaan? Bukankah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang telah disepakati ini menganut sistem demokrasi sebagai upaya menjalankan amanat Undang Undang Dasar 1945. karena setiap orang telah diatur tentang hak dan kewajibannya. Sebab keduanya antara hak dan kewajiban merupakan perihal yang tidak terpisahkan.

Kalau kita mau menelisik UUD 1945 Pasal 28, disana telah jelas ditetapkan tentang hak dan kewajiban, sebagai cerminan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia bersifat demokrasi. Karena dalam pasal tersebut telah ditetapkan bahwa; Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan dan sebagainya ditetapkan dalam undang-undang. Maka kemudian lahirlah Undang Undang tentang Hak Asasi Manusia (HAM) No. 39 Thn. 1999 sebagai pelaksana UUD 1945 Pasal 28 tersebut.

Oleh karena itu dalam setiap tindakan baik secara individu maupun kelembagaan, sudah semestinya anggota masyarakat sebagai bagian dari bangsa Indnesia tidak mudah melupakan cita-cita luhur kemerdekaan dengan tampil terampil mengedepankan ego sentris, hegemoni dan infiltrasi serta gemar berkonspirasi menelikung nilai-nilai luhur sehingga bertentangan dengan cita-cita kemerdekaan. Sementara Indonesia sebuah negara yang telah berdaulat dan menjunjung tinggi demokrasi dengan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 sudah semestinya kita patuhi. Hal itu jika tidak mau dianggap sebagai pengkhianat kemerdekaan.

Maka Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-75 tepatnya pada tanggal 17 Agustus 2020 besok merupakan peringatan peristiwa heroik sebagai tonggak sejarah Bangsa Indonesia meraih kemerdekaan yang tak bisa terlupakan. Pengorbanan para pendahulu bukan hanya harta saja tetapi juga harkat dan martabat serta jiwa dan raga dihibahkan untuk membebaskan anak cucu bangsa Indonesia dari penjajahan dan kemudian kita nikmati sampai hari ini. Puji Syukur alhamdulillah dan doa yang tulus mari kita panjatkan kepada Yang Maha Kuasa agar rahmatNya tetap terlimpahkan kepada para Pahlawan yang telah mendahului kita dan seluruh tumpah darah Bangsa Indonesia secara menyeluruh termasuk generasi penerus penerjuangan suapaya bisa konsisten mengawal kemerdekaan Indonesia sampai akhir hayat.

baca selengkapnya