close

OPINI

OPINI

“Jarene Pujangga Cinta, Kok Mewek” Meski Patah Hati, Hidup Harus Terus Berjalan, Bro!

OPINI PATAH HATI – Tak ada seorang pun yang ingin merasakan patah hati. Sayangnya, keinginan tak selalu sejalan dengan kenyataan. Patah hati tak bisa dihindari jika nasib sudah berkata demikian.

Namun begitu, ada satu hal yang perlu kamu ingat. Jika kamu sedang patah hati pastikan itu tidak berlangsung secara berlarut-larut. Pasalnya, hidup harus terus berjalan.

Meski memang pada prosesnya tidak mudah, kamu tetap harus berjuang untuk move on sekuat tenaga. Jangan sampai kamu seperti para cowok ‘Cemen’ yang di  rangkum berikut ini yang mana ‘terlena’ dalam patah hati. Dikupas dari brilio.net

baca selengkapnya
OPINI

Ketua Umum PJI Persoalkan Siapa Otak Dibalik Surat Edaran MA Nomor 2 tahun 2020

Ketua Umum PJI menganggap dibalik surat edaran Mahkamah Agung no. 2/2020 sangat bertentangan dengan UU Pers no. 40 tahun 1999

PRN SUMENEP – Hartanto Boechori (Wartawan Kompeten Utama) selaku Ketua Umum Persatuan Jurnalis Indonesia (PJI), mempersoalkan siap otak dibalik Surat Edaran (SE) Mahkamah Agung (MA) No. 2 tahun 2020 yang bertentangan dengan UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers. Sabtu 29/02/2020.

Dirinya mengatakan Mafia peradilan seperti bau busuk “gas”. Ada, namun tak terlihat fisiknya. Pers pasti paham.

Dia menjelaskan bahwa SE MA Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Menghadiri Sidang, mengatur pengambilan foto, rekaman suara, rekaman televisi harus seizin ketua Pengadilan Negeri bersangkutan, bertentangan dengan UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers. Kalau dilanjutkan, pasti akan menuai polemik berkepanjangan, khususnya dengan pers. Karena keduanya saling bertolak belakang, UU pers menganut azas kemerdekaan mencari gagasan dan informasi, sedangkan SE 2/2020 membatasi tugas wartawan.

“Kalaulah sekarang SE MA Nomor 2 Tahun 2020, dicabut, memang harus dicabut!!. Permasalahannya bukan hanya sampai disitu atau berfokus pada pencabutan itu saja. Tapi siapa dibalik ide dikeluarkannya SE 2/2020 itu???. Apakah mungkin Ketua MA tidak mengetahui substansi SE tersebut sebelum ditandataninya?! SE MA Nomor 2 Tahun 2020 itu jelas berpihak pada kemungkinan terjadinya ketidak adilan/mafia peradilan di ruang sidang.” Kata Buchori, Minggu 29/02/2020.

Rahasia umum, di semua Instansi termasuk Institusi peradilan, selalu ada “oknum” perusak sistim yang bersih. Dalam dunia hukum/peradilan, sering disebut sebagai mafia peradilan. “Tukang menjungkir-balikkan” penegakan hukum dan keadilan. Nyaris semuanya dilakukan atas dasar motivasi uang. Memperparah keadaan, bila “oknum” dalam suatu Institusi relatif banyak, bahkan “direstui” pimpinan Institusinya.

“Apakah kondisi demikian masih dapat disebut “oknum”?!”, Tanya Ketum PJI.

Dia memaparkan bahwa, dalam situasi kondisi seperti itulah, fungsi pers sebagai kontrol sosial harus dijalankan, dengan segala “senjatanya” termasuk kamera, perekam audio video, kamera tersembunyi (hidden camera) dan lain-lain.

“Bahkan seorang jurnalis diperbolehkan melanggar Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dalam melakukan kegiatan jurnalisme investigasi, selama dilakukan demi/memperjuangkan kepentingan umum dan sifatnya terbatas serta harus dilakukan jurnalis yang bermoral tinggi dan mempunyai tanggung jawab moral. Tak terkecuali untuk menguak ketidak-adilan atau mafia hukum di persidangan/pengadilan.” Imbuhnya.

Selain itu Buchori mengatakan dalam persidangan, hakim/peradilan, jelas harus dihormati secara proporsional. Namun kalau sampai harus melakukan pembatasan yang berlebihan seperti diatur dalam SE 2/2020 itu, justru akan berakibat “memanjakan/melindungi” oknum pelaku mafia peradilan. Karena hasil foto, perekaman gambar dan suara, setidaknya bisa dijadikan alat bukti atau sekurang-kurangnya, “petunjuk” untuk sarana membongkar “pelencengan” keadilan atau setidaknya menjadi “rem” bagi oknum-oknum itu. (Erfandi)

baca selengkapnya
OPINI

Sebuah Catatan Wartawan Yunior..

PRN Magetan – Hari ini 9 Pebruari 2020 adalah tonggak bersejarah bagi pers Nasional. Sebuah gambar tonggak keberadaan Pers menjadi penting bahkan karena pentingnya Pers adalah salah satu pilar bagi negeri Demokrasi.

Menelusuri perjalanan kami sebagai seorang jurnalis, adalah dimana kita hidup dalam sebuah paradigma bahwa jurnalis kadang dihadapkan pada situasi dimana kita harus memilih ” Jenang atau jeneng”

Jenang kadang kala berlawanan dengan hati nurani Jeneng yang kadang berlawanan dengan ekonomi. Sebagai pengalaman pribadi kami pernah menulis suatu kasus yang melibatkan kepentingan banyak orang yang seharusnya dirugikan tapi kadang yang kami bela malah membully kami dengan beribu dalih dan alibi.

Ya begitulah yang ada perjuangan kadang tidak harus dihargai tapi minimal itulah sebagai penyemangat bagi kami. Karya kami tidak harus dihargai tapi suara rakyatlah yang kadang memerlukan goresan pena kami, Bahkan dari sesama kamipun ada istilah junior dan senior.. Dan kebetulan saya adalah yunior yang baru kemarin sore ikut berjuang lewat jalur ini… Selamat Hari Pers Nasional… Suara kami lewat pena ini… PENA RAKYAT NEWS… (Jurnalis Beni Setyawan)

baca selengkapnya
OPINI

Hasil Survei : 98 % Desa di Kabupaten Mojokerto Tidak Transparan Dalam Pengelolaan Pemerintahan Desa

PRN MOJOKERTO – Barracuda Indonesia menyampaikan release hasil survei bertajuk “Keterbukaan Informasi Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDes Pemerintah Desa di Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2015- 2019” di kantor pusatnya pada Sabtu, 25 Januari 2019.

Hasil survei ini menyebutkan bahwa 98 % Desa yang tersebar di Kabupaten Mojokerto atau setara 293 Desa dari 299 Desa yang ada, memilih menutup diri terhadap Permohonan Informasi Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDes Pemerintah Desa di Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2015-2019.

Sementara hanya 6 Desa yang memberikan salinan informasi yang dimohonkan walaupun jauh dari inti permohonan informasi
yang dimaksud.

“Hasil survei yang kami lakukan sejak April 2018 hingga 23 Januari 2020 menyebutkan bahwa dari 299 desa yang ada di Kabupaten Mojokerto hanya 6 desa yang berkenan memberikan salinan informasi atau setara 2%. Sementara 293 desa memilih menutup diri terhadap salinan informasi Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2015- 2019 atau setara 98 %,” ujar Hadi Purwanto, Ketua Umum Barracuda Indonesia.

Hadi menjelaskan meteodologi yang dipakai dalam survei ini adalah metode evaluatif yang langsung berinteraksi dengan 299 desa yang tersebar pada18 kecamatan di Kabupaten Mojokerto.

Sementara margin of error 1,96 % dan level of confidence 97 %.
“Interaksi langsung yang kami lakukan adalah melakukan permohonan informasi tertulis kepada desa yang kita survei. Semua mekanisme permohonan sudah diatur jelas di UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP,” papar
Hadi.

Materi permohonan yang disampaikan Barracuda adalah Salinan Perdes tentang APBDes, Salinan Surat  Pertanggungjawaban (SPJ) terkait Pekerjaan Fisik/Kontruksi Bangunan Salinan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) terkait Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa yang dilakukan pada TA 2015, 2016, 2017, 2018 dan 2019.

Surat PIP (Permohonan Informasi Publik) tersebut dikirim Barracuda melalui layanan pengiriman  surat JNE Mojokerto, J & T Mojokerto dan Pos Indonesia.

“Kendali dan indikator data untuk survei adalah hasil resi pengirman surat yang selanjutnya akan kami tracking dan print. Selanjutnya kami memilahnya untuk data desa tiap wilayah kecamatan,” jelas Hadi.

Selanjutnya terhitung minimal 10 hari kerja sejak permohonan informasi dikirimkan, selanjutnya Barracuda Indonesia mengirimkan surat keberatan apabila pemerintah desa tidak memberikan jawaban atas permohonan informasi yang dikirimkan.

Barracuda menegaskan bahwasanya riset ini adalah perwujudan sinergi implementasi antara UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (Keterbukaan Informasi Publik) dan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Implementasi ini mendorong terwujudnya kemajuan desa yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya sehingga penting sekali pengelolaan pemerintahan desa untuk dikawal dan dikelola dengan baik, dengan mendorong terwujudnya keterbukaan atau transparansi dalam pengelolaan pemerintahan desa.

“Transparansi dalam pengelolaan pemerintahan desa akan meningkatkan akuntabilitas atau tanggung jawab pemerintahan desa dan menumbuhkan
partisipatif masyarakat dalam pembangunan desa. Niscaya pemerintahan desa dapat terwujud dengan baik tanpa adanya transparansi terhadap
pengelolaan pemerintahan desa,” jabar Hadi.

Barracuda juga menandaskan bahwasanya pemerintah desa wajib menyediakan, memberikan dan atau menerbitkan Informasi Publik yang berada dibawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik seperti telah tertuang dalam Pasal 7 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP.

Barracuda juga menegaskan bahwa pemerintah desa wajib mengumumkan dan menyediakan informasi secara berkala, setiap saat dan serta merta baik dengan adanya permohonan informasi ataupun tidak ada permohonan informasi.

Lingkup wilayah survei yang dilakukan Barracuda meliputi 16 desa di Kecamatan Trowulan, 15 desa di Kecamatan Sooko, 16 desa di Kecamatan Puri, 17 desa di Kecamatan Bangsal, 12 desa di Mojoanyar, 14 desa di Kecamatan Gedeg, 20 desa di Kecamatan Kemlagi, 18 desa di Kecamatan Dawarblandong, 16 desa di Kecamatan Jetis, 14 desa di Kecamatan Mojosari, 19 desa di Kecamatan Ngoro, 19 desa di Kecamatan Pungging, 16 desa di Kecamatan Dlanggu, 17 desa di Kecamatan Kutorejo, 19 desa di Kecamatan Jatirejo, 18 desa di Kecamatan Gondang, 20 desa di Kecamatan Pacet dan 13 desa di Kecamatan Trawas.

“Dari 299 desa di Kabupaten Mojokerto, hanya 6 desa yang bersedia memberikan salinan informasi walaupun jauh dari informasi yang kami mohonkan, tetapi setidaknya mereka sudah bersikap terbuka. Desa-desa itu
adalah Desa Jotangan Kecamatan Mojosari, Desa Jetis Kecamatan Jetis, Desa Canggu Kecamatan Jetis, Desa Gunungan Kecamatan Dawarblandong, Desa Penanggungan Kecamatan Trawas dan Desa Puri Kecamatan Puri,” jelas Hadi.

Hasil survei masih menurut Hadi telah mengindikasikan bahwa mayoritas pemerintah desa di Kabupaten Mojokerto kurang terbiasa menempatkan diri
mereka sebagai badan publik dan lemahnya sistem pembinaan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Mojokerto terhadap pemerintah desanya selama ini.

“Hasil survei bisa kami pertaggunjawabkan. Semoga hasil survei ini bisa memberikan dampak positif bagi kita semua demi terwujudnya kemajuan
desa dan desa yang mampu memwujudkan kesejahteraan masyarakatnya, mencegah terjadinya korupsi dan konflik sosial serta memaksimalkan seluruh potensi desa demi kesejahteraan masyarakat,” pungkas Hadi. TIM.

baca selengkapnya
OPINI

SOLUSI TINGKATKAN MINAT BACA SISWA

PENULIS : Fradam Hadi Suseno

Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Muhammadiyah Malang

Hdyzuzen.023@gmail.com

Membaca adalah suatu cara untuk mendapatkan informasi dari sesuatu yang ditulis. Semakin banyak membaca, semakin banyak pula informasi yang kita dapatkan, walaupun terkadang informasi itu didapatkan secara tidak langsung. Banyak orang bilang, buku itu merupakan jendela dunia. Mengapa demikian? Karena buku itu sendiri dapat membuka wawasan yang sangat luas. Tidak hanya informasi yang ada dalam negeri yang didapatkan, melainkan informasi tentang dunia, bahkan alam semesta. Di arti lain, buku merupakan jendela dunia, tanpa kita harus menginjakkan kaki di negera lain, kita sudah bisa mengetahui bagaimana negara itu sendiri dengan membaca.

Membaca memiliki sangat banyak tujuan. Selain mendapatkan informasi, membaca juga dapat membuka wawasan yang sangat luas. Membaca juga merupakan kunci untuk membuka pintu gerbang kesuksesan. Tiada orang di dunia ini yang sukses tanpa membaca. Membaca juga merupakan sarana untuk menuntut ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan di dunia ini sangat banyak dan tak terbilang. Maka membaca perlu dibiasakan sejak dini. Semakin sering kita membaca akan semakin sulit bagi kita untuk tidak membaca. Membaca itu sendiri tidak harus membaca buku ilmiah seperti Fisika, Biologi, Sejarah, Ekonomi dan lain sebagainya. Buku cerita, cerpen, novel, artikel dan majalah pun boleh boleh saja. Buku-buku tersebut juga memiliki manfaat dan informasi seperti halnya buku-buku ilmiah. Namun, sebagian dari mereka memiliki informasi yang tidak tersampaikan secara langsung. Membaca juga dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja. Di zaman yang sudah canggih kali ini, membaca juga tidak perlu harus membeli buku. Bahkan membaca buku di internet sudah sangat memungkinkan. Beberapa dari buku sekolah juga sudah ada yang dibeli oleh pemerintah untuk dapat dipublikasikan secara gratis melalui media internet.

Namun amat sangat disayangkan, dewasa ini jarang kita temukan pelajar yang gemar membaca. Mengisi ruang waktu yang luang untuk membaca. Malah kebanyakan dari mereka lebih memilih untuk main game, pergi ke warnet, jalan-jalan bersama teman keluar rumah. Tapi, masih ada juga sebagian dari mereka yang menanamkan sikap gemar membaca. Ada yang memiliki kegemaran membaca buku ilmiah, dan aja juga yang memiliki kegemaran membaca buku fiksi. Namun, itu tak menjadi masalah. Selagi mereka masih dapat memanfaatkan waktu luang dengan mengisi hal-hal yang bermanfaat, seperti membaca atau belajar.

Menuju ke inti pembicaraan. Sekarang bagimanakah cara untuk meningkatkan minat baca itu sendiri di kalangan pelajar yang semakin sedikit memiliki kegemaran membaca. Sebenarnya usaha ini penting untuk dilaksanakan oleh pemerintah, agar semakin banyak pelajar yang berbibit unggul dan berguna untuk bangsa dan negara di masa yang akan datang. Sebenarnya, cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan minat baca para pelajar. Diantaranya, tersedianya perpustakaan yang dikelola dengan baik.

Bicara terkait dengan budaya membaca, tidak lepas dengan adanya peran penting sebuah perpustakaan terlebih di lingkungan sekolah. Sebuah perpustakaan harus memberikan pelayanan dan manajemen yang baik dalam memberikan kebutuhan referensi siswa di sekolah. Jika perpustakaan adalah sebuah produk maka ia harus menjamin kualitasnya dengan baik. Pustakawan juga harus cerdas dalam menganalisa koleksi buku apa yang di inginkan dan disuka oleh pelajar jika perlu dilakukan penelitian atau request.

Yang kedua, promosi gerakan gemar membaca di lingkungan sekolah. Cara untuk melakukan promosi ini bisa bekerjasama dengan pihak kepala sekolah bersama jajaranya. Akan lebih baik lagi jika kepala sekolah, guru, dan staff sekolah menjadi orang pertama yang mengawali gerakan gemar membaca di sekolahnya. Cara lain bisa juga dengan cara kebijakan sekolah yang mewajibkan semua siswa pada seminggu sekali atau dua kali diwajibkan untuk membaca sebuah buku di perpustakaan yang kemudian memerintahkan mereka untuk merangkum buku yang dipinjam serta menjelaskan apa poin penting dari buku yang sudah mereka baca.Jangan terlalu sering menyalahkan para siswa malas membaca jika para guru di sekolah sendiri tidak pernah memberikan contoh bahwa para guru juga gemar membaca.

Yang ketiga, memberikan penghargaan untuk mereka yang rajin membaca. Caranya bisa dilakukan dengan kerjasama antara pihak perpustakaan dan kepala sekolah melalui kebijakan. Hadiah tersebut bisa diberikan kepada siswa yang paling sering meminjam buku di perpustakaan. Namun perlu dicatat bahwa pemberian hadiah ini juga harus dilihat bukan hanya pelajar yang hanya suka meminjam buku perpustakaan saja tapi harus dilihat prestasinya. Ini penting supaya pelajar tidak hanya mengejar supaya dapat hadiah kemudian mereka hanya sering pinjam buku tapi tidak pernah membacanya. Jadi ada semacam ketentuan berlaku disini bahwa yang mendapatkan hadiah adalah mereka yang rajin meminjam buku yang kemudian diikuti dengan peningkatan prestasi setelah rajin membaca.

Keempat, menyediakan buku murah. Atau dengan menyelenggarakan pameran buku. Selain menyediakan buku-buku baru, juga sebaiknya menyediakan buku-buku bekas yang berharga murah namun masih dalam kondisi yang bagus. Sehingga pengunjung terutama pelajar, punya keinginan untuk membeli buku yang murah dan membacanya. Kelima, pengemasan buku yang menarik. Tidak hanya kemasan dari luar saja, kemasan dalam segi isi buku juga diperlukan. Kebanyakan para pelajar suka membaca buku fiksi seperti komik dan novel. Dan kebanyakan dari mereka juga tidak suka membaca buku ilmiah karena dianggap membosankan. Seperti buku sejarah. Mereka menganggap buku sejarah itu menyebalkan dan memusingkan, walaupun sebenarnya buku sejarah itu berisi tentang cerita dan kejadian-kejadian penting di masa lalu. Hal itu terjadi karena kata-kata yang ada di dalam buku sejarah kadangkala sulit dimengerti oleh siswa, selain itu nama-nama dan tanggal-tanggal yang ada di dalamnya juga membuat mereka jenuh. Lalu, bagimana jika sejarah itu dikemas dalam bentuk yang menarik dan berbeda. Seperti dijadikan suatu komik yang disertai dengan ilustrasi gambar. Atau dikemas dalam bentuk novel, yang hanya fokus terhadap jalan cerita dan tidak banyak mencantumkan tanggal-tanggalnya.

Terakhir, perpustakaan atau toko buku sebaiknya tidak hanya menyediakan buku-buku ilmiah saja. Melainkan menyediakan buku hobby dan buku fiksi yang banyak digemari para pelajar.  Amat sangat menyenangkan bagi mereka jika membaca buku tentang kegemaran yang mereka miliki. Dan informasi dari buku tersebut lebih mudah mereka dapatkan.

Demikian yang dapat sampaikan. Kesimpulan yang dapat tarik dari uraian yang sampaikan yaitu, sangat banyak cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan minat baca. Yang paling utama adalah, motivasi dan niat dari dalam hati untuk membaca. Membaca dapat menambah meningkatkan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan. Ilmu pengetahuan dan wawasan yang luas dapat mengantarkan kita menuju pintu gerbang kesuksesan.

baca selengkapnya
OPINI

M.Aria Penderita Tumor Butuh Uluran Tangan Dewa

PRN KEDIRI – Sungguh pemandangan yang memilukan tatkala melihat adik Moch. Aria warga Toseran Kediri yang menderita Tumor yang tak kunjung sembuh.

Bersama Dinas Sosial dan Puskesmas, tim pena rakyat news mendatangi rumah Moch Aria untuk amengetahui perkembangan kesehatan karena Aria terkena penyakit tumor.

Di rumah kontrakan berukuran 3 x 3 dikawasan jalan Tirto Udan kelurahan Toseran Moch. Aria bersama kedua orang tuanya yang bapaknya hanya sebagai penjual makanan kecil di sekolah dan ibunya hanya ibu tumah tangga biasa, semakin prihatin bapak/ibu Moch Aria harus pontang panting ke rumah sakit untuk mengantar Aria berobat.

Sementara patut dibanggakan para grup komunitas FB peduli kasih salah satu di Motori dedengkot FB komunitas wong Kediri yang membernya cukup banyak dan ada yang di manca negara maka rekan-rekan membantu menggali dana khusus buat Adik Moch. Aria. Semoga lekas diberikan kesembuhan.

Jurnalis : Bambang. Dkk.

baca selengkapnya
OPINI

ATAS DIBERITAKAN “JALAN PROTOKOL PERUM KALIMO’OK RUSAK PARAH, “TERKESAN DI ANAK TIRIKAN”, INI HAK JAWAB PJ KALIMO’OK

PRN SUMENEP – Atas keluhan dari salah satu warga Perum Kalimo’ok terkait Jalan Protokol Perum Kalimo’ok yang sudah bertahun tahun rusak dan menurut keterangan warga setempat sudah sering berkali kali di mengajukan perbaikan ke pemerintahan desa tapi tidak ada realisasi sampai berita tersebut naik di media PENA RAKYAT NEWS, pada hari Rabu, 16/10/2019.

“BACA DI SINI BERITANYA, http://penarakyatnews.id/2019/10/16/jalan-protokol-perum-kalimook-rusak-parah-terkesan-di-anak-tirikan/”.

Dari Pemberitaan tersebut Pj Kades Kalimook AGUS Wahyudi, kec. Kalianget kab. Sumenep, mengirimkan Hak jawab melalui WA seluler Kabiro Sumenep media PENA RAKYAT NEWS, pada hari Rabu malam, 16/10/2019, Sekitar Pukul 20.59 wib. Sebagai berikut:

“Enggi kn giliran mas np e perumhn se sobung ttp kule bento kn berthp tk stu kli gus bisa thun depn”, yang di artikan dengan bahasa Indonesia, ” Ya kan giliran mas, apa di Perumahan yang gak ada tetap saya bantu, kan bertahap gak satu kaligus bisa tahun depan”, 16/10/2019.

“[16/10 20.59], Bene dianak tirikn kculi tk pernh dubntu, [16/10 20.59] Tore klo aspirasi geneka seluruh warga klo jln rt /rw enggi dinggel thun depn kn pon sae np setk untuk perunhn kule, (Ayo kalau asperasi itu seluruh warga Kalau jalan RT/RW ya biar tahun depan kan sudah benar apa yang gak untuk Perum saya),”

“[16/10 20.59], Bukn terkesan dianak tirik geneka kn tdk ada perhtian sm sekli untuk Perumhn coba molae deri rt 1-4 selma menjbat bedee geneka tk erespon moso kule, (Bukan terkesan di anak tirikan itu bukan tidak ada perhatian sama sekali untuk Perumahan coba mulai dari RT 1-4 selama menjabat ada itu gak direspon sama saya).

baca selengkapnya
OPINI

Forkompimda Tandatangani Aspirasi Gabungan Organisasi Wartawan Magetan

PRN MAGETAN – Menyikapi kasus kekerasan terhadap insan pers saat melakukan liputan, puluhan wartawan Magetan yang tergabung dalam tiga wadah organisasi yakni Ikatan Wartawan Magetan (IWAMAG), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan Ikatan Jurnalis Magetan (IJM) duduk bersama dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Magetan, Kamis (10/10/2019). Berlangsung di Rumah Makan Harmada Joglo ,Selosari Magetan

Adapun 4 poin aspirasi yang disampaikan adalah (1) Menghargai profesi wartawan karena menjalankan UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, (2) Melindungi profesi wartawan karena menjalankan UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), (3) Perlindungan wartawan sebagai bagian Hak Asasi Manusia (HAM) serta (4) Mensosialisasikan kesepakatan petisi wartawan Magetan dengan Forkopimda kepada seluruh bawahan Pimpinan daerah di Kabupaten Magetan.

Ketua Iwamag, Supriyanto mengatakan, keberadaan wartawan merupakan bagian dari 4 (empat) Pilar Demokrasi yakni Eksekutif, Legislatif, Yudikatif dan Pers. Untuk itu perlu diciptakan hubungan bilateral yang baik antara Forkopimda dengan wartawan.

“Kami berharap ada komitmen dari Forkopimda atas keamanan profesi jurnalis di Magetan,” ujar Supri.

Sementara itu di tempat yang sama, Bupati Magetan, Dr.Drs,H Suprawoto, S.H.,M.Si menyatakan sepakat dengan 4 (empat) materi yang disampaikan tiga Organisasi Wartawan tersebut.

“Saya sepakat dengan teman-teman Jurnalis, dan mari kita bersama-sama saling sinergi membangun Kabupaten Magetan untuk mewujudkan Kabupaten Magetan menjadi yang terdepan,” pungkas Bupati Magetan.

Sementara itu Ketua DPRD Kab Magetan Sujatno mengatakan “Selama semua elemen melakukan tugasnya sesuai peran masing masing yang muaranya adalah kesejahteraan rakyat serta semua elemen bekerja sesuai fungsi dan tugas masing masing maka hubungan antar elemen (Esekutif, Yudikatif, Legislatif dan Pers ) akan berjalan dengan harmonis.”ujarnya.

Di akhir kegiatan ditandai dengan penandatanganan Form Aspirasi Gabungan organisasi Wartawan Magetan oleh Forkompimda yang hadir. (Jurnalis Beni Setyawan)

baca selengkapnya