close

OPINI

OPINI

MENYOAL SENGKETA MA VS MK ‘LEMBAGA MANA YANG BERWENANG MENYELESAIKAN’


Oleh; ISKANDAR LAKA. SH.MH.

             (Dosen Fakultas Hukum Universitas Yos Soedarso Surabaya)

Jika suatu lembaga Mahkamah Konstitusi dengan lembaga Mahkamah Agung bersengketa, lembaga mana yang dapat menyelesaikan. Pertanyaan tersebut perlu ulasan jawaban yang panjang agar tidak terjadi pemahaman yang instant.

Bicara tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung perlu diketahui bahwa Mahkamah Konstitusi (“MK”) dan Mahkamah Agung (“MA”) merupakan lembaga yang diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan kekuasaan kehakiman berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“UUD 1945”). Keduanya diberikan kewenangan yang berbeda oleh konstitusi. Pasal 24A UUD 1945 mengatur mengenai kewenangan MA dan Pasal 24C UUD 1945 untuk kewenangan MK. Pasal-pasal tersebut selengkapnya berbunyi:

Pasal 24A UUD 1945; (1) Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang; (2) Hakim Agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum; (3) Calon Hakim Agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden; (4) Ketua dan wakil ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh hakim agung; (5) Susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukum acara Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya diatur dengan undang-undang.

Pasal 24C UUD 1945; (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; (2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwaklian Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar; (3) Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden; (4) Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh hakim konstitusi; (5) Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara; (6) Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang.

Salah satu kewenangan MK yang diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 adalah kewenangan memutus sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara. MK diberikan kewenangan tersebut sebagai bagian dari upaya mewujudkan mekanisme checks and balances antar cabang kekuasaan negara berdasarkan prinsip demokrasi sebagaimana diterangkan oleh Tim Penyusun dalam buku Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (hal. 3).

Maka dari pertanyaan tadi, perlu ada respon yang bijak karena perlu ditelaah dengan seksama mengenahi potensi singgungan kewenangan kedua lembaga, sebab sengketa kewenangan dapat muncul manakala terdapat singgungan kewenangan antar lembaga negara tersebut.

Pertanyaan selanjutnya adalah apakah ada potensi singgungan kewenangan antara Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung.

Menurut Hakim Konstitusi Saldi Isra merujuk artikel tentang Titik Singgung Wewenang Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi di pranala pribadinya, dengan membaca desain yang ada, UUD 1945 ternyata tidak menganut pembelahan kewenangan court of justice dan court of law pada saat munculnya ketentuan Pasal 24 ayat (2), Pasal 24A ayat (1) dan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945.

Dalam UUD 1945 tersebut tidak menempatkan dua fungsi kekuasaan kehakiman kepada dua lembaga (MA dan MK) secara terpisah, meskipun dari sudut pandang teoretis, kehadiran MK diidealkan sebagai mahkamah sistem hukum (court of law), Sedangkan MA tetap dengan kedudukannya sebagai mahkamah keadilan (court of justice).

Lebih lanjut Saldi Isra, dalam artikel yang sama, menjelaskan dengan kewenangan yang dimiliki sesuai Pasal 24C ayat (1) dan (2) UUD 1945, MK tidak hanya bertindak sebagai court of law, melainkan juga court of justice, seperti memutus sengketa/perselisihan hasil pemilihan umum.

Sementara itu, MA juga tidak sepenuhnya diletakkan pada posisi sebagai court of justice. Sebab MA juga melakukan judicial review yang merupakan ranah court of law terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang.

Percampuran kewenangan antara MK dan MA dapat menimbulkan berbagai persoalan. Persoalan berpotensi memunculkan persinggungan kewenangan dua lembaga tersebut yang dapat berujung pada terjadinya ketidakpastian hukum. Kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan (judicial review) merupakan salah satu titik singgung yang mempertemukan kewenangan MA dengan kewenangan MK, tetapi Singgungan yang berpotensi melahirkan ketidakpastian hukum tersebut sebetulnya telah terjawab dengan keberadaan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (“UU MK”) yang menyatakan bahwa: Pengujian peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila Undang-Undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XV/2017 telah menguji dan memutus bahwa frasa “dihentikan” dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai dan diganti dengan frasa “ditunda pemeriksaannya” (hal. 45).

Dengan demikian, bisa dipahami bahwa potensi singgungan kewenangan antara MA dan MK adalah kecil, sehingga minim kemungkinan muncul sengketa kewenangan konstitusional di antara kedua lembaga. Argumentasi yang demikian, pada hakikatnya, memang masih belum dapat menjawab pertanyaan tentang penyelesaian sengketa kedua lembaga pemegang kekuasaan kehakiman. Jika menilik ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, maka seharusnya MK yang diberikan kewenangan memutus sengketa kewenangan di antara dua lembaga tersebut. Namun, dalam UU MK maupun Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006 tentang Pedoman Beracara dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara, MK tidak dicantumkan sebagai pihak yang dapat bersengketa (pemohon atau termohon) dalam sengketa kewenangan lembaga negara di MK sendiri. Hal ini telah sesuai dan sejalan dengan asas peradilan yang berlaku universal, yaitu nemo judex idoneus in propria causa yang berarti hakim tidak dapat menjadi hakim bagi dirinya sendiri.

Asas nemo judex idoneus in propria causa merupakan bagian dari menjaga imparsialitas (ketidakberpihakan), netralitas, dan independensi hakim sebagai pemeriksa dan pemberi keadilan. Maka dalam hal ini, MK tidak dapat memutus sengketa kewenangan tersebut, karena terikat asas nemo judex idoneus in propria causa.

Dengan demikian, baik MK dan MA tidak dapat menjadi pihak yang berperkara dalam sengketa lembaga negara di MK.

baca selengkapnya
OPINI

KHILAF DAN LUPA MEMBOBOL PERISAI KEMULYAAN

Oleh : Ahmad Syafii
Sudah jamak lumrah bagi manusia yang ditakdirkan oleh Tuhan Yang Maha Pencipta dengan predikat insan kamil, golongan kharu ummah (umat terbaik) dan berprestasi jika dibanding dengan golongan mkhluk lain selain manusia itu sendiri. Perangkat diri insan kamil adalah berupa cipta, rasa dan karsa sebagai perisai kemulyaannya. Namun ada perangkat lain yang diluar kesadaran manusia itu sendiri bahwa hal tersebut juga lekat pada diri setiap insan. Perangkat lain tersebut adalah khilaf (salah) dan lupa sehingga potensi yang sering dijumpai oleh manusia adalah kesalahan dan pelupa yang kelak akan membobol perisai kemulyaan.
Cipta merupakan satu dari tiga perangkat kemulyaan manusia yang dengannya setiap individu dapat mereka-reka sehingga memunculkan sebuah ide dan gagasan serta formulasi yang cemerlang untuk kelestarian dunia dan isinya.

Siapapun dengan gampang akan berucap yang sama ketika ditanya tentang pernak-pernik, seluk-beluk dan polah-tingkah yang berwarna warni corak ragamnya.

Semua itu dilakukan dalam kerangka kelestarian alam sebagai manifestasi diri dari Khalifatullah fi al ardl, terlepas kemudian menjadi dalih atau tidak hal tersebut kembali kepada personal masing-masing.

Artinya bahwa semua tergantung kepada maksud dan tujuannya sehingga tak ada yang mengetahui kecuali dirinya sendiri, sebab dalamnya lautan bisa diselami namun dalamnya hati seseorang hanya diri sendiri yang mengetahui. Cipta ini berpangkal pada akal pikiran sehingga dapat mempengaruhi tindakan penetrasi. Maka berfikir ulang perlu dilakukan untuk mereview hasil pola pikir sudah tepat atau tidaknya dalam berlogika.

Kemudian rasa; rasa ini merupakan dua dari tiga perangkat kemulyaan dan kelebihan manusia. Sebab dengan rasa manusia dapat mengenali segala sesuatu yang ada dibelahan dunia ini. Mulai dari rasa manis, legit, enak, gurih, nikmat, bahagia, syahdu, indah, gelak dan tawa serta segala tetek bengek yang memesonakan.

Begitu juga rasa sebaliknya seperti pahit, getir, pedih, perih, sedih, merana, sengsara, jerit tangis dan segala bentuk kenistaan dunia, semuanya manusia dapat merasakan karena perangkat rasa yang timbul dari dalam hati tersebut. Hal ini telah dirasakan semenjak manusia dilahirkan sehingga tangis dapat dikatakan bentuk gambaran lain dari sebuah rasa yang didalamnya terdapat dua kategori dan saling berlawanan, yakni pahit manis, sedih gembira, tinggi rendah, kaya miskin, sengsara nikmat dan lain sebagainya. Semua hal tersebut mulai dirasakan oleh manusia sejak kecil.

Dengan mengalami dan merasakan tersebut manusia diproyeksikan agar dapat belajar tentang apa yang pernah dialami untuk menjadi pengingat dan berhati-hati serta tidak ceroboh dalam segala hal. Seperti misalnya rasa sakit yang ketika diri merasa kesakitan maka jangan sampai terulang dan atau menimpakan kepada selain dirinya, karena telah pernah merasakan rasa tersebut. Rasa ini timbul dan berpusat pada hati, oleh karenanya orang tua selalu berpesan kepada anaknya untuk berhati-hati kapanpun dan dimanapun artinya gunakan hati dalam meninjau segala sesuatu atau kejadian demi kejadian agar tidak salah langkah dan berakibat cidera.

Selanjutnya adalah karsa; Karsa ini sebagai buah dari cipta dan rasa artinya dari olah pikir dan perasaan di hati sehingga ketika keduanya seirama akan melahirkan tindakan dalam bentuk karsa (keinginan, kehendak, kemauan). Irama cipta dan rasa yang bersinergi akan melahirkan tindakan yang berafiliasi kebermanfaatan dan kemaslahatan (positif) secara umum, namun jika tidak, akan dapat berakibat kepada ketidakbaikan (negatif) sehingga sering kali disebut nafsu, angakara, murka dan sejenisnya. Karena antara hati (rasa) dan pikiran (cipta) tidak ketemu, walhasil dampaknya adalah kerusakan.

Pertanyaannya adalah dimana letak demografi bahwa manusia merupakan insan kamil, khairu ummah tadi. Iya pembentukan awal tetap berlaku sebagai khoiru ummah, namun evolusi kepribadian sedang terjadi akibat abrasi potensi lain yakni khilaf (salah) dan lupa sehingga menggerus predikat insan kamil baik apatah terdapat peran unsur dari luar diri pribadi atau dari dalam diri sendiri itu hanya sebuah proses, namun yang pasti kata Allah Swt. dalam al-Quran Surat al-Alaq ayat 6-7 Kallaa inna al insaana layathghaa. An Ra-ahustaghnaa” Artinya;

“Ketahuilah, sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas. Karena melihat dirinya telah lebih cukup”.

Maka disitulah khilaf dan lupa akan bercokol dan tumbuh sebagai teknologi virus pembobol perisai kemulyaan.

baca selengkapnya
OPINI

OPINI HUKUM : PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH BERBASIS LINGKUNGAN SEBUAH KEBIJAKAN

  • Oleh:
  • Iskandar Laka, S.H, M.H.
  • (Ketua Pembina AMPHIBI Jawa Timur)
  • Ahmad Syafi’i, S.Pd.I, M.Pd.I
  • (Kabiro Riset, Kajian dan Publikasi AMPHIBI Jawa Timur)

Pemerintah terus merumuskan berbagai strategi dan program di bidang penataan lingkungan pemukiman supaya tujuan pembangunan perumahan tercapai. Peningkatan kualitas lingkungan pemukiman dengan meminimalisasi perumahan yang kumuh dapat diterapkan antara lain dengan mempertimbangkan keseimbangan ekologis, upaya-upaya mencegah kehancuran lingkungan, penataan kawasan pemukiman dan antisipasi pencemaran lingkungan yang membahayakan kesehatan. Pentingnya peran manusia dalam pelestarian alam, peran tata ruang dalam pengelolaan lingkungan hidup, seluk beluk manajemen lahan perkotaan dan harapan tentang masa dapan kota yang selaras dengan nuansa lingkungan.

Pemerintah kota dalam upaya untuk mewujudkan perencanaan tata ruang wilayah perkotaan wajib didasarkan pada kajian lingkungan hidup, uapa tersebut merupakan sebuah kepekaan terhadap berbagai masalah sosial yang dihadapi dalam penataan lingkungan perumahan. Manusia telah sedikit banyak berhasil mengatur kebiasannya sendiri dan sekarang dituntut untuk mengupayakan berlangsungnya proses pengaturan yang normal dari alam dan lingkungan agar selalu dalam keseimbangan, khususnya yang menyangkut lahan, air dan udara. Lahan merupakan benda yang di cari tapi sedikit dimengerti oleh manusia.

Pemerintah kabupaten/Kota memiliki kewenangan strategis dalam membenahi ketimpangan dan tidak tepatnya sasaran perencanaan pembangunan kota, melalui pengaturan dan program-program kegiatan perencanaan kota yang bertujuan untuk menciptakan suasana perkotaan yang berkualitas demi kesejahteraan masyarakat kota sesuai dengan amanat otonomi daerah yang memberikan kewenangan kepada Pemerintahan Daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, kekhususan dan keseragaman daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam hal terebut pemerintah daerah wakil khusus Badan Perencanaan Pembangunan Daerah memiliki peranan penting dalam melakukan perencanaan pada sektor jaringan prasarana umum agar tercipta suasana perkotaan tampil dengan wajah berbasis lingkungan yang bersih dan bebas dari polusi udara, dan memiliki standart kebersihan, serta tidak menafikan keindahan. Tumbuhnya pepohonan yang hijau dan rindang di jalan-jalan dan sudut-sudut kota, tempat-tempat tertentu akan memunculkan panorama yang teduh dan indah, yang demikian merupakan bagian dari rencana strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Namun disaat pemukiman tumbuh semakin pesat seiring dengan pertumbuhan ekonomi dimana hajat hidup tentang pemukiman sebagai kebutuhan yang tidak bisa dihindari oleh setiap keluarga dalam masyarakat dengan pertumbuhan jumlah penduduk yang tidak kalah sangat cepat maka persoalan lingkungan pemukiman merupakan keniscayaan menjadi perlu perhatian yang amat serius oleh pemerintah daerah bidang penataan lingkungan.

Jika demikian pejabat berwenang di daerah tidak serta merta dalam menetapkan peraturan terkait lingkungan hiduo tetapi memerlukan kajian dan analisis yang mendalam agar sistem tata kelola pemukiman selain tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi juga selayaknya memperhatikan faktor-faktor lainnya yang sangat mendasar. Pertimbangannya adalah untuk meminimalisir timbulnya masalah baru dan beberapa dampak buruk seperti munculnya pemukiman kumuh, dan menjangkitnya berbagai macam penyakit bagi masyarakat yang dimungkinkan bakal terjadi bisa karena sistem sanitasi yang kurang memenuhi standart baku atau bisa juga karena sistem perencanaan pengelolaan lingkunnya belum baik. Akibatnya pemerintah dianggap kurang serius dalam melakukan perencanaan penataan lingkungan. Karena amanat otonomi daerah memberikan keleluasaan yang cukup untuk menata sendiri daerahnya sesuai dengan asas otonomi daerah.

Sebab fakta dilapangan masih banyak ketimpangan dalam pelaksanaannya seperti misalnya UU No. 26 Thn. 2007 tentang Penataan Ruang, dan UU No. 32 Thn 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang artinya disana sini masih banyak yang perlu diperbaiki dalam pelaksanaannya. Maka ketika bicara otonomi daerah tidak bisa lepas dari UU No. 23 Thn. 2014 tentang otonomi Daerah dimana pada Pasal 1 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan otonomi daerah adalah: “Kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Inilah yang diantara yang dimaksud kebijakan pemerintah daerah tidak bisa serta merta dalam penetapannya dan harus melibatkan partisipasi masyarakat.

baca selengkapnya
OPINI

OPINI HUKUM : IPAL DAN LANDASAN YURIDIS UNTUK EDUKASI

Oleh : Iskandar Laka dan Ahmad Syafii

Mendifinisi istilah yang terkadang mewarnahi pemberitaan di berbagai mass media ataupun yang sesekali berseliweran di medsos terkadang membuat akal tidak nututi alias ketinggalan, apalagi istilah-istilah yang tidak bersentuhan langsung dengan sembako sebut saja IPAL. Perihal yang berhubungan dengan IPAL ini sering disebut di mass media dan dishare di medsos namun tidak semua menanggapi dengan serius atau mungkin dianggap tidak ada urusannya dengan dapur ngebul sehingga dicuekin. Alih-alih diperhatikan lha wong penamaan atau peristilahannya saja juga asing ditelinga sehingga lidah terasa kelu saat menyebutnya meskipun secara faktual ada dihadapan kita (persis pertama kali kita ketemu idaman hati) hehhehe.

Disini kami akan coba sebut kembali secara naratif istilah sebutan tersebut agar tidak ikut-ikutan salah dalam penyebutan dan salah tangkap pendengaran. Perlu dicatat supaya tidak lupa bahwa IPAl merupakan sebutan dalam bentuk pendek dengan kepanjangan kata Instalasi Pengolahan Air limbah yang dalam bahasa asingnya adalah Waste water treatment plant selanjutnya disebut IPAL.

Keberadaan IPAl tersebut berkaitan dengan lingkungan yang artinya membutuhkan tempat khusus dan tidak membahayakan bagi kehidupan lingkungan sekitar. Oleh karena itu terkait dengan pengelolaannya membutuhkan aturan dan telah diatur secara Nasional melalui UU No 32 thn 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup sehingga dalam pelaksanaan dan pengelolaannya tidak bisa menafikan peraturan pemerintah sehingga sebuah keniscayaan suatu proyek instalasi Pengolahan Air Limbah selalu memperhatikan peraturan pemerintah seperti misalnya; (1). Peraturan Pemerintah RI No 16 thn 2005 tentang Pengembangan Sistem penyediaan Air minum; (2). Peraturan Pemerintah RI No. 27 thn 1999 tentang Amdal ; (3). Peraturan Pemerintah No 82 thn 2001 tentang Pengelolaan kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.

Selain itu dibutuhkan pula perangkat standart lainnya karena dimungkinkan praktek teknis lapangan dibutuhkan agar dapat dipedomani seperti misalnya keputusan menteri berikut ini: (1) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No 52 tahun 1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair bagi Kegiatan Hotel; (2) Keputusan menteri Lingkungan hidup No 58 thn 1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair bagi Kegiatan Rumah Sakit; (3) Keputusan menteri lingkungan hidup No 86 thn 2002 tentang Pedoman pelaksanaan Upaya Pengelolaan lingkungan hidup dan Upaya pemantauan Lingkungan Hidup; (4) Keputusan menteri Lingkungan hidup No 111 thn 2003 tentang Pedoman mengenahi syarat dan Tata cara Perizinan serta Pedoman Kajian Pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber Air; (5} Keputusan Menteri Lingkungan hidup No 112 thn 2003 tentang Baku mutu Air Limbah domsestik; (6) Keputusan menteri lingkungan hidup No 37 thn 2003 tentang Metode Analisis Kualitas Air Permukaan dan Pengambilan Contoh Air permukaan.

Kemudian pula landasan lainnya untuk menjadi rujukan di lapangan adalah peraturan Menteri seperti: (1) Peraturan Menteri lingkungan Hidup No 11 thn 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib dilengkapi dengan Analisis Dampak lingkungan Hidup. Istilah yang terakhir ini selanjutnya biasa disebut AMDAL; (2)  Peraturan Menteri pekerjaan umum No 16/PRT/M/2008 tentang Kebijakan strategi Air Limbah.

Peraturan perundang-undangan tersebut merupakan landasan yuridis secara umum untuk kepentingan upaya pencegahan dampak yang akan terjadi akibat kegiatan yang dilakukan oleh instansi baik pemerintah maupun masyarakat. Perangkat aturan tersebut tidak menutup kemungkinan berhubungan dengan perangkat aturan-aturan lainnya yang relevan. Seklumit susunan kata ini dimaksudkan setidaknya dapat dijadikan edukasi bagi para pemangku kepentingan baik secara personal maupun corporate dalam melakukan kegiatan usaha.

baca selengkapnya
OPINI

“Nama Anakku BANSER” LAA ROYBAFIIH BANSER NU

PRN MOKOKERTO | Rasa cinta akan mengalahkan segalanya dan kerelaan berkorban untuk sesuatu yang dicintainya. Begitu pula cinta orang tua kepada anaknya tentu akan memberikan sesuatu yang terbaik, termasuk pemberian nama kepada buah hatinya.

Menurut orang tua nama adalah bagian dari doa, oleh sebab itu setiap orang tua akan berupaya memberikan nama yang buah hati adalaha nama yang membanggakan orang tua, dengan harapan jika besar nanti akan menjadi orang yang berguna bagi orang tua, masyarakat, agama dan bangsa.

Begitu juga yang dicita-citakan Kasiyanto seorang pemuda asal kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto – Jawa Timur. Berawal dari kecintaan kepada BANSER (Barisan Ansor Serbaguna) organisasi badan ontonom (banom) Nahdlatul Ulama (NU) yang didirikan oleh para Kyai serta pendiri bangsa.

Bermula pada tahun 2017 Kasiyanto mengikuti DIKLATSAR BANSER yang diselenggarakan di Desa Jabung kec Jatirejo kab Mojokerto, pemuda ini mengikuti semua prosesi Pendidikan dan pelatihan dengan bersungguh sungguh, apa lagi keikutsertaanya atas perintah Ustad yang disegani di kampungnya.

Kesungguhan hatinya dalam mengikuti semua sesi diklat inilah pada sei pembaiatan atau pengambilan sumpah, munculah dalam hatinya pemuda rasa cinta kepada Ansor Banser NU semakin mandalam.

Hal ini berlanjut pada saat ngepam (Tugas Pengamanan) di Ponpes Al-Misbar KH. Husein Ilyas Desa Karangnongko sekaligus Mustasyar PCNU Kab.Mojokerto, bersama Gus Aab (Anggota Banser Pacet), kecintaan Kasiyanto (umur 38) pada Banser semakin mandalam dan berkeinginan untuk mengabadikan nama Banser yang notabene nama organisasi pemuda sayab NU.

Dari hati yang paling dalam, Kasiyanto bercita-cita jika kelak mempunyai anak laki-laki akan diberi nama Banser.

Kesungguhan Kasiyanto untuk memberinya nama anaknya kelak dengan nama Banser lantas ia sempat menanyakan perihal ini kepada Ketua ketua PAC GP Ansor kec Pacet sahabat Mujiburrohman. “ tidak masalah,” jawab Mujiburrohman menanggapi dengan bercanda.

Meski sewaktu bertanya, sang istri belum ada tanda-tanda kehamilan, akan tetapi selang beberapa bulan kemudian sang istri mengandung dan melahirkan anak laki laki seperti doanya.

Kelahiran putra keduanya disambut dengan gembira dan bersyukur. Seperti cita-cita awal yang ingin menyematkan nama Banser kedalam nama sang buah hati, bayi laki-laki yang baru lahir ini diberi nama ” LAA ROYBAFIIH BANSER NU”.

Ia beharap kelak sang anak akan meneruskan cita cita orang tuanya untuk menjadi BANSER dengan tujuan adalah berkhidmat, memgabdi mengawal ulama dan menjaga NKRI. Semoga sang anak kelak istiqomah menjadi Banser… Amiiiin… (M e R).

baca selengkapnya
OPINI

PERJUANGAN PANJANG YPK-AMPERA/YAPERMA DEMI MEMBANGUN OPTIMISME

“PERLINDUNGAN PERSAMAAN SETIAP ORANG DIMUKA HUKUM (Equality Before the Law)” PADA SISTIM PERADILAN

PRN DEPOK | 02-04-2020, Perjuangan panjang Yayasan Perlindungan Konsumen Amanat Perjuangan  Rakyat (YPK-AMPERA MALANG/YAPERMA) yang dipimpin oleh Ketua Umumnya MOCH. ANSORY demi membangun optimisme perlindungan Equality Beforethe Law pada sistem peradilan, bisa dijadikan rekomendasi untuk mendorong optimis memelawan persoalan diskriminasi hukum di Negeri Tercinta ini.

Beberapa diantaranya, kata Moch. Ansory pertama meningkatkan kualitas Pengurus Yayasan
Perlindungan Konsumen Amanat Perjuangan Rakyat (YPK-AMPERA MALANG/YAPERMA) yang memiliki wawasan baik dalam memahami prinsip hukum tanpa berbasis kepentingan politis atau ekonomi semata.

Memiliki keberanian dan independen dalam menjalankan praktik hukum, memiliki kemampuan untuk melihat hukum yang harus berpihak pada yang membutuhkan, bukan sekedar yang mampu membayar atau menjadikan hukum sebagai obyek kontraktual (pelayanan jasa semata), lanjut Ketua Yaperma;
memastikan semua syarat diatas berjalan merata pada profesi-profesi hakim, penuntut umum, polisi dll.

Kedua, kontribusi akademisi dalam membangun diskursus yang mendalam, bernalar namun juga mudah  dipahami oleh masyarakat, dalam konteks pendidikan public, lanjut Ketua Yaperma Moch. Ansory.

Bahkan jika perlu mendorong keberanian Konsumen (masyarakat) untuk berargumentasi dan mengakses hukum, dengan cara belajar, belajar dan belajar tanpa lelah, lanjut Ketua Yaperma Moch. Ansory dengan bersemangat.

Ketiga, pengawasan pada mekanisme peradilan bisa berjalan, baik institusi – institusi pengawasnya seperti komisi etik organisasi profesi, komisi-komisi negara dan badan pengawas internal (institusi) maupun
pengawas politis seperti DPR dan Presiden sebagai kepala negara bisa optimal dalam mengawasi dan mendesak transparansi institusi peradilan, dengan ikut berpartisipasi memilih pemimpin yang sadar dan berpihak pada penegakan hukum mewujudkan persamaan setiap orang dimuka hukum (Equality Before the Law) demi terciptanya kepastian  hukum tanpa diskriminasi (02-04-2020, UjangKosasih);

baca selengkapnya
OPINI

“Jarene Pujangga Cinta, Kok Mewek” Meski Patah Hati, Hidup Harus Terus Berjalan, Bro!

OPINI PATAH HATI – Tak ada seorang pun yang ingin merasakan patah hati. Sayangnya, keinginan tak selalu sejalan dengan kenyataan. Patah hati tak bisa dihindari jika nasib sudah berkata demikian.

Namun begitu, ada satu hal yang perlu kamu ingat. Jika kamu sedang patah hati pastikan itu tidak berlangsung secara berlarut-larut. Pasalnya, hidup harus terus berjalan.

Meski memang pada prosesnya tidak mudah, kamu tetap harus berjuang untuk move on sekuat tenaga. Jangan sampai kamu seperti para cowok ‘Cemen’ yang di  rangkum berikut ini yang mana ‘terlena’ dalam patah hati. Dikupas dari brilio.net

baca selengkapnya
OPINI

Ketua Umum PJI Persoalkan Siapa Otak Dibalik Surat Edaran MA Nomor 2 tahun 2020

Ketua Umum PJI menganggap dibalik surat edaran Mahkamah Agung no. 2/2020 sangat bertentangan dengan UU Pers no. 40 tahun 1999

PRN SUMENEP – Hartanto Boechori (Wartawan Kompeten Utama) selaku Ketua Umum Persatuan Jurnalis Indonesia (PJI), mempersoalkan siap otak dibalik Surat Edaran (SE) Mahkamah Agung (MA) No. 2 tahun 2020 yang bertentangan dengan UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers. Sabtu 29/02/2020.

Dirinya mengatakan Mafia peradilan seperti bau busuk “gas”. Ada, namun tak terlihat fisiknya. Pers pasti paham.

Dia menjelaskan bahwa SE MA Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Menghadiri Sidang, mengatur pengambilan foto, rekaman suara, rekaman televisi harus seizin ketua Pengadilan Negeri bersangkutan, bertentangan dengan UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers. Kalau dilanjutkan, pasti akan menuai polemik berkepanjangan, khususnya dengan pers. Karena keduanya saling bertolak belakang, UU pers menganut azas kemerdekaan mencari gagasan dan informasi, sedangkan SE 2/2020 membatasi tugas wartawan.

“Kalaulah sekarang SE MA Nomor 2 Tahun 2020, dicabut, memang harus dicabut!!. Permasalahannya bukan hanya sampai disitu atau berfokus pada pencabutan itu saja. Tapi siapa dibalik ide dikeluarkannya SE 2/2020 itu???. Apakah mungkin Ketua MA tidak mengetahui substansi SE tersebut sebelum ditandataninya?! SE MA Nomor 2 Tahun 2020 itu jelas berpihak pada kemungkinan terjadinya ketidak adilan/mafia peradilan di ruang sidang.” Kata Buchori, Minggu 29/02/2020.

Rahasia umum, di semua Instansi termasuk Institusi peradilan, selalu ada “oknum” perusak sistim yang bersih. Dalam dunia hukum/peradilan, sering disebut sebagai mafia peradilan. “Tukang menjungkir-balikkan” penegakan hukum dan keadilan. Nyaris semuanya dilakukan atas dasar motivasi uang. Memperparah keadaan, bila “oknum” dalam suatu Institusi relatif banyak, bahkan “direstui” pimpinan Institusinya.

“Apakah kondisi demikian masih dapat disebut “oknum”?!”, Tanya Ketum PJI.

Dia memaparkan bahwa, dalam situasi kondisi seperti itulah, fungsi pers sebagai kontrol sosial harus dijalankan, dengan segala “senjatanya” termasuk kamera, perekam audio video, kamera tersembunyi (hidden camera) dan lain-lain.

“Bahkan seorang jurnalis diperbolehkan melanggar Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dalam melakukan kegiatan jurnalisme investigasi, selama dilakukan demi/memperjuangkan kepentingan umum dan sifatnya terbatas serta harus dilakukan jurnalis yang bermoral tinggi dan mempunyai tanggung jawab moral. Tak terkecuali untuk menguak ketidak-adilan atau mafia hukum di persidangan/pengadilan.” Imbuhnya.

Selain itu Buchori mengatakan dalam persidangan, hakim/peradilan, jelas harus dihormati secara proporsional. Namun kalau sampai harus melakukan pembatasan yang berlebihan seperti diatur dalam SE 2/2020 itu, justru akan berakibat “memanjakan/melindungi” oknum pelaku mafia peradilan. Karena hasil foto, perekaman gambar dan suara, setidaknya bisa dijadikan alat bukti atau sekurang-kurangnya, “petunjuk” untuk sarana membongkar “pelencengan” keadilan atau setidaknya menjadi “rem” bagi oknum-oknum itu. (Erfandi)

baca selengkapnya
OPINI

Sebuah Catatan Wartawan Yunior..

PRN Magetan – Hari ini 9 Pebruari 2020 adalah tonggak bersejarah bagi pers Nasional. Sebuah gambar tonggak keberadaan Pers menjadi penting bahkan karena pentingnya Pers adalah salah satu pilar bagi negeri Demokrasi.

Menelusuri perjalanan kami sebagai seorang jurnalis, adalah dimana kita hidup dalam sebuah paradigma bahwa jurnalis kadang dihadapkan pada situasi dimana kita harus memilih ” Jenang atau jeneng”

Jenang kadang kala berlawanan dengan hati nurani Jeneng yang kadang berlawanan dengan ekonomi. Sebagai pengalaman pribadi kami pernah menulis suatu kasus yang melibatkan kepentingan banyak orang yang seharusnya dirugikan tapi kadang yang kami bela malah membully kami dengan beribu dalih dan alibi.

Ya begitulah yang ada perjuangan kadang tidak harus dihargai tapi minimal itulah sebagai penyemangat bagi kami. Karya kami tidak harus dihargai tapi suara rakyatlah yang kadang memerlukan goresan pena kami, Bahkan dari sesama kamipun ada istilah junior dan senior.. Dan kebetulan saya adalah yunior yang baru kemarin sore ikut berjuang lewat jalur ini… Selamat Hari Pers Nasional… Suara kami lewat pena ini… PENA RAKYAT NEWS… (Jurnalis Beni Setyawan)

baca selengkapnya
OPINI

Hasil Survei : 98 % Desa di Kabupaten Mojokerto Tidak Transparan Dalam Pengelolaan Pemerintahan Desa

PRN MOJOKERTO – Barracuda Indonesia menyampaikan release hasil survei bertajuk “Keterbukaan Informasi Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDes Pemerintah Desa di Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2015- 2019” di kantor pusatnya pada Sabtu, 25 Januari 2019.

Hasil survei ini menyebutkan bahwa 98 % Desa yang tersebar di Kabupaten Mojokerto atau setara 293 Desa dari 299 Desa yang ada, memilih menutup diri terhadap Permohonan Informasi Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDes Pemerintah Desa di Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2015-2019.

Sementara hanya 6 Desa yang memberikan salinan informasi yang dimohonkan walaupun jauh dari inti permohonan informasi
yang dimaksud.

“Hasil survei yang kami lakukan sejak April 2018 hingga 23 Januari 2020 menyebutkan bahwa dari 299 desa yang ada di Kabupaten Mojokerto hanya 6 desa yang berkenan memberikan salinan informasi atau setara 2%. Sementara 293 desa memilih menutup diri terhadap salinan informasi Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2015- 2019 atau setara 98 %,” ujar Hadi Purwanto, Ketua Umum Barracuda Indonesia.

Hadi menjelaskan meteodologi yang dipakai dalam survei ini adalah metode evaluatif yang langsung berinteraksi dengan 299 desa yang tersebar pada18 kecamatan di Kabupaten Mojokerto.

Sementara margin of error 1,96 % dan level of confidence 97 %.
“Interaksi langsung yang kami lakukan adalah melakukan permohonan informasi tertulis kepada desa yang kita survei. Semua mekanisme permohonan sudah diatur jelas di UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP,” papar
Hadi.

Materi permohonan yang disampaikan Barracuda adalah Salinan Perdes tentang APBDes, Salinan Surat  Pertanggungjawaban (SPJ) terkait Pekerjaan Fisik/Kontruksi Bangunan Salinan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) terkait Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa yang dilakukan pada TA 2015, 2016, 2017, 2018 dan 2019.

Surat PIP (Permohonan Informasi Publik) tersebut dikirim Barracuda melalui layanan pengiriman  surat JNE Mojokerto, J & T Mojokerto dan Pos Indonesia.

“Kendali dan indikator data untuk survei adalah hasil resi pengirman surat yang selanjutnya akan kami tracking dan print. Selanjutnya kami memilahnya untuk data desa tiap wilayah kecamatan,” jelas Hadi.

Selanjutnya terhitung minimal 10 hari kerja sejak permohonan informasi dikirimkan, selanjutnya Barracuda Indonesia mengirimkan surat keberatan apabila pemerintah desa tidak memberikan jawaban atas permohonan informasi yang dikirimkan.

Barracuda menegaskan bahwasanya riset ini adalah perwujudan sinergi implementasi antara UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (Keterbukaan Informasi Publik) dan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Implementasi ini mendorong terwujudnya kemajuan desa yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya sehingga penting sekali pengelolaan pemerintahan desa untuk dikawal dan dikelola dengan baik, dengan mendorong terwujudnya keterbukaan atau transparansi dalam pengelolaan pemerintahan desa.

“Transparansi dalam pengelolaan pemerintahan desa akan meningkatkan akuntabilitas atau tanggung jawab pemerintahan desa dan menumbuhkan
partisipatif masyarakat dalam pembangunan desa. Niscaya pemerintahan desa dapat terwujud dengan baik tanpa adanya transparansi terhadap
pengelolaan pemerintahan desa,” jabar Hadi.

Barracuda juga menandaskan bahwasanya pemerintah desa wajib menyediakan, memberikan dan atau menerbitkan Informasi Publik yang berada dibawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik seperti telah tertuang dalam Pasal 7 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP.

Barracuda juga menegaskan bahwa pemerintah desa wajib mengumumkan dan menyediakan informasi secara berkala, setiap saat dan serta merta baik dengan adanya permohonan informasi ataupun tidak ada permohonan informasi.

Lingkup wilayah survei yang dilakukan Barracuda meliputi 16 desa di Kecamatan Trowulan, 15 desa di Kecamatan Sooko, 16 desa di Kecamatan Puri, 17 desa di Kecamatan Bangsal, 12 desa di Mojoanyar, 14 desa di Kecamatan Gedeg, 20 desa di Kecamatan Kemlagi, 18 desa di Kecamatan Dawarblandong, 16 desa di Kecamatan Jetis, 14 desa di Kecamatan Mojosari, 19 desa di Kecamatan Ngoro, 19 desa di Kecamatan Pungging, 16 desa di Kecamatan Dlanggu, 17 desa di Kecamatan Kutorejo, 19 desa di Kecamatan Jatirejo, 18 desa di Kecamatan Gondang, 20 desa di Kecamatan Pacet dan 13 desa di Kecamatan Trawas.

“Dari 299 desa di Kabupaten Mojokerto, hanya 6 desa yang bersedia memberikan salinan informasi walaupun jauh dari informasi yang kami mohonkan, tetapi setidaknya mereka sudah bersikap terbuka. Desa-desa itu
adalah Desa Jotangan Kecamatan Mojosari, Desa Jetis Kecamatan Jetis, Desa Canggu Kecamatan Jetis, Desa Gunungan Kecamatan Dawarblandong, Desa Penanggungan Kecamatan Trawas dan Desa Puri Kecamatan Puri,” jelas Hadi.

Hasil survei masih menurut Hadi telah mengindikasikan bahwa mayoritas pemerintah desa di Kabupaten Mojokerto kurang terbiasa menempatkan diri
mereka sebagai badan publik dan lemahnya sistem pembinaan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Mojokerto terhadap pemerintah desanya selama ini.

“Hasil survei bisa kami pertaggunjawabkan. Semoga hasil survei ini bisa memberikan dampak positif bagi kita semua demi terwujudnya kemajuan
desa dan desa yang mampu memwujudkan kesejahteraan masyarakatnya, mencegah terjadinya korupsi dan konflik sosial serta memaksimalkan seluruh potensi desa demi kesejahteraan masyarakat,” pungkas Hadi. TIM.

baca selengkapnya