close

OPINI

OPINI

KEDUDUKAN FIDUSIA SEBAGAI PERJANJIAN IKUTAN

 

Oleh:
Iskandar Laka, S.H., M.H.
(Konsultan Hukum Pena Rakyat News dan Dosen FH Universitas Yos Soedarso Surabaya)

Uundang Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia disingkat UU No. 42 Thn 1999 rumusan Pasal 4 dikatakan bahwa; Jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi.

Dalam Pasal 1 angka (2) UU No. 42 Thn 1999 tersebut tentang Jaminan Fidusia disebutkan bahwa; Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.

Pada pasal 4 dengan jelas dikatakn bahwa fidusia merupakan jaminan ikutan, oleh karenanya berhubung suatu jaminan ikutan maka sudah semestinya terdapat perjanjian pokok yang kemudian akan menjadi induk dari pada jaminan fidusia tersebut. Sebut saja misalnya perjanjian pokok tentang utang piutang niscaya perjanjian fidusianya dapat menjadi sebuah perjanjian ikutan terhadap perjanjian utang piutang tersebut.

Dengan kata lain sebuah perjanjian fidusia lahir untuk mengikuti perjanjian induk yang telah ada sebelumnya. Jika secara faktual ada perjanjian fidusia tetapi tidak ada perjanjian induk maka menurut Pasal 1 angka (2) UU No. 42 Thn 1999 tentang Fidusia tersebut tidak dapat digunakan atau lahir sebagai jaminan pelunasan agunan. Atau secara faktual tidak ada tanggungan yang harus dilunasi bagaimana mungkin lahir sebuah jaminan fidusia.

Suatu pembebanan benda misalnya, dengan jaminan fidusia yang dibuat dengan akta notaris maka pembuatan akta jaminan fidusia tersebut dikenakan biaya yang besarnya telah diatur. Peraturan tentanmg hal tersebut diatur dengan peraturan pemerintah.

Terkait dengan utang piutang maka tidak lepasa adanya keterlibatan debitur mengingat debitur itu sendiri merupakan pihak yang mempunyai utang. Kena apa demikian, jawabnya adalah karena adanya perjanjian atau adanya undang-undang sehingga barang yang merupakan obyek fidusia berada kepada penguasaan debitur. Hal tersebutlah yang kemudian telah diatur sebagai penjelasan dalam Pasal 1 angka (1) UU No. 42 Thn. 1999 Tentang fidusia. Pasal 1 angka (1) tersebut adalah berbunyi sebagai berikut;

Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Sebagai obyek fidusia lebih lanjut hal tersebut diatur Pasal 20 dalam undang-undang tersebut diatas bahwa penguasaannya tetap berada pada pemilik benda tersebut. Bunyi Pasal 20 UU No. 42 Thn. 1999 Tentang Fidusia adalah sebabagai berikut:

Jaminan Fidusia tetap mengikuti Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam tangan siapapun Benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek Jaminan Fidusia.

Tentang terjadi human error misalnya ingkar perjanjian, hal ini telah diatur dalam Pasal 15 ayat (3) dalam Undang-undang fidusia No. 42 Thn 1999 yang berbunyi; Apabila debitur cedera janji, maka menurut Pasal 15 ayat (3) UU No. 42 Thn 1999, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri.

Namun demikian tetap memperhatikan UUD NRI 1945 yang sepertinya ada ketidak singkronan atau berlawanan, hal tersebut telah banyak diketahui oleh khalayak hukum. Sehingga selayaknyalah UU No. 42 Thn 1999 perlu kiranya diatur secara khusus mengenai eksekusi jaminan fidusia melalui institusi parate eksekusi.

baca selengkapnya
OPINI

Menilik Adanya Diskriminasi Terhadap Aturan UU No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ

Oleh : Aditya Anugrah Purwanto

Aturan yang mengharuskan kendaraan roda dua (R2) untuk menyalakan lampu utama pada siang hari sangat dirasa menjadi aturan yang diskriminatif. Sebab, bagaimana bisa aturan tersebut hanya berlaku pada R2 saja dan tidak pada kendaraan lain hanya dengan alasan menekan angka laka lantas?

Hal ini tercermin pada pasal 107 ayat (1) dan (2) UU No. 22 Tahun 2009 tentang LAJ. Pada Pasal 107 ayat (1) UULAJ itu mengatakan bahwa seluruh kendaraan wajib menyalakan lampu utama pada malam hari dan keadaan tertentu saja. Sedangkan pada pasal 107 Ayat (2) UULAJ mengharuskan R2 untuk menyalakan lampu utama sepanjang waktu.

Apakah bukan suatu bentuk diskriminasi? Padahal dalam asas dasar hukum, hukum itu dibuat tidak boleh diskriminatif (Equality Before The Law).

Namun, dalam UULLAJ tersebut nyata-nya tidak demikian. Aturan tersebut dirasa pilih kasih, sebab hanya R2 (roda dua) yang diwajibkan, sedangkan untuk jenis ranmor yang lain tidak.

Hal itu sangat berpengaruh terhadap umur dari lampu ranmor. Sebab, umur lampu utama tergantung dari jam digunakankannya.
Apabila dikaitkan dengan penekanan kecelakaan lalu lintas (laka lantas), maka kenapa tidak semua kendaraan diwajibkan?. Para pembuat dan perancang undang undang perlu dipertanyakan alasannya tentang penelitian tersebut apakah hanya mengikuti langkah Negara lain atau adakah titipan dari produsen lampu sepeda motor ?.

Karena jika dianalogi terkait penekanan jumlah laka lantas, maka sudah sangat jelas bahwa seharusnya aturan menyalakan lampu utama tidak hanya untuk sepeda motor saja melainkan untuk kendaraan bermotor lainnya. Tapi jika dianalogikan sebagai pasal titipan dari produsen lampu sepeda motor, maka sangat logis sekali bahwa semakin sering dipergunakan maka semakin cepat ganti lampu tersebut.

Inilah yang harusnya ditelisik lebih dalam oleh seluruh masyarakat, terlebih para pakar hukum. Supaya tidak terjadi suatu sikap diskriminatif yang di tuangkan dalam suatu aturan perundang-undangan. Sebab, ada satu adegium yang sangat familiar yaitu Fiat Yustitia Ruat Caelum yang artinya Tegakkan kebenaran walaupun langit akan runtuh.
Salam Penegakan Hukum.

baca selengkapnya
OPINI

BERDOA DEMI SATU KEINGINAN

Oleh: Ahmad Syafii

Ada satu untaian kalimat singkat dalam dialek India Kal ho naa ho. Kalimat tersebut sering saya dengar namun sama sekali tak dapat dimengerti apa isinya. Mungkin itulah sebuah penyelaman menjadi penting untuk mengetahui isi dasar lautan dan memastikan keberadaan mutiara tentang kebenaran nilainya. Begitu pula kalimat Kal ho naa ho dalam bahasa India yang sering terdengar dalam bait-bait lagu dalam film India yang pernah kita melihatnya.

Ternyata kalimat kal ho naa ho dalam sebuah dialek India tersebut memiliki makna yang dalam baik untuk ungkapan sesama manusia maupun bertauhid kepada Tuhan. Secara tekstual kira-kira adalah; Tak kan ada lagi esok hari. Sepertinya rangkaian kata tersebut cukup sederhana namun sangat puitis dan bermakna yang dalam, tersebut secara falsafi kira-kira memiliki mengandung makna sebagai berikut:

Esok ini berdoalah demi satu keinginan sebab besok kita tak tahu apakah tetap hidup atau telah mati.

Kalimat tersebut memiliki makna yang amat luas dan dalam, karena ada satu ungkapan yang apakah banyak manusia mengetahui atau tidak, atau mungkin saja banyak yang mengetahui namun tidak mengerti isinya, bahkan atau bisa juga banyak kemungkin yang mengetahui dan mengerti isinya namun disembunyikan. Karena hal tersebut suatu kebenaran yang dapat bersinggungan dengan kepentingan diri sendiri.

Oleh karenanya ancaman bagi orang yang menyembunyikan kebenaran sangat berat apalagi berhubungan hajat hidup orang lain. Hal tersebut sebagaimana dalam al-Quran Surat al-Baqoroh ayat 159 sebagai berikut:

Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah Kami turunkan berupa keterangan-keterangan (yang jelas) dan petunjuk, setelah Kami menerangkannya kepada manusia dalam al-Kitab, mereka itu dilaknati Allah dan dilaknati (pula) oleh semua (mahluk) yang dapat melaknati (al-Baqarah : 159).

Pada ayat 42 dalam Surat al-Baqarah tersebut juga telah di Firmankan oleh Allah Swt. berikut:

Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahui (QS. Al-Baqarah : 42).

Sebab setiap manusia memiliki tujuan dan harapan bahkan himmah (cita-cita) yang terkadang kesemuanya tidak hanya sekedar untuk diri sendiri namun juga terdapat tujuan yang mulia dimana ada muatan kemaslahatan banyak orang. Dalam perjalanan tujuan dan harapan tersebut tidak menguntungkan sesorang yang sedianya ia hasratkan dengan pengaruhnya yang kuat akan dia gunakan untuk mengeruk keuntungan pribadi. Maka disinilah kemunculan embrio interest dan niatan yang tidak terpuji dimana selalu berkecamuk dalam pikiran hingga melahirkan trik dan intrik yang menyesatkan.

Disinilah peran doa akan menjadi alternatif yang sebelumnya diabaikan. Sebab suatu doa adalah bentuk komunikasi rohani yang dengannya akan ditanggalkan segala bentuk atribut kebesaran yang dimiliki. Sebab dengan berdoa siapapun akan mengaku lemah meskipun dihadapan manusia sebagai seolah-olah dunia dalam satu injakan kaki. Namun saat dunia seolah gelap baru ia akan merasa tidak memiliki apa-apa bahkan nafaspun sempat ikut berhenti sejenak sehingga menyontakkan daya nalarnya yang sehat dan sadar bahwa ia benar-benar telanjang tak memiliki apa-apa.

Maka, kal ho naa ho (Esok ini berdoalah demi satu keinginan sebab besok kita tak tahu apakah tetap hidup atau telah mati). Jab tak hai jaan secara harfiyah memiliki arti (sepanjang aku masih bernyawa) namun secara falsafi kira-kira adalah bermakna (Ketika kita tak bahagia maka tidak akan pernah bisa kita bahagiakan orang lain).

baca selengkapnya
OPINI

ANALISA HUKUM ACARA PADA TINDAKAN ANARKISME YANG DILAKUKAN OLEH ANAK

Oleh :  KUDUS SURYA DHARMA
Baru baru ini terjadi gelombang demonstrasi terkait UU Omnibus Law di seantero negeri kita. Akan tetapi sangat miris bila cara mengeluarkan pendapat yang baik dibumbui dengan aksi anarkisme oleh pihak pihak yang tak bertanggung jawab.

Terlebih lagi para anarko ini tidak segan melibatkan anak dibawah umur yang rata-rata mereka adalah pelajar SMP SMA.

Dalam hal penanganan para perusuh yang masih berusia dibawah umur (anak-anak), tidaklah boleh disama kan dengan mereka yang berusia dewasa. Hal itu telah diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Bahwa, anak berhadapan dengan hukum (ABH) mempunyai cara penanganan khusus dengan selalu melindungi hak anak yang dikedepankan.

Dengan kata lain bahwa anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) harus ditangani dengan cara pendekatan Keadilan Restorasi (Restorative Justice).
Mulai dari tingkat penyelidikan, penyidikan, bahkan peradilan pun anak mempunyai hak hak khusus yang tidak boleh dilanggar oleh APH (Aparat Penegak Hukum).

Suatu contoh adalah anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) yang sedang menjalani pemeriksaan wajib didampingi oleh pendamping maupun kuasa hukum. Hal itu tercermin dalam Pasal 23 UU No. 11 Tahun 2012 Tentang SPPA.

Akan tetapi fakta dilapangan sangat berbeda. Bahkan, ketika ada pendamping hukum yang hendak mendampingi ABH tersebut banyak sekali ditolak oleh APH terutama saat Penyelidikan. Para APH biasanya berdalih bahwa masih dalam tahap pemeriksaan dan pendataan saja. Inilah yang tidak banyak diketahui oleh masyarakat maupun APH itu sendiri. Dengan demikian APH tersebut telah melakukan kesalahan dan dapat dihukum pula dengan konsekuensi hukum lainnya seperti Praperadilan maupun Kode Etik.

Untuk itu, masyarakat harusnya lebih jeli lagi terhadap kasus-kasus yang sensitive ini. Masyarakat diharap untuk tidak takut kepada APH dalam melindungi hak-hak hukum seorang anak.

Hal itu juga berguna untuk melawan arogansi oknum-oknum APH yang bersifat sewenang wenang dalam menjalankan tugasnya. Dan masyarakat diharap untuk menjadi masyarakat yang pintar (Be A Smart People).

baca selengkapnya
OPINI

KEBERLANJUTAN WEWENANG DELEGASI SETELAH PEJABAT BERGANTI

Oleh;
Iskandar Laka, S.H., M.H.
(Konsutan Hukum Pena Rakyat News dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Yos Soedarso Surabaya)

Delegasi secara umum dapat berarti suatu tindakan pelimpahan dari sebagian suatu wewenang dan tanggung jawab kepada orang dan/atau pihak lain untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu untuk dilaksanakan pihak yang menerima wewenang tersebut dan dapat mempertanggungjawabkannya kepada pihak yang melimpahkan wewenang tersebut.

Pertanyaannya adalah apakah suatu wewenang delegasi dapat pula dilanjutkan pelaksanaannya oleh penerima delegasi sementara yang memberikan delegasi jabatannya telah digantikan oleh orang lain. Kemudian apakah wilayah kewenangan delegasi dapat dilimpahkan oleh penerima delegasi kepada orang atau pihak lain. Lalu bagaimana dengan wewenang suatu mandat apa juga dapat dilimpahkan kepada orang atau pihak lain juga.

Jika mengacu Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan disingkat UU No. 30 Thn 2004 Tentang AP dapat dijelaskan bahwa didalamnya sebenarnya telah ada penjelasan tentang Atribusi, Delegasi, dan Mandat.

Dalam Undang Undang tersebut telah dibedakan mengenai istilah atribusi, delegasi, dan mandat. Sehingga artikulasi Atribusi adalah pemberian kewenangan kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau undang-undang. Lihat Bagian ke Empat UU No. 30 No.30 Thn 2004 Tentang AP.

Sedangkan, delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.

Berikutnya tentang Mandat. Mandat adalah pelimpahan kewenangan dari badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat.

Dengan demikian dalam pelaksanaannya dilapangan tentang Delegasi bahwa;
1. Pendelegasian kewenangan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Badan dan/atau pejabat pemerintahan memperoleh wewenang melalui delegasi apabila:
a. diberikan oleh badan/pejabat pemerintahan kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan lainnya;
b. ditetapkan dalam peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan/atau peraturan daerah; dan
c. merupakan wewenang pelimpahan atau sebelumnya telah ada.
3. Kewenangan yang didelegasikan kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan tidak dapat didelegasikan lebih lanjut, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
4. Dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan menentukanl lain, badan dan/atau pejabat pemerintahan yang memperoleh wewenang melalui delegasi dapat mensubdelegasikan tindakan kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan lain dengan ketentuan:
a. dituangkan dalam bentuk peraturan sebelum wewenang dilaksanakan;
b. dilakukan dalam lingkungan pemerintahan itu sendiri; dan
c. paling banyak diberikan kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan satu tingkat di bawahnya.

Berbicara mengenahi kewenanan yang telah didelegasikan kepada sebuah badan atau pejabat tertentu dengan sendirinya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak/orang lain, otomatis dengan pengecualian tertentu. Adapun keberlanjutan wewenang Delegasi pada waktu Pejabat yang bersangkutan diganti, maka sebaiknya penting juga untuk melakukan tinjauan subyek-subyek yang menjadi penerima delegasi. Lihat uraian dalam UU No. 30 Thn 2014 Tentang AP, bahwa penerima delegasi adalah badan dan/atau pejabat pemerintahan.

Badan dan/atau pejabat pemerintahan sendiri adalah unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya.
Fungsi pemerintahan adalah fungsi dalam melaksanakan administrasi pemerintahan yang meliputi fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan pelindungan.

Kewenangan pemerintahan atau kewenangan adalah kekuasaan badan dan/atau pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik. Sementara, wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Sehingga suatu kewewenangan dengan sendirinya telah melekat pada penyelenggara pemerintahan itu sendiri, artinya bukan perseorangan yang menduduki jabatan dimaksud sebab fungsi pemerintahan hanya akan melekat kepada personal orang per orang tersebut selama yang bersangkutan menduduki jabatannya, tetapi pada waktu terjadi pergantian pengisian jabatan, fungsi pemerintahan tersebut menjadi melekat pada pengganti pengisi jabatan tersebut.

Mengenai pelaksanaan mandat dapat lihat dalam Pasal 14, disana diterangkan bahwa:
1. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Mandat apabila:
a. ditugaskan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan di atasnya; dan
b. merupakan pelaksanaan tugas rutin.
2. Pejabat yang melaksanakan tugas rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
a. pelaksana harian yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara; dan
b. pelaksana tugas yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap
3. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dapat memberikan Mandat kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lain yang menjadi bawahannya, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menerima Mandat harus menyebutkan atas nama Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan Mandat.
5. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan Mandat dapat menggunakan sendiri Wewenang yang telah diberikan melalui Mandat, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundangundangan.
6. Dalam hal pelaksanaan Wewenang berdasarkan Mandat menimbulkan ketidakefektifan penyelenggaraan pemerintahan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan Mandat dapat menarik kembali Wewenang yang telah dimandatkan.
7. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Mandat tidak berwenang mengambil Keputusan dan/atau Tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran.
8. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Mandat tanggung jawab Kewenangan tetap pada pemberi Mandat.

Dalam penjelasan Pasal 14 ayat (7) diterangkan bahwa:
1. Yang dimaksud dengan keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis adalah keputusan dan/atau tindakan yang memiliki dampak besar seperti penetapan perubahan rencana strategis dan rencana kerja pemerintah.
2. Yang dimaksud dengan perubahan status hukum organisasi adalah menetapkan perubahan struktur organisasi.
3. Yang dimaksud dengan perubahan status hukum kepegawaian adalah melakukan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai.
4. Yang dimaksud dengan perubahan alokasi anggaran adalah melakukan perubahan anggaran yang sudah ditetapkan alokasinya

Dengan demikian, belum ada ketentuan yang mengatur mengenai kewenangan penerima mandat untuk memandatkan kembali wewenang tersebut ke orang/pihak lain. Tetapi meskipun demikian adanya, penerima mandat tidak berwenang untuk melakukan tindakan yang bersifat strategis yang disadari atau tidak dapat berdampak pada perubahan status parameter suatu organisasi, sistem kepegawaian, dan / atau alokasi anggaran yang telah disepakati. Maka selama tidak melakukan perbuatan tersebut atau serupa lainnya, pihak penerima mandat dapat melakukan hal-hal atau perbuatan lain dengan tujuan memenuhi mandat yang diterima.

baca selengkapnya
OPINI

Memahami Mekanisme Proses Penyidikan Yang Melalui Pengaduan Atau Laporan

Oleh : Iskandar Laka, S.H. M.H.

(Penasehat Hukum Pena Rakyat News & Dosen Uniyos Surabaya)

Belakangan ini banyak berita-berita online maupun media cetak bersiliweran yang mempertanyakan bagaimana prosedur penyidik dalam menerima pengaduan atau laporan masyarakat atas terjadinya tindak pidana mereka yang masyarakat alami, banyak sekali kendala yang di hadapi oleh penyidik didalam mendalami dan mengungkap suatu peristiwa pidana untuk bisa dapat menemukan siapa pelakunya, ada beberapa masalah teknis didalam memproses sejak pengaduan atau laporannya itu masuk ke meja penyidik dan kadang sangat sulit untuk ditindak lanjuti dengan berbagai alasan yang bahkan ada alasan yang tidak pada subtansinya terhadap laporan tersebut. bagaimanakah yang bisa dilakukan oleh Institusi Kepolisian didalam melayani masyarakat dengan baik sehingga memenuhi fungsi polri Berdasarkan prinsip dasar yang secara eksplisit diatur pada Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disingkat  UU. No. 2 Thn 2002, Yaitu ; Tugas pokok kepolisian adalah: memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Selanjutnya kita masuk didalam pembahasan prosedur atau mekanisme didalam proses penyidikan sbb :

Langkah awal, pastikan saudara sebagai korban sekaligus pelapor telah menerima SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulai Penyidikan).

Merujuk Pasal 13 ayat (1) PERKAP No. 6 Thn 2019 Tentang  Penyidikan Tindak Pidana, Penyidikan berangkat dari adanya :

  • Laporan polisi; dan
  • Surat Perintah Penyidikan.

Setelah Surat Perintah Penyidikan lasim di kalangan APH disingkat Sprindik diterbitkan, dengan bersamaan dibuatkanlah SPDP. kemudian SPDP dikirimkan kepada jaksa penuntut umum (JPU) juga kepada korban/pelapor, dan terlapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterbitkan Sprindik. Selain itu, sebagai pelapor perlu diketahui benar siapa nama penyidik pada institusi kepolisian yang ditugaskan untuk menyidik pengaduan atau laporan saudara, Sebab tidak semua anggota kepolisian pada institusi kepolisian itu sebagai penyidik yang menangani perkara saudara.

Apabila saudara tidak juga memperoleh informasi terkait proses penyidikan terhadap laporan polisi yang telah dibuat, maka saudara sebagai pelapor dapat meminta SP2HP (Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan).

Dasar hukum untuk meminta SP2HP diatur dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, PERKAP No 21 Thn 2011 Tentang  Sistem Informasi Penyidikan , yang menyebutkan , bahwa penyampaian informasi penyidikan yang dilakukan melalui surat, diberikan dalam bentuk  Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan disingkat (SP2HP) kepada pelapor/pengadu atau keluarga.

Dasar pedomannya pada Pasal 10 ayat (5) Perkap        No. 6 Thn 2019, setiap perkembangan penanganan perkara pada kegiatan penyidikan tindak pidana wajib diterbitkan SP2HP.

Pasal 11 ayat (2) Perkap 21/2011 kemudian menyebutkan bahwa dalam SP2HP sekurang-kurangnya memuat pokok perkara, tindakan yang telah dilaksanakan penyidik dan hasilnya, dan permasalahan atau kendala yang dihadapi dalam penyidikan.

Didalam SP2HP  dimiliki penyidik Polri, dijelaskan bahwa SP2HP pertama kali diberikan pada saat setelah mengeluarkan sprindik dalam waktu 3 (tiga) hari dari laporan polisi dibuat. Begini alur atau mekanisme didalam penerbitan SP2HP pada tahapan atau tingkatan penyidikan sesuai berat ringannya kasus sbb :

  1. SP2HP diberikan pada hari kesepuluh, hari keduapuluh, hari ketigapuluh, Kasus ringan.
  2. SP2HP diberikan pada hari kelimabelas, hari ketigapuluh, hari keempat puluh lima, dan hari keenampuluh, Kasus sedang.
  3. SP2HP diberikan pada hari kelimabelas, hari ketiga puluh, hari keempat puluh lima, hari keenam puluh, hari ketujuh puluh lima, hari kesembilan puluh, Kasus sulit.
  4. SP2HP diberikan pada hari kedua puluh, hari keempat puluh, hari keenam puluh, hari kedelapan puluh, hari keseratus, hari keseratus dua puluh, Kasus sangat sulit

Institusi kepolisian melalui BARESKRIM POLRI juga memberikan kemudahan dan transparansi bagi masyarakat korban atau pelapor melalui web resmi yang di terbitkan oleh Polri. Melalui laman situs yang dapat akses, pihak pelapor/pengadu dapat mengetahui fisik berkas dan juga dapat mengakses SP2HP secara online dengan memasukan data sbb :

  • Nomor LP;
  • Nama lengkap pelapor;
  • Tanggal lahir pelapor.

Maka untuk mengetahui perkembangan proses penyidikan yang sedang berlangsung, pihak korban atau pelapor dapat mengajukan permohonan untuk dapat diberikan SP2HP kepada institusi kepolisian terkait surat dimaksud atau dapat mengaksesnya secara online.

Apabila laporan polisi yang telah saudara buat ternyata telah dihentikan penyidikannya dan saudara merasa tidak puas, saudara dapat mengajukan permohonan Praperadilan kepada Ketua PN wilayah dimana LP dibuat.

Prosedur atau mekanisme tersebut diatas diatur dalam ketentuan Pasal 80 KUHAP yang berbunyi:

(Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya).

Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 98/PPU-X/2012, kemudian menegaskan bahwa frasa “pihak ketiga yang berkepentingan” yang dimaksud termasuk saksi korban atau pelapor, LSM, atau ORMAS.

Sebelum terjadi penghentian penyidikan yang diinformasikan oleh penyidik kepada korban/pelapor melalui SP2HP, maka selama itu  tidak dapat mengajukan permohonan praperadilan. Maka dengan istilah lain, permohonan praperadilan dapat di ajukan ketika proses penyidikan benar-benar dihentikan dengan diterbitkannya SP3, Demikian alur/mekanisme yang bisa dipelajari untuk dipahami sehingga saudara dapat menempuh prosedur yang benar secara alur mekanisme aturan yang ada.

baca selengkapnya
OPINI

ISTILAH PUTUSAN BEBAS DAN LEPAS MENURUT DEFINISI DIDALAM KUHAP

Oleh :
Iskandar Laka, S.H., M.H.
(Konsultan Pena Rakyat News dan Dosen FH Uniyos Surabaya)

Q&R

Ada dua istilah didalam penerapan putusan hakim yang sering di ucapkan bahkan dituangkan oleh hakim dalam sebuah putusan.
Apakah yang di maksud dengan putusan bebas dan putusan lepas?
Didalam pembahasan kali ini penulis coba mendefinisikan menurut pendapat Lilik Mulyadi yang penulis kutip sebagai bahan acuan untuk menjawab pertanyaan tersebut diatas;
Sebelum menjelaskan lebih konkrit, penulis mencoba menganalisis  dari Pasal 191 ayat (1) dan ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disingkat KUHAP tentang putusan bebas dan putusan lepas, sbb :
(1) Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.
(2) Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindakan pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

Dalam penjelasan Pasal 191 ayat (1) KUHAP disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti sah dan meyakinkan” adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana.
Untuk memperjelas pertanyaan diatas, maka yang membedakan antara putusan bebas dan putusan lepas, Menurut :

Pendapat dari Lilik Mulyadi dalam bukunya Hukum Acara Pidana, terbitan PT Citra Aditya Bakti, Bandung 2007, Pada h. 152-153, Yang membedakan antara putusan bebas dan lepas dapat ditinjau dari segi hukum pembuktian, yaitu:

Pada putusan bebas atau dikenal dengan istilah vrijspraak tindak pidana yang didakwakan penuntut umum dalam surat dakwaannya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Dengan kata lain, tidak dipenuhinya ketentuan asas minimum pembuktian dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah yang diatur didalam Pasal 184 KUHAP dan disertai keyakinan hakim acuannya  Pasal 183 KUHAP.

Sedangkan, pada putusan lepas istilah bahasa hukumnya onslag van recht vervolging, segala tuntutan hukum atas perbuatan yang dilakukan terdakwa dalam surat dakwaan jaksa/penuntut umum (JPU) telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, akan tetapi terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana, karena perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana, misalnya merupakan bidang hukum perdata, hukum adat atau hukum dagang.

Dan apabila kita kaji alasan penghapus pidana yang diatur dalam Undang-undang maka alasan pembenar diatur didalam Pasal 50 KUHP dan alasan pemaaf diatur didalam Pasal 44 KUHP sedangkan diluar Undang-undang tergangtung izin.

Bersambung ke contoh putusan bebas dan putusan lepas ke edisi berikutnya…

baca selengkapnya
OPINI

Kajian Yuridis Tentang Pengalihan Tanah Kas Desa

Oleh:
Iskandar Laka, S.H, M.H.
(Konsultan Hukum Pena Rakyat News dan Dosen FH. UNIYOS Surabaya)

Pertanyaan :

Apakah Tanah Kas Desa boleh di alihkan ?

Pembahasan ;

  1. Tanah Kas Desa disingkat TKD adalah Aset Desa

Untuk memperjelas definisi, saya akan merujuk pada istilah desa yang didefinisikan didalam  Pasal 1 angka (1Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa  disingkat UU No. 6 Thn 2014, Desa adalah:

Sekumpulan masyarakat adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, Ataupun disebut juga kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Yang didefinisikan didalam UU tersebut diatas mengenai Aset Desa adalah barang milik desa yang boleh dikatakan kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja desa disingkat APBDESA atau perolehan hak lainnya yang sah. Aset desa dapat berupa TKD, tanah ulayat, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik desa.

Dan, apabila kita lebih mendalami pada Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa disingkat Permendagri No. 4 Thn 2007,  disebutkan bahwa tanah kas desa adalah salah satu jenis kekayaan desa.

Yang dimaksud dengan kekayaan desa merupakan barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja desa atau perolehan hak lainnya yang sah.

Apabila kita merujuk pada Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa disingkat ( Permendagri No. 1 Thn 2016 ), tanah kas desa merupakan bagian dari kekayaan asli desa yang merupakan salah satu jenis aset desa.

Sebelum menjawab pokok pertanyaan Diatas , perlu diketahui bahwa kekayaan desa dikelola oleh pemerintah desa dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat desa.

Kepala desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa berwenang dan bertanggungjawab untuk:

  1. menetapkan kebijakan pengelolaan aset desa;
  2. menetapkan pembantu pengelola dan petugas/pengurus aset desa;
  3. menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pengalihan aset desa;
  4. menetapkan kebijakan pengamanan aset desa;
  5. mengajukan usul pengadaan, pengalihan dan atau penghapusan aset desa yang bersifat strategis melalui musyawarah desa;
  6. menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan aset desa sesuai batas kewenangan; dan
  7. menyetujui usul pemanfaatan aset desa selain tanah dan/atau bangunan.
  1. Pengalihan Pengelolaan TKD

Pemindahan ke pihak lain atas pengelolaan itu merupakan bagian dari pengelolaan aset desa. Selain itu, pemindahan kepada pihak lain terhadap aset desa mengakibatkan terjadinya penghapusan aset desa oleh sebab beralihnya kepemilikan, yakni kegiatan menghapus/meniadakan aset desa dari buku data inventaris desa.

Bentuk pemindahan kepada pihak lain ini meliputi:

  1. tukar menukar;
  2. penjualan;
  3. penyertaan modal pemerintah desa.

Perlu digarisbawahi bahwa pemindahan  aset desa berupa tanah dan/atau bangunan milik desa ke pihak lain hanya dilakukan dengan tukar menukar dan penyertaan modal.

Pemindahan kepada pihak lain itu melalui penyertaan modal pemerintah desa berupa tanah kas desa yang dilakukan dalam rangka pendirian, pengembangan dan peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Desa disingkat BUMDES.

Sedangkan pemindahan kepada pihak lain atas tanah kas desa melalui tukar menukar terdiri dari:

  1. Untuk kepentingan umum

Tukar menukar ini dilakukan untuk pembangunan bagi kepentingan umum dengan ketentuan:

  1. tukar menukar dilakukan setelah terjadi kesepakatan besaran ganti rugi sesuai harga yang menguntungkan desa dengan menggunakan nilai wajar hasil perhitungan tenaga penilai;
  2. apabila tanah pengganti belum tersedia maka terhadap tanah pengganti terlebih dahulu dapat diberikan berupa uang;
  3. penggantian berupa uang harus digunakan untuk membeli tanah pengganti yang senilai;
  4. tanah pengganti diutamakan berlokasi di desa setempat; dan
  5. apabila lokasi tanah pengganti tidak tersedia di desa setempat, tanah pengganti dapat berlokasi dalam satu kecamatan dan/atau desa di kecamatan lain yang berbatasan langsung.
  1. Bukan untuk kepentingan umum

Tukar menukar ini hanya dapat dilakukan apabila ada kepentingan nasional yang lebih penting dan strategis, seperti pengembangan kawasan industri dan perumahan, dengan tetap memperhatikan dan menyesuaikan Rencana Tata Ruang Wilayah disingkat ( RTRW ), dengan ketentuan:

  1. tukar menukar dilakukan setelah terjadi kesepakatan besaran ganti rugi sesuai harga yang menguntungkan desa dengan menggunakan nilai wajar hasil perhitungan tenaga penilai;
  2. tanah pengganti diutamakan berlokasi di desa setempat;
  3. apabila lokasi tanah pengganti tidak tersedia di desa setempat, tanah pengganti dapat berlokasi dalam satu kecamatan dan/atau desa dikecamatan lain yang berbatasan langsung.
  1. Tanah kas desa selain untuk kepentingan umum dan bukan untuk kepentingan umum

Tukar menukar tanah milik desa yang berada di luar desa atau tanah yang tidak satu hamparan yang terhimpit oleh hamparan tanah pihak lain dan/atau tanah yang di dalamnya terdapat tanah pihak lain dapat dilakukan tukar menukar ke lokasi desa setempat. Hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan efektifitas pengelolaannya agar lebih berdaya guna dan berhasil guna yang dilakukan dengan ketentuan:

  1. tukar menukar tanah milik desa dimaksud harus senilai dengan tanah penggantinya dan memperhatikan nilai wajar;
  2. ditetapkan dengan peraturan desa tentang tukar menukar tanah milik desa;dan
  3. peraturan desa ditetapkan setelah mendapat ijin dari bupati/walikota.
  1. Pengalihan TKD

Pengalihan TKD itu implementasinya di sesuaikan dengan Peraturan Daerah disingkat (PERDA) Kabupaten/Kota masing-masing daerah sesuai kebutuhan Rencana Tata Ruang dan Wilayah disingkat (RTRW) , Bahwa kekayaan desa yang berupa tanah desa tidak diperbolehkan dilakukan pelepasan hak kepemilikan kepada pihak lain, kecuali diperlukan untuk kepentingan umum.

Pelepasan hak tersebut dilakukan setelah mendapat ganti rugi dengan memperhatikan harga pasar dan Nilai Jual Obyek Pajak disingkat (NJOP) dan ditetapkan dengan keputusan kepala desa setelah mendapat persetujuan Badan Permusyawaratan Desa disingkat (BPD) dan mendapat izin tertulis dari Bupati dan Gubernur. Ganti rugi yang berupa uang harus digunakan untuk membeli tanah pengganti.

  1. Penggunaan Aset Desa

Berdasarkan uraian diatas, TKD  tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak pengelola mesjid, kecuali memenuhi ketentuan tertentu, salah satunya, untuk kepentingan umum.Walaupun demikian, aset desa masih dapat dikelola pihak lain dengan upaya Pemanfaatan aset desa.

Pemanfaatan aset desa dapat dilaksanakan sepanjang tidak dipergunakan langsung untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan desa. Pemanfaatan aset desa ditetapkan dalam peraturan desa.

Bentuk penggunaan aset desa, berupa:

  1. sewa
  2. pinjam pakai
  3. kerja sama pemanfaatan
  4. bangun guna serah
  5. bangun serah guna.

 

baca selengkapnya
OPINI

PENYELESAIAN SENGKETA PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL (LANJUTAN)

Oleh;

Iskandar Laka, S.H, M.H.

(Konsultan Hukum Pena Rakyat News dan Dosen FH. UNIYOS Surabaya)

Ahmad Syafii, M.Pd.I.

(Dewan Redaksi Pena Rakyat News dan Pengurus Div. Edukasi Iskandar Law Firm)

Ketika ketika melakukan aksi mogok kerja, maka pertanyaannya adalah bolehkah, pertanyaan tersebut secara otomatis dari sudut pandang hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana isi materi Basani Situmorang, S.H., M.H., melalui chanel https://www.youtube.com/watch?v=TZ4TwZfIjvM dan dikatakan sebagai berikut;

Mogok kerja adalah hak para pekerja atau dapat disebut sarikat pekerja. Pertanyaannya adalah kenapa? Karena gagalnya perundingan yang dilakukan secara damai dan sah.

Menurut Basani dalam chanel tersebut dikatakan, kewenangan Arbitrase hanya dua, kepentingan dan antar Sarikat Pekerja (SP). Kalau mediasi perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan PHK, perselisihan antar SP, sedangkan Konsiliasi perselisihan kepentingan, perselisihan hak, dan perselisihan antar SP, jadi dari ketiga institusi ini haknya berbeda-beda. Mediasi empat, Konsiliasi tiga, Arbitrase dua. Di PHI (Pengadilan Hubungan Industrial) pun lihat ini. Dari empat kasus yang kita masukkan di PHI dua final di PHI. Kalau dia perselisihan PHK  pertama bisa kasasi, tetapi kalau perselisihan antar SP final di PHI.

Jadi dari empat perkara itu, dua final di Pengadilan Hukum Industrial, dua bisa kasasi, yang bisa kasasi perselisihan hak dan perselisihan PHK, sedangkan perselisihan kepentingan dan antar Sarikat Pekerja final di PHI.

PHI perkara perdata, sehingga penyelesaiannya dengan hukum acara perdata. Jadi makanya tadi kalau yang ada sanksinya pidana tidak ditangani oleh PHI. Tapi kalau Yurisdiksinya PHI memeriksa dan memutus perkara hak, kepentingan PHK dan antar SP. Diluar itu tidak ada kewenangan PHI.

Jadi diluar yang empat, PHI tidak bisa menyelesaikan. Proses beracara sidang 50 hari, ini juga lebih, jadi kalau undang-undang Bipartit 30 hari, konsiliasi 30 hari, Arbitrase 30 hari, Pengadilan 50 hari kerja.

Pertanyaannya; Basani mengatakan, Selesaikah? Tidak, karena PHI perkara perdata, sidang bisa ditunda dua kali. Makanya diatur sidangnya dua kali. Kalau sidang ditunda dua kali, penggunggat tidak datang gugatan gugur, bisa diajukan gugatan kembali. Tapi kalau tergugat tidak hadir di Verstek. Diputus tanpa kehadiran tergugat. Di PHI ada bisa beracara cepat, ada beracara biasa. Kalau dia acara biasa selesailah 50 hari. Tetapi kalau dia acara cepat 21 hari biasanya Replik, Duplik tidak ada. Jadi begitu gugatan jawaban langsung pembuktian.

Jadi kalau mau minta acara cepat ini harus ada permohonan digugatan. Suatu misal katakanlah khawatir perusahannya mau lari misalnya, atau sudah mau dipailitkan atau alasan segala macam. Kalau ada alasan diperiksa acara cepat, dibuat bersamaan dengan gugatan penggugat baru nanti jawaban, Replik dari gugatan, Duplik dari tergugat, disinilah kita berikan semua termasuk kehadiran saksi, apakah saksi fakta apakah saksi ahli.

Pembuktian disini, setelah kesimpulannya. Inilah yang kita katakan tadi sejak sidang pertama harus selesai 50 hari kerja kalau acara biasa. Kalau acara cepat biasanya Replik, Duplik ini tidak ada. Begitu jawaban langsung pembuktian. Jadi suatu misal katakanlah 21 hari kerja, apa perselisihan hak, apa timbul karena tidak dipenuhi hak, atau akibat ada perbedaan pelaksanaan penafsiran ketentuan.

Perbedaan penafsiran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan apa, ini yang selalu saya katakan haruslah kita atur, peraturan perusahaan, (peraturan perusahaan), kata Basuni melalaui chanel https://www.youtube.com/watch?v=APYiKNSPXGo&feature=youtu.be. Lihat Pasal. 82 tentang Cuti Hamil dan Melahirkan Bagi Perempuan dalam UU. No. 13 Thn. 2003, pekerja wanita diberikan cuti satu setengah bulan, sebelum melahirkan, satu setengah bulan setelah melahirkan, lahir prematur berapa bulan cutinya? 3 bulan kata pekerjaan tapi manajemen satu setengah bulan sudah lahir Undang-Undang tidak lahir normal, lahir cesar, lahir prematur lahir vakum tidak ada itu lahir satu setengah bulan. Kalau ada peraturan perundang-undangan kita itu asalnya, itu bisa menimbulkan penafsiran ganda.

Maka kesimpulannya Perjanjian Kerja Bersama, bukan kesepakatan mau sama mau, tetapi lebih kepada keberpihakan antara kedua belah pihak. Uang misalnya, tidak dikasih, apa keterangannya. Sehingga mengapa kita berikan 30 hari Sebelum mengundurkan diri misalnya, kita berikan waktu untuk memberi kesempatan kepada pengurus untuk mencari gantinya karena bukan kemauan dari pengusaha PHK Dia sehingga tidak siap orangnya. Berilah waktu 30 hari. Maka inilah pembuat Undang-Undang itu memperhatikan kepentingan kepentingan kedua belah pihak. Dari itu terkadang terdapat perusahaan kalau si pekerja itu high skills, mau mengundurkan diri harus mencari penggantinya dulu.

baca selengkapnya
OPINI

KAJIAN ASAS RESTORATIVE JUSTICE MELALUI PERJA RI NO. 15 THN. 2020 SEBAGAI PAYUNG HUKUM BAGI PENEGAK HUKUM

Oleh:
Iskandar Laka, S.H, M.H.
(Konsultan Hukum Pena Rakyat News dan Dosen FH. UNIYOS Surabaya)

Problematika penerapan asas restorative justice dan penghentian penyidikan dan penuntutan demi kepentingan hukum di Indonesia sebagaimana diatur didalam KUHAP, Sebelum adanya produk hukum PERJA NO. 15 THN 2020 Kapolri telah mengeluarkan produk hukum yaitu ; PERKAP Kapolri NO. 6 THN 2019 sebagai pedoman polri didalam menerapkan asas restorative justice dan akhirnya Kejaksaan Agung Republik Indonesia kini mengikuti kepolisian mengeluarkan produk hukum baru dalam bentuk Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun. 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif disingkat PERJA NO. 15 THN 2020. Peraturan tersebut ditandatangani oleh Burhanuddin Jaksa Agung Republik Indonesia tertanggal 21 Juli 2020 di Jakarta.

Peraturan tersebut di undangkan pada tanggal 22 Juli 2020 ditandatangani oleh Widodo Eka Tjahjana Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di Jakarta, Berita Negara Republik Indonesia No, 811 Thn. 2020.

Keadilan Resporatif dalam Ketentuan Umum Pasal. 1 Ayat (1) disebutkan bahwa; Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, Korban, keluarga pelaku/Korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Kemudian masih pada pasal yang sama didalam Ayat (2) dikatakan bahwa; Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Sementara dalam ayat (3) masih pada Pasal. 1 tersebut disebutkan; Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.
Sedangkan dalam Ayat (4) dikatakan; Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
Kemudian ada yang menarik dan merupakan sebuah kemajuan perihal yang selama ini mendapat banyak sorotan adalah sebagaimana tertuang pada Pasal. 3 tentang Penutupan Perkara demi Kepentingan dalam Ayat (1) dikatakan; Penuntut Umum berwenang menutup perkara demi kepentingan hukum.

Sedangkan Ayat (2) disebutkan; Penutupan perkara demi kepentingan hukum dilakukan dalam hal: a. terdakwa meninggal dunia; b. kedaluwarsa penuntutan pidana; c. telah ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap seseorang atas perkara yang sama (nebis in idem); d. pengaduan untuk tindak pidana aduan dicabut atau ditarik kembali; e. telah ada penyelesaian perkara di luar pengadilan (afdoening buiten process).
Nah pada ayat (3) dikatakan bahwa; Penyelesaian perkara di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dapat dilakukan dengan ketentuan: a. untuk tindak pidana tertentu, maksimum pidana denda dibayar dengan sukarela sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau b, dan telah ada pemulihan kembali keadaan semula dengan menggunakan pendekatan Keadilan Restoratif.

Dengan demikian ada potensi dilakukannya penyelesaian perkara melalui pendekatan Keadilan Restoratif, artinya perkara dapat diselesaikan diluar pengadilan. Namun tidak serta merta hal tersebut dapat dilakukan. Karena sudah barang tentu melihat suatu perkara secara utuh terlebih dahulu. Meskipun segala sesuatunya telah memenuhi syarat untuk dilakukan penyelesaian dengan pendekatan Keadilan Restoratif, namun ditingkat teknis dalam mengaplikasikan Peratauran Kejaksaan RI No. 15 Thn. 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif tersebut perlu kesiapan para Penegak Hukum.

Misalnya ditingkat Kasi Pidana Umum membutuhkan Standar Operasional Prosedur. Sedangkan untuk menyelesaikan SOP untuk dapat dijadikan acuan juga terkadang menjadi terhambatnya sebuah proses. Maka inilah yang dimaksudkan salah satu kesiapan para Penegak Hukum. Karena besar kemungkinan dengan kehati-hatian yang mendalam maka proses penyusunan SOP agak lama.

Secara substantif Keadilan Restoratif sebagai peraturan yang disahkan 21 Juli 2020 tersebut adalah penyelesaian perkara tindak pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, atau korban maupun pihak lain bersama-sama mencari penyelesaian yang adil. Kemudian menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan perlu dipahami bahwa hal itu tidak menjadi suatu pembalasan.

Dalam hal ini meskipun Jaksa diberi kewenangan menghentikan penuntutan berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif berasaskan kepada 5 hal. Seperti; keadilan, kepentingan umum, proporsional, pidana sebagai jalan terakhir, serta cepat, sederhana dan tidak kalah penting adalah biaya ringan. Peraturan tersebut tidak menutup kemungkinan terhadap penyelesaian perkara di luar pidana dengan otomatis melalui berbagai ketentuan, sehingga Jaksa diberi opsi dapat menawarkan upaya atau pendekatan perdamaian pada korban dan juga tersangka.

Keadilan tersebut dimaksudkan sebagaimana dalam buku Pengkajian Hukum tentang Penerapan Restorative Justice dalam buku Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-anak halaman xxvi, disusun M. Taufik Makarao bersama tim penyusun lainnya diterbitakan oleh BPHN Kementerian Hukum Dan Ham RI Thn. 2013 mengatakan bahwa Restorative Justice merupakan reaksi terhadap teori retributif yang berorientasi pada pembalasan dan teori neo klasik yang berorientasi pada kesetaraan sanksi pidana dan sanksi tindakan.

Selanjutnya Makarao mengatakan pada halaman xxvii dengan mengutip prana http//:152.118.58.226 Powered by Mambo Open Source Generated: 7 Nopember, 2008, 18:00 bahwa; Restorative Justice adalah peradilan yang menekankan pada perbaikan atas kerugian yang disebabkan atau terkait dengan tindak pidana. Restorative Justice dilakukan melalui proses kooperatif yang melibatkan semua pihak (stake holders).
Dalam bukunya M. Taufik Makarao dan tim mengatakan ada tiga prinsip dasar Restorative Justice: Pertama, Terjadi pemulihan kepada mereka yang menderita kerugian akibat kejahatan; Kedua, Pelaku memiliki kesempatan untuk terlibat dalam pemulihan keadaan (restorasi); Ketiga, Pengadilan berperan untuk menjaga ketertiban umum dan masyarakat berperan untuk melestarikan perdamaian yang adil.

baca selengkapnya