PRN BEKASI| Ternak ayam Boiler milik beberapa pengusaha yang berada di wilayah pemukiman Kampung Cikarang Girang, Jayamulya Kec Serang Baru Kab. Bekasi mulai dikeluhkan warga. Pasalnya, selain mengganggu, dari sisi kesehatan hal itu juga menjadi masalah. Keluhan masyarakat umumnya terkait bau menyengat dan timbulnya kerumunan lalat pada musim tertentu. Rabu (19/5/2021).
Selain menunjang perputaran ekonomi, keberadaan ternak unggas bersekala industri di wilayah pemukiman juga berpotensi menimbulkan gejolak sosial. Berdasarkan keluhan beberapa warga, awak media PRN mencoba menelusuri fakta di lapangan.
Terletak persis di tepi jalan utama desa, ternak ayam boiler yang dikeluhkan warga ternyata menampung sekitar 25.000 ekor ayam.
“Tiap bulan panen mas,” ungkap penjaga ternak menambahkan keterangannya pada wartawan.
Selain berada di tepi jalan utama desa, pantauan di lapangan, terlihat bahwa ternak ayam juga berhadapan langsung dengan beberapa hunian warga yang hanya dibatasi jalan saja.
Melihat fakta ini, awak media mencoba menemui AG, perangkat RT setempat. Kepada media, pengurus RT ini mengakui mendapat komplain dari warga terkait keberadaan ternak ayam ini.
“warga banyak yang complain” katanya.
Benar saja, SN (Inisial, Red), warga sekitar mengungkapkan keluhannya pada wartawan. Warga kampung Cikarang Girang RT. 02 RW. 01 Dusun 1 Desa Jayamulya Kecamatan Serang baru Kabupaten Bekasi mengeluhkan banyaknya lalat oleh karena bau yang ditimbulkan peternakan.
“bau, ya kalau ga pakai blower mah apalagi, lalernya banyak banget” ujar ibu-ibu paruh baya yang rumahnya bersebelahan dengan salah satu kandang peternakan ayam potong tersebut.
Disinggung mengenai ijin usaha, pengurus RT tidak mengetahui apakah usaha peternakan ini sudah memiliki ijin komplit sesuai dengan undang-undang no.18 tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan.
“ijin usahanya mah, emang tadinya ijin lingkungan, meminta tanda tangan se lingkungan yang dekat-dekat situ sampai ke desa gitu” ungkap AG.
Penelurusan berlanjut ke kantor desa setempat. Kepada PRN, perangkat/pengurus desa tidak bisa menggali informasi tetang perijinan apakah sepengetahuan desa atau tidak, dikarenakan perangkat /pengurus desa sedang ada giat sertijab di kantor kecamatan Serang baru.
Dimintai pendapatnya, aktivis kebijakan publik, Samsul S.H., menyampaikan bahwa perijinan terkait usaha peternakan bersekala industri harus mengantongi minimal dua tahapan perijinan. Pertama, ijin gangguan (HO) yang diperoleh melalui tahapan persetujuan warga terdampak.
“Selain itu, yang kedua, pengusaha peternakan juga harus memiliki nomor kontrol veteriner (NKV) dari dinas terkait sesuai pasal 60 Undang-undang no.18 tahun 2009,” kata Samsul melengkapi keterangannya.
Setelah berusaha menemui di kediamannya, sampai berita ini ditayangkan, pengusaha ternak belum dapat dimintai konfirmasinya.
Penulis: Imbran.
