By using this site, you agree to the Privacy Policy and Terms of Use.
Accept
PENA RAKYAT NEWSPENA RAKYAT NEWSPENA RAKYAT NEWS
Notification Show More
Font ResizerAa
  • POLITIK
  • LAWAN KORUPSI
  • HUKUM
  • KRIMINAL
  • KABAR JATIM
  • NUSANTARA
  • OPINI
  • MENU LAINNYA
    • METRO JABODETABEK
    • KABAR POLISI
    • BISNIS
    • HIBURAN
    • OLAHRAGA
    • MATA LELAKI
    • SELEB
Reading: Hasil Audensi FPII dengan Komisi I DPR RI Terkait Rancangan KUHP
Share
Font ResizerAa
PENA RAKYAT NEWSPENA RAKYAT NEWS
  • POLITIK
  • LAWAN KORUPSI
  • HUKUM
  • KRIMINAL
  • KABAR JATIM
  • NUSANTARA
  • OPINI
  • MENU LAINNYA
Search
  • POLITIK
  • LAWAN KORUPSI
  • HUKUM
  • KRIMINAL
  • KABAR JATIM
  • NUSANTARA
  • OPINI
  • MENU LAINNYA
    • METRO JABODETABEK
    • KABAR POLISI
    • BISNIS
    • HIBURAN
    • OLAHRAGA
    • MATA LELAKI
    • SELEB
Follow US
Beranda » Blog » Hasil Audensi FPII dengan Komisi I DPR RI Terkait Rancangan KUHP
NUSANTARA

Hasil Audensi FPII dengan Komisi I DPR RI Terkait Rancangan KUHP

putri pena
Last updated: 30 Mei 2017 10:44 pm
putri pena
Published: 16 Mei 2017
Share
SHARE

JAKARTA, PRN.id – Usai pertemuan Forum Pers Independent Indonesia (FPII) dengan pihak Komisi I DPR RI beberapa waktu lalu di ruangan Sidang Majelis Kehormatan Dewan (MKD) terkait dengan persoalan Rancangan KUHP sebagai bagian dari UU ITE yang sudah diketok palu rupanya menjadi perhatian tersendiri bagi FPII dalam audensi dengan Komisi I yang dipimpin oleh Meutya Hafid selaku wakil ketua yang membidangi komunikasi, informatika termasuk didalamnya dunia pers.

Dalam audensi tersebut, Ketua Tim Audensi Jall Jazz Pamone, menyatakan menolak adanya Rancangan KUHP (RKUHP) yang beberapa pasal di dalamnya dianggap akan membuat insan pers semakin di berangus karena penerapannya langsung menggunakan KUHP dan bukan lagi UU Pers nomor 40.

“Sangat berbahaya bagi jurnalis dan media, karena pihak Kominfo yang mewakili pemerintah bisa seenaknya menerapkan KUHP tersebut, dengan alasan melanggar UU ITE, sementara pers sendiri dilindungi oleh UU Pers 40 tahun 1999.” Ujar Jall yang juga selaku Ketua Bidang Organisasi Sekretariat Nasional (Setnas) FPII.

Dalam UU ITE yang sudah disahkan sejak Desember 2016 lalu, dalam pasal 26 tentang “Hak Yang Dilupakan” yang beberapa isi didalamnya dianggap melanggar UU Pers 40 yang diantaranya :

  • Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menghapus Informasi Elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan.
  • Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menyediakan mekanisme penghapusan Informasi Elektronik yang sudah tidak relevan.

Memperkuat peran Pemerintah dalam memberikan perlindungan dari segala jenis gangguan akibat penyalahgunaan informasi dan  transaksi elektronik dengan menyisipkan kewenangan tambahan pada ketentuan Pasal 40 :

  1. Pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebarluasan Informasi Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang;
  2. Pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses dan/atau memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum.

Sementara itu untuk memperkuat UU ITE yang dijalankan oleh pemerintah, maka diatur dalam RKUHP oleh komisi III yang membidangi persoalan hukum.

Menurut Jall persoalan Hoax atau berita bohong, ini hanyalah akal-akalan pemerintah yang sengaja melempar ke publik, agar penerapan UU ITE bisa segera ditetapkan.

“Dan anehnya justru lembaga Dewan Pers malah ikutan membantu mempercepat pelaksanaan UU ITE seakan-akan mereka tidak merasa berdosa kepada jurnalis,” ujar Jall geram dengan sikap DP yang seharusnya melindungi wartawan, namun kenyataannya lebih melindungi pemerintah dan korporat atau perusahaan.

Sementara itu secara terpisah Ketua Setnas Mustofa Hadi Karya mengatakan jika RKUHP yang sedang “menuju” ke arah ditetapkan, rupanya mulai sedikit goyah, hal itu terlihat dari beberapa agenda sosialisasi oleh Komisi III, untuk RKUHP sementara tidak dimunculkan.

“Kami berharap perjuangan FPII untuk menghadang dan bisa segera dibatalkan RKUHP UU ITE bisa terlaksana, karena hal itu sangat jelas-jelas mengganggu kebebasan berpendapat dan berbicara di muka umum,” ujar Ketua Setnas yang biasa di sapa dengan nama Opan.

Opan sangat berharap agar FPII dan organisasi wartawan lainnya bisa ikut mendukung agar RKUHP dan oknum-oknum DP yang dianggap justru menjadi biang keladi bobroknya pengaturan wartawan di Indonesia bisa segera diganti.

“FPII berdiri bukan untuk membubarkan Dewan Pers tapi sebagai salah satu organisasi yang setara dengan DP, agar tidak menjadikan DP kedepannya semakin tidak terkendali,” ucap Opan.

Menurutnya FPII berhak untuk menegur dan memperingatkan DP agar tidak keluar dari jalur, karenanya FPII saat ini berstatus sebagai sebuah organisasi dengan Statuta.  (Red/doc.fpii)

 

 

You Might Also Like

Wamenaker: Kepercayaan Publik Dibangun Melalui Pelayanan yang Cepat dan Transparan
MEMBANGUN DESA BONTO SALLUANG DENGAN ANGGARAN DANA DESA (DD)
MES SELENGGARAKAN WEBINAR 7th INDONESIA ISLAMIC ECONOMIC FORUM DENGAN TEMA PERAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DAN SOVEREIGN WEALTH FUND DALAM PEMERATAAN EKONOMI UMAT
Mayat Tanpa Kepala Ditemukan Mengapung di Perairan Pulau Sapekan
SEPAKAT, TEMPAT IBADAH DILARANG UNTUK KAMPANYE
TAGGED:DPR RIFPIIJakarta
Share This Article
Facebook Email Print
Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Trend Terkini
KABAR MADURA

Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bangkalan Menyelenggarakan Pelatihan Petugas SPKRT 2027

Redaksi
By Redaksi
21 November 2026
PT SGN Perkuat Hilirisasi Industri Gula, Dorong Swasembada Pangan dan Kemandirian Industri Nasional
Pesta Gol di Stadion Merdeka! SMP Budi Utomo Perak Menang 5-0 dan Juara POPKAB Jombang 2026
Kota Mojokerto Raih Nilai Tertinggi se-Jatim dalam Penilaian Kinerja Percepatan Penurunan Stunting 2026
“Imipas Melayani, Tegas Menjaga, Tulus Membina”, Lapas Ngawi Peringati Hari Bhakti Imipas ke-2

Kategori Berita

  • Politik
  • Lawan Korupsi
  • Hukum
  • Kriminal
  • Kabar JATIM
  • Nusantara
  • Opini
Menu Cepat
  • Kebijakan Privasi
  • Kode Etik
  • Susunan Redaksi
  • Copyright
  • Disclaimer
Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bangkalan Menyelenggarakan Pelatihan Petugas SPKRT 2027
21 November 2026
Pelantikan Enam Pejabat Eselon Dua Pemerintah Kota Madiun
21 November 2026
Pemkab Malang hotmix Jalan Raya Bendelwuni kademangan kecamatan Pagelaran
21 November 2026
Masuki Musim Hujan Pemkab Malang Kebut Pembangunan drainase Ngajum
21 November 2026
PENA RAKYAT NEWSPENA RAKYAT NEWS
© Penarakyatnews.id 2026. All Rights Reserved. Developed by Marga
Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?