PRN JOMBANG – PT Lapindo Brantas akan melakukan eksporasi lapangan gas di Metro Jombang, Jawa Timur, pada 2018. “Pengeboran eksporasi mulai dilakukan karena sumur-sumur eksisting di Wunut dan Tanggulangin, Sidoarjo tidak memungkinkan untuk pengeboran sumur baru,” kata Kepala Perwakilan Satuan Kerja Khusus Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Jabanusa Ali Masyhar, seperti dilansir Tempo, Lapindo Mulai Eksplorasi Lapangan Gas Jombang, 8 November 2017.
Dari sumur di kawasan itu, potensi produksi diperkirakan sekitar 2-3 mmscfd (Million Standard Cubic Feet per Day) per hari. “Kapasitas produksi yang sebenarnya belum diketahui pasti, harus dibor dulu.” ungkap Ali.
Menurut Ali, produksi gas di Metro, Jombang akan menambah kapasitas produksi Blok Brantas di Jawa Timur yang digarap PT Lapindo Brantas telah mendapat izin beroperasi 24 jam per hari.
Dari semula produksi 2 mmscfd (Million Standard Cubic Feet per Day) per hari sejak 2016, kini Lapindo telah memproduksi gas sebanyak 10 mmscfd dari sumur Wunut dan Tanggulangin. Pada Desember 2017, Lapindo mentargetkan memproduksi gas sebanyak 20 mmscfd per hari dengan memaksimalkan sumur-sumur yang ada.
Namun rencana Lapindo ini, diduga tidak melalui mekanisme yang jelas. Lahan seluas 2 hektar yang hendak dijadikan sumur ekplorasi, diam-diam sudah dimiliki oleh PT Lapindo. Anehnya, banyak warga mengaku tidak tahu lahan tersebut hendak dijadikan lokasi pengeboran.
“Sama sekali tidak ada sosialisasi. Kami kira lahan seluas 2 hektar yang dibeli dari warga dibeli oleh perorangan. Tapi setelah tahu, kami kaget lahan tersebut akan digunakan untuk pengeboran,” terang DY salah satu perwakilan warga yang menolak disebutkan namanya.
Menurut sumber, ada kemungkinan PT Lapindo membeli lahan setelah mengetahui bahwa di lokasi pengeboran terdapat kandungan gas. Warga pun merasa kesal dengan sikap PT Lapindo yang tidak terbuka.
“Kami merasa dibohongi. Sebab selama ini kami sama sekali tidak diberi informasi soal gas. Tapi sekarang tiba-tiba saja PT Lapindo mau ngebor,” tuturnya.
Warga beranggapan, Lapindo selama ini telah melakukan pekerjaan yang ‘diam-diam’. Pihaknya sangat yakin jika perusahaan Bakrie tersebut telah melakukan penelitian di lokasi sumur. Namun yang membuat warga kecewa, PT Lapindo tidak melakukan sosialisasi seperti dampak lingkungan.
Penolakan warga ini sangat wajar, mengingat kasus lumpur Lapindo di Sidoarjo membuat banyak orang ketakutan. “Kami tidak pernah diajak bicara. Kami khawatir dampak dari pengeboran seperti Sidoarjo,” ungkapnya.
Puncak dari protes dan ketakutan warga akan dampak Lapindo seperti di Sidoarjo ini, berujung pada aksi di Pemkab Jombang.Sekitar 200 Warga Desa Jombok, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang, Jawa Timur meluru kantor Pemkab setempat, Rabu (9/5/18).
Kedatangan massa yang tergabung dalam Forum Peduli Lingkungan dan Agraria (Forpala) dan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) itu menyampaikan penolakan terhadap kegiatan eksplorasi minyak dan gas bumi di Blok Metro Jombang oleh PT. Lapindo Brantas. Warga khawatir kerusakan lingkungan serupa di Sidoarjo akan berulang di daerahnya.
Salah satu perwakilan warga, Lasmiati mengungkapkan kegiatan tersebut berlangsung tanpa seizin warga. Selain khawatir lingkungan bakal rusak, warga juga mencemaskan soal keberlanjutan perekonomian mereka.
“Kami membela anak cucu kami, kasihan anak cucu kami nanti,” kata Lasmiati menyampaikan keberatannya di tengah demonstrasi tolak Lapindo di Ruang Bung Tomo Pemkab Jombang, Rabu (9/5/2018).
Apalagi menurut Lasmiati, warga di desanya hingga kini masih trauma dengan gagalnya proyek serupa oleh PT. Lapindo Brantas di Kabupaten Sidoarjo. Proyek yang penyelesaiannya belum juga dituntaskan pemerintah itu masih membayangi Warga Desa Jombok.
“Semuanya tetangga-tetangga saya juga tidak setuju semua, pokoknya tidak setuju karena kami takut seperti Lapindo (Sidoarjo) kan pernah ada kejadian.”
Menurut warga setempat, dalam kurun waktu sepuluh tahun terahir ini kondisi lingkungan di Kecamatan Kesamben khususnya Desa Jombok pun mulai rusak. Warga curiga, perubahan kondisi itu akibat pengeboran yodium oleh PT. Kimia farma. Selain itu, aktivitas proyek pembangunan Jalan Tol Trans Jawa yang melintas di desa setempat juga dianggap jadi salah satu penyebab kerusakan lingkungan sekitar.Lapindo Brantas bakal melakukan pengeboran minyak dan gas bumi di Desa Jombok, Kecamatan kesamben, Kabupaten Jombang. Hingga kini kegiatan eksplorasi alam itu sudah sampai tahap pembebasan lahan dan sosialisasi kepada warga terdampak.
Sorotan mengenai Lapindo di Jombang ini juga datang dari, Direktur Lingkar Indonesia Untuk Keadilan (Link), Aan Anshori.
Aan menyayangkan ketidakpaduan sikap pemerintah pusat hingga pemerintah Kabupaten Jombang.Pemerintah pusat dan daerah kurang transparan dan partisipatoris terhadap warga. Dimana pemerintah pusat dan daerah mengeluarkan peraturan sendiri-sendiri dalam persoalan pengelolaan sumber daya alam,” tegasnya.
Dicontohkan Aan salah satunya eksploitasi yodium yang dilakukan PT Kimia Farma Plant Watudakon. Semenjak didirikanya pabrik tersebut kondisi lingkungan di Desa Jombok, Kecamatan Kesamben, dalam 10 tahun terakhir mulai rusak akibat adanya industri pengeboran yodium. Bahkan beberapa warga juga pernah mengeluh jika saat ini sumber air di lingkungan tersebut juga mulai tercemar dengan berubah warna menjadi keruh dan kuning.
“Itu baru persoalan lingkungan yang ditimbulkan karena eksploitasi yodium yang dilakukan Kimia Farma, belum lagi nanti dengan adanya eksploitasi Lapindo Brantas di Dusun Kedondong, Desa Blimbing, Kecamatan Kesamben. Berapa pemasukan dari eksplorasi yodium ke Pemkab Jombang, kan tidak jelas,” tukas Aan. (to).
