Reses ke tiga DPRD propinsi Jawa Timur DR.H. Kuswanto, S.H.Mh. (Demokrat) Ketua Komisi D yang diadakan di dusun Pantes Rejo desa Mojorejo kecamatan Jetis kabupaten Mojokerto pada tanggal 10 november 2020 yang dihadiri sekitar +100 orang berlangsung cukup interaktif antara pembicara dan masyarakat.
Reses ini diadakan tiga kali dalam setahun dengan harapan bisa menyerap aspirasi masyarakat secara langsung seperti dalam reses beberapa waktu lalu dimana Ada usulan masyarakat mengenai banyaknya truck besar yg tersangkut dibawah jembatan pagerluyung Gedeg langsung direspon ketua Komisi (pembangunan) DPRD propinsi dan Sekarang sudah terlaksana pembangunannya .
Dalam reses kali ini DR.H. Kuswanto S.H.MH sempat naik meninjau waduk gamping yang dikeluhkan warga karena terjadi sedimentasi/pendangkalan.
Setelah diskusi dengan Kades maka di usulkan untuk pembuatan sumur dalam sehingga isi waduk tidak hanya mengharapkan air hujan saja. Selain itu juga banyak saluran air yang rusak, buntu dan lainnya karena tidak terawat. Melihat survey lapangan yang begitu komplek permasalahannya, dibutuhkan penanganan yang melibatkan beberapa pihak termasuk dari Dinas terkait kabupaten Mojokerto. Dalam pertemuan ini juga dibahas tentang pengairan yang berasal dari dam karet sungai brantas wilayah Jombang yg mengairi air pertanian Kemlagi dan sekitarnya seluas 2500 hektar.
Diharapkan Tekad Jawa Timur menjadi lumbung pangan bisa lebih cepat tercapai karena kemudahan petani bercocok tanam dan kemudahan mendapatkan pupuk.
Pada kesempatan ini Kades Mojorejo Slamet mengusulkan air bersih yang nantinya bisa ditangani Oleh Pam Simas. Aspirasi masyarakat yg disampaikan tentang waduk desa putat bisa dimunculkan lagi karena sudah penuh sedimentasi dan yang tinggal hanya pintu airnya saja, diharapkan pula ada campur tangan pemerintah dalam hal pemasaran pertanian/menjaga kestabilan harga gabah dan pupuk yang tidal sesuai dengan data RDKK.
Ada juga usulan pembangunan Jalan sepanjang 5.5 km menuju desa Mojoroto yang melewati hutan. Saat ini pupuk nasional bersubsidi yang seharusnya 9 juta ton karena covid-19 dikepras Oleh pemerintah menjadi 8 juta ton otomatis dilapangan pasti bermasalah.
Menghadapi berbagai permasalahan yang Ada Karena dampak covid-19 diharapkan kerjasama semua pihak mencegah penyebaran covid-19 sehingga semua pembangunan bisa berjalan normal lagi. (yono)
