PRN JOMBANG | Pemerintah Kabupaten Jombang melalui Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKB PPPA) Kabupaten Jombang menyelenggarakan Jambore Pengelola Kelompok Kegiatan dalam rangka Percepatan Penurunan Stunting di ruang Bung Tomo, Kantor Pemkab Jombang pada Senin (27/02/23).
Kegiatan yang diikuti 200 peserta terdiri dari 150 orang Tim Pendamping Keluarga (TPK), 21 Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) Kecamatan dan Lintas Sektor di Kabupaten Jombang ini dibuka oleh Bupati Jombang Hj Mundjidah Wahab dan pertemuan Wakil Bupati Jombang Sumrambah, perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur , Anggota DPRD Jombang, Kepala Dinas PPKB & PPPA dan OPD terkait, kader Pendamping Keluarga se Kabupaten Jombang.
dr. Puji Umbar Kepala DPPKB PPPA Kabupaten Jombang bahwa tujuan kegiatan Jambore adalah untuk meningkatkan kapasitas TPK dalam melakukan pendampingan, serta mengevaluasi dan memperkuat pendampingan TPK di Kabupaten Jombang.
“Materi yang disampaikan diantaranya peran dan fungsi TPK. Mekanisme Pendampingan oleh TPK. Evaluasi dan Penguatan TPK yang disampaikan oleh para narasumber terdiri dari Wakil Bupati Jombang Sumrambah, Dora Maharani dari Komisi D DPRD Kabupaten Jombang”, pungkas dr. Puji Umbaran dalam sambutan laporannya.
Bupati Jombang Hj Mundjidah Wahab dalam sambutannya menyambut positif kegiatan tersebut. Disampaikan Bupati bahwa Stunting bukan hanya tanggung jawab Dinas Kesehatan, PPKB saja, akan tetapi menjadi tugas bersama semua OPD terkait.
Menurutnya ini merupakan salah satu bentuk upaya untuk meningkatkan kualitas pendampingan oleh Tim Pendamping Keluarga (TPK) dengan harapan Jambore nasional ini dapat menjadi sarana untuk meningkatkan pengetahuan dan juga bisa menjadi motivasi bagi TPK agar bisa melakukan pendampingan yang lebih baik, sehingga baik target maupun target zero stunting di Kabupaten Jombang bisa tercapai.
“Pada akhir tahun 2022 kita ketahui bersama bahwa prevalensi stunting Provinsi Jawa Timur (23,5%) pada tahun 2023 turun menjadi 19,2% menurut survei status gizi Indonesia. Sedangkan di Kabupaten Jombang mencapai 21,2% naik menjadi 22,1% pada tahun 2023″, papar Bupati Mundjidah Wahab.
TPK sangat berperan penting dalam pelaksanaan pendampingan keluarga berisiko stunting, pendampingan semua calon pengantin Pasangannya Usia Subur (PUS) dan surveilans keluarga berisiko stunting. “Mereka ini yang akan mengawal proses percepatan penurunan stunting dari hulu, terutama dalam pencegahan, mulai dari proses inkubasi hingga melakukan tindakan pencegahan lain dari faktor langsung penyebab stunting”, tambah Bupati Mundjidah Wahab.
Besarnya peran pendamping keluarga berisiko stunting dalam mengawal percepatan penurunan stunting, maka diperlukan sumber daya pendamping yang berkualitas.
Bupati Jombang Hj Mundjidah Wahab berharap dengan kegiatan Jambore Pengelola Kelompok Kegiatan Tim Pendamping Keluarga ini kapasitas pengetahuan TPK terkait peran dan fungsi serta mekanisme dalam melakukan pendampingan pada keluarga sasaran meningkat.
“Saya berharap setelah adanya evaluasi dan peningkatan kinerja TPK TPK meningkat dan dapat diukur dapat mengawal secara baik”, tutur Bupati.(ber)
Diharapkan lintas sektoral juga PKB Kecamatan dapat menjadi support system TPK dalam melaksanakan peran pendampingnya, pungkasnya.(ber)
