Doc. by : Diskominfo Kab. Mojokerto
PRN Mojokerto | Bupati Mojokerto Muhammad Al Barra mengikuti High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Jawa Timur di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, pada Senin (17/3) pagi.
Pelaksanaan HLM TPID Jawa Timur ini bertujuan untuk memperkuat sinergi dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pasokan pangan, khususnya menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Fitri.
Pertemuan yang dipimpin langsung oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa tersebut, juga turut dihadiri Bupati dan Wali Kota se-Jawa Timur. Selain itu, jajaran Bank Indonesia (BI) Jawa Timur dan instansi terkait lainnya juga hadir pada pelaksanaan HLM TPID Provinsi Jawa Timur.
Dalam arahannya, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menegaskan bahwa Jawa Timur memiliki peran strategis dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Dengan posisinya sebagai Lumbung Pangan Nusantara, inflasi di Jawa Timur menjadi barometer pengendalian inflasi nasional.
Oleh karena itu, pemerintah daerah berkomitmen untuk menjaga stabilitas harga melalui strategi pengendalian inflasi berbasis 4K, yaitu:
Pertama, Ketersediaan Pasokan, dengan memastikan produksi dan cadangan pangan mencukupi.
Kedua, Keterjangkauan Harga, melalui intervensi pasar dan subsidi yang tepat sasaran.
Ketiga, Kelancaran Distribusi, dengan memperkuat konektivitas dan efisiensi rantai pasok.
Keempat, Komunikasi Efektif, agar masyarakat mendapat informasi harga dan stok yang transparan.
“Dengan target inflasi 2,5±1%, kami terus mengantisipasi tekanan inflasi menjelang HBKN serta bersinergi dalam menanggulangi tantangan struktural demi stabilitas ekonomi yang lebih kuat,” ujarnya.
Sementara itu, Deputi Kepala Bank Indonesia (BI) Jawa Timur, Muhammad Noor Nugroho, mengatakan bahwa TPID Jawa Timur telah berhasil mengendalikan inflasi sesuai dengan sasaran nasional. Meskipun pada Januari-Februari 2025 Jawa Timur mencatat deflasi kumulatif sebesar -1,13% (ytd), namun deflasi tersebut dipengaruhi oleh kebijakan diskon tarif listrik selama dua bulan terakhir yang memberikan andil deflasi sebesar -1,88% (ytd).
Noor juga menekankan bahwa meskipun diskon tarif listrik bersifat sementara, perlu dilakukan antisipasi terhadap dampak pasca kebijakan tersebut untuk memastikan inflasi tetap terkendali.
Tak hanya itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Timur, Erwin Gunawan Hutapea, juga menambahkan bahwa sebagai lumbung pangan nasional, harga komoditas pangan di Jawa Timur relatif lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional. Kondisi ini berpotensi mendorong produsen untuk menjual pasokan ke daerah lain dengan harga lebih tinggi. Oleh karena itu, kebijakan Kerja Sama Antar Daerah (KAD) antar provinsi harus tetap memperhatikan keseimbangan pasokan di dalam daerah.
“Sinergi dan inovasi TPID perlu didorong untuk menjaga inflasi Jawa Timur tetap dalam rentang sasaran nasional. Stabilitas harga di tingkat konsumen dan produsen adalah fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, daya beli masyarakat, dan kesejahteraan bersama,” jelas Erwin.
Kedepan dalam menghadapi HBKN, TPID Jawa Timur akan meningkatkan koordinasi dan memantau pergerakan harga bahan pokok secara intensif. Penguatan sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota menjadi kunci utama dalam menghadapi potensi lonjakan harga akibat faktor musiman. Selain itu, langkah-langkah preventif seperti operasi pasar murah, optimalisasi cadangan pangan, serta efisiensi jalur distribusi akan terus diperkuat.
Lebih lanjut melalui High Level Meeting TPID ini, diharapkan seluruh pemangku kepentingan berkomitmen untuk terus memperkuat kebijakan yang proaktif dan berbasis data, guna menjaga keseimbangan ekonomi serta memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga di tengah tantangan ekonomi global. (ags)
