PRN BLITAR – Pansus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blitar yang mengkaji dan memberikan rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Blitar tahun anggaran 2018 telah merampungkan tugasnya.
Sejumlah rekomendasi strategis Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Blitar tahun 2018 disampaikan DPRD Kabupaten Blitar melalui panitia khusus (pansus) pada Rapat Paripurna, Senin (29/04/2019).
Rapat Paripurna tersebut dihadiri Bupati Blitar Rijanto. Mendengarkan rekomendasi yang disampaikan pansus tersebut, Bupati Rijanto mengatakan bahwa rekomendasi Dewan yang disampaikan melalui pansus akan menjadi evaluasi kinerja OPD pemkab Blitar.
Lebih lanjut Rijanto memyampaikan bahwa, Pemkab Blitar akan menjalankan rekomendasi Pansus. Meskipun secara keseluruhan LKPJ Bupati tidak terkategorikan bermasalah, Bupati Blitar juga menerima sejumlah catatan dari pansus jika ada program pemerintah yang dianggap perlu ditingkatkan kinerjanya.
“Yang jelas catatan-catatan Pansus untuk pemerintah akan menjadi acuan kami dalam meningkatkan kinerja pemerintah. Seperti pelayanan masyarakat, pendapatan daerah, daya saing, akan kami tingkatkan,” tegas bupati.
Sementara ketua DPRD Kabupaten Blitar Suwito Saren Satoto mengatakan, saran maupun masukan yang disampaikan pansus menjadi rekomendasi strategis kepada Pemerintah Kabupaten Blitar. Pada penyampaian pansus ada beberapa yang dinilai baik dan ada pula yang perlu ditingkatkan.
“Rekomendasi yang diberikan Dewan melalu pansus tentunya akan menjadi bahan evaluasi kinerja pemerintah daerah agar bisa menjadi lebih baik,” jelasnya.
Suwito juga menyampaikan bahwa, secara keseluruhan kinerja Pemkab Blitar di tahun 2018 sudah bagus. Namun ada beberapa catatan yang harus diselesaikan disisa waktu tahun anggaran.
“Catatan ini tentunya akan membuat kinerja pemkab Blitar semakin maksimal disisa waktu tahun anggaran,” pungkasnya.(Gus/PRN)
