PRN MOJOKERTO | Pernyataan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Mojokerto yang menyebut Pusat Oleh-Oleh Jotangan (Jotangan Center) telah berfungsi dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya menuai sorotan tajam dari Lembaga Perlindungan Konsumen (LPK) YAPERMA.
Pasalnya, pernyataan tersebut dinilai tidak sejalan dengan fakta hasil investigasi dan pemantauan lapangan yang selama ini dilakukan YAPERMA sejak gedung tersebut diresmikan hingga sekarang.
Dalam surat resmi Nomor 500.2/4188/416-119/2026 tertanggal 17 November 2026, Disperindag Kabupaten Mojokerto menyampaikan bahwa Jotangan Center telah dimanfaatkan untuk aktivitas perdagangan, memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta tetap mendapatkan perawatan.
Namun, pernyataan tersebut justru menimbulkan pertanyaan serius. Sebab, berdasarkan hasil pemantauan lapangan LPK YAPERMA dan Media Pena Rakyat News, tidak ditemukan aktivitas perdagangan sebagaimana fungsi awal pembangunan gedung tersebut. Kondisi bangunan bahkan dinilai semakin memprihatinkan, tidak terurus, dan menunjukkan indikasi terbengkalai, tampak terlihat bedak bedak baru warung kopi di luar area inti Jotangan Center.
LPK YAPERMA menilai jawaban Disperindag masih sebatas pernyataan normatif yang belum didukung data konkret. Jika benar Jotangan Center selama ini berfungsi dan memberikan kontribusi terhadap PAD, lantas berapa jumlah pedagang yang aktif? Berapa kios yang benar-benar beroperasi? Berapa nilai penerimaan retribusi yang masuk ke kas daerah? Siapa pihak yang mengelola kegiatan perdagangan tersebut? Pertanyaan-pertanyaan tersebut semestinya dapat dijawab dengan data administrasi dan dokumen pendukung, bukan sekadar pernyataan bahwa bangunan telah dimanfaatkan.
Bahkan, Disperindag sendiri dalam suratnya mengakui bahwa pemeliharaan rutin masih perlu ditingkatkan dan pelaksanaannya belum dapat dilakukan secara optimal karena keterbatasan anggaran. Pengakuan tersebut semakin memperkuat perlunya evaluasi menyeluruh terhadap kondisi fisik, pemeliharaan, dan efektivitas pemanfaatan bangunan.
Persoalan ini semakin serius apabila melihat nilai pembangunan Jotangan Center yang tercatat dalam dokumen LPK YAPERMA mencapai Rp4.884.349.754 selama tiga tahun anggaran, yakni 2017, 2018, dan 2019. Dengan nilai pembangunan mencapai miliaran rupiah, masyarakat tentu berhak mengetahui apakah hasil pembangunan tersebut benar-benar memberikan manfaat ekonomi sebagaimana tujuan awalnya.
Jangan sampai fasilitas publik yang dibangun menggunakan uang rakyat justru kehilangan fungsi, sementara pertanggungjawaban pengelolaannya hanya berhenti pada jawaban administratif.
LPK YAPERMA menilai persoalan ini tidak cukup diselesaikan dengan memasang banner informasi bahwa lokasi terbuka untuk dimanfaatkan masyarakat atau pelaku usaha. Membuka kesempatan kepada masyarakat untuk memanfaatkan bangunan tentu berbeda dengan memastikan bangunan tersebut benar-benar beroperasi, memiliki pengelolaan yang jelas, serta memberikan manfaat ekonomi.
Atas jawaban Disperindag tersebut, LPK YAPERMA menyatakan akan melayangkan peringatan hukum kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto. LPK YAPERMA meminta penjelasan dan bukti konkret mengenai aktivitas perdagangan, jumlah pedagang aktif, penerimaan PAD atau retribusi, penggunaan anggaran pemeliharaan, serta pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan Jotangan Center.
LPK YAPERMA juga mendorong Bupati Mojokerto agar tidak hanya menerima laporan administratif dari perangkat daerah, tetapi memerintahkan pemeriksaan langsung terhadap kondisi bangunan dan memastikan kebenaran laporan pemanfaatannya, dan dalam hal ini LPK YAPERMA sangat kecewa dengan Bupati Mojokerto yang melempar jawaban surat ini kepada Disperindag.
Selain itu, Inspektorat Kabupaten Mojokerto diharapkan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pembangunan, pengelolaan, pemeliharaan, dan pemanfaatan aset tersebut.
Apabila ditemukan indikasi penyimpangan berdasarkan hasil pemeriksaan dan bukti yang sah, YAPERMA menyatakan akan mempertimbangkan penyampaian pengaduan kepada aparat pengawasan maupun penegak hukum yang berwenang.
Persoalan Jotangan Center seharusnya menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Mojokerto. Sebab, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari berdirinya sebuah gedung, melainkan dari keberlanjutan fungsi, kualitas pemeliharaan, aktivitas ekonomi, dan manfaat nyata yang dirasakan masyarakat. Masyarakat tidak membutuhkan sekadar pernyataan bahwa bangunan telah berfungsi.
Masyarakat membutuhkan bukti bahwa uang rakyat yang telah digunakan benar-benar menghasilkan manfaat. Jika Disperindag menyatakan Jotangan Center telah berfungsi, tunjukkan data dan buktinya kepada publik. Jangan sampai bangunan terlihat mati di lapangan, tetapi dinyatakan hidup dalam laporan administratif. Pena Rakyat News akan terus mengawal persoalan ini sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan penggunaan anggaran daerah. (red)

