PRN Jombang | Inovasi Pemerintah Kabupaten Jombang dalam mengembangkan sistem perlindungan transaksi keuangan berbasis digital mendapat pengakuan di tingkat Provinsi Jawa Timur. Dalam ajang Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) 2026, Jombang memperoleh penghargaan sebagai Pemerintah Daerah Terbaik kategori Perlindungan Transaksi Digital Terinovatif.
Penghargaan tersebut diserahkan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, dalam agenda High Level Meeting TPID, TP2DD, dan TPAKD yang berlangsung di The Trans Luxury Hotel Surabaya, Rabu (18/11/2026). Wakil Bupati Jombang, Salmanudin, S.Ag., M.Pd., hadir mewakili pemerintah daerah untuk menerima penghargaan tersebut.
Pengakuan ini menjadi catatan atas langkah Pemkab Jombang dalam mendorong pemanfaatan teknologi keuangan sekaligus memperhatikan aspek keamanan dalam setiap aktivitas transaksi digital. Hal tersebut dinilai penting seiring semakin luasnya penggunaan layanan keuangan elektronik oleh masyarakat maupun pelaku usaha.
Salmanudin mengatakan, pencapaian tersebut tidak terlepas dari dukungan dan kerja sama sejumlah pihak yang selama ini terlibat dalam pengembangan akses keuangan di daerah.
Ia menyebut TPAKD Kabupaten Jombang, kalangan perbankan, instansi vertikal, serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki kontribusi dalam membangun ekosistem transaksi digital yang lebih aman.
Menurutnya, penghargaan tersebut akan menjadi penyemangat bagi pemerintah daerah untuk terus mengembangkan pelayanan berbasis teknologi yang memberikan kemudahan sekaligus menjamin kepercayaan masyarakat.
“Ini merupakan hasil kerja bersama seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penguatan ekosistem keuangan digital di Kabupaten Jombang. Kami berharap sinergi yang sudah terbangun dapat terus ditingkatkan, terutama dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dan pelaku UMKM,” ungkap Salmanudin.
Ia juga mengingatkan bahwa kemajuan teknologi keuangan harus disertai pemahaman yang memadai dari para penggunanya. Sebab, kemudahan transaksi digital perlu berjalan beriringan dengan kesadaran masyarakat dalam menjaga keamanan data dan aktivitas keuangan.
Pemerintah daerah, lanjutnya, akan terus mendorong peningkatan literasi keuangan agar masyarakat mampu memanfaatkan berbagai layanan digital secara tepat dan bertanggung jawab.
Penyerahan penghargaan tersebut menjadi salah satu agenda dalam pertemuan koordinasi yang mempertemukan jajaran pemerintah daerah, Bank Indonesia, OJK, serta instansi terkait di Jawa Timur.
Selain membahas perkembangan akses keuangan, forum tersebut juga menyoroti strategi menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, mempercepat penerapan transaksi elektronik di lingkungan pemerintahan, serta memperluas layanan keuangan bagi masyarakat dan UMKM menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru.
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adhy Karyono, dalam sambutannya menekankan pentingnya koordinasi antar lembaga dalam menghasilkan langkah nyata. Menurutnya, forum tersebut harus mampu menjadi ruang penyelarasan kebijakan, bukan hanya sebatas penyampaian hasil program masing-masing instansi.
Gambaran perkembangan sektor keuangan Jawa Timur turut disampaikan dalam pertemuan itu. Hingga September 2026, dana pihak ketiga (DPK) perbankan tercatat sebesar Rp874,68 triliun. Sedangkan penyaluran kredit mencapai Rp649,95 triliun, dengan pertumbuhan tahunan sebesar 4,74 persen.
Pada sektor pembiayaan UMKM, usaha mikro tercatat mendominasi penyerapan kredit dengan porsi mencapai 44,46 persen.
Di sisi lain, perkembangan digitalisasi transaksi pemerintah daerah juga menunjukkan capaian positif. Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) Jawa Timur pada 2026 mencapai 98,3 persen dan masuk dalam kategori digital. Sementara pertumbuhan transaksi penerimaan non-tunai pemerintah daerah pada 2025 tercatat sebesar 7 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Capaian tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas penggunaan sistem pembayaran elektronik dalam tata kelola pemerintahan maupun aktivitas ekonomi masyarakat.
Dengan penghargaan yang diterima, Pemkab Jombang diharapkan terus menjaga keberlanjutan inovasi perlindungan transaksi digital. Penguatan keamanan layanan, peningkatan literasi keuangan, serta pemerataan akses digital menjadi sejumlah aspek yang perlu terus dikembangkan agar manfaat transformasi keuangan dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. (ber)

