close

Uncategorized

Uncategorized

Virus Baru itu Dinamakan “Sinau Bareng” KJJT

PRN PASURUAN | Dakwah ‘Sinau Bareng’ yang diusung Komunitas Jurnalis Jawa Timur (KJJT) Pusat Surabaya, bak virus Covid dengan tingkat strain ganas dan transmisi cepat.

Sepekan disosialisasikan ke daerah, langsung terlahir kepengurusan perwakilan, yakni di Pasuruan Raya.

Tepat Sabtu 12 September 2020, di Cafe Rawra Stock Jalan Tapaan, Kelurahan Bugul Kidul, Kecamatan Punggungrejo, Kota Pasuruan, struktur pengurus terbentuk.

Selasa (15/9/2020) Ketua KJJT Pusat di Surabaya langsung mengapresiasi ghiroh jurnalis Pasuruan Raya yang cepat menangkap virus “Sinau Bareng” yang didakwahkan KJJT.

Sejumlah pengurus pun menghadiri rapat sekaligus “Sinau Bareng” yang digelar kali pertama pasca terbentuknya kepengurusan perwakilan KJJT di Pasuruan Raya tersebut.

Bertempat di Warung CT, di Jalan RA Kartini No 45 Kelurahan Bangilan, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, Slamet Maulana- Ketua KJJT Pusat- bersama beberapa pengurus disambut pengurus baru Perwakilan Wilayah KJJT Pasuruan Raya (KJPR), Bahrul Ulum- Ketua, pengurus dan anggota.

Slamet Maulana biasa disapa Ade, mengaku sangat bersyukur kepada Allah SWT karena silaturahim para jurnalis terjalin di Pasuruan. Bahkan Pasuruan Raya diharapkan menjadi pilot project bagi terbentuknya KJJT di kota lain se Jawa Timur, bahkan se Indonesia.

“Terima kasih kepada Mas Bahrul Ulum, selamat juga atas terpilihnya menjadi motor penggerak dakwah jurnalis di Pasuruan Raya. Saya percaya bahwa Anda dipilih teman teman di sini karena dianggap akan mampu mempererat ikatan persatuan para jurnalis se wilayah ini agar saling menghormati, belajar bersama, dan menjunjung tinggi asas egalitarian dan anti diskriminasi,” ujarnya.

Ade mengingatkan bahwa tantangan jurnalis ke depan bukan semakin sedikit namun sebaliknya semakin kompleks.

“Untuk itu KJJT hadir. Dan harus menjadi jawaban, ibaratkan mata air di tengah gurun. Bagi yang mau belajar silakan hadir, tanpa malu dan sungkan. Semua jurnalis sama. Kita ikut KJJT niatnya harus mencari ilmu dan belajar,” ujarnya.

Adanya kejadian diskriminasi, stigma negatif wartawan di masyarakat, menjadi Pekerjaan Rumah (PR) KJJT untuk diselesaikan, sementara tidak satu pun lembaga yang meliriknya melakukan pembinaan.

Kenapa ? Karena mereka memandang jurnalis yang terstigma negatif “bodrek”, “Cuma Nanya Nanya” dan lain sebagainya adalah kompetitor atau lawan yang harus disingkirkan walau dengan seleksi alam.

“Tapi bagi KJJT tidak demikian. Semua kita rangkul. Tidak ada pengelompokan dan oligarki, tidak ada yang kuat di dunia jurnalistik. Kita semua sama. KJJT melihat ruang kosong itu,” ujarnya.

Selanjutnya KJJT akan memberikan program – program nyata berupa pendidikan kemampuan menulis dasar, menengah, advance atau sampai jurnalis handal.

“Di situlah ruang kosong itu, kita ambil. Risiko KJJT pasti ada. Kita jadi dicibir dan mungkin direndahkan. Tidak masalah. Prinsip kita harus kita pegang yakni biar kita dihina orang sebagai pribadi atau organisasi. Tapi jangan profesi kita. Jika profesi jurnalis dihina, kita akan lawan,” imbuh Ade.

Didampingi Yulianto, Henri Samosir dan Arief dari Sidoarjo, Ade menegaskan kembali bahwa KJJT untuk itu semua akan meng upgrading kemampuan jurnalis anggota KJJT.

“Kita dirikan kelas khusus, Lembaga Pendidikan atau Lemdik Jurnalistik KJJT di Surabaya. Atau di wilayah perwakilan. Kita sudah memiliki banyak dosen qualified,” sergahnya.

Kualifikasi dosen jurnalistik sekaligus pendiri KJJT adalah Noor Arief, editor DI’s Way. Dia adalah mantan editor Harian Pagi Memorandum, dan sekarang dosen komunikasi di Stikosa AWS Surabaya.

Lalu ada Abdul Muiz, pemegang beberapa penghargaan dari Jawa Pos. Jurnalis senior 30 tahun malang melintang di rimba jurnalis ini mantan produser JTV, dan Wartawan Jawa Pos.

Ada pula Isma Hakim Rahmat, jurnalis yang sudah 23 tahun tour of duty berbagai media dan terkini aktif sebagai Kabiro Nusadaily.com di Surabaya, ini bersama Afrizal, jurnalis dan pengajar di berbagai kelas ini disiapkan untuk mendidik anggota KJJT menjadi jurnalis handal dan siap mengikuti Uji Kompetensi Wartawan.

Dakwah Sinau Bareng Jurnalis dan Silaturahim bukan hal mudah. Untuk membiayai jalannya dan roda organisasi ini, KJJT masih mengandalkan iuran sukarela anggota dan pembina.

“Alhamdulillah kita memiliki pembina yang care. Tokoh masyarakat Jatim dan berpengaruh, yakni Abah Samsul, Abah Ali, Abah Yudi, Kiai, lalu pejabat baik Polri , ASN hingga TNI hingga pengusaha siap mendukung kita mendidik jurnalis anggota KJJT menjadi handal,” pungkas Ade.

Sinau bareng jurnalistik yang diusung KJJT seolah menjadi nutrisi baru bagi para jurnalis di Jawa Timur. Nutrisi itu siap mengisi otot saluran otak yang selama ini nyaris tak dialiri perhatian organisasi profesi yang telah ada.

Nutrisi “Sinau Bareng” KJJT Pusat Surabaya, seolah pula menjadi virus yang memiliki kekuatan transmisi atau penyebaran cepat, terbukti terbentuk di Pasuruan Raya.

Sementara itu, Bahrul Ulum, Ketua Perwakilan KJJT Pasuruan Raya, didampingi Moh Rois- Sekretaris, Puteri – Bendahara, Penasehat Abdul Majid dan Abdul Karim, mengaku sangat mendambakan organisasi yang menjunjung tinggi ilmu, seperti KJJT.

“Terima kasih bang Ade, dan pengurus KJJT yang hadir. Anggota di Pasuruan niatnya sinau bareng, belajar bersama anggota,” tukasnya.

Dia berharap KJJT Pasuruan Raya, akan bisa kompak, solid dan rukun. Bahkan menjadi kuat secara kapasitas diri.

“Saya, pengurus dan anggota siap merangkul semuanya tanpa tebang pilih agar KJJT lebih kuat secara organisasi,” imbuhnya.

Terakhir, dari kunjungan KJJT Pusat ke KJJT Pasuruan Raya, dihasilkan rumusan baru untuk juga merumuskan pemahaman etik jurnalis dan etik anggota dalam organisasi KJJT ke depan.(**)

baca selengkapnya
Uncategorized

INDRA WAHYUDI : REKOMENDASI DEMOKRAT TIDAK ADA MAHAR KEPADA PASANGAN FATTAH

PRN SUMENEP | Pada pelaksanaan pilkada di Sumenep tahun 2020 mendatang, Partai Demokrat dalam hasil survei internal sepakat menjatuhkan pilihannya untuk mengusung pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sumenep pada pasangan Fattah Jasin – Ali Fikri tanpa mahar atau ongkos politik.

Hal itu ditegaskan oleh Indra Wahyudi selaku Sekretaris Partai Demokrat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Sumenep, bahwa partai Demokrat memberikan rekomendasi pada calon pasangan Fattah Jasin – Ali Fikri, dalam pelaksanaan pilkada Sumenep mendatang tidak ada Ongko atau mahar politik.

“Soal ongkos atau mahar politik itu tidak benar, karena Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai Demokrat sama sekali tidak bicara itu dan Bisa dikonfirmasi langsung pada Bapak Fatah Jasin”, Ucap Indra W. Jumat 24/07/2020.

Dalam kesempatan yang sama, Indra memaparkan bahwa berdasarkan pertimbangan yang diputuskan oleh DPP Partai Demokrat untuk mengusung calon pasangan Fatah Jasin – Ali Fikri, karena pasangan tersebut memiliki pemikiran intelektual yang cukup tinggi.

“DPP partai Demokrat telah melakukan survei internal terhadap pasangan Fatah Jasin-Ali Fikri dan hasilnya mereka punya tingkat intelektual cukup tinggi, dan tidak mahar politik”, Tegasnya kepada awak media.

Karena dari itu, Indra W. selaku Sekretaris partai Demokrat DPC Sumenep, menginstruksikan kepada semua kader dan Fraksi Partai Demokrat yang ada di kabupaten Sumenep, untuk mengamankan rekomendasi DPP partai Demokrat dengan memenangkan calon pasangan Fatah Jasin – Ali Fikri di pilkada Sumenep mendatang.(Deddy/Erf).

baca selengkapnya
KABAR JATIMUncategorized

Wali Kota Mojokerto Ikuti Upacara Lahirnya Pancasila di Sekolah Bung Karno Kecil

PRN MOJOKERTO | Di masa pandemi Covid-19 seperti saat ini, Kota Mojokerto memperingati hari lahirnya Pancasila dengan suasana yang berbeda. Bertempat di SD Negeri Purwotengah, Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari menggelar upacara secara virtual di sekolah mantan presiden pertama Republik Indonesia, Ir Soekarno sewaktu kecil, Senin (1/6/2020).
Pancasila merupakan dasar ideologi-ideologi negara, yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Karena berperan sebagai pemersatu bangsa. Pancasila juga membimbing para pejuang mencapai Indonesia berdaulat. Pada tanggal 1 Juni 1945, Bung Karno, sapaan akrab Ir Soekarno, diberikan kesempatan memberikan pidato menyampaikan gagasan dasar negara dengan sebutan Pancasila.
Mendengar pidato yang disampaikan, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) memutuskan untuk membentuk panitia kecil guna menyusun dasar negara dengan pedoman pidato yang disampaikan oleh Bung Karno. Hingga pada 18 Agustus 1945 (sidang PPKI 1) rumusan Pancasila tersebut dinyatakan sah sebagai dasar negara Indonesia.
Dan melalui Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menetapkan Hari Lahir Pancasila sebagai hari libur nasional sejak tahun 2017. Untuk itu, melalui himbauan Kementerian Dalam Negeri, Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari, memperingati hari lahirnya Pancasila dengan upacara secara virtual yang terhubung secara langsung dengan pemerintah pusat dan provinsi.
“Kami sengaja memperingati hari lahirnya Pancasila di SD Negeri Purwotengah, sekolah masa kecilnya Bung Karno sewaktu tinggal di Kota Mojokerto, sebagai wujud ungkapan syukur kepada beliau, karena telah melahirkan dasar negara Indonesia. Sekaligus mengenalkan kepada seluruh masyarakat dan generasi penerus, bahwa presiden pertama Indonesia, pernah tinggal di kota ini,” kata Ning Ita, sapaan akrab wali kota.
Seperti yang diketahui sebelumnya, Presiden RI pertama Ir Soekarno pernah mengenyam pendidikan di Mojokerto. Pada awalnya, Soekarno kecil menempuh pendidikan di wilayah Tulungagung sebelum akhirnya pindah ke Mojokerto. Kepindahan Soekarno ini tidak lepas, karena Soekemi Sosrodihardjo bapaknya harus pindah tugas sebagai guru di Inlandsche School atau Sekolah Ongko Loro yang sekarang dikenal dengan SD Negeri Purwotengah.
Soekarno pun sempat mengenyam pendidikan di Sekolah Ongko Loro, yang notabennya merupakan sekolah khusus anak pribumi. Tak selang lama, Soekarno kecil pun pindah dari di Sekolah Ongko Loro dan merasakan duduk dibangku Europesche Lerge Shcool (ELS), yang sekarang dikenal sebagai SMP Negeri 2 Mojokerto. “Sekolah ini, kedepannya akan menjadi sebuah museum pendidikan tentang Bung Karno kecil,” imbuhnya. (Whab)
baca selengkapnya
Uncategorized

Bupati Pacitan Indartato Mengumumkan Tambahan Kasus Baru COVID-19.

PRN PACITAN | Komandan satuan gugus tugas (satgas) coronavirus disease 2019 (COVID-19) Pacitan Indartato mengumumkan tambahan dua kasus baru positif COVID-19 di Pacitan. Dengan bertambahnya dua pasien positif COVID-19 ini, jumlah kasus di Pacitan kembali meningkat menjadi 6 pasien positif COVID-19.

Pengumuman pasien positif COVID-19 nomor 05 dan 06 ini disampaikan oleh pria yang juga Bupati Pacitan tersebut dalam jumpa pers di Pendopo Kabupaten Pacitan, Jalan Jaksa Agung Suprapto nomor 8, Pacitan.

“Yang positif adalah, yang satu dari Kecamatan kota,sedangkan dari kecamatan Tulakan satu, keduanya Pasien dalam Pemantauan (PDP), tetapi yang satu dirawat di Ponorogo,”kata Bupati Indartato.

Sementara kasus kedua positif yang diumumkan Bupati Pacitan malam ini adalah kasus klaster baru. Namun demikian Bupati belum menyebut kasus positif baru tersebut dari klaster mana.

“Beliau dirawat di Ponorogo, karena warga Tulakan, utamanya yang sebelah utara, lebih dekat dengan Ponorogo, sehingga beliau dirawat disana,”imbuhnya.

Bupati juga mengajak masyarakat Pacitan untuk menjaga kesehatan agar kasus positif di Pacitan tidak bertambah.

“Demi kepentingan kita bersama, harapan ini bukan sekedar himbauan, saya sekaligus mengajak kepada semuanya menjaga kesehatan, agar tidak ada kenaikan yang menjadi positif COVID-19, cukup 6 itu saja, saya kira itu yang bisa saya sampaikan, terimakasih,”pungkasnya.

Dengan demikian, dua pasien COVID-19 baru ini berasal dari dua klaster, dimana satu diantaranya adalah transmisi lokal Sukolilo seperti kasus 01 sampai kasus 04. Kesemua pasien positif COVID-19 klaster Sukolilo beralamatkan di Desa Kembang, Kecamatan Pacitan.

Sementara satu pasien positif COVID-19 lainnya yang diumumkan malam ini adalah dari klaster yang belum diketahui. Warga tersebut merupakan warga Desa Ketro, Kecamatan Tulakan.

Selain dua kasus positif COVID-19 baru tersebut, berdasarkan data yang diperoleh dari Satgas COVID-19 Pacitan telah memantau sebanyak total 19.341 orang.

Dari total jumlah pantauan tersebut, sebanyak 18.789 berstatus orang sehat dengan risiko (ODR). Dari total ODR tersebut, sebanyak 4.485 masih dipantau dan 14.303 orang sudah selesai dipantau.

Kemudian sebanyak 538 berstatus orang dalam pemantauan (ODP), dimana total ODP selesai dipantau 495 orang dan dipantau 43 orang. Sementara jumlah pasien dalam pengawasan (PDP) sebanyak 9 orang dengan rincian 3 PDP masih dipantau, 2 PDP meninggal dunia dan 4 PDP selesai dipantau.

Pada kesempatan jumpa pers tersebut, Indartato didampingi Wakil Bupati Yudi Sumbogo, Kapolres Pacitan AKBP Didik Hariyanto, Dandim 0801/Pacitan, Letkol (inf) Nuri Wahyudi, Sekkab Pacitan Heru Wiwoho SP, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Rachmad Dwiyanto, Plt Kepala Dinas Kesehatan Pacitan Trihariadi Hendra Purwaka serta sejumlah pejabat di organisasi perangkat daerah (OPD) lainnya. (E.setyo)

baca selengkapnya
Uncategorized

RAPAT PARIPURNA DPRD KOTA MADIUN TENTANG REKOMENDASI ATAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA MADIUN TAHUN 2019

PRN MADIUN | Rapat Paripurna dengan materi Laporan Keterrangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Madiun tahun 2019 terus berlanjut Selasa 7/4/2020 di diruang sidang gedung DPRD Kota Madiun rapat paripurna dengan agenda  penyampaian rekomendasi DPRD berlangsung dengan cara tidak seperti biasa melalui vidio conference.

Sementara itu Ketua DPRD Kota Madiun Andi Raya Bagus Miko Saputro mengatakan dewan sempat menyoroti Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Madiun di tahun 2019 yang belum maksimal kemungkinan karena tahun 2019 merupakan tahun politik dimana ada masa transisi pemerintahan yang lama ke yang baru sehingga ada jeda waktu sehingga sejumlah kegiatan tidak dapat dilaksanakan.

Andi berharap tahun 2020 ini Pendapatan Asli Daerah Kota Madiun tidak anjlok seiring dengan adanya pandemi virus corona disamping itu ada sejumlah kegiatan yang harus segera ditindaklanjuti Pemerintah Kota Madiun,diantaranya peningkatan kualitas pekerjaan disemua OPD ini karena tidak tercapainya target Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan. Kemudian juga masalah penyerapan anggaran harus disesuaikan dengan perencanaan. Apalagi di tahun 2020 ini yang jelas ada banyak penurunan dari semua sektor termasuk pajak retribusi yang menjadi indikator terkuat kita di Pendapatan Asli Daerah Kota Madiun, jelas Ketua DPRD Kota Madiun Andi Raya.

Walikota Madiun Maidi mengungkapkan bahwa pihaknya mengapresiasi rekomendasi yang telah disampaikan oleh perwakilan fraksi fraksi, salah satu hal yang menjadi perhatian DPRD adalah defisit Pendapatan Asli Daerah khususnya dana perimbangan dari pemerintah pusat, kedepan pemerintah kota akan mengevaluasi dan berupaya memperbaiki hal tersebut bahkan studi banding ke daerah lainya jika perlu.

Karenanya ia tidak mempermasalahkan kritikan yang disampaikan DPRD menurutnya masukan sekaligus rekomendasi tersebut dinilai dapat menjadi penyemangat pemkot untuk memaksimalkan kinerja.       Seperti diketahui realisasi pendapatan daerah Kota Madiun tahun 2019 sebesar Rp1,094 triliun dari anggaran Rp1,100 triliun dengan persentase capaian 99,5 persen, kemudian dana perimbangan dari anggaran Rp733 milyar terealisasi Rp.681 milyar atau 93 persen sedangkan dari sisi belanja daerah dari anggaran Rp1,3 triliun terealisasi Rp1,14 triliun atau 83,4persen.

Untuk itu berharap seluruh pihak dapat membantu meningkatkan kinerja sehingga capaian Pendapatan Asli Daerah maupun serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kota Madiun semakin meningkat,ungkap Walikota Madiun Maidi. (ADV/TONI).

baca selengkapnya
Uncategorized

TOPENG DALANG: Kesenian Tradisional Kabupaten Sumenep Yang Kaya Dengan Tempat Wisata.

PRN Sumenep – Sumenep adalah kota Keris yang berlambangkan kuda terbang di jaman kerajaan terdahulu, Sumenep memiliki Keraton yang masih utuh yang penuh dengan sejarah dan Sumenep memiliki banyak keindahan panorama alam dengan sejuta pesona serta tempat tempat wisata yang luar biasa seperti Gili Iyang yang memiliki kadar oksigen tertinggi di antara dunia. Sumenep juga kaya dengan seni budaya tradisionalnya.

Pemerintah kabupaten Sumenep melalui Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga (Disparbudpora) sebagai fasilitator memiliki langkah bijak yang diantaranya selain destinasi yang sudah dikembangkan seperti Pulau Gili Iyang dan destinasi yang lain di sektor budaya tradisional Sumenep, Drs. Bambang Irianto, M.Si, selaku kepala Disparbudpora Sumenep memiliki perhatian khusus pada Topeng dalang kesenian tradisional Sumenep.

Bambang Irianto menjelaskan kesenian Topeng dalang yang menjadi karakter Sumenep hanya ada di dua kabupaten di Indonesia yaitu di Malang dan Sumenep, Bambang memiliki gagasan untuk bergerak mengangkat seni-budaya Topeng menjadi budaya tradisional yang dicintai oleh anak muda di jaman milenial sekarang ini.

“Seni budaya Topeng dalang tersebut sudah berkembang di dua kecamatan yang ada di kabupaten Sumenep yaitu di kecamatan Kalianget yang dikenal dengan kota Kuno dan kecamatan Slopeng dan ini perlu dilestarikan karena topeng di Sumenep ini kami sudah patenkan juga secara Nasional”. Ucap Bambang, Rabu 01/04/2020.

Untuk pelestarian seni budaya topeng dalang supaya bisa diterima dan dicintai oleh generasi muda, Bambang Irianto mensosialisasikan hal tersebut di sekolah-sekolah tentang arti kesenian topeng budaya dalam pembelajaran materi budaya lokal.

“Bicara pelestarian berarti harus diperkenalkan dan disosialisasikan kepada masyarakat, sehingga kami mencoba penampilan di taman mini Indonesia kemarin beberapa waktu yang lalu dan alhamdulillah animo masyarakat madura yang ada di Jakarta luar biasa terhadap penampilan Topeng, karena Sumenep sebagai kota Keris, dalam menampilkan Topeng itu kami angkat cerita yang ditulis dalam sebuah cerita di mahabharata yang berjudul Keris Dapur Pulang Geni”. Imbuh Bambang.

Pengembangan dan pelestarian topeng, nantinya akan didesain dan dirancang untuk melakukan festival 1000 topeng yang akan digelar di hari jadi kota Sumenep nantinya sehingga ada satu keunikan tersendiri, guna untuk memperkenalkan kepada masyarakat khususnya anak muda milenia. Yang nantinya akan melibatkan murid-murid sekolah.

Disinggung bagaimana persiapan dari Pemerintah kabupaten Sumenep untuk mengangkat budaya topeng, Bambang Irianto mengatakan dengan cara melakukan pagelaran secara konsep atau secara kebudayaan kepada masyarakat, hal ini perlu dipertahankan oleh Pemerintah Sumenep karena potensi topeng ini hanya orang-orang tertentu yang bisa menekuni dalam kehidupan masyarakat secara umum.

“Kami patenkan kesenian Topeng dalang kesenian tradisional Sumenep bukan milik daerah lain, karena Topeng dalang tersebut adalah citra dan karsa masyarakat Sumenep. Karena itu kami ingin pertahankan dan di perkenalkan topeng dalang ini kepada generasi muda milenia”. Paparnya.

Dirinya akan terus mendukung apapun kegiatan kesenian budaya tradisional Topeng dalang tersebut adalah ciri khas kabupaten Sumenep dan itu salah satu menghormati dan menghargai serta melestarikan, semua itu perlu dukungan dari masyarakat juga bahkan dirinya sudah mempersatukan para seniman-seniman Sumenep untuk menyatukan persepsi memberikan masukan dan saran dalam rangka pelestarian seni budaya ini, sehingga menjadi aset potensi wisata walaupun itu bagian dari kesenian dan akan menjadi satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan antara wisata dengan kesenian. (Erfandi)

baca selengkapnya
Uncategorized

Tidak Puas Perkarakan PNS Polri Secara Pidana, YAPERMA juga Layangkan Gugatan Sederhana

PRN BOJONEGORO – Perselisihan antara pemilik mobil DATSUN GO PANCA T 1.2 M/T, Warna Putih No.Pol : L-1729 DQ dan pihak ketiga yang tak lain adalah seorang oknum PNS Polri Sriwulan Febriani Hadiningsih (44) semakin memanas, dan masing-masing terasa tidak mau dirugikan.

Menilik kembali kronologi kejadian permasalahan ini adalah M. FIRDAUS, SIP (46) warga Sugihwaras Bojonegoro telah sepakat mengalihakan mobil Datsun Go Panca Nopol L 1729 DQ melalui PT BCA FINANCE dengan Sriwulan Febriani Hadiningsih dengan kesepakatan akan melanjutkan pembayaran angsuran kepada Lembaga Pembiayaan PT. BCA Finance dan berjanji Sriwulan Febriani Hadiningsih akan mengembalikan uang kepada Pemilik mobil sebesar Rp. 6.500.000,- (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) setelah Mobil diterima.

Menurut keterangan dari Zaenal Muhtarom, S.H. salah satu tim pengacara dari Kuasa Hukum Yayasan Perlindungan Konsumen Amanat Perjuangan Rakyat Malang (YPK-AMPERA MALANG/YAPERMA) PUSAT, yang mengawal Firdaus untuk mencari keadilan, bahwa persoalan ini sebenarnya sudah jelas dan gamblang dan sangat simple manakala Sriwulan Febriani H menyadari bahwa dirinya bersalah tidak dapat memenuhi kesepakatan yang dibuat dengan pihak pemilik mobil dan pihak leasing, semestinya mobil yang bukan menjadi haknya dapat langsung dikembalikan kepada pemiliknya dan perkara selesai.

Masih dalam keterangan Zaenal Muhtarom, S.H. kliennya merasa dirugikan pasalnya Firdaus saat ini kehilangan mobil miliknya dan dirinya juga harus bertanggung jawab kepada pihak bank dengan kata lain Firdaus telah mengalami kerugian materiil puluhan juta.

“Pihak kami sudah melayangkan somasi 2 kali dan ternyata tidak diindahkan, maka terpaksa kami menempuh jalur hokum sebab dalam perkataan Undang-undang sudah jelas bahwa  Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Dalam Petitum gugatan sederhana beberapa point permintaan yang harus dikabulkan antara lain menyita mobil nopol L 1729 DQ, Mengganti biaya kerugian materil uang sebagai biaya selama musyawarah dan biaya advokasi ini Sebesar Rp.60.000.000. membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000, setiap hari TERGUGAT lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap. (sh07)

baca selengkapnya
Uncategorized

RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN PONOROGO 9 MARET TH 2020 Pengambilann Keputusan Raperda Kabupaten Layak Anak

PRN PONOROGO – Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Ponorogo di gelar pada hari Senin 9/3/2020 di Ruang Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Ponorogo,rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo Sunarto,S.Pd dan dihadiri oleh unsur pimpinan dan anggota  DPRD Kabupaten Ponorogo,Wakil Bupati Ponorogo bersama jajaran Forkopimda, Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo, dan OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo.

Tidak hanya pemerintah setempat terkait Kabupaten Ponorogo yang belum berpredikat Kabupaten Layak Anak menurutnya juga menjadi atensi Pemerintah Provinsi Jawa Timur,maklum kondisi tersebut membuat predikat provinsi layak anak juga belum dikantongi Pemerintah Provinsi Jawa Timur,itu pula yang membuat tercapainya predikat Kabupaten Layak Anak penting di Kabupaten Ponorogo,salah satu kendala Jawa Timur belum mendapat predikat provinsi layak anak itu karena masih ada tiga daerah yang belum Kabupaten Layak Anak salah satunya Kabupaten Ponorogo.

Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo Sunarto mengatakan penting demi mewujudkan Kabupaten Ponorogo sebagai Kabupaten Layak Anak akhirnya terwujud itu setelah rancangan peraturan daerah Kabupaten Layak Anak disepakati DPRD dan Pemkab Ponorogo menjadi petda saat rapat paripurna Senin malam 9/3/2020.Payung hukum pemenuhan hak anak itu menjadi salah satu persyaratan agar Kabupaten Ponorogo predikat Kabupaten Layak Anak,legislatif dan eksekutif sepakat tahun ini Kabupaten Ponorogo harus Kabupaten Layak Anak.

Akan ada banyak poin penting yang tertuang dalam rancangan peraturan daerah Kabupaten Layak Anak khususnya untuk mengakomodasi hak hak anak di Kabupaten Ponorogo salah satunya adalah pengurangan promosi rokok supaya anak anak di Kabupaten Ponorogo dapat tumbuh dan berkembang dengan sehat jauh dari pengaruh zat adiktif tembakau bahkan salah satu indikatornya ada radius sekian ratus meter di lingkungan sekolah yang harus steril dari iklan rokok.

Sementara itu Wakil Bupati Soedjarno mengapresiasi tercapainya kesepakatan terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Layak Anak,dia menyakini peraturan daerah terkait sangat penting untuk melindungi hak anak untuk tumbuh dan berkembang dengan baik di Kabupaten Ponorogo,setelah perda akan disiapkan banyak parameter lain yang terkait seperti,puskesmas layak anak,sekolah layak anak hingga pemenuhan ruang bermain yang layak untuk anak ini semata untuk memenuhi hak hak anak di Kabupaten Ponorogo,ujarnya.

Sementara itu ketua DPRD Kabupaten Ponorogo Sunarto menyebut bahwa predikat Kabupaten Layak Anak menjadi atensinya lantaran Kabupaten Ponorogo disebutnya jauh tertinggal dibandingkan daerah lain bahkan dari daerah di luar Pulau Jawa sekalipun.Untuk itu DPRD dan Pemkab Ponorogo satu suara untuk mewujudkan Kabupaten Ponorogo berpredikat Kabupaten Layak Anak tahun ini,ada beberapa daerah di luar jawa yang bahkan sudah berpredikat Kabupaten Layak Anak.Dan usai menyepakati rancangan peraturan daerah Kabupaten Layak Anak menjadi peraturan daerah DPRD dan Pemkab Ponorogo akan melanjutkan pembahasan satu rancangan peraturan daerah lagi untuk memperkuat payung hukum terhadap pemenuhan hak anak yakni rancangan peraturan daerah perlindungan anak,saat ini masih kami koordinasikan dengan tim teknis dan eksekutif. ( ADV/TONI)

baca selengkapnya
Uncategorized

PENDEMO : “Calon Tunggal itu Pengkebirian Terhadap Suara Rakyat”

PRN KEDIRI – Meningkatnya suhu politik di Kediri seluruh elemen masyarakat Kediri raya yang tergabung dalam Aliansi Peduli Demokrasi Kediri Jayati (APDK) mem-warning kepada Ketua Umum DPP PDIP Megawati Sukarno Putri agar tidak Merekom bakal calon Bupati Kediri yang tidak mendaftar dalam konvensi PDIP.

Karena munculnya calon anak menteri Sekertaris Kabinet (Menseskab) Pramono Anung mendapat penolakan dari pribumi Kediri.

Bahkan, masyarakat Kediri marah dengan munculnya anak Pramono Anung itu yang dianggap sebagai pemicu sekenario calon tunggal pada Pemilihan Bupati – Wakil Bupati Kediri 2020 mendatang.

Puncaknya dari penolakan itu, ratusan warga yang tergabung dalam APDK Djayanti, menggeruduk kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kediri, dan kantor DPRD Kabupaten Kediri untuk menyampaikan penolakannya terhadap anak Pramono Anung dan rencana calon tunggal.

Terkait penolakan itu, Koordinator lapangan APDK Djayanti Khirul Anam dalam orasinya menyerukan kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri tidak memberikan rekom kepada anak Menseskab Pramono Anung. ” Dengan segala otoritasnya agar Megawati untuk tidak merekomendasikan Hanindhito Himawan Pramana. Mengganti dengan salah satu nama kader terbaik dari PDIP, yang mengikuti proses penjaringan dan penyaringan yang diadakan oleh DPC PDIP Kabupaten Kediri, ” teriak Anam dalam orasinya, Senin (9/3/2020).

Selain itu, mantan Komandan Satgas Posko Bima Sakti Kediri itu berharap agar seluruh Parpol yang telah mengadakan pendaftaran penjaringan Balon Bupati. ” Parpol agar memilih salah satu nama yang mengikuti penjaringan, bukan orang yang diluar nama – nama sebagai peserta, ” tegasnya.

Usai melakukan orasi didepan pintu masuk kantor KPUD, beberapa orang perwakilan dari APDK diperbolehkan masuk ke Ruang Pintar KPU untuk melakukan dialog terbuka dengan para komisioner KPU Kabupaten Kediri.

Dalam dialog tersebut APDK Djayati meminta KPU untuk menunda pendaftaran, jika hanya ada calon tunggal. “Calon tunggal itu pengkebirian terhadap suara rakyat, di Kediri tidak boleh ada calon tunggal, ” kata Soni Sumarsono salah satu ketua APDK.

Selain melakukan orasi didepan KPUD, aksi APDK dilanjutkan berorasi didepan kantor DPRD Kabupaten Kediri dengan membawa sejumlah poster, sound sistem dan spanduk, mereka tetap menyuarakan penolakan calon tunggal.

Bahkan, dalam aksinya, Mustofa Sigit Kantong Semar melakukan aksi bakar dupa untuk mengusir roh jahat yang merasuki pengurus partai yang menjadi inisiator pengusung calon tunggal.

Sesaat setelah orasi didepan kantor dewan, para pengunjuk rasa langsung merangsek ke ruang rapat Komisi 1 DPRD Kabupaten Kediri. Dalam dialog dengan Komisi 1 yang dikomandani Murdihantoro dari Fraksi PDIP, APDK Djayati tetap konsisten menolak Dhito dan menolak calon tunggal. (B,Soesilo)

baca selengkapnya
Uncategorized

Dinas Pendidikan Kota Kediri ‘Disomasi’ PH Korban Bullying

PRN  KEDIRI –  Kristiono melalui PH yang ditunjuk Moch Mahbuba, SH mengirimkan surat somasi ke Dinas Pendidikan Kota Kediri. Pengiriman surat somasi tersebut dikarenakan, siswa D yang duduk dikelas 7 anak dari Kristiono, diduga menjadi korban Bullying dimana tempat ia bersekolah di SMP Negeri 1 Kota Kediri.

Siswa berisial D, yang menjadi korban Bullying mengalami depresi dan mengalami psikomas yang menyebabkan perubahan prilaku serta hampir melakukan bunuh diri. Usai memberikan surat Somasi, Jumat (6/3/2020)

Penasehat Hukum, Moch Mahbuba, SH menjelaskan, dalam isi surat somasi yang dilayangkan ke Dinas Pendidikan Kota Kediri, diantaranya

1. Bahwa untuk diketahui klien kami adalah orang tua dari anak berinisial D yang menjadi korban Bullying disekolah tempat dia belajar yaitu SMP Negeri 1 Kota Kediri.

2. Bahwa anak dari Klien kami, saat ini mengalami depresi yang disertai gejala psikomas, sehingga menyebabkan perubahan, emosi, perilaku, dan turunya motivasi dan munculnya keluhan fisik yang dialami yaitu mual, pusing, tidak nafsu makan, diare terus menerus dan sempat dirawat di Rumah sakit Gambiran dan Bhayangkara Kota Kediri.

3. Bahwa hal tersebut terjadi akibat tindakan pengancaman terhadap anak Klien kami, akan diberikan nilai 0 pada mata pelajaran ekstra apabila tetap meminta izin pulang.

Moch Mahbuba juga mengatakan apabila kejadian Bullying dari pihak sekolahan tidak ada niatan baik, maka kami akan melanjutkan ke jalur Hukum.
Ia menegaskan bahwa, tindakan tersebut merupakan tindakan melawan hukum. Diduga melanggar UU nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.

“Dan kami meminta kepada guru dan kepala sekolah untuk meminta maaf secara terbuka kepada siswa D, dihadapan seluruh siswa SMP Negeri 1 Kota Kediri, dan bersedia mundur dari jabatan kepala sekolah. Sebelum kami melanjutkan ke proses hukum, “tegasnya.

Terpisah, Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Kota Kediri, Marsudi Nugroho menjelaskan, sambil membacakan surat perjanjian yang telah disepakati oleh orang tua wali murid.Ia mengucapkan, mediasi perlu, arogansi tidak boleh, selogan sekolahan harus dijaga bersama selain itu, Marsudi juga menganggap bahwa Bullying yang dilakukan bukan kepada siswa melainkan dari orang tua siswa menghunjat dengan kata kata yang tidak baik dibeberapa medsos.

Ia menambahkan, bahwa untuk nilai Nol itu merupakan nilai dari absensi kehadiran, yang akan diberikan dengan nilai A,B, kalau tidak sering masuk akan diberi nilai Nol, jadi itu hanya untuk memotivasi saja. (arya mahendra ,bambang susilo)

baca selengkapnya