close

Uncategorized

Uncategorized

TOPENG DALANG: Kesenian Tradisional Kabupaten Sumenep Yang Kaya Dengan Tempat Wisata.

PRN Sumenep – Sumenep adalah kota Keris yang berlambangkan kuda terbang di jaman kerajaan terdahulu, Sumenep memiliki Keraton yang masih utuh yang penuh dengan sejarah dan Sumenep memiliki banyak keindahan panorama alam dengan sejuta pesona serta tempat tempat wisata yang luar biasa seperti Gili Iyang yang memiliki kadar oksigen tertinggi di antara dunia. Sumenep juga kaya dengan seni budaya tradisionalnya.

Pemerintah kabupaten Sumenep melalui Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga (Disparbudpora) sebagai fasilitator memiliki langkah bijak yang diantaranya selain destinasi yang sudah dikembangkan seperti Pulau Gili Iyang dan destinasi yang lain di sektor budaya tradisional Sumenep, Drs. Bambang Irianto, M.Si, selaku kepala Disparbudpora Sumenep memiliki perhatian khusus pada Topeng dalang kesenian tradisional Sumenep.

Bambang Irianto menjelaskan kesenian Topeng dalang yang menjadi karakter Sumenep hanya ada di dua kabupaten di Indonesia yaitu di Malang dan Sumenep, Bambang memiliki gagasan untuk bergerak mengangkat seni-budaya Topeng menjadi budaya tradisional yang dicintai oleh anak muda di jaman milenial sekarang ini.

“Seni budaya Topeng dalang tersebut sudah berkembang di dua kecamatan yang ada di kabupaten Sumenep yaitu di kecamatan Kalianget yang dikenal dengan kota Kuno dan kecamatan Slopeng dan ini perlu dilestarikan karena topeng di Sumenep ini kami sudah patenkan juga secara Nasional”. Ucap Bambang, Rabu 01/04/2020.

Untuk pelestarian seni budaya topeng dalang supaya bisa diterima dan dicintai oleh generasi muda, Bambang Irianto mensosialisasikan hal tersebut di sekolah-sekolah tentang arti kesenian topeng budaya dalam pembelajaran materi budaya lokal.

“Bicara pelestarian berarti harus diperkenalkan dan disosialisasikan kepada masyarakat, sehingga kami mencoba penampilan di taman mini Indonesia kemarin beberapa waktu yang lalu dan alhamdulillah animo masyarakat madura yang ada di Jakarta luar biasa terhadap penampilan Topeng, karena Sumenep sebagai kota Keris, dalam menampilkan Topeng itu kami angkat cerita yang ditulis dalam sebuah cerita di mahabharata yang berjudul Keris Dapur Pulang Geni”. Imbuh Bambang.

Pengembangan dan pelestarian topeng, nantinya akan didesain dan dirancang untuk melakukan festival 1000 topeng yang akan digelar di hari jadi kota Sumenep nantinya sehingga ada satu keunikan tersendiri, guna untuk memperkenalkan kepada masyarakat khususnya anak muda milenia. Yang nantinya akan melibatkan murid-murid sekolah.

Disinggung bagaimana persiapan dari Pemerintah kabupaten Sumenep untuk mengangkat budaya topeng, Bambang Irianto mengatakan dengan cara melakukan pagelaran secara konsep atau secara kebudayaan kepada masyarakat, hal ini perlu dipertahankan oleh Pemerintah Sumenep karena potensi topeng ini hanya orang-orang tertentu yang bisa menekuni dalam kehidupan masyarakat secara umum.

“Kami patenkan kesenian Topeng dalang kesenian tradisional Sumenep bukan milik daerah lain, karena Topeng dalang tersebut adalah citra dan karsa masyarakat Sumenep. Karena itu kami ingin pertahankan dan di perkenalkan topeng dalang ini kepada generasi muda milenia”. Paparnya.

Dirinya akan terus mendukung apapun kegiatan kesenian budaya tradisional Topeng dalang tersebut adalah ciri khas kabupaten Sumenep dan itu salah satu menghormati dan menghargai serta melestarikan, semua itu perlu dukungan dari masyarakat juga bahkan dirinya sudah mempersatukan para seniman-seniman Sumenep untuk menyatukan persepsi memberikan masukan dan saran dalam rangka pelestarian seni budaya ini, sehingga menjadi aset potensi wisata walaupun itu bagian dari kesenian dan akan menjadi satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan antara wisata dengan kesenian. (Erfandi)

baca selengkapnya
Uncategorized

Tidak Puas Perkarakan PNS Polri Secara Pidana, YAPERMA juga Layangkan Gugatan Sederhana

PRN BOJONEGORO – Perselisihan antara pemilik mobil DATSUN GO PANCA T 1.2 M/T, Warna Putih No.Pol : L-1729 DQ dan pihak ketiga yang tak lain adalah seorang oknum PNS Polri Sriwulan Febriani Hadiningsih (44) semakin memanas, dan masing-masing terasa tidak mau dirugikan.

Menilik kembali kronologi kejadian permasalahan ini adalah M. FIRDAUS, SIP (46) warga Sugihwaras Bojonegoro telah sepakat mengalihakan mobil Datsun Go Panca Nopol L 1729 DQ melalui PT BCA FINANCE dengan Sriwulan Febriani Hadiningsih dengan kesepakatan akan melanjutkan pembayaran angsuran kepada Lembaga Pembiayaan PT. BCA Finance dan berjanji Sriwulan Febriani Hadiningsih akan mengembalikan uang kepada Pemilik mobil sebesar Rp. 6.500.000,- (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) setelah Mobil diterima.

Menurut keterangan dari Zaenal Muhtarom, S.H. salah satu tim pengacara dari Kuasa Hukum Yayasan Perlindungan Konsumen Amanat Perjuangan Rakyat Malang (YPK-AMPERA MALANG/YAPERMA) PUSAT, yang mengawal Firdaus untuk mencari keadilan, bahwa persoalan ini sebenarnya sudah jelas dan gamblang dan sangat simple manakala Sriwulan Febriani H menyadari bahwa dirinya bersalah tidak dapat memenuhi kesepakatan yang dibuat dengan pihak pemilik mobil dan pihak leasing, semestinya mobil yang bukan menjadi haknya dapat langsung dikembalikan kepada pemiliknya dan perkara selesai.

Masih dalam keterangan Zaenal Muhtarom, S.H. kliennya merasa dirugikan pasalnya Firdaus saat ini kehilangan mobil miliknya dan dirinya juga harus bertanggung jawab kepada pihak bank dengan kata lain Firdaus telah mengalami kerugian materiil puluhan juta.

“Pihak kami sudah melayangkan somasi 2 kali dan ternyata tidak diindahkan, maka terpaksa kami menempuh jalur hokum sebab dalam perkataan Undang-undang sudah jelas bahwa  Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Dalam Petitum gugatan sederhana beberapa point permintaan yang harus dikabulkan antara lain menyita mobil nopol L 1729 DQ, Mengganti biaya kerugian materil uang sebagai biaya selama musyawarah dan biaya advokasi ini Sebesar Rp.60.000.000. membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000, setiap hari TERGUGAT lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap. (sh07)

baca selengkapnya
Uncategorized

RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN PONOROGO 9 MARET TH 2020 Pengambilann Keputusan Raperda Kabupaten Layak Anak

PRN PONOROGO – Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Ponorogo di gelar pada hari Senin 9/3/2020 di Ruang Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Ponorogo,rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo Sunarto,S.Pd dan dihadiri oleh unsur pimpinan dan anggota  DPRD Kabupaten Ponorogo,Wakil Bupati Ponorogo bersama jajaran Forkopimda, Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo, dan OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo.

Tidak hanya pemerintah setempat terkait Kabupaten Ponorogo yang belum berpredikat Kabupaten Layak Anak menurutnya juga menjadi atensi Pemerintah Provinsi Jawa Timur,maklum kondisi tersebut membuat predikat provinsi layak anak juga belum dikantongi Pemerintah Provinsi Jawa Timur,itu pula yang membuat tercapainya predikat Kabupaten Layak Anak penting di Kabupaten Ponorogo,salah satu kendala Jawa Timur belum mendapat predikat provinsi layak anak itu karena masih ada tiga daerah yang belum Kabupaten Layak Anak salah satunya Kabupaten Ponorogo.

Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo Sunarto mengatakan penting demi mewujudkan Kabupaten Ponorogo sebagai Kabupaten Layak Anak akhirnya terwujud itu setelah rancangan peraturan daerah Kabupaten Layak Anak disepakati DPRD dan Pemkab Ponorogo menjadi petda saat rapat paripurna Senin malam 9/3/2020.Payung hukum pemenuhan hak anak itu menjadi salah satu persyaratan agar Kabupaten Ponorogo predikat Kabupaten Layak Anak,legislatif dan eksekutif sepakat tahun ini Kabupaten Ponorogo harus Kabupaten Layak Anak.

Akan ada banyak poin penting yang tertuang dalam rancangan peraturan daerah Kabupaten Layak Anak khususnya untuk mengakomodasi hak hak anak di Kabupaten Ponorogo salah satunya adalah pengurangan promosi rokok supaya anak anak di Kabupaten Ponorogo dapat tumbuh dan berkembang dengan sehat jauh dari pengaruh zat adiktif tembakau bahkan salah satu indikatornya ada radius sekian ratus meter di lingkungan sekolah yang harus steril dari iklan rokok.

Sementara itu Wakil Bupati Soedjarno mengapresiasi tercapainya kesepakatan terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Layak Anak,dia menyakini peraturan daerah terkait sangat penting untuk melindungi hak anak untuk tumbuh dan berkembang dengan baik di Kabupaten Ponorogo,setelah perda akan disiapkan banyak parameter lain yang terkait seperti,puskesmas layak anak,sekolah layak anak hingga pemenuhan ruang bermain yang layak untuk anak ini semata untuk memenuhi hak hak anak di Kabupaten Ponorogo,ujarnya.

Sementara itu ketua DPRD Kabupaten Ponorogo Sunarto menyebut bahwa predikat Kabupaten Layak Anak menjadi atensinya lantaran Kabupaten Ponorogo disebutnya jauh tertinggal dibandingkan daerah lain bahkan dari daerah di luar Pulau Jawa sekalipun.Untuk itu DPRD dan Pemkab Ponorogo satu suara untuk mewujudkan Kabupaten Ponorogo berpredikat Kabupaten Layak Anak tahun ini,ada beberapa daerah di luar jawa yang bahkan sudah berpredikat Kabupaten Layak Anak.Dan usai menyepakati rancangan peraturan daerah Kabupaten Layak Anak menjadi peraturan daerah DPRD dan Pemkab Ponorogo akan melanjutkan pembahasan satu rancangan peraturan daerah lagi untuk memperkuat payung hukum terhadap pemenuhan hak anak yakni rancangan peraturan daerah perlindungan anak,saat ini masih kami koordinasikan dengan tim teknis dan eksekutif. ( ADV/TONI)

baca selengkapnya
Uncategorized

PENDEMO : “Calon Tunggal itu Pengkebirian Terhadap Suara Rakyat”

PRN KEDIRI – Meningkatnya suhu politik di Kediri seluruh elemen masyarakat Kediri raya yang tergabung dalam Aliansi Peduli Demokrasi Kediri Jayati (APDK) mem-warning kepada Ketua Umum DPP PDIP Megawati Sukarno Putri agar tidak Merekom bakal calon Bupati Kediri yang tidak mendaftar dalam konvensi PDIP.

Karena munculnya calon anak menteri Sekertaris Kabinet (Menseskab) Pramono Anung mendapat penolakan dari pribumi Kediri.

Bahkan, masyarakat Kediri marah dengan munculnya anak Pramono Anung itu yang dianggap sebagai pemicu sekenario calon tunggal pada Pemilihan Bupati – Wakil Bupati Kediri 2020 mendatang.

Puncaknya dari penolakan itu, ratusan warga yang tergabung dalam APDK Djayanti, menggeruduk kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kediri, dan kantor DPRD Kabupaten Kediri untuk menyampaikan penolakannya terhadap anak Pramono Anung dan rencana calon tunggal.

Terkait penolakan itu, Koordinator lapangan APDK Djayanti Khirul Anam dalam orasinya menyerukan kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri tidak memberikan rekom kepada anak Menseskab Pramono Anung. ” Dengan segala otoritasnya agar Megawati untuk tidak merekomendasikan Hanindhito Himawan Pramana. Mengganti dengan salah satu nama kader terbaik dari PDIP, yang mengikuti proses penjaringan dan penyaringan yang diadakan oleh DPC PDIP Kabupaten Kediri, ” teriak Anam dalam orasinya, Senin (9/3/2020).

Selain itu, mantan Komandan Satgas Posko Bima Sakti Kediri itu berharap agar seluruh Parpol yang telah mengadakan pendaftaran penjaringan Balon Bupati. ” Parpol agar memilih salah satu nama yang mengikuti penjaringan, bukan orang yang diluar nama – nama sebagai peserta, ” tegasnya.

Usai melakukan orasi didepan pintu masuk kantor KPUD, beberapa orang perwakilan dari APDK diperbolehkan masuk ke Ruang Pintar KPU untuk melakukan dialog terbuka dengan para komisioner KPU Kabupaten Kediri.

Dalam dialog tersebut APDK Djayati meminta KPU untuk menunda pendaftaran, jika hanya ada calon tunggal. “Calon tunggal itu pengkebirian terhadap suara rakyat, di Kediri tidak boleh ada calon tunggal, ” kata Soni Sumarsono salah satu ketua APDK.

Selain melakukan orasi didepan KPUD, aksi APDK dilanjutkan berorasi didepan kantor DPRD Kabupaten Kediri dengan membawa sejumlah poster, sound sistem dan spanduk, mereka tetap menyuarakan penolakan calon tunggal.

Bahkan, dalam aksinya, Mustofa Sigit Kantong Semar melakukan aksi bakar dupa untuk mengusir roh jahat yang merasuki pengurus partai yang menjadi inisiator pengusung calon tunggal.

Sesaat setelah orasi didepan kantor dewan, para pengunjuk rasa langsung merangsek ke ruang rapat Komisi 1 DPRD Kabupaten Kediri. Dalam dialog dengan Komisi 1 yang dikomandani Murdihantoro dari Fraksi PDIP, APDK Djayati tetap konsisten menolak Dhito dan menolak calon tunggal. (B,Soesilo)

baca selengkapnya
Uncategorized

Dinas Pendidikan Kota Kediri ‘Disomasi’ PH Korban Bullying

PRN  KEDIRI –  Kristiono melalui PH yang ditunjuk Moch Mahbuba, SH mengirimkan surat somasi ke Dinas Pendidikan Kota Kediri. Pengiriman surat somasi tersebut dikarenakan, siswa D yang duduk dikelas 7 anak dari Kristiono, diduga menjadi korban Bullying dimana tempat ia bersekolah di SMP Negeri 1 Kota Kediri.

Siswa berisial D, yang menjadi korban Bullying mengalami depresi dan mengalami psikomas yang menyebabkan perubahan prilaku serta hampir melakukan bunuh diri. Usai memberikan surat Somasi, Jumat (6/3/2020)

Penasehat Hukum, Moch Mahbuba, SH menjelaskan, dalam isi surat somasi yang dilayangkan ke Dinas Pendidikan Kota Kediri, diantaranya

1. Bahwa untuk diketahui klien kami adalah orang tua dari anak berinisial D yang menjadi korban Bullying disekolah tempat dia belajar yaitu SMP Negeri 1 Kota Kediri.

2. Bahwa anak dari Klien kami, saat ini mengalami depresi yang disertai gejala psikomas, sehingga menyebabkan perubahan, emosi, perilaku, dan turunya motivasi dan munculnya keluhan fisik yang dialami yaitu mual, pusing, tidak nafsu makan, diare terus menerus dan sempat dirawat di Rumah sakit Gambiran dan Bhayangkara Kota Kediri.

3. Bahwa hal tersebut terjadi akibat tindakan pengancaman terhadap anak Klien kami, akan diberikan nilai 0 pada mata pelajaran ekstra apabila tetap meminta izin pulang.

Moch Mahbuba juga mengatakan apabila kejadian Bullying dari pihak sekolahan tidak ada niatan baik, maka kami akan melanjutkan ke jalur Hukum.
Ia menegaskan bahwa, tindakan tersebut merupakan tindakan melawan hukum. Diduga melanggar UU nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.

“Dan kami meminta kepada guru dan kepala sekolah untuk meminta maaf secara terbuka kepada siswa D, dihadapan seluruh siswa SMP Negeri 1 Kota Kediri, dan bersedia mundur dari jabatan kepala sekolah. Sebelum kami melanjutkan ke proses hukum, “tegasnya.

Terpisah, Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Kota Kediri, Marsudi Nugroho menjelaskan, sambil membacakan surat perjanjian yang telah disepakati oleh orang tua wali murid.Ia mengucapkan, mediasi perlu, arogansi tidak boleh, selogan sekolahan harus dijaga bersama selain itu, Marsudi juga menganggap bahwa Bullying yang dilakukan bukan kepada siswa melainkan dari orang tua siswa menghunjat dengan kata kata yang tidak baik dibeberapa medsos.

Ia menambahkan, bahwa untuk nilai Nol itu merupakan nilai dari absensi kehadiran, yang akan diberikan dengan nilai A,B, kalau tidak sering masuk akan diberi nilai Nol, jadi itu hanya untuk memotivasi saja. (arya mahendra ,bambang susilo)

baca selengkapnya
Uncategorized

Dalam Razia Hiburan Malam Terjaring 6 Orang Positif Narkoba 3 Positif Obat Daftar G

PRN BANTAENG – Pada hari Minggu 16 Pebruari 2020 Dini Hari Polres Bantaeng beserta instansi terkait Melaksanakan razia ke Tempat Hiburan malam.

Hasilnya, kita mengamankan 9 (sembilan) orang, 6 orang positif narkoba dan 3 orang positif obat daftar G. Setelah dilakukan penggeledahan tidak ditemukan BB Narkoba.

Selain itu kita mengamankan puluhan botol miras.

Selanjutnya ke sembilan org tersebut diamankan di Polres Bantaeng untuk didalami terkait penggunaan Narkoba dan Obat daftar G dan mendalami dari mana mendapatkan nya.

Terhadap 3 orang pengguna obat daftar G telah dipulangkan pada tgl 17 Feb 2020, dengan membuat pernyataan tidak mengulangi perbuatannya.

Terhadap ke enam pengguna narkoba dilepaskan pada tgl 19 Feb 2020 dg alasan tidak dapat dilanjutkan ke penyidikan karena tidak terdapat Barang Bukti Narkoba. Dan masing-masing membuat pernyataan serta wajib lapor 2kali dalam seminggu.

Untuk BB miras dilakukan penyitaan dan proses tipiring.Ucap kapolres. (syam)

baca selengkapnya
Uncategorized

Dua Pelaku Penganiayaan Berhasil Diringkus Reskrim Polresta Kediri

PRN KEDIRI – Dua pemuda  Ahmad Khusairi (22) asal Desa Gempol Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri dan Febri Indra Yonathan (29) asal Desa Sumbercangkring Kecamatan Gurah, ditangkap Unit Reskrim Polresta Kediri, diduga melakukan penganiayaan di tempat umum. Senin (10/2).

Kasubbag Humas Polresta Kediri, AKP Kamsudi menjelaskan, kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada 5 Februari sekitar pukul 03.30 WIB. “Korban adalah Heri Purwanto (20) asal Desa Tiru Lor Kecamatan Gurah,” tuturnya, Selasa (11/2).

Sebelum kejadian, korban berboncengan bersama Nanda Ajeng Adema (20) dan Vera Nur Aini (19) asal Kecamatan Gurah. Namun, saat melintas di Jalan Raya Kelurahan Tempurejo Kecamatan Pesantren Kota Kediri, mereka diberhentikan oleh dua pemuda.

Tanpa diketahui, kedua pemuda yang ternyata Ahmad dan Febri, tiba-tiba menganiaya korban. Setelah melakukan penganiayaan, keduanya segera melarikan diri, namun salah satu pelaku dikenali oleh kedua temannya yang saat itu berboncengan dengan korban.

AKP Kamsudi mengatakan, merasa jadi korban penganiayaan, korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pesantren. “Mendapat laporan tersebut, anggota Unit Reskrik Polsek Pesantren melakukan upaya penyelidikan,” ucapnya.

Dari serangkaian penyelidikan, kata AKP Kamsudi, personel Unit Reskrim akhirnya mendapatkan informasi di mana keberadaan pelaku (Ahmad). “Pelaku pertama (Ahmad), ditangkap pada Senin (10/2) sekitar pukul 18.45 WIB, yang saat itu berada di rumahnya,” katanya.

Setelah menangkap Ahmad, lanjutnya, pelaku lainnya (Febri) juga berhasil ditangkap saat berada di salah satu warung sekitar taman Simpang Lima Gumul (SLG). Sementara ini, keduanya masih berada di ruang tahanan Kantor Polsek Pesantren.

Ditambahkan, personel Unit Reskrim masih melakukan pemeriksaan lebih lanjut sesuai prosedur hukum yang berlaku. “Mereka dikenakan Pasal 170 KUHP tentang tindakan pengeroyokan dengan hukuman maksimal 5 tahun 6 bulan,” pungkasnya. (Bambang)

baca selengkapnya
Uncategorized

Bupati dan 6 Pejabat Pemkab Sidoarjo Terseret OTT KPK

PRN SIDOARJO – Pengembangan Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK yang menyeret Bupati Sidoarjo Saiful Ilah sudah mulai merambah ke 6 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Dari ke 6 yang sudah ditetapkan sebagai tersangka antara lain Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (PU BM dan SDA), Sunarti Setyaningsih (Naning), PPKom PU BM dan SDA, Judi Tetrahastoto, Kepala ULP, Sanadjihitu Sangadji serta dua rekanan. Yakni Ibnu Gofur dan Totok Sumedi, Jum’at (10/1/2020).

Data tim KPK, lamam penggeledahan badan terhadap Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Dinas PU BMSDA, Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Perumahan dan Permukiman, serta di Pendopo Delta Wibawa, dan sejumlah  ruang lain yang berkaitan dengan data perkara yang kini ditangani tim penyidik anti rasuah itu.

Pemeriksaan yang diperkirakan kurang lebih 5 jam tim KPK berhasil mengamankan sejumlah proyek di dinas itu yang nilainya mencapai miliaran rupiah.

Selain itu, para penyidik ini membawa 2 koper besar, 2 kardus bekas air mineral dan 1 boks plastik. Diduga isinya merupaka data-data yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa yang kini ditangani KPK.

Saat penggeledahan di Dinas PU BMSDA misalnya, pintu masuk bagian depan dijaga ketat seorang penyidik beserta sejumlah anggota Polresta Sidoarjo menggunakan senjata berlaras panjang. Bahkan saat sejumlah pegawai Dinas PU BMSDA yang keluar masuk gedung wajib diperiksa lebih dulu oleh tim penyidik KPK.

” Selama proses penggeledahan, semua pegawai dilarang masuk. Kalu ingin masuk digeledah dulu,” ucap Samsul

Saat ditanya ruang apa saja yang digeledah, Samsul tak banyak bicara. Namun, informasinya sejumlah dokumen yang disita itu berasal dari ruang kerja Kepala Dinas PU BMSDA, Sunarti Setyaningsih dan Judi Tetrahastoto, Pejabat Pembuatan Komitmen (PPKom) Dinas PU BMSDA.

Saat ditanya dirinya membawa berkas yang diamankan petugas KPK untuk dimasukkan dalam mobil Toyota Innova itu, Samsul juga mengaku tak tahu menahu isi dari kardus bekas air mineral itu berisi data soal apa saja.

Sementara itu, salah satu penyidik KPK yang ikut penggeledahan, Kompol Ayub Diponegoro Azhar mengaku jika hingga memasuki waktu Sholat Jum’at penggeledahan belum selesai. (Nt/Irf)

baca selengkapnya
Uncategorized

Pemkot Tangerang Gelar Acara “BUGAR RUN” 2019.

PRN Tangerang~Pemerintah Kota Tangerang Banten melalui Dinas Kesehatan Kota Tangerang, menggelar event BUGAR RUN 2019 di Pusat Pemerintahan Kota Tangerang, Minggu (17/11/2019).

Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke 55 yang jatuh pada tanggal 12 Nopember 2019.

Event Bugar Run 2019 mengangkat Tema “REMAJA SEHAT, KOTA TANGERANG UNGGUL”.
Yang diikuti tak kurang dari 3.000 orang peserta dari berbagai kalangan dan kelompok usia, dengan menempuh jarak sejauh 3 kilometer.

Walikota Tangerang H Arief R Wismansyah bersama Wakil Walikota H Sachrudin dan didampingi oleh Kepala Dinas Kesehatan Dr Liza Puspita Dewi, Membuka acara dengan melepas langsung para peserta Bugar Run 2019.

Dalam kata sambutan nya, Walikota Tangerang H Arief R Wismansyah mengatakan, Masyarakat harus sadar dan paham betul akan penting nya kesehatan.
Oleh karena itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan Pola Hidup Bersih dan Sehat, pesan nya.

Selain acara Bugar Run 2019, pada kesempatan yang sama Walikota juga meresmikan 4 unit Bus Pariwisata, yang dinamakan “Jalan-Jalan Wisata Rakyat” (JAWARA) Kota Tangerang.

Silahkan kalau mau jalan-jalan naik “JAWARA” nya Kota Tangerang, pungkas H Arief R Wismansyah.

JURNALIS : (HARTONO/JALIL)

baca selengkapnya
Uncategorized

IKM Kota Tangerang Adakan Rapat Jelang Deklarasi DPD dan DPC

PRN TANGERANG – Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Ikatan Keluarga Minangkabau (IKM) periode 2019 -2024, Indra Jaya, mengadakan rapat bersama Ketua Panitia, Abdul Jalil serta seluruh panitia pelaksana untuk membahas persiapan deklarasi pengukuhan DPD dan DPC Kota Tangerang dan sekitarnya, di Kantor Sekretariat, Karawaci, Tangerang, Rabu (13/11/19).

“Dalam acara pelantikan nanti mengangkat tema Ekonomi Kerakyatan. Insya Allah dilaksanakan bulan Januari 2020,” ujar Indra.

Indra menuturkan, ekonomi kerakyatan merupakan sistem perekonomian atau kegiatan ekonomi yang dibangun dengan kekuatan dari ekonomi rakyat.

“Ekonomi kerakyatan memberikan kesempatan bagi masyarakat lain untuk dapat berpartisipasi, sehingga perekonomian tersebut dapat terlaksana dan dapat berkembang dengan baik,” tutur Indra.

IKM akan hadir sebagai wadah pemersatu perantau Minang yang berdomisili di Kota Tangerang. Bagi yang ingin mendapatkan kartu anggota cukup memberikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan pasphoto tanpa dipungut biaya dan iuran bulanan.

Selain itu, IKM akan membentuk badan usaha untuk membantu “Urang Minang” dalam mengembangkan usahanya dengan konsep “dari awak untuk awak”.

“Kedepannya, akan membantu penyediaan layanan ambulan gratis dan kesehatan. Membentuk satgas pemuda untuk kenyamanan dan keamanan warga Minang bekerjasama dengan TNI dan Polri,” terang Indra.

Dalam kesempatan itu, Ketua Panitia, Abdul Jalil menyampaikan acara pelantikan Insya Allah akan dilaksanakan 18 Januari 2020, dengan mengundang anggota DPR RI, Gubernur Sumbar, Walikota Tangerang, Kapolres, Kodim.

“Acara akan dihibur oleh artis top dari Minang dan mengadakan bazar di lokasi acara,” ujarnya. (jalil/Jk)

baca selengkapnya