PRN JOMBANG | Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang, Agus Purnomo, S.H., M.Si., menekankan agar pelaksanaan Program Revitalisasi Satuan Pendidikan sesuai dengan petunjuk teknis dan ketentuan yang ditetapkan pemerintah.
Penegasan itu disampaikan Agus saat inspeksi mendadak ke sejumlah sekolah penerima program revitalisasi, Selasa (29/9/2026). Ia didampingi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang, Wor Windari, dan Kepala BPKAD, M. Nasrullah.
Kunjungan dilakukan secara acak di sekolah yang telah menerima Surat Keputusan dan Perjanjian Kerja Sama program revitalisasi dari pemerintah pusat.
Dalam sidak tersebut, Agus mengingatkan kepala sekolah agar memahami tanggung jawab dalam pelaksanaan program. Setiap tahapan harus dilaksanakan berdasarkan dokumen resmi dan mekanisme yang berlaku.
“Pegang amanah ini dan laksanakan dengan penuh tanggung jawab sesuai petunjuk teknis. Jangan sampai pelaksanaannya menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari,” kata Agus.
Menurutnya, kehati-hatian diperlukan karena program revitalisasi bersumber dari APBN. Oleh karena itu, tidak hanya hasil pekerjaan yang diperhatikan, tetapi juga aspek administrasi, mekanisme pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran.
“Ini program dari pemerintah pusat. Anggarannya APBN dan mekanismenya swakelola,” jelasnya.
Ia menambahkan, satuan pendidikan memiliki peran penting sesuai tanggung jawab yang ditetapkan. Sementara pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menjalankan fungsi fasilitasi dan pengawasan sesuai kewenangan.
Pada kesempatan itu, Agus juga menanggapi informasi yang beredar terkait dugaan pengarahan dalam pelaksanaan program revitalisasi. Ia menegaskan, pemerintah daerah maupun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tidak melakukan penunjukan atau pengarahan kepada pihak tertentu sebagai pelaksana maupun konsultan.
“Tidak ada kaitannya dengan informasi yang beredar bahwa dinas melakukan intervensi, pengarahan, atau penunjukan kepada pelaksana maupun konsultan. Itu tidak benar,” tegasnya.
Agus meminta satuan pendidikan tetap berpedoman pada mekanisme yang ditetapkan pemerintah pusat. Jika ada pihak yang mengatasnamakan pemerintah daerah atau Dinas Pendidikan dan memberikan arahan tertentu, sekolah diminta melakukan konfirmasi terlebih dahulu.
Langkah itu penting agar pelaksanaan program tetap berada dalam koridor ketentuan dan tidak menimbulkan kesalahpahaman terkait kewenangan.
“Ini program pemerintah, uang negara. Jangan coba-coba bermain,” ujarnya.
Selain revitalisasi, sidak tersebut juga dimanfaatkan untuk memantau pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis di sejumlah sekolah. Sekolah yang dikunjungi antara lain SDN Blimbing, Kecamatan Gudo, dan SDN Cukir 1.
Pemantauan dilakukan untuk melihat langsung pelaksanaan program di sekolah serta memastikan layanan yang diterima siswa berjalan sesuai ketentuan.
Melalui kegiatan itu, Pemerintah Kabupaten Jombang menegaskan komitmennya untuk melakukan fasilitasi dan pengawasan terhadap program pemerintah pusat sesuai kewenangan.
Agus berharap seluruh tahapan revitalisasi dapat dilaksanakan secara tertib, transparan, dan bertanggung jawab, sehingga program berjalan sesuai tujuan dan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. (ber).
