PRN TULUNGAGUNG – Sekretaris Daerah Kabupaten Tulungagung, Ir.Indra Fauzi, M.M., membuka Diklat Dasar Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2019, bertempat di ruang Nakula Gedung BARATA ENTERTAINMENT JL.WR.Supratman No.18-20 Tulungagung. Senin (17/06/2019).
Ketua panitia kegiatan, Drs. Arief Boediono, M.Si., dalam laporanya menyampaikan bahwa, tujuan di selenggarakan kegiatan ini sebagai upaya peningkatan Sumber Daya Manusia yang berkwalitas dalam mendukung kegiatan Peraturan Daerah (perda) dan penyelenggaraan ketertiban umum, serta ketentraman masyarakat yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sekaligus untuk memenuhi pengembangan kompetensi pejabat fungsional Sat Pol PP di kabupaten Tulungagung.
“untuk sasaran Diklat Dasar Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulungagung tahun 2019 di ikuti 30 pejabat fungsional Sat Pol PP Kabupaten Tulungagung.” Paparnya.
Adapun narasumber dalam kegiatan ini berasal dari Badan Pengembangan SDM Provinsi Jawa Timur, Sat Pol PP Jawa Timur, Sat Pol PP Kabupaten Tulungagung, Polres Tulungagung, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dinas KOMINFO, KODIM 0807, Kejaksaan Negeri Tulungagung, Akademisi dan juga Pakar.
“Kegiatan ini mulai di laksanakan tanggal 17 sampai tanggal 30 juni 2019 yang bertempat di Kabupaten Tulungagung dan kota Malang.” Jelasnya.
Sekda Kabupaten Tulungagung, Indra Fauzi, dalam sambutanya menyampaikan bahwa, Sat Pol PP sebagai perangkat daerah mempunyai peran yang sangat strategis dalam memperkuat Otonomi Daerah dan pelayanan publik di daerah. Untuk menjamin terlaksananya tugas Sat Pol PP dalam menegakkan Peratura Daerah (perda) dan peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman, serta perlindungan masyarakat, perlu di laksanakan peningkatan, baik dari sektor kelembagaan maupun dari Sumber Daya Manusia.
“Keberadaan Sat Pol PP dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah di harapkan dapat membantu adanya kepastian hukum dan memperlancar proses pembangunan di daerah.” Ungkapnya.
Lebih lanjut Indra Fauzi mengatakan bahwa, ada tiga aturan yang ikut memayungi status Sat Pol PP, yakni Undang-Undang No.23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Undang-Undang No.5 tahun 2014 tentang ASN, serta Peraturan Pemerintah (PP) No. 16 tahun 2018 tentang Sat Pol PP.
Sebagai upaya memenuhi kompetensi SDM yang berkwalitas dalam mendukung kegiatan penegakan Perda, dan penyelenggaraan ketertiban umum serta ketentraman masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan sekaligus untuk memenuhi pengembangan kompetensi pejabat fungsional Sat Pol PP di Kabupaten Tulungagung, maka kita perlu menyelenggarakan Diklat Dasar bagi Sat Pol PP selama 12 hari efektif.
“Saya yakin dan percaya bahwa pengembangan SDM tidak dapat di lakukan dalam sekejap,di perlukan good will serta usaha terus menerus” jelasnya.
Hal tersebut dapat di lakukan melalui pelatihan dan pendidikan, dimana peningkatan kompetensi SDM di harapkan dapat bermuara pada perbaikan pelayanan terhadap masyarakat dan dalam pelaksanaan tugas di unit kerja masing-masing.
Sekda kabupaten Tulungagung, Indra Fauzi berharap, dengan di selenggarakan Diklat Dasar ini, Sat Pol PP dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional dalam mengawal dan menegakkan Perda kabupaten Tulungagung, dapat menjaga citra wibawa dan nama baik korps dan Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
“Hendaknya dalam menjawab dan menegakkan Perda dengan mengutamakan pendekatan persuasif sehingga tidak ada kesan jika Sat Pol PP ini musuh masyarakat.” Pungkasnya.
(Hms/fit/gus/PRN.TA)
