PRN MAGETAN – Ratusan kepala desa (kades) di Kabupaten Magetan, Jawa Timur terancam pelanggaran hukum karena menggunakan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk mengikuti kegiatan bimbingan teknis (bimtek) pengelolaan keuangan yang dilaksanakan salah satu lembaga swasta dari Jakarta pada Senin sampai dengan Rabu (24 – 26/6/2019).
Dan yang patut disayangkan kegiatan ini adalah di tahun terakhir mayoritas para Kades menjabat, apakah efektifitas kegiatan ini bisa maksimal, inilah yang jadi pertanyaan banyak pihak.
Dana kegiatan bimtek itu sebelumnya ada yang tidak dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang membuat kepala desa dikhawatirkan tidak mampu mempertanggungjawabkan penggunaan anggarannya nanti.
Ormas Orang Indonesia Besatu Sifaul Anam SPdi mengatakan ” untuk mengikuti kegiatan bimtek yang akan dilaksanakan di Lorin hotel Solo Jalan Adi Sucipto No 47 Kenaiban. Itu setiap desa diminta mengirimkan perangkat desa mulai kepala desa, kepala seksi, dan bendahara dengan membayar Rp 10 juta atau Rp 2,5 juta per orang ditambah 2,5jt untuk perjalan dinas dikalikan 207 desa.”ungkapnya
Anehnya kegiatan yang rawan pelanggaran hukum itu menghadirkan Bupati Magetan Dr. Drs H Suprawoto SH, MSi, saat acara pembukaannya.
Lanjut Anam “yang menjadi permasalahan Bintek kok harus di Solo, apa Magetan tak ada Hotel untuk menampung kurang lebih 600 orang artinya uang dalam 3 hari dari magetan telah habis, padahal Magetan mempunyai tempat yang lebih menarik untuk dijadikan sebuah even bintek, apalagi Bupati Magetan ingin agar wisata jadi kuda penarik pembangunan di Magetan, hal ini sangat bertolak belakang dengan Bimtek yang diadakan di Solo, pembicara atau nara sumber bisa di panggil artinya uang tetap berputar di magetan sesuai ucapan Pak bupati setiap ada even.”ucapnya
Hal ini kelihatan Pemkab Magetan terkesan lepas tangan dengan tidak melarang para kepala desa mengikuti bimtek meski anggarannya tidak ditampung di APBDes.
Kepala Dinas Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (BPMD) Pemkab Magetan Iswahyudi Yulianto membenarkan kegiatan bimtek pengelolaan keuangan desa pihaknya mengamini kegiatan tersebut karena saat kejaksaan Negeri Magetan melakukan sidak terkait pengelolaan keuangan desa beberapa bulan yang lalu terdapat banyak temuan.
Menurut Bupati Magetan Suprawoto menjelaskan, evaluasi dari Kejaksaan, itu terdapat kelemahan didalam administrasi keuangan di desa. Salah satu solusinya adalah mereka tidak tahu cara mengadministrasikannya oleh sebab itu diadakannya pelatihan selama 3 hari, dan itu yang mengajarinya dari lembaga yang sudah terdaftar, sehingga terdapat persamaan persepsi.
Jangan sampai administrasi desa tidak tertata.
Pemerintah Desa ada dana desa, berarti ada uang yang beredar didesa, tidak hanya di kabupaten jadi langsung di desa.
Ditambahkan bupati Suprawoto, bahwa Kejari Magetan telah mengirim surat untuk diadakannya pelatihan, setelah melakukan situasi kekurangan/kelemahan yang berada dilapangan atau di desa yang berada di Magetan
Kalau tidak salah juga tersedianya anggaran di desa untuk pembentukan SDM, dan para kepala desa juga tidak diwajibkan untuk mengikuti pelatihan tersebut. (jurnalis :Beni Setyawan)
