PRN SUMENEP – Setelah sempat viral pemberitaan bagaimana Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) di demo puluhan aktivis yang tergabung dalam Aliansi LSM Sumenep terkait pasar anom, kali ini Bank yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemkab Sumenep ini kembali disorot soal pelayanan yang di anggap kurang maksimal dan terkesan mempersulit nasabahnya.
Berawal dari transaksi pelunasan pinjaman yang dilakukan keluarga salah satu nasabah atas nama Eko Lesmana, pihak teller (kasir) BPRS keberatan memberikan barang jaminan dengan alasan yang atas nama tidak hadir langsung melakukan transaksi.
“Mohon maaf Aturan di Bank kami memang mengharuskan barang jaminan hanya kami serahkan kepada nasabah yang bertanda tangan di bukti transaksi” Terang Heni Devita, Pimpinan BPRS Cabang Kalianget. (Kamis,04/07/19).
Mendengar hal tersebut Hery Harsono selaku pihak keluarga Eko Lesmana berupaya melakukan loby dengan harapan ada kebijakan dari pihak Bank,
” Lha iya maz, Kami sudah coba meloby pimpinan Bank BPRS cabang Kalianget, untuk minta kebijakan karena adik saya posisi sekarang lagi di semarang, sedangkan itu jaminan, hari ini sangat dibutuhkan oleh kami, mereka tetap tak mau mentolerir dan bersikukuh pada aturan pusat, ini sangat keterlaluan” Ujar Hery dengan nada kesal.
Masih dalam keterangan Hery, pihaknya sangat menyesalkan pelayanan yang begitu kaku pada aturan, dan terkesan mempersulit costumer.
“Kami berupaya keras untuk bisa melakukan pelunasan gak tau nya malah dipersulit, padahal tellernya sudah sempat Video Call dengan Eko, bahkan setelah pelunasan saya sempat tawarkan Jaminan uang 7 juta plus BPKB mobil, mereka tetap menolak dan malah nyuruh kami datangi kantor pusat, sungguh merupakan kebijakan yang sangat membabi buta” pungkasnya.
Sementara itu Direktur BPRS, Novi Sujatmiko melalui salah satu WA Grup Berita Madura membenarkan bahwa aturan itu sudah ketentuan di BPRS
“Aturan di bank manapun jaminan hanya boleh diambil oleh pemilik jaminan nya, walaupun itu sudah lunas” kata Novi singkat.
(HR /Erf/Team)
