PRN MADIUN | DPRD Kota Madiun menyelenggarakan rapat paripurna Jumat 14/8/2020 melalui Vidio Conference Rapat Paripurna diadakan ditempat berbeda di Gedung Paripurna DPRD Kota Madiun dan di Gedung GCIO Diskominfo Kota Madiun.
Rapat Paripurna dibuka oleh Istono Wakil Ketua DPRD Kota Madiun dihadiri Ketua DPRD Kota Madiun Andi Raya BMS, Wakil Ketua DPRD Armaya, Walikota Madiun Maidi, Wakil Walikota Madiun Inda Raya AMS, Sekda Kota Madiun, Forkopimda, dan anggota DPRD, OPD berada di gedung GCIO Diskominfo.
Walikota Madiun Maidi menjelaskan penurunan pendapatan daerah utamanya di sektor pendapatan asli daerah (PAD) karenakan dampak wabah Covid-19 bahkan PAD direncanakan penurunan sekitar Rp.13,6 Milyar dari sebelumnya Rp.235,5 Milyar menjadi Rp.221,8 Milyar atau berkurang 5,78 persen.
Walikota Maidi mengungkapkan nggak masalah memang pendapatan turun kok contohnya tiga bulan lebih pajak daerah tidak masuk ke kita bahkan ada yang kita bebaskan memang situasinya seperti ini, orang semua lockdown dirumah semua jualan tidak laku, kalau kita tarik pajaknya ya malah susah mereka, sektor pajak daerah banyak mulai jasa, tempat hiburan, hotel, dan restoran.
Ketua DPRD Kota Madiun Andi Raya Bagus Miko Saputra mengakui dan tidak dipungkiri penurunan pendapatan daerah utamanya dari sisi PAD disebabkan akibat pandemi Covid-19 sehingga kontribusi pendapatan dari usaha yang dikelola OPD penghasil sebagian besar mengalami penurunan target pendapatan, mulai sektor pajak daerah hingga retribusi jasa umum seperti pelayanan parkir di tepi jalan umum dan retribusi jasa usaha.
Ketua DPRD Andi Raya menjelaskan pasca penyampaian nota keuangan Walikota agenda berikutnya akan dibahas oleh komisi bersama mitra OPD masing masing selanjutnya difinalisasi oleh Badan Anggaran DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah Kota Madiun dan ditargetkan P-APBD 2020 selesai akhir Agustus. Jadi memang dari sisi pajak dan retribusi kita tidak bisa paksakan dengan kondisi ekonomi yang ada di Kota Madiun bahkan di nasional dan internasional pun juga mengalami penyusutan signifikan makanya tidak bisa kita paksakan pemerintah daerah mengejar itu, kita terima saja kita lihat realisasinya nanti di laporan akhir tahun sama di pertanggungjawaban APBD 2020 terang Ketua DPRD Kota Madiun Andi Raya Bagus Miko Saputra. (ADV/toni)
