PRN SUMENEP | Rapat BANGGAR DPRD Sumenep bersama TIMGAR Eksekutif kabupaten Sumenep, terkait pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) kabupaten Sumenep APBD tahun anggaran 2021, digelar di kantor DPRD Sumenep. Di jalan Trunojoyo No.124, Dalem Anyar, Bangselok, Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur. Kamis 15/10/2020.
Rapat BANGGAR DPRD Sumenep dan TIMGAR Eksekutif kabupaten Sumenep, dipimpin langsung oleh Abdul Hamid Ali Munir Ketua DPRD Sumenep, yang dihadiri oleh segenap anggotanya, yang digelar setiap hari di kantor DPRD, berjalan lancar.
Dalam wawancara awak media dengan Abdul Hamid Ali Munir selaku Pimpinan rapat (Ketua DPRD Sumenep) menjelaskan bahwa, rapat BANGGAR dan TIMGAR yang sudah di lakukan masih belum kelar, dikarenakan rapat tersebut masih digelar setiap hari secara maraton sampai tanggal 30 Oktober 2020.
“Rapat BANGGAR dan TIMGAR untuk membahas KUA dan PPAS APBD 2021, untuk berbicara hasil masih belum, karena rapat ini digelar tiap hari sampai tanggal 30 Oktober 2020 nanti baru kelar.” Papar Abdul Hamid Ali Munir, pada awak media. Jumat 16/10/2020.
Jadi dalam pembahasan KUA dan PPAS APBD tahun 2021, antara BANGGAR dan TIMGAR, sudah menyampaikan secara umum dan secara global dari pada postur APBD tahun 2021. Yang dimaksud rapat BANGGAR adalah utusan yang dari DPRD Sumenep, sedangkan rapat TIMGAR adalah utusan yang dari Eksekutif kabupaten Sumenep.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPRD Sumenep juga menyampaikan bahwa di tahun kemarin anggaran APBD berkurang sampai Rp. 70,8 milyar. “Jadi tentunya perlu ada semacam perhatian dari kita untuk menginvasi dari anggaran yang nantinya bisa pro pada ekonomi, bahwa dimasa sulit seperti ini nantinya bisa membuat lapangan kerja bagi masyarakat Sumenep dan semacamnya.” Tuturnya.
Ketua DPRD Sumenep juga memaparkan dalam rapat tersebut membahas di masing-masing sektor di setiap OPD anggaran yang dipergunakananya, walaupun sudah ada 24 OPD di kabupaten Sumenep, tapi sistem penganggaran yang masih tetap mengacu pada OPD yang lama dalam memunculkan anggaran, seperti Peternakan, Pertanian dan Kehutanan, masih di SOP yang lama.
“Nanti ketika sudah diberlakukan pada tahun 2001, program di setiap dinas-dinas yang menjadi 24, anggarannya langsung menjadi 1, contoh misalnya dinas Cipta Karya, Bina Marga, Pengairan akan menjadi satu Dinas PU.” Kata Abdul Hamid Ali Munir. (Erfandi).
