PRN BANYUWANGI | Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, berkeliling ke Banyuwangi, Jumat (4/6/2021). Selain mengecek layanan “smart kampung” di desa, Mendagri mengunjungi Mal Pelayanan Publik (MPP).
Tito mengapresiasi berbagai upaya Banyuwangi dalam meningkatkan kinerja pelayanan publik. Dia juga menyebut, MPP Banyuwangi yang representatif dan nyaman layak diacungi jempol. Semua disiapkan serius, di saat ada sejumlah daerah yang asal atau sekadar ada MPP di daerahnya.
“Saya melihat Pemkab Banyuwangi serius,” jelas mantan Kapolri tersebut.
“Dan yang lebih menggembirakan lagi, layanan di MPP Banyuwangi sudah didesentralisasi, ada Pasar Pelayanan Publik juga. Saya lihat juga ada pelayanan segmentasi seperti layanan untuk nelayan. Model ini semoga bisa direplikasi daerah lainnya,” tambahnya.
Tito melihat satu per satu gerai pelayanan yang ada di MPP dua lantai tersebut. Dia gembira pelayanan di Banyuwangi terus berkembang semakin baik.
“Warga Banyuwangi beruntung. Saya juga tertarik dengan MPP Banyuwangi. Salah satunya banyaknya entitas yang bergabung di sini. Bahkan ada 24 entitas yang melayani 237 layanan. Ini mempermudah warga yang hendak mengurus administrasi,” kata Tito.
Selain itu Tito juga mengapresiasi Banyuwangi pelayanan perizinan yang ada di MPP tersebut melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Tito melihat langsung alur layanan DPMPTSP yang ada di lantai dua MPP.
“Banyuwangi juga telah menerapkan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS), bahkan jemput bola melayani ke desa-desa,” tambah Tito.
Sementara itu, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menambahkan, selain MPP Banyuwangi juga memiliki dua pasar pelayanan publik.
“Pusat pelayanan publik juga ada di dua pasar yakni Pasar Pelayanan Publik di Rogojampi dan Genteng. Jadi warga bisa mengurus administrasi sambil belanja,” kata Ipuk kepada Tito.
Selain itu. pelayanan publik seperti administrasi kependudukan, OSS, dan lainnya juga ditarik ke desa saat program Bupati Ngantor di Desa (Bunga Desa).
“Bahkan saat berkantor di desa, kami langsung membuka layanan ke warga, kami fasilitasi dan dampingi untuk masuk OSS karena memang tidak semua warga melek teknologi. Setiap berkantor di desa, ratusan izin lewat OSS diterbitkan, bahkan ada satu desa seperti di Singolatren Kecamatan Singojuruh kemarin saat saya berkantor bisa diterbitkan 1.200 izin usaha,” papar Ipuk. (Solikin)
