PRN MOJOKERTO | di Wanawisata Padusan, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto Pemkab mulai melakukan uji coba pembayaran E-ticketing untuk masuk destinasi wisata. Ini untuk mempermudah wisatawan sekaligus meningkatkan keamanan.
Sekdakab Mojokerto mengatakan, penyelesaian polemik yang terjadi di kawasan objek wisata terus diurai. Di tengah Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Disparpora) Kabupaten mengawal perjanjian kerja sama (PKS) yang masih nyantol di perhutani pusat, pemda juga melakukan penataan konsep e-ticketing di wisata yang berada di lereng Gunung Welirang tersebut.
’’E-ticketing kita wajibkan. Saya sudah perintahkan pada kepala dinas pariwisata bahwa kita akan menguji pada sistem cashless itu,’’ ungkapnya, Senin (17/1/2022).
Sebagai langkah awal, disparpora melakukan pembenahan serta melengkapi sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Termasuk terkait jaringan internet di kawasan wisata. Di targetkan paling cepat akhir Januari semua kelengkapan sudah terpenuhi.
’’Setelah perlengkapan rampung dan siap, langsung kita uji coba. Ini bakal jadi pilot project di objek wisata lainnya,’’ tuturnya.
Sebagai informasi, polemik bagi hasil pengelolaan Wanawisata Padusan Pacet dan Air Terjun Dlundung Trawas tak kunjung menemui titik temu. Itu setelah perpanjangan perjanjian kerja sama (PKS) yang menjadi landasan hukum antara keduanya masih nyantol di perum perhutani pusat.
Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Dispapora) Kabupaten Mojokerto Amat Susilo menegaskan, pihaknya sudah melakukan koordiansi dengan KBM Jatim. Pihaknya pun memastikan uang bagi hasil penjualan karcis di objek wisata tak akan hilang. Sebagai tindak lanjut, pihaknya akan berangkat ke Jakarta untuk menyelesaikan polemik ini.
’’Kami sudah koordinasi dengan Kesatuan Bisnis Mandiri (KBM) Jatim, kami akan berangkat bareng jemput bola ke Perum Perhutani Pusat untuk menindaklanjuti PKS yang menjadi landasan hukum kita,’’ terangnya.
Sebelum PKS itu habis, pemda sudah memenuhi kewajibannya mengajukan permohonan perpanjangan PKS.
’’Oktober 2020 sudah kita proses. Artinya dari kita sudah tidak ada masalah. Tinggal nunggu sana (perhutani),’’ ujarnya.
Terpisah, Senior General Manager Perum Perhutani KBM Ecotourism Jatim Berthus Sudarmeidi, mengaku PKS baru memang masih nyantol di Perum Perhutani Pusat.
“Perpanjangan PKS dalam proses pembuatan SKK dari kantor (Perum Perhutani) pusat, mudah-mudahan tidak terlalu lama,’’ ujarnya.
Kendati belum ada kejelasan kapan SKK itu turun, pihaknya memastikan dana sharing yang menjadi pendapatan asli daerah (PAD) Pemkab Mojokerto sektor wisata tak akan hilang.
“Bisa (berlaku surut). Nanti masing-masing pihak berkewajiban memberikan sharing-nya sesuai dengan berlakunya PKS,’’ tegasnya.
Menurutnya, lambannya persetujuan SKK baru ini memang ada beberapa faktor. Salah satu akibat ada perubahan struktur organisasi di internal perhutani. Dimana sebelumnya KBM atau pengelolaan wisatanya bagian dari divisi Regional Jatim beralih ke divisi ekonomi pada kantor pusat di Jakarta. Sehingga, perpanjangan PKS membutuhkan proses panjang.
’’Kurang lebih begitu, karena surat pemda mengajukan permohonan MoU (Memorandum of Understanding) ditujukan ke divisi bukan ke KBM. Jadi kami tidak mendapatkan tembusannya. Kedua, di perhutani ada perubahan struktur organisasi,’’ jelasnya.
Sebelumnya, Pemkab Mojokerto terancam kehilangan Rp 1,9 miliar dana bagi hasil retribusi di dua objek wisata di kawasan perhutani di Pacet dan Trawas. Itu setelah PKS yang menjadi landasan hukum antara keduanya sudah habis sejak 2020. (Mahmudah)
