PRN Jombang | Sinergitas IKAPPI dengan program BPJSKetenagakerjaan terkait BPJSTK BPU dan BTN terkait Kredit Perumahan Rakyat (KPR), IKAPPI mengundang antusias para pedagang pasar Tunggorono dan warga sekitar yang berjumlah kurang lebih 100 orang dengan acara sosialisasi di Kantor Desa Tunggorono, Minggu (4/12/22) pukul 10.00 WIB sampai 12.00 WIB.
M.Gading Setyawan Dewan Pembina IKAPPI JOMBANG memaparkan Sosialisasi tentang kesadaran para pedagang akan pentingnya Jaminan Kecelakaan Kerja yang telah disiapkan oleh BPJSKetenagakerjaan bagi Non Penerima Upah. “Selain Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) fasilitas lain yang diberikan BPJSTK ada Jaminan Kematian (JKM) dan Jaminan Hari Tua (JHT), ” ujarnya.
Seperti yang dikatakan narasumber BPJSTK Cabang Sidoarjo, ” BPJSTK memberikan fasilitas JKK dan JKM dengan iuran 16.800 perbulan, dan apabila ingin menambah tabungan untuk JHT hanya 36.800/ bulan, sangat terjangkau bukan?”, papar Hani Wicaksono
100 peserta yang hadir dalam sesi perdana forum tersebut juga mengajukan tanya jawab terkait fasilitas lain BPJSTK antara lain bagaimana cara klaim JHT, fasilitas kelas Rumah Sakit dan banyak hal lagi.
Selain program BPJSTK, BTN juga merangkul IKAPPI untuk program Kredit Perumahan Rakyat untuk pedagang. Kredit Kepemilikan Rumah atau KPR adalah suatu fasilitas kredit yang diberikan oleh perbankan kepada nasabah untuk membeli rumah. Salah satu bank yang menawarkan fasilitas KPR subdisi adalah Bank Tabungan Negara (BTN).
“Program KPR yang kita berikan akan memberikan kemudahan proses dan memberikan subsidi sebesar 40 juta sebagai bantuan dana BP2BT kepada anggota IKAPPI yang mengajukan KPR”, tutur Rahel, narasumber dari BTN Cabang Mojokerto/Jombang.
Kemudahan fasilitas baik dari BPJSTK dan KPR , seperti yang disampaikan Ketua DPW IKAPPI Jatim bahwa IKAPPI juga memfasilitasi semua pelaku usaha kecil untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB).
“Bagi yang mendaftarkan BPJSTK akan mendapatkan free iuran 1 bulan pertama, dan mendapatkan fasilitas pembuatan NIB tanpa dipungut biaya, saya upayakan agar para pedagang mendapatkan fasilitas jaminan sosial dan kesejahteraan rumah subsidi sebesar 40 juta rupiah, dan saya tetap akan memperjuangkan bantuan pedagang baik pasar atau PKL yakni bersinergi pihak pihak yang terkait”, tutur Agus Susilo, Ketua DPW IKAPPI JATIM. (end)
