PRN Kediri | Di tengah tantangan keterbatasan keterbatasan fiskal, Pemerintah Kabupaten Kediri memastikan pelayanan publik dan program pembangunan tetap berjalan dengan mengarahkan anggaran 2027 pada program yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Komitmen tersebut disampaikan Wakil Bupati Kediri Dewi Mariya Ulfa dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kediri, Selasa (3/11/2026). Rapat paripurna ini dengan agenda jawaban Pemerintah Daerah atas pandangan umum fraksi terhadap APBD Tahun anggaran 2027.
Dalam kesempatan itu, Mbak Dewi mengapresiasi berbagai masukan dan rekomendasi dari tujuh fraksi DPRD. Masukan tersebut menjadi bahan penyempurnaan kebijakan anggaran agar lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Untuk 2027, Pemkab Kediri menetapkan sejumlah prioritas pembangunan, mulai dari peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, pemerataan ekonomi dan penguatan UMKM, pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif, hingga pembangunan infrastruktur dasar, pelestarian lingkungan, serta digitalisasi pelayanan publik.
“Dari sisi pendapatan, pemerintah akan memperkuat kemandirian fiskal melalui optimalisasi PAD, pemutakhiran data wajib pajak, peningkatan kepatuhan pembayaran, digitalisasi pelayanan, hingga pengelolaan BUMD,” katanya.
Sementara itu, belanja daerah akan diarahkan pada program produktif yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Pemkab Kediri juga memastikan bantuan sosial tersalurkan secara tepat sasaran melalui pemutakhiran dan validasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Di bidang pendidikan, Pemkab Kediri mengalokasikan beasiswa melalui program Kediri Berbudaya sebesar Rp30 miliar setiap tahun, disertai pembangunan dan rehabilitasi sekolah. (ADInfo).
