PRN Surabaya | Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mendorong pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk meningkatkan daya saing melalui penerapan standar kualitas produk serta pemahaman terhadap prinsip persaingan usaha yang sehat.
Pesan tersebut disampaikan Komisioner KPPU, Eugenia Mardanugraha, dalam kegiatan Literasi Penerapan Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP) Produk Pangan yang diselenggarakan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di Surabaya, Selasa 10 November 2026. Kegiatan ini diikuti sekitar 50 pelaku UKM sektor produk olahan pangan.
Dalam pemaparannya, Eugenia menjelaskan bahwa penerapan standar keamanan pangan seperti HACCP penting untuk menjamin keamanan produk dan konsistensi proses produksi. Standar tersebut juga dapat meningkatkan kepercayaan konsumen maupun mitra bisnis, sekaligus memperkuat posisi UMKM dalam menghadapi persaingan pasar.
Namun, peningkatan kualitas dan sertifikasi produk perlu diiringi dengan pemahaman mengenai aturan persaingan usaha. Eugenia mengingatkan bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 melarang berbagai bentuk praktik yang dapat menghambat persaingan, antara lain penetapan harga, pembagian wilayah pemasaran, kartel, perjanjian tertutup, dan persekongkolan tender.
Larangan tersebut berlaku bagi pelaku usaha tanpa memandang skala bisnisnya. Karena itu, UMKM perlu menjalankan strategi usaha secara mandiri, termasuk dalam menentukan harga, wilayah pemasaran, dan jumlah produksi, tanpa membuat kesepakatan yang membatasi persaingan.
Selain mengawasi persaingan usaha, KPPU juga memiliki kewenangan mengawasi pelaksanaan kemitraan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Eugenia menjelaskan bahwa kemitraan antara usaha besar dan UMKM dapat membuka peluang pengembangan usaha melalui transfer teknologi, pelatihan, serta perluasan akses pasar. Meski demikian, kemitraan harus dilaksanakan secara adil dan saling menguntungkan, dengan tetap menjaga kemandirian UMKM agar tidak terjadi penguasaan atau ketergantungan yang merugikan pihak yang lebih kecil.
Dalam sesi diskusi, salah satu peserta menanyakan mekanisme pelaporan apabila UMKM menghadapi dugaan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat oleh perusahaan yang lebih besar. Menanggapi hal tersebut, Eugenia menjelaskan bahwa penanganan perkara oleh KPPU dapat bersumber dari laporan masyarakat maupun inisiatif KPPU.
Pelaku usaha yang ingin menyampaikan laporan perlu melengkapi dokumen dan bukti pendukung. Proses pelaporan tidak dipungut biaya, sementara penyelesaian perkara hingga tahap pemeriksaan dan persidangan dapat berlangsung rata-rata sekitar satu tahun.
Eugenia menekankan tiga aspek penting bagi keberlanjutan UMKM, yaitu keamanan produk, keuntungan usaha, dan kemandirian. Keamanan produk membangun kepercayaan konsumen, keuntungan menjaga keberlangsungan bisnis, sedangkan kemandirian memastikan UMKM memiliki keleluasaan dalam menentukan keputusan dan strategi usahanya.
Melalui kegiatan ini, KPPU memperkuat edukasi kepada pelaku UMKM bahwa daya saing tidak hanya ditentukan oleh kualitas produk, tetapi juga oleh kemampuan menjalankan usaha secara sehat, mandiri, dan sesuai ketentuan.
Dengan pemahaman tersebut, UMKM diharapkan dapat tumbuh sebagai pelaku usaha yang tangguh sekaligus menjadi bagian penting dalam membangun iklim persaingan usaha yang adil dan kompetitif. (cyo/sae).
