PRN, SURABAYA – Kembali, Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Jawa Timur, Irjen Pol Machfud Arifin, menegaskan kepada seluruh anggota Polri untuk menjaga netralitas dalam Pilkada Serentak 2018. Bahkan sanksi yang tegas akan diterapkan bagi personil polisi melanggar sesuai dengan perintah Kapolri.
“Anggota polisi yang melanggar akan mendapat sanksi tegas,” ujar Kapolda Machfud Arifin, di saat acara halal bihalal unsur Forkopimda bersama dengan KPU Jatim, Bawaslu Jatim, ketua Partai pengusung Pilkada, team Pemenangan pilkada dari paslon Gubernur dan Wakil Gubernur.
Acara yang digelar di lobby Gedung Tribrata Polda Jawa Timur, Senin (25/6/2018) siang itu, ditandai pula penanda-tanganan ikrar dan ikrar Pilkada damai yang dipimpin oleh Gubernur Jawa Timur, Soekarwo.
Pada bagian lain, Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Timur, Aang Khunaifi mengatakan, bahwa salah satu tolok ukur keberhasilan Bawaslu yaitu berdasarkan besarnya partisipasi masyarakat dalam Pilkada Serentak di Jatim.
“Kami sudah menjalin kerja sama dengan ormas dan mahasiswa untuk patroli di masa tenang guna meminimalisir adanya pelanggaran,” ujar Aang.
Dipaparkan Aang, sebanyak 67.000 tempat pemungutan suara (TPS) se Jatim dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) dan Pemilihan Walikota (Pilwali)/Pemilihan Bupati (Pilbup) yang menjadi perhatian Bawaslu, tetapi yang menjadi fokus yaitu Bondowoso, Probolinggo, Lumajang.
“Hasil proses penghitungan atau rekapitulasi, masyarakat bisa segera mengupload atau mengakses hasilnya,” tambah dia.
Sedangkan Pangdam V Brawijaya, Mayor Jenderal TNI Arif Rahman menyebutkan, sekitar 12.000 anggota TNI diperbantukan kepada Polri dalam Pilkada Serentak Jawa Timur ini, dan dibantu personil Kostrad yang ditempatkan di markas-markas Kodim dan Kodam siap mengamankan pilkada sampai penetapan pemenang.
“Instruksi dari Panglima TNI harus netral, dimanifestasikan adanya buku saku dan telegram tentang netralitas. Kami Kodam V Brawijaya bersama unsur TNI Laut dan Udara siap bantu Polri amankan pilkada serentak Jatim,” ujar Pangdam Arif Rahman.
Sementara itu, Gubernur Soekarwo mengharapkan semoga Jatim tetap dalam keadaan aman dan guyub selama proses berlangsungnya pilkada serentak di Jawa Timur.
“Saya mengapresiasi Inisiatif yang baik dari Kapolda Jawa Timur yang selalu berusaha mengupayakan Pilkada Jatim agar berlangsung dengan aman dan damai. Jawa Timur merupakan terbesar ke dua jumlah pemilih setelah Jawa Barat, dan jumlah TPS sebanyak 67.664 titik,” ujar Gubernur yang biasa disapa Pakde Karwo ini.
Dikatakan Pakde Karwo, data historis bahwa Jawa Timur dalam menyelesaikan atau menangani permasalahan paling baik dan tetap dalam koridor atau aturan hukum. KPU dan Bawaslu serta Parpol memegang peranan penting dalam menimalisir supaya tidak timbul adanya permaslahan hukum.
“Hari pertama ada quick count yang tidak legitimate berdasatkan aturan hukum dan tim sukses menjadi bagian yang penting dalam menciptakan kondusifitas. Saya yakin dan percaya. demokrasi di Jawa Timur berjalan dengan baik, dan berbagai perwakilan dari berbagai negara akan datang untuk mengukur apakah ada korelasi antara demokrasi dengan kemakmuran atau kesejahteraan yang terjadi, khususnya di Jawa Timur. Hal ini sangat penting yang akan menorehkan sejarah yang baik untuk demokrasi di Jawa Timur,” jlentreh Pakde Karwo.
Pada kesempatan itu, Gubernur Soekarwo juga mengucapkan terima kasih atas kestabilan harga menjelang dan selama Hari Raya Idul Fitri 2018, bahkan Jawa Timur mengalami deflasi kecuali hanya harga daging ayam boiler dan telur ayam yang sempat naik. (edbrint-yos)
