JAKARTA, PRN.id – Ketua Komisi II DPR RI Zainudin Amali mengakui praktik politik uang sudah berlangsung sejak dulu, dan hingga saat ini semakin ada. Komisi II bahkan memperkirakan pada Pilkada Serentak 2018 ini, ada tiga kondisi yang akan memengaruhi Pilkada dan menjadi potensi sumber kerawanan pilkada. Yaitu maraknya politik uang, penggunaan isu-isu SARA yang kian kelihatan dan kampaye hitam (black campaign) di media sosial.
KPU dan Bawaslu sudah mengeluarkan peraturan termasuk sanksi terhadap kampanye negatif, isu SARA dan media sosial. Komisi II juga telah meminta Bawaslu dan KPU perketat pengawasan. Bahkan Kepolisian serta KPK sudah menggagas membentuk Satgas Anti Politik Uang.
“Saya kira kita dukung dan kita dorong. Saya pribadi, politik uang ini bisa menjadi kanker buat demokrasi dan menjadi embrio terjadinya korupsi,” ujar Zainudin Amali di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta. Rabu (17/01).
Menanggapi perkiraan berulangnya potensi politik uang dalam Pilkada Serentak 2018 ini. Indonesia Corruption Watch (ICW) merilis, lima daerah yang diperkirakan rawan politik uang adalah Provinsi Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Riau.
Untuk upaya pencegahan praktik tercela ini Zainudin mengatakan, “sudah ada baik di Peraturan Bawaslu maupun Peraturan KPU, kemudian juga kepolisian. Sedangkan Komisi II, berfungsi melaksanakan fungsi Dewan. Kita tidak mengeksekusi bagaimana pencegahan dan penindakannya sebab itu ranah Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan,” jelasnya.
Sedangkan terkait dengan mahar politik, dia mengakui sulit untuk membuktikannya. “Kita bisa mendengarkan dan merasakan, tapi untuk membuktikannya susah. Sehingga tidak bisa diproses. Kecuali pelakunya mengadu ke aparat hukum dan bisa menjadi delik aduan,” kilahnya.
Lebih jauh dikatakan, kalau yang memberi dan menerima diam-diam saja, maka tidak mungkin diproses hukum. Kecuali, sambung dia, kalau ada yang kecewa salah satu pihak dan melaporkan ke aparat hukum. “Kalau ada yang kecewa silahkan saja laporkan ke Bawaslu dan aparat hukum lainnya, sehingga bisa didorong pada pelanggaran pilkada dan bahkan bisa masuk pidana penyuapan,” pungkas politisi asal dapil Jatim itu. (Timred/hms).
