PRN Mojokerto – Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari Rabu (27/03) menghadiri Rapat Koordinasi (Rakornas) Bidang Kewaspadaan Nasional dalam rangka Pemantapan Penyelenggaraan Pemilu Serentak tahun 2019 yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum.
Ning Ita menghadiri acara dengan tema “Pilihan Boleh Beda. Persatuan, Kesatuan Bangsa Harus Kita Jaga” diselenggarakan di Ballroom Grand Paragon Hotel, jalan Gajah Mada 126 Jakarta dengan didampingi Forkopimda Mojokerto, Sekretaris Daerah Kota Mojokerto Harlistyati, Kepala Bakesbangpol dan Kabag Organisasi.
Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Sudarmo mengatakan, Pemilu merupakan salah satu pilar demokrasi sebagai wahana untuk mendapatkan legitimasi bagi sebuah pemerintahan. Sehingga dengan demikian, Pemerintah yang dihasilkan dari proses Pemilu diharapkan merupakan pemerintah yang mendapat legitimasi yang kuat dan amanah.
“Pemilu ini harus dilaksanakan sesuai dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil untuk menjamin asas tersebut, maka perlu adanya satu sinergisitas di antara seluruh pemangku kepentingan yang terlibat secara langsung dalam Pemilu,” papar Sudarmo.
Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto menyebut Pemilu sebagai wahana atau ajang memilih pemimpin dan bukan sebagai ajang permusuhan. “Tidak ada alasan karena Pemilu kita bermusuhan, pertunjukan yang aneh kalau pilihan beda tapi kebersamaan tergerus. Pilihan boleh beda, beda pilihan sudah biasa, beda pendapat biar saja, yang penting tidak berkelahi. Ingat, Pemilu ini ajang memilih pemimpin bukan ajang permusuhan,” tegas Wiranto.
Lebih lanjut Wiranto menegaskan, Pemilu juga dijadikan wahana untuk calon pemimpin beradu konsep, gagasan, dan integritas yang meyakinkan agar mampu dipilih oleh masyarakat. “Pemilu itu kewajiban konstitusi lima tahun sekali untuk memilih pemimpin, bukan mengadu pemimpin. Pemimpin tidak diadu tapi dipilih, dia tidak saling berhadapan tapi dihadapkan pada publik untuk menampilkan perilaku, trade record / rekam jejak, menampilkan kompetensi yang berintegritas untuk dilihat dan dipilih masyarakat,” terangnya.
Sementara itu Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tjahjo Kumolo menyampaikan ada sembilan catatan untuk memastikan kesuksesan Pemilu Serentak 2019 dan jangan sampai ada hal-hal yang mengganggu tahapan kesinambungan pembangunan bangsa.
Mendagri Tjahjo Kumolo optimis penyelenggaraan Pemilu dapat berjalan lancar, sukses dan aman. Belajar dari pengalaman tiga kali Pilkada Serentak sebelumnya. “Saya yakin pelaksanaan akan berjalan aman, lancar, deteksi dini oleh BIN, siber oleh BSSN, Gakkumdu, sudah dicermati. Melihat berbagai kerawanan dan belajar dari pegalaman tiga kali Pilkada serentak yang berjalan aman lancar dan sukses,” pungkasnya.
Usai mengikuti Rakornas, Ning Ita mengatakan akan melakukan koordinasi seoptimal mungkin dengan Forkopimda dan pihak-pihak terkait untuk mensukseskan pelaksanaan Pemilu serentak 17 April mendatang.
“Sebagaimana diamanatkan oleh Mendagri, kami Pemerintah Kota Mojokerto terus meningkatkan sinergitas. Tidak hanya dengan lembaga pemerintah tetapi juga dengan tokoh masyarakat, tokoh agama dan generasi muda di Kota Mojokerto untuk berpartisipasi mensukseskan Pemilu mendatang,” kata Ning Ita.
Rakornas digelar dengan maksud adanya sinergitas antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan seluruh pemangku kepentingan dalam menjalankan tugasnya sehingga tercipta situasi kondusif dan kondisi damai menjelang Pemilu serentak 2019.
Rakornas tersebut diikuti oleh 2500 orang peserta Regional Tengah dari unsur Forkopimda Provinsi dan Kabupaten / Kota, Kaban / Kakan Kesbangpol Provinsi Kabupaten / Kota, serta unsur penyelenggara Pemilu. (ADV)
