PRN TULUNGAGUNG – Plt. Bupati Tulungagung Drs.Maryoto Birowo, M.M., buka Pelatihan Bank Sampah dan Launching Gerakan Satu Desa Satu bank Sampah di Desa Bolorejo Kecamatan Kauman.Rabu (24/04/2019).
Acara tersebut dihadiri Forkopimda kabupaten Tulungagung, dan di ikuti sekitar 200 peserta yang berasal dari Dinas, instansi terkait, Camat se Kabupaten Tulungagung, TP PKK Kabupaten, TP PKK Kecamatan se Kabupaten Tulungagung.
Ketua panitia kegiatan yang juga menjabat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Drs. Sukaji, M.Si dalam laporannya mengatakan bahwa, kegiatan satu desa satu bank sampah dimaksudkan untuk mempercepat perkembangan bank sampah di Kabupaten Tulungagung melalui suatu gerakan masif yang terstruktur mulai dari tingkat desa, tingkat kecamatan, sampai tingkat kabupaten.
“Kegiatan ini di lakukan untuk mendukung pencapaian target Indonesia bebas sampah tahun 2025, sebagaimana telah di tetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional (JAKSTRANAS) Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.” ucap sukaji.
Sementara itu Plt. Bupati Tulungagung Drs. Maryoto Birowo, M.M., dalam sambutanya menyampaikan harapannya agar kegiatan satu desa satu bank sampah dapat segera terwujud sehingga permasalahan sampah dapat terkurangi.
Dalam acara ini Plt Bupati juga memberikan instruksi kepada seluruh Camat, Kepala Desa/Kelurahan, Tim Penggerak PKK untuk konsen terhadap program satu desa satu bank sampah.
“Program Satu Desa Satu Bank Sampah segera terwujud, sehingga beban permasalahan sampah dapat terkurangi.” jelasnya.
Melalui gerakan tersebut Maryoto berharap seluruh desa yang ada di wilayah kabupaten Tulungagung untuk memanfaatkan putra putri terbaiknya untuk mengolah sampah, sehingga sampah dapat dimanfaatkan dengan baik dan tidak membawa masalah utamanya masalah kesehatan.
“Sedianya desa-desa bisa memanfaatkan putra putrinya di daerah untuk mengelola sampah, agar penyakit yang di timbulkan oleh sampah tidak kita rasakan lagi, serta apa yang di inginkan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten bisa berjalan menjadi zero weste.pungkas Maryoto. (Fit/Gus/PRN.TA)
